Apakah Indonesia Membutuhkan Kapal Induk?

Apa alasan TNI AL ingin memiliki kapal induk?

Setidaknya pada Februari 2025, mulai mengemuka wacana terkait rencana Indonesia untuk membeli kapal induk pada 2025. Saat itu, rencana tersebut masih dalam tahap kajian.

Menurut TNI AL, kapal induk dipertimbangkan terutama untuk operasi militer selain perang (OMSP), seperti tanggap darurat bencana alam. Hal ini sejalan dengan kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan yang rawan bencana, sehingga keberadaan kapal induk dapat mempercepat penyaluran bantuan logistik dan evakuasi.

Namun, konsep kapal induk yang dimaksud bukanlah kapal induk besar layaknya milik Amerika Serikat, melainkan lebih ke kapal tipe landing helicopter dock (LHD) yang dapat mengoperasikan helikopter untuk keperluan darurat.

Pengalaman Thailand dengan HTMS Chakri Naruebet menjadi salah satu bahan perbandingan. Kapal induk yang dibangun setelah topan Gay 1989 itu awalnya dirancang untuk operasi udara dengan pesawat STOVL dan helikopter, serta misi tanggap darurat.

Namun, tingginya biaya operasional membuat kapal tersebut lebih sering bersandar di dermaga, hanya digunakan terbatas untuk misi kemanusiaan dan latihan. Pengalaman Thailand menunjukkan bahwa memiliki kapal induk tidak hanya soal kemampuan, tetapi juga kesiapan anggaran, infrastruktur, dan sumber daya manusia.

Pengamat militer menilai kebutuhan Indonesia terhadap kapal induk masih bisa dipenuhi oleh kapal landing platform dock (LPD) kelas Makassar dan LHD seperti KRI dr Radjiman Wedyodiningrat. Kapal-kapal ini sudah mampu mendukung operasi amfibi, pengangkutan helikopter, dan bantuan kemanusiaan.

Dengan keterbatasan anggaran pertahanan serta doktrin Anti-Access/Area Denial (A2/AD) yang fokus pada pengamanan wilayah, pengadaan kapal induk dinilai belum mendesak. Jika pun diwujudkan, opsi yang lebih realistis adalah kapal induk ringan atau amfibi serbaguna, bukan kapal induk konvensional berbiaya tinggi. Hal ini menuntut perhitungan matang terkait efektivitas, prioritas anggaran, kesiapan infrastruktur, dan kemampuan SDM.

Seberapa strategis pemenuhan kapal induk bagi Indonesia?

Dalam satu dekade terakhir, wacana pembelian kapal induk oleh Indonesia kembali mengemuka, khususnya kapal induk helikopter atau landing helicopter dock (LHD). Kebutuhan ini muncul karena Indonesia sebagai negara kepulauan rawan bencana membutuhkan sarana yang mampu membawa banyak helikopter, logistik, serta fasilitas medis untuk misi operasi militer selain perang (OMSP).

Pengalaman tsunami Aceh 2004, ketika USS Abraham Lincoln milik Amerika Serikat memberikan bantuan cepat, menjadi contoh nyata pentingnya kapal induk dalam misi kemanusiaan. LPD yang saat ini dimiliki TNI AL terbatas dalam kapasitas helikopter sehingga LHD dinilai lebih ideal.

Namun, tantangan utama dalam pengadaan kapal induk adalah harga dan biaya operasional yang sangat tinggi. Kapal induk ringan yang mampu membawa hingga 20 helikopter serta batalyon pendarat dengan peralatan tempurnya bisa menelan biaya hingga Rp 15,9 triliun, dengan operasional harian mencapai miliaran rupiah. Karena itu, banyak negara, termasuk di Asia Tenggara, enggan mengoperasikan kapal induk; Thailand pun hanya memiliki satu kapal induk ringan yang jarang digunakan penuh karena biaya.

Selain masalah finansial, keberadaan kapal induk juga terkait dengan doktrin pertahanan. Saat ini TNI AL masih menganut doktrin inward-looking, berfokus pada pertahanan dalam negeri, sehingga penggunaan kapal induk dalam operasi militer perang (OMP) belum relevan.

Meski demikian, perkembangan geopolitik, terutama konflik di Laut China Selatan, menuntut Indonesia mempertimbangkan perubahan doktrin ke outward-looking. Kapal induk dapat berperan strategis dalam menjaga kedaulatan Indonesia di ZEE Laut Natuna Utara, sekaligus menjadi simbol blue water navy pada 2045 ketika Indonesia diproyeksikan menjadi kekuatan ekonomi besar dunia.

Dengan waktu pembangunan kapal induk yang panjang, pengadaan sejak dini akan mempersiapkan TNI AL menjadi angkatan laut kelas dunia. Oleh karena itu, kapal induk helikopter bukan sekadar kemewahan, melainkan kebutuhan strategis jangka panjang demi ketahanan, kedaulatan, dan kontribusi Indonesia dalam menjaga stabilitas kawasan.

Apakah Indonesia siap membangun kapal induk?

PT PAL Indonesia menyatakan kesiapan membangun kapal induk jenis landing helicopter dock (LHD) pada 2027, dengan desain sepenuhnya hasil karya dalam negeri meskipun persenjataan tetap memerlukan kerja sama luar negeri. Rencana ini merupakan bagian dari kepercayaan diri industri pertahanan nasional yang terus berkembang melalui berbagai proyek besar.

LHD yang akan dibangun dirancang memiliki panjang 238 meter dengan bobot maksimum 10.000 ton, serta mampu membawa 16 wahana udara berupa helikopter, drone, atau pesawat berkemampuan VTOL. Saat ini fasilitas pembuatan kapal sebesar itu masih dalam tahap pembangunan dan persiapan sehingga target realistisnya adalah kesiapan produksi pada 2027.

Meski tergolong kapal induk, LHD berbeda dengan kapal induk konvensional seperti milik Amerika Serikat karena tidak dilengkapi katapel atau jalur lepas landas untuk pesawat tempur. Konsep ini dianggap lebih sesuai dengan kondisi Indonesia sebagai negara kepulauan yang membutuhkan kapal serbaguna dengan mobilitas tinggi.

LHD berfungsi tidak hanya sebagai kapal serbu, tetapi juga sebagai markas terapung yang bisa dipindahkan ke wilayah-wilayah strategis, baik untuk menjaga alur laut kepulauan (ALKI) maupun dalam misi kemanusiaan. Kapal semacam ini sangat relevan untuk mendukung operasi nonperang, seperti penanggulangan bencana alam, sebagaimana telah terbukti penting dalam pengalaman masa lalu.

Pemerintah, melalui Kementerian Pertahanan, menyambut positif rencana ambisius ini meskipun menekankan bahwa keputusan final tetap memerlukan kajian mendalam. Selain infrastruktur, kesiapan sumber daya manusia menjadi aspek penting agar produksi LHD dapat berjalan efektif. Tingkat komponen dalam negeri (TKDN) juga diperkirakan meningkat seiring penguasaan teknologi secara bertahap.

Dengan demikian, kehadiran LHD nanti diharapkan tidak hanya memperkuat kemandirian industri pertahanan, tetapi juga menjawab kebutuhan strategis Indonesia untuk menjaga wilayah maritim luas sekaligus meningkatkan kapasitas tanggap darurat bencana.

Lantas, mengapa Indonesia juga ingin membeli kapal induk?

Rencana Pemerintah Indonesia untuk membeli kapal induk semakin serius dengan adanya upaya akuisisi Giuseppe Garibaldi, kapal induk ringan milik Angkatan Laut Italia. Kepala Staf TNI AL Laksamana Muhammad Ali menyebut kapal ini akan digunakan terutama untuk operasi militer selain perang (OMSP) meskipun tetap dapat difungsikan dalam operasi militer perang (OMP).

Giuseppe Garibaldi dirancang untuk mengoperasikan pesawat tanpa awak, helikopter, hingga pesawat berkemampuan lepas landas vertikal, serta pernah terlibat dalam misi kemanusiaan di Haiti. Meski sudah berusia hampir empat dekade, kapal ini masih memiliki masa operasional 15-20 tahun setelah melalui perbaikan.

Secara spesifikasi, Giuseppe Garibaldi merupakan kapal induk ringan dengan panjang 180 meter, bobot 13.000 ton, dan kapasitas angkut hingga 18 pesawat tempur serta helikopter. Kapal ini juga dilengkapi sistem persenjataan pertahanan udara, meriam otomatis, dan sistem senjata jarak dekat.

Kapasitas personelnya mencapai 900 orang, termasuk kru kapal dan awak udara. Jika dibandingkan, ukurannya lebih kecil dari kapal induk kelas Nimitz milik AS, tetapi mirip dengan HTMS Chakri Naruebet milik Thailand.

Rencana akuisisi ini pun dikaitkan dengan kerja sama pertahanan Indonesia-Turki, khususnya pengadaan drone tempur Bayraktar TB3 yang dirancang dapat dioperasikan dari kapal induk.

Meski terlihat menjanjikan, pengamat menilai pengadaan kapal induk bukanlah langkah sederhana. Selain biaya akuisisi, tantangan besar juga muncul dari kebutuhan operasional, pemeliharaan, interoperabilitas dengan alutsista lain, serta kesiapan sumber daya manusia.

Akademisi menekankan pentingnya kejelasan tujuan pembelian agar selaras dengan postur pertahanan Indonesia ke depan dan tidak dipersepsikan sebagai ancaman oleh negara tetangga. Di sisi lain, peneliti mengingatkan soal ketergantungan pada suku cadang impor serta kebutuhan pelatihan intensif bagi personel TNI AL.

Hingga kini, negosiasi masih berlangsung dan keputusan final belum diambil. Namun, jika terwujud, kapal ini berpotensi menjadi aset strategis baru bagi Indonesia.