Akhir Mei, 15 Golongan Gratis Naik MRT dan LRT Jakarta

JAKARTA, KOMPAS — Wacana memperluas layanan gratis naik angkutan umum bagi 15 golongan masyarakat akan direalisasikan pada akhir Mei 2025. Alokasi anggarannya mencapai Rp 59,1 miliar.

MRT Jakarta dan LRT Jakarta akan menyusul Transjakarta yang lebih dulu menggulirkan layanan gratis naik angkutan umum bagi 15 golongan. Program ini bagian dari 40 program hasil terbaik cepat (quick wins) 100 hari pertama Gubernur DKI Jakarta dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung dan Rano Karno.

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo menyebut, gratis naik MRT Jakarta dan LRT Jakarta bagi 15 golongan akan berlaku mulai akhir Mei 2025. Saat ini programnya telah memasuki tahap sosialisasi melalui kanal Pemprov DKI Jakarta ataupun pemberitaan di media massa.

”Akan mulai berlaku akhir Mei nanti. Program ini menelan anggaran lebih kurang Rp 59,1 miliar. Anggarannya untuk subsidi MRT dan LRT Jakarta,” kata Syafrin di Balai Kota Jakarta, Senin (21/4/2025).

Pemprov Jakarta dalam sosialisasinya meminta pengguna angkutan umum yang termasuk dalam 15 golongan untuk mendaftar lebih awal. Sementara itu, pengguna yang sudah mengakses Transjakarta dapat langsung menggunakan kartunya di MRT Jakarta dan LRT Jakarta begitu program ini mulai berlaku.

Selain itu, sistem pemindaian kode QR disiapkan untuk memudahkan akses gratis naik angkutan umum bagi 15 golongan.

Sebagaimana diketahui, layanan gratis naik angkutan umum bagi 15 golongan telah diterapkan oleh Transjakarta. Penggunanya mendapatkan kartu TJ atau TJ Card dari PT Transjakarta dan Jakcard Combo milik Bank DKI.

TJ Card berlaku untuk golongan warga lansia, penyandang disabilitas, anggota veteran Republik Indonesia, penerima raskin (pemilik Kartu Keluarga Sejahtera), warga ber-KTP Kepulauan Seribu, pengurus masjid (marbot), pendidik dan tenaga PAUD, jumantik, dan TNI/Polri. Kartu ini diakses melalui laman klg.transjakarta.co.id/klg.

Sementara Jakcard Combo berlaku untuk golongan pegawai negeri sipil (PNS) Pemprov DKI Jakarta dan pensiunan, tenaga kontrak Pemprov DKI Jakarta, pemilik Kartu Jakarta Pintar (KJP Plus), karyawan swasta tertentu (dengan gaji sesuai upah minimum provinsi melalui Bank DKI), penghuni rusunawa, dan tim penggerak PKK. Mereka mendaftar dengan menghubungi Bank DKI.

Pengguna angkutan umum merespons positif rencana tersebut. Mereka juga berharap sarana dan prasarana agar ditingkatkan supaya semakin andal.

Ita, seorang pekerja kantoran, naik Transjakarta 5M Kampung Melayu-Tanah Abang. Dari Halte Slamet Riyadi, ia turun di Halte Balai Kota 1. Ia kemudian melanjutkan perjalanan dengan ojek daring (online) ke kantornya di kawasan Tanah Abang.

Ia senang karena pada Hari Kartini, 21 April, ini Pemprov Jakarta menggratiskan naik angkutan umum bagi perempuan. Setidaknya ia hanya mengeluarkan ongkos untuk naik ojek daring.

”Sangat senang dengan perhatian pemerintah pada angkutan umum. Sejauh ini sudah cukup bagus, tolong pertahankan. Jangan turun kualitasnya, kalau naik lebih bagus,” seloroh Ita sebelum melanjutkan perjalanan.

Ia berharap fasilitas seperti halte atau perhentian bus sama bagusnya di area dalam ataupun pinggiran kota Jakarta. Kemudian, proyek MRT Jakarta Thamrin ke Kota dan LRT Jakarta Velodrome ke Manggarai bisa dikebut atau selesai tepat waktu.

Dengan demikian, banyak pilihan bagi warga untuk bertransportasi dengan angkutan umum. Alhasil, kemacetan dapat berkurang.

Secara terpisah, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan akan ada gebrakan lain di bidang transportasi. Ini sebagaimana janjinya saat masa kampanye Pilkada Jakarta 2024.

”Semangat kami mengatur transportasi publik yang lebih baik,” ujar Pramono seusai meninjau pelaksanaan gratis naik angkutan umum bagi perempuan pada Hari Kartini.

Banyak kebijakan transportasi publik masih terjebak dalam orientasi jangka pendek dan lebih mengedepankan proyek dengan hasil cepat terlihat dalam satu periode kepemimpinan politik.

Sama halnya dengan prioritas pembangunan yang masih berat kepada infrastruktur berbasis kendaraan pribadi, seperti jalan tol atau flyover, alih-alih sistem angkutan massal yang inklusif.

Peneliti mobilitas penduduk di Pusat Riset Kependudukan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Nirma Yossa, menuturkan, hal tersebut menjadi salah satu kendala utama. Di samping itu, masih ada ego sektoral dan antaroperator walaupun tidak secara eksplisit muncul dalam narasi pimpinan operator.

”Ego sektoral tetap menjadi penghambat integrasi,” ujar Nirma.

Penyebabnya adalah kekhawatiran bahwa integrasi akan mengurangi jumlah penumpang sehingga operator eksisting enggan bergabung dengan sistem baru.

Sebagai contoh, trayek angkot masih dikendalikan koperasi atau operator kecil yang merasa terancam oleh masuknya Transjakarta atau feeder (pengumpan) dari BUMD.

Pemerintah daerah di sekitar Jakarta juga memiliki visi dan pendekatan yang berbeda soal transportasi terpadu. Berikutnya, kewenangan transportasi terfragmentasi, KRL di bawah KAI (pusat), Transjakarta oleh Jakarta (BUMD), dan angkot oleh pemerintah daerah masing-masing.

”Padahal, mobilitas komuter bersifat lintas administratif,” kata Nirma.

Menurut Nirma, tanpa otoritas yang kuat, penataan trayek dan integrasi sistem sangat sulit. Misalnya, resistensi dari angkot yang dimiliki koperasi atau individu muncul karena belum ada skema transisi atau kompensasi yang layak. Sosialisasinya juga belum maksimal sehingga muncul ketakutan kehilangan pendapatan.

Selain itu, minimnya insentif untuk beralih moda sehingga warga tetap mengandalkan sepeda motor atau mobil. Jaklingko, misalnya, belum sepenuhnya terintegrasi dengan KRL dan moda lain.

Sementara dari sisi kenyamanan dan waktu tempuh, kendaraan pribadi masih lebih unggul. Padahal, warga tidak menolak transportasi publik, tetapi mereka akan memilih moda yang paling efisien dan ekonomis.

”Upaya harmonisasi tarif dan rute masih menjadi tantangan. Jaklingko sudah coba mengintegrasikan pembayaran antarmoda, tetapi belum berhasil sepenuhnya,” kata Nirma.

Sejumlah penyebabnya adalah perbedaan kebijakan antarwilayah, kurangnya koordinasi antaroperator, dan belum ada skema kompensasi adil bagi operator kecil.