WTO: Perang Tarif Berpotensi Gerus PDB Dunia 7 Persen

JAKARTA, KOMPAS — Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO memperkirakan aksi balas-membalas tarif Amerika Serikat dengan China dapat menggerus perdagangan kedua negara sebesar 80 persen. Perang tarif secara berkelanjutan itu juga berpotensi menggerus produk domestik bruto atau PDB dunia hingga 7 persen.

Pada 2 April 2025, Amerika Serikat mengenakan tarif resiprokal terhadap China sebesar 34 persen. Selang tak lama, China membalas AS dengan mengenakan tarif yang sama.

AS tak tinggal diam dengan menaikkan tarif terhadap China sebesar 84 persen. China pun ikut-ikutan memasang bea masuk produk impor dari AS sebesar 84 persen.

Terbaru, AS marah. Tarif balasan yang bakal dikenakan ke China sebesar 104 persen dinaikkan menjadi 125 persen pada Kamis (9/4/2025) siang waktu setempat. AS bahkan menunda 90 hari penerapan tarif resiprokal terhadap negara-negara lain di luar China.

Direktur Jenderal WTO Ngozi Okonjo-Iweala, Rabu (9/4/2025), di Geneva, Swiss, waktu setempat, mengatakan, meningkatnya ketegangan AS-China akan menimbulkan kontraksi tajam perdagangan kedua negara. Perdagangan barang AS-China diperkirakan turun 80 persen.

”Tindakan tit-for-tat (saling balas) antara dua ekonomi terbesar di dunia ini—yang perdagangan bilateralnya mencakup sekitar 3 persen dari perdagangan global—membawa implikasi yang lebih luas, yakni merusak prospek ekonomi global secara serius,” ujarnya melalui siaran pers.

Tindakan balas-membalas tarif berpotensi memicu fragmentasi perdagangan global berskala besar. Pembagian ekonomi global menjadi dua blok dapat menyebabkan penurunan jangka panjang dalam PDB riil global hingga hampir 7 persen.

Menurut Okonjo-Iweala, dampak negatif ekonomi makro tidak akan terbatas pada AS dan China, tetapi akan meluas ke negara-negara lain, terutama negara yang paling kurang berkembang. Tindakan balas-membalas tarif itu berpotensi memicu fragmentasi perdagangan global berskala besar.

”Pembagian ekonomi global menjadi dua blok dapat menyebabkan penurunan jangka panjang dalam PDB riil global hingga hampir 7 persen,” katanya.

Selain itu, Okonjo-Iweala menambahkan, pengalihan perdagangan juga berpotensi terjadi. Pengalihan perdagangan itu akan menjadi ancaman langsung dan mendesak sehingga memerlukan respons global yang lebih terkoordinasi.

Oleh karena itu, WTO mendesak semua negara anggotanya untuk mengatasi tantangan tersebut melalui kerja sama dan dialog. Kedua langkah itu penting untuk melindungi sistem perdagangan yang terbuka dan berbasis aturan.

WTO mencatat, sejak Presiden AS Donald Trump mengumumkan tarif resiprokal di ”Hari Pembebasan” AS, sudah ada dua negara yang resmi mengajukan konsultasi sengketa dagang dengan AS di WTO. Kedua negara tersebut adalah China dan Kanada. Brasil akan menyusul kemudian.

Sementara itu, Indonesia yang juga anggota WTO telah memilih jalan diplomasi dagang. Indonesia akan mengirimkan delegasi khusus dan menawarkan proposal ke AS minimal untuk menurunkan tarif resiprokal AS yang dikenakan terhadap RI sebesar 32 persen.

Di sisi lain, RI berupaya meningkatkan perdagangan dengan sejumlah negara atau kawasan lain. Salah satunya dengan Perancis yang merupakan salah satu negara anggota Uni Eropa (UE).

Pada Rabu (9/4/2025), Menteri Perdagangan RI Budi Santosa bertemu dengan Menteri Urusan Perdagangan Luar Negeri Perancis dan Warga Perancis di Luar Negeri Laurent Saint-Martin di Jakarta. Salah satu isu penting yang dibahas adalah mendorong penyelesaian perundingan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-UE (I-EU CEPA).

Budi Santoso berharap Perancis dapat memberikan dukungan untuk mendorong penyelesaian I-EU CEPA. Saat ini, ketua perunding dan setiap kelompok kerja sedang mengintensifkan pertemuan untuk menyelesaikan isu-isu perundingan yang tersisa.

”Kami juga berharap UE membuka akses pasar bagi produk-produk utama Indonesia, seperti minyak sawit, alas kaki, tekstil, dan produk perikanan,” tuturnya melalui siaran pers.

Budi juga mengapresiasi UE yang menunda implementasi EUDR dari akhir Desember 2025 menjadi akhir Juni 2026. Kendati begitu, RI tetap meminta UE mempertimbangkan kembali setiap regulasi yang memberatkan perdagangan secara tidak perlu, bersifat diskriminatif, serta tidak sejalan dengan aturan dan prinsip-prinsip WTO.

Berdasarkan data Kemendag, pada 2024, neraca perdagangan RI terhadap Perancis defisit 532,4 juta dollar AS. Nilai defisit neraca itu turun 14,8 persen secara tahunan. Pada tahun yang sama, neraca perdagangan RI terhadap UE surplus 4,49 miliar dollar AS atau meningkat 77,18 persen secara tahunan.