Pengamanan di Palembang Diperkuat Menjelang Aksi 1 September

PALEMBANG, KOMPAS - Jelang aksi mahasiswa dan masyarakat sipil di Palembang, Sumatera Selatan, Senin (1/9/2025) siang, Polda Sumsel dan Kodam II/Sriwijaya meningkatkan pengamanan. Mereka tidak ingin aksi itu berujung kericuhan.

"Sesuai perintah Presiden, Polri dan TNI diminta kerjasama untuk memastikan keamanan daerah. Saya rasa, itu bukan hanya harapan Presiden, Polri, ataupun TNI, tapi harapan seluruh masyarakat," ujar Kepala Polda Sumsel Inspektur Jenderal Andi Rian di Palembang, Minggu (31/8/2025) siang.

Kekhawatiran aksi 1 September berujung kericuhan berkaca dari perusakan dan pembakaran fasilitas umum di Palembang. Pelakunya massa pengendara sepeda motor tak dikenal pada Minggu dini hari.

Sejumlah lokasi yang menjadi sasaran seperti Gedung DPRD Sumsel, Kantor Direktorat Lalu Lintas Polda Sumsel, dan beberapa pos polisi di Palembang.

Peristiwa itu menyebabkan sejumlah fasilitas rusak parah, antara lain pagar gerbang masuk Gedung DPRD Sumsel ambruk, tiga mobil polisi hangus terbakar, dan beberapa pos polisi ringsek. Polda Sumsel dan Polrestabes Palembang telah menangkap sedikitnya 50 terduga pelaku.

Mereka rata-rata masih berusia belia atau remaja. Bahkan, tak sedikit yang masih berstatus pelajar. Polisi menduga peristiwa perusakan dan pembakaran terjadi karena ada provokasi.

Menyikapi hal itu, Kapolda Sumsel, Panglima Kodam II/Sriwijaya, dan Gubernur Sumsel melakukan rapat koordinasi. Harapannya, kerusuhan tidak terulang saat aksi 1 September.

Terkait aksi 1 September, Andi mengatakan, diduga bakal ada pergerakan mahasiswa dari sejumlah daerah. Selain Palembang, ada juga Kota Lubuk Linggau, dan Kota Baturaja (Ogan Komering Ulu).

"Aksi di Palembang akan melibatkan massa paling besar," ucapnya.

Berdasarkan siaran pers yang diterima Kompas, demonstrasi akan diikuti sejumlah kelompok massa. Salah satunya, Gerakan Masyarakat Sumsel (Gemarak Sumsel). Mereka terdiri dari gabungan mahasiswa Palembang dan sekitarnya.

Gemarak Sumsel pun turut mengundang semua elemen masyarakat lain untuk bergabung. Jumlah massa diprediksi mencapai ribuan orang.

Mereka berencana menggelar aksi di Gedung DPRD Sumsel, Palembang, pada 1 September pukul 11.00 WIB.

Ada sejumlah tuntutan yang akan disampaikan. Beberapa diantaranya, pembatalan kenaikan tunjangan DPR, penggesahan RUU Perampasan Aset, hingga meminta Kapolri mundur dari jabatannya.

Demi memastikan aksi berjalan sesuai aturan, Andi menginstruksi jajarannya menjalin komunikasi dengan massa. Tujuannya, agar massa aksi tidak disusupi pihak-pihak yang ingin membuat kericuhan.

"Kami juga sedang memetakan siapa saja yang berpotensi menjadi provokator," katanya.

Selain itu, Andi menyampaikan, aksi demo di sejumlah daerah besok akan tetap dikawal polisi yang dibantu TNI.

”Kami turut menghimbau orang tua ikut menjaga anak-anaknya agar tidak terhasut ikut turun ke jalan saat demo," tutur Andi.

Sementara itu, Gubernur Sumsel Herman Deru menyerukan semua masyarakat tetap menjaga kekompakan, rasa kekeluargaan, dan toleransi. Dia berharap, dinamika politik itu tidak memecahbelah keutuhan masyarakat.

Alasannya, Palembang ataupun Sumsel, bisa mendapat citra buruk yang berdampak negatif terhadap iklim investasi dan pembangunan. Kalau sudah begitu, masyarakat sendiri yang akan rugi karena perekonomian terganggu.

”Saya harap semua lapisan masyarakat, khususnya tokoh agama, masyarakat, adat, dan politik untuk sama-sama menjadi peneduh. Selama ini, Sumsel dikenal sebagai daerah zero conflict. Predikat itu tidak bisa dipertahankan hanya oleh pemerintah, butuh dukungan semua lapisan masyarakat," ujar Herman.

Ketua Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sriwijaya Muhammad Husni Thamrin mengatakan, walau dilakukan kelompok kecil yang oportunistik, kericuhan di Palembang tidak boleh dianggap sepele. Bila tidak ada langkah antisipasi yang cepat, tepat, dan tegas, hal itu bisa saja memicu efek domino.

"Efek domino timbul saat emosi publik tersulut dan ada mobilisasi di ruang digital yang semakin menguat. Hal itu bisa menyebabkan aspirasi yang sah dan frustasi sosial berkelindan. Pada momen tertentu, energi yang berkelindan itu bisa bergeser menjadi tindakan destruktif," terangnya.

Efek domino timbul saat emosi publik tersulut dan ada mobilisasi di ruang digital yang semakin menguat. Hal itu bisa menyebabkan aspirasi yang sah dan frustasi sosial berkelindan. Pada momen tertentu, energi yang berkelindan itu bisa bergeser menjadi tindakan destruktif.

Akan tetapi, Thamrin mengingatkan, pemangku kebijakan terkait harus menyelesaikan masalah vandalimse itu secara transparan. Caranya, antara lain dengan membuka rekaman kamera pemantau (CCTV) dan tanpa dramatisasi.

Di samping itu, Thamrin menuturkan, pemangku kebijakan perlu membuka ruang dialog dengan mahasiswa, pekerja, komunitas pengemudi ojek daring, dan komunitas lainnya. Sebaliknya, ritme kehidupan masyarakat umum harus dipastikan tetap normal.

Untuk itu, harus ada rekayasa lalu lintas agar warga bisa tetap menjalani aktivitas kerja, sekolah, mengakses layanan publik, dan pasar.

”Kita harus menyiapkan rencana kontinjensi dengan matang agar kondusivitas keamanan Sumsel terpelihara dan aktivias warga tetap normal," kata Thamrin.