Zulhas dan Orkestrasi Swasembada Pangan Era Prabowo (1)

Swasembada pangan, terutama beras, jagung, dan gula, merupakan salah satu misi utama pemerintahan Prabowo-Gibran Rakabuming Raka periode 2024-2029. Dalam pidato pelantikannya sebagai presiden ke-8 RI, Prabowo menegaskan kembali salah satu misinya yang tertuang dalam Astacita tersebut.

”Saya sudah mempelajari bersama pakar-pakar yang membantu saya. Saya yakin paling lambat 4-5 tahun kita akan swasembada pangan. Bahkan, kita siap menjadi lumbung pangan dunia,” ujarnya di Gedung MPR, Jakarta, pada 20 Oktober 2024.

Kabinet yang menjalankan misi itu telah dibentuk dan dilantik sehari setelah Prabowo resmi menjadi Presiden RI. Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) dan juga Menteri Perdagangan 2022-2024 Zulkifli Hasan ditunjuk sebagai Menteri Koordinator Bidang Pangan.

Pria yang akrab dipanggil sebagai Zulhas tersebut mengakui tak mudah mewujudkan swasembada pangan. Banyak tantangannya, termasuk menyelaraskan kementerian/lembaga yang terkait program itu. Bahkan, ada kementerian/lembaga yang tidak di bawah komando Zulhas.

”Asal ada will (kemauan) yang kuat, saya yakin bisa,” ujarnya kepada Kompas di kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan di Graha Mandiri, Jakarta, Selasa (5/11/2024).

Dalam perbincangan dengan Kompas, Zulhas menyampaikan pemikirannya dan Prabowo tentang swasembada pangan, berikut kutipannya.

Langkah apa yang akan digulirkan untuk mewujudkan swasembada pangan?

Beberapa kali saya dan PAN mendukung Pak Prabowo menjadi calon presiden mulai saat berpasangan dengan Hatta Rajasa, Sandiaga Uno, hingga Gibran. Syarat yang kami ajukan cuma satu, yakni Presiden harus memimpin langsung agar Indonesia dapat mencapai swasembada pangan. Pak Prabowo juga memiliki pandangan yang sama. Jadi kloplah yang kami usulkan.

Nah, setelah saat ini berhasil menjadi presiden, Pak Prabowo berkomitmen mewujudkannya. Sekurang-kurangnya bisa swasembada beras pada 2028. Swasembada beras itu penting karena dalam beberapa tahun terakhir, rerata produksi beras nasional hanya 30 juta ton per tahun. Kebutuhan konsumsinya rata-rata sekitar 31 juta ton.

Caranya melalui intensifikasi dan ekstensifikasi. Intensifikasi kami tempuh dengan memanfaatkan sawah yang sudah ada dan mengoptimalkan sawah tadah hujan yang kurang produktif. Kami akan menyediakan benih unggul, menjamin pupuk tepat sasaran, serta membangun dan memperbaiki bendungan beserta irigasinya.

Dalam penyediaan benih unggul, kami akan menghidupkan kembali pusat penelitian atau pemuliaan padi. Benih unggul diperlukan untuk meningkatkan produktivitas padi yang saat ini hanya sekitar 5 persen. Nanti, kami perkuat juga penyuluh pertanian agar semakin optimal mendamping petani meningkatkan produktivitas padi.

Sekurang-kurangnya bisa swasembada beras pada 2028. Swasembada beras itu penting karena dalam beberapa tahun terakhir, rerata produksi beras nasional hanya 30 juta ton per tahun.

Untuk sawah tadah hujan, kami akan bangun bendungan beserta jaringan irigasinya. Dengan begitu, sawah yang hanya bisa ditanami padi hanya sekali setahun tersebut bisa ditanami dua hingga tiga kali setahun. Adapun untuk sawah irigasi, kami akan perbaiki jaringan-jaringan irigasi yang rusak.

Intensifikasi ini terutama menyasar sawah-sawah di Jawa. Jawa sudah padat penduduk. Tidak lagi memungkinkan ekstensifikasi lahan atau menambah sawah baru. Yang terjadi justru luas sawah semakin berkurang.

Nah, untuk ekstensifikasi, kami akan mencetak sawah baru dengan memanfaatkan lahan tidur di Papua dan lahan rawa di Kalimantan. Ekstensifikasi di Papua, misalnya, sedang dilakukan di Merauke. Ekstensifikasi tersebut tidak hanya untuk mencetak sawah, tetapi juga lahan tebu dan jagung. Dari sekitar 2 juta hektar (ha) lahan di sana, minimal 1 juta hektar untuk menanam padi, 600.000 hektar untuk tebu, dan sisanya jagung.

Agar perusahaan swasta mau masuk dan terlibat bersama petani setempat, kami bangun infrastrukturnya, mulai dari jalan, irigasi, kelistrikan, dan pelabuhan. Keterlibatan korporasi itu diperlukan karena untuk mengolah lahan di wilayah Papua sangat sulit. Butuh modal besar dan peralatan berat.

Seberapa yakin pemerintahan sekarang bisa mewujudkannya, apalagi di tengah perubahan iklim?

Setidaknya untuk 2028 kita swasembada beras dulu. Dari target Kementerian Pertanian (Kementan) mencetak 3 juta ha sawah baru, saya minta minimal tercetak dulu 1 juta ha. Dengan 1 juta ha, kita sudah surplus beras, kok. Kalau gula, setidaknya kita bisa swasembada gula konsumsi dahulu. Berat kalau harus langsung swasembada gula konsumsi dan industri.

Kalau swasembada jagung, setidaknya butuh penambahan lahan seluas 500.000 ha. Itu pun sebagian besar bisa direalisasikan di Merauke. Swasembada jagung ini penting karena merupakan bahan baku pakan ayam. Kalau tidak kebutuhannya tidak terpenuhi, harga daging dan telur ayam bisa bergejolak terus.

Intinya, kami fokus dulu ke sawah untuk merealisasikan swasembada beras. Komoditas-komoditas pangan lainnya, seperti gula dan jagung, juga kita garap beriringan dan secara bertahap. Setidaknya hal itu akan mengurangi total volume impor komoditas-komoditas pertanian kita yang rerata sekitar 29 juta ton per tahun. Total volume impor itu sudah hampir mendekati rerata produksi beras kita yang sebesar 30 juta ton.

Kalaupun nanti ada perubahan iklim, seperti El Nino dan La Nina, ya, saya akui, tidak akan bisa menghindarinya. Namun, nanti dalam mewujudkan swasembada pangan, kami tetap akan mematuhi Perjanjian Paris dan tidak akan membuka hutan untuk lahan-lahan baru. Lahan yang kami garap di Merauke bukan lahan baru, tetapi lahan lama.

Bagaimana menyelaraskannya langkah antarkementerian/lembaga?

(Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 147 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Pangan, kementerian tersebut mengkoordinasikan Kementan, Kementerian Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Badan Pangan Nasional, Badan Gizi Nasional, dan instansi lain yang dianggap perlu).

Ini merupakan tugas yang tidak mudah, karena setiap kementerian/lembaga memiliki persoalannya sendiri-sendiri. Asal ada kemauan bersama, saya yakin bisa. Kementan bertanggung jawab pada peningkatan produksi. Kementerian Kehutanan kerap berbelit dalam hal pelepasan lahan untuk produksi pangan.

Semua yang terlibat perlu dirangkul agar sejalan. Saya sudah meminta ke Pak Prabowo agar dikasih kewenangan untuk itu.

Di luar kementerian kami, ada Kementerian BUMN yang menyediakan benih, pupuk, dan pengelola cadangan beras pemerintah. Ada juga Kementerian Pekerjaan Umum yang bakal membangun dan memperbaiki bendungan beserta irigasinya.

Belum lagi kalau menyangkut pemuliaan padi, kami juga harus melibatkan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Kami juga harus berkoordinasi juga dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

Kalau mau swasembada pangan, ya, harus padu semuanya dari hulu hingga hilir. Semua yang terlibat perlu dirangkul agar sejalan. Saya sudah meminta ke Pak Prabowo agar dikasih kewenangan untuk itu. Saya sampai bilang kepada beliau, kalau tiga tahun tidak tercapai, Bapak bisa mengganti saya.

Kewenangan apa yang Anda minta ke Presiden?

Saya bisa mengatur ini. Ya, kan. (sembari menunjukkan selembar kertas tentang usulan dukungan kebijakan untuk mewujudkan swasembada pangan. Dalam kertas itu, kementerian/lembaga yang terkait program swasembada pangan tidak hanya melibatkan sejumlah kementerian/lembaga yang diampu Zulhas, tetapi juga kementerian/lembaga di bawah kementerian koordinator lain)

Jawaban Presiden apa?

Oke. Tapi kata Pak Luhut (Binsar Pandjaitan), bisa lama itu. Namun, asal dikasih kewenangan saja, saya yakin bisa.

Program quick wins apa saja yang Anda akan digulirkan untuk 100 hari kerja?

Nah, begini. Kalau itu, saya realistis saja. Saya lihat duitnya dulu. Total anggaran ketahanan pangan 2025 sebesar Rp 139,4 triliun. Anggarannya berada di beberapa kementerian/lembaga. Misalnya, Kementan punya Rp 22,9 triliun dan Kementerian Pekerjaan Umum Rp 12,63 triliun.

Ada juga anggaran untuk subsidi pupuk Rp 44,16 triliun. Bahkan, ada juga dana desa untuk ketahanan pangan Rp 16,25 triliun. Dari kementerian/lembaga itu berikut anggaran yang mereka kelola, akan saya pastikan untuk mewujudkan swasembada pangan, terutama beras, secara bertahap.

Pada 2025, Kementan akan menggunakan dana itu, antara lain, untuk mencetak 150.000 ha sawah baru dan mengintensifikasi lahan pertanian seluas 800.000 ha. Dana itu juga akan digunakan untuk bantuan benih dan alat-alat pertanian.

Adapun Kementerian Pekerjaan Umum akan melanjutkan pembangunan 12 bendungan dan jaringan irigasi untuk lahan seluas 2.000 ha. Selain itu, dana tersebut akan digunakan untuk merehabilitasi 15.000 ha saluran irigasi.

Nanti, saya akan lihat hasilnya. Apakah dengan dana yang, antara lain, untuk cetak sawah, subsidi pupuk, serta membangun dan memperbaiki jaringan irigasi itu, produksi beras bisa meningkat atau masih tetap saja 30 juta ton?

Lalu, apakah pada 2025, kita akan impor beras?

Saat ini, kuota impor sejumlah komoditas pangan, termasuk beras, bakal ditentukan lewat rapat koordinasi (rakor) Kementerian Koordinator Bidang Pangan. Dulu, ditentukan dalam rakor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Saat ini, kami belum menentukan kuota impor beras untuk tahun depan. Impor beras 1 juta ton yang pernah saya sebutkan itu, merupakan sisa kuota impor tahun ini. Tepatnya, sisa kuota itu sekitar 860.000 ton dari total kuota impor beras sebanyak 3,6 juta ton. Kalaupun nanti terpaksa impor beras pada tahun depan, saya jamin jumlahnya tidak sebesar tahun 2023 dan 2024.