Abdul Mu’ti: Perbaikan demi Pendidikan Bermutu untuk Semua

Pada awal masa kepemimpinannya sebagai Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti banyak mengungkapkan gagasan demi perbaikan pendidikan di Indonesia. Sejumlah kebijakan mulai dari sistem penerimaan peserta didik baru atau PPDB, ujian nasional, hingga eksistensi Kurikulum Merdeka dievaluasi.

Dalam sebulan terakhir, menteri yang juga Sekretaris Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah ini gencar melakukan kunjungan kerja ke sejumlah daerah. Beberapa pihak pun ditemui, mulai dari guru TK-SMA/SMK, para kepala dinas pendidikan, hingga organisasi pendidikan.

Sebenarnya apa yang diinginkan oleh Abdul Mu’ti dan bagaimana peta jalan pendidikan dasar dan menengah Indonesia selama lima tahun ke depan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden, Gibran Rakabuming Raka?

Kalau dunia sudah berubah, masa, sih, kurikulumnya harus sama?

Di tengah kesibukannya menampung aspirasi pendidikan, Kompas menemui Abdul Mu’ti di Kantor Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Senayan, Jakarta, Selasa (19/11/2024). Berikut hasil petikan wawancaranya.

Saat dipanggil ke Kertanegara, apa pesan Presiden Prabowo kepada Anda?

Beliau berpesan untuk membenahi pendidikan dasar dan menengah dalam kaitannya dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia dan membangun generasi Indonesia yang kuat.

Kami memiliki visi pendidikan bermutu untuk semua. Visi ini kami ambil dari Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional yang juga bagian dari penjabaran UUD 1945 Pasal 31 bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Kemudian pendidikan dikembangkan untuk membentuk generasi Indonesia yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, punya kecakapan, dan berbagai kompetensi yang ada di dalam UU itu.

Dan karena itu, kami mencoba melihat memang sekarang masih ada realitas yang secara statistik menunjukkan belum seluruh warga negara Indonesia ini mendapatkan pendidikan. Masih ada ratusan ribu, bahkan mungkin jutaan, anak Indonesia ini belum memperoleh Dikdasmen.

Bagaimana rencana pemerintah mengatasi angka putus sekolah?

Kita berusaha untuk memenuhi hak dasar warga negara ini dengan memperbanyak layanan pembelajaran dan layanan pendidikan yang tidak hanya berbasis sekolah, tetapi bisa berbasis, misalnya, rumah belajar atau bentuk-bentuk layanan lain.

Saya menyebutnya dengan paradigma learning bukan paradigma schooling. Kalau paradigma schooling, kan, harus sekolah, kalau learning dia bisa belajar di rumah. Misalnya, lewat pembelajaran jarak jauh atau dengan pendidikan rumah-rumah belajar atau bentuk layanan lain, seperti sekolah terbuka dan sekolah satu atap.

Misalnya mereka yang punya kecerdasan yang lebih, kan, dimungkinkan SD bisa hanya 5 tahun, SMP bisa 2 tahun lewat program akselerasi. Nah, ini untuk kondisi sebaliknya itu, bisa saja SD-nya mungkin 7 tahun atau SMP-nya 4 tahun. Yang penting dia bisa belajar kapan saja dengan materi pembelajar yang kita siapkan.

Kami berencana untuk melakukan program sukarelawan mengajar, dia tidak harus guru formal yang direkrut sesuai dengan ketentuan UU yang harus D-4/S-1, tetapi mungkin tokoh masyarakat setempat, tokoh agama, tokoh pemuda, atau masyarakat biasa yang dia serendah-rendahnya berpendidikan SMA. Nanti kita berikan pelatihan tertentu untuk menjadi sukarelawan mengajar.

Ini konsepnya seperti homeschooling, tetapi tempatnya nanti bisa di tempat ibadah, balai desa, atau yang penting ada tempat bertemu untuk belajar. Yang penting dia belajar dan dengan itu kalau dia memang perlu ijazah, nanti kan bisa ikut penyetaraan, tetapi kalau tidak perlu ijazah, ya, enggak apa-apa, kan, yang penting dia punya kesempatan belajar.

Terkait upaya mewujudkan wajib belajar 13 tahun, apa yang direncanakan pemerintah?

Kita berusaha melaksanakan amanat RPJPN (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional) wajib belajar 13 tahun sehingga kita mulai dari pendidikan prasekolah. PAUD itu sebenarnya pendidikan formal, jadi kalau dulu TK itu sifatnya opsional, nanti menjadi wajib.

Kita juga dorong untuk kelompok bermain atau tempat penitipan anak (TPA) mendapatkan perhatian karena biasanya, kan, itu nyambung ke TK. Ini terbuka untuk semua, karena itu strategi kami dalam melaksanakan program ini adalah strategi partisipasi semesta.

Kami mendorong masyarakat berpartisipasi. Kalau semuanya pemerintah, kami tidak mampu menjangkau ke semua kalangan dan keterbatasan dana yang dimiliki oleh pemerintah.

Dulu pernah ada program Satu Desa Satu PAUD, ini coba kita hidupkan lagi, tetapi tidak harus pemerintah yang mendirikan. Ketika di situ sudah ada swasta atau masyarakat menyelenggarakan PAUD, pemerintah hanya sebagai fasilitator atau regulator.

Ada pemeo ganti menteri, ganti kebijakan, bagaimana memastikan semua rencana ini berjalan dengan mulus?

Siapa pun menterinya, siapa pun presidennya, harus mengarah ke aspek idealis yang landasannya konstitusi karena amanatnya UUD itu mencerdaskan kehidupan bangsa.

Kedua ada aspek strategis, nah, bagaimana mencapai tujuan pendidikan dalam UUD dan UU Sisdiknas itu nanti strateginya mungkin berbeda antara satu pemerintahan dan yang lain.

Nah, yang ketiga ini aspek praksis yang sangat dipengaruhi pertimbangan-pertimbangan strategis. Kalau kita bicara aspek praksis, ya, wajar saja dong kalau ada perubahan, masa masyarakat berubah, kurikulumnya tidak berubah?

Harus dipahami bahwa perubahan itu bukan karena menterinya, melainkan situasi dan kondisi, baik dalam kaitannya dengan aspek strategis atau situasi lingkungan di luar sekolah; dunia kerja dan dunia global yang memang itu secara teori dalam teori pengembangan kurikulum itu harus menjadi pertimbangan untuk desain kurikulum itu harus dilakukan.

Jadi, kita tidak usah alergi dengan perubahan. Itu hal yang biasa-biasa saja, yang penting adalah kita tetap memiliki visi yang jelas dan paham betul lingkungan eksternal yang melingkupi dunia pendidikan seperti apa. Kalau anak-anaknya itu berubah, masak cara mengajarnya harus sama. Kalau dunia sudah berubah, masak sih kurikulumnya harus sama.

Saya juga sampaikan ketika saya serah terima jabatan dengan Mas Nadiem; yang baik ya kita pertahankan, tetapi kalau ada yang kurang dan ada yang baru lebih baik itu kita ambil. Namun, saya belum mengambil kebijakan apa-apa, tidak mungkin seseorang menteri mengubah kurikulum di tengah tahun pelajaran.

Konsep apa yang akan ditawarkan dalam kurikulum nanti?

Saya coba perkenalkan itu bukan kurikulumnya, melainkan pendekatan belajarnya, yakni deep learning. Ini bukan sesuatu yang baru dalam dunia pendidikan. Tahun 1976 deep learning itu mulai diperkenalkan oleh Marton dan Säljö dari Swedia dan terus berkembang sampai sekarang.

Deep learning ini sebuah pendekatan belajar di mana orang belajar itu tidak berorientasi mengetahui sesuatu saja. Dia belajar untuk mendalami ilmu, mengerti bagaimana penerapannya, kemudian mendapatkan manfaat dari pelajaran itu. Sebenarnya ini ada singgungannya dulu dengan contextual teaching learning (CTL), tapi ini lebih dari itu.

Problem anak-anak sekarang mereka kurang termotivasi karena dia tidak mengerti apa yang dipelajari. Nah, upaya menjelaskan seperti ini kepada murid itu deep learning sehingga tidak muncul dikotomi ilmu. Padahal semua ilmu itu punya hubungan berkaitan dan semua punya makna dalam kehidupan sehari-hari.

Gurunya akan disiapkan juga untuk bisa mengajar secara deep learning?

Muatan materi pelajaran yang dikritik terlalu banyak itu akan kita kurangi agar tidak kejar tayang. Murid-murid kini sering kali tidak menemukan, saya belajar begini untuk apa? Kalau sudah lulus terus apa? Nah, untuk bisa deep learning itu, akan ada perubahan-perubahan muatan dengan pendalaman materi yang kita pilih yang paling esensial.

Administrasi guru juga akan kita kurangi, kita akan menerbitkan peraturan menteri supaya tagihan-tagihan laporan guru yang tidak penting itu kita kurangi sehingga nanti e-kinerja guru itu tidak hanya jam tatap muka.

Nanti tagihan laporan guru 24 jam seminggu itu bukan hanya mengajar saja, melainkan dari dia membimbing murid juga. Dengan demikian, guru harus punya kemampuan bimbingan konseling. Ini bukan hanya urusannya guru BK, karena sekarang rasio guru BK dengan murid itu 1:250, ya mana bisa. Dengan cara demikian, guru relatif akan lebih punya waktu untuk mendampingi murid.

Terkait penguatan numerasi dan literasi sejak dini, bagaimana rencana besarnya?

Matematika nanti kita mulai dari taman kanak-kanak. Ini, kan, bukan soal mengajarkan pembelajaran matematikanya, tetapi soal bagaimana mengajarkan matematikanya, dan itu bisa. Makanya kunjungan kerja pertama saya ke Palembang yang saya kunjungi itu TK.

Yang diajarkan itu logikanya, bukan simbolnya. Dari situ diajarkan dengan pendekatan bermain sambil belajar. Saya contohkan di situ misalnya mewarnai dan mengenalkan benda di sekitarnya untuk melatih saraf motorik halus.

Nah, untuk mengajarkan itu, kan, tidak harus dengan buah-buahan, tetapi bisa dengan angka-angka. Misalnya, coba warnai angka 1, dari situ dia akan paham simbol angka 1 itu seperti itu, atau menghubungkan garis dan sebagainya.

Kalau konsep ini sudah diajarkan sejak awal pengembangan berikutnya, ya, soal waktu saja, apalagi ditambah dengan deep learning.

Kemudian masalah literasi sekarang itu functional literasi, tentang bagaimana menangkap gagasan lalu menjelaskan kembali dengan kalimat sendiri. Karena itu, kita berusaha memperbaikinya dengan pembelajaran mindful yang didalamnya ada logical and critical thinking.

Bagaimana rencana realisasi janji politik Presiden Prabowo untuk peningkatan kesejahteraan guru?

Skema kami bukan menaikkan gaji ya, melainkan menaikkan tunjangan sertifikasi dan itu sudah diketok DPR. Nanti pada saat puncak peringatan hari guru, 28 November nanti akan kita umumkan.

Nah, guru yang belum sertifikasi didorong ikut Pendidikan Profesi Guru (PPG), dengan sertifikasi maka kesejahteraan dia akan meningkat. Jadi kita meningkat kesejahteraan, bukan meningkatkan gaji loh karena itu di luar kewenangan kami. Ini dua hal yang berbeda.

Jadi ini bagian dari janji politik Pak Prabowo. Angkanya kira-kira mendekati dualah (Rp 2 juta).

Apa harapan pribadi Pak Menteri pada proses perbaikan pendidikan Indonesia ini?

Kami mengharapkan dukungan semua pihak untuk berpartisipasi dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Kami juga berusaha semaksimal mungkin untuk bagaimana agar visi besar kami; pendidikan bermutu untuk semua dapat berjalan dengan baik dan dapat menjadi strategi untuk kami dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.