Apakah Indonesia Menjauhi ASEAN?

Pemerintah mengatakan, ASEAN tetap penting, tetapi para pengamat menilai ”penting” ini belum tecermin di dalam tindakan.

27 Apr 2025 07:00 WIB · Internasional

Oleh Laraswati Ariadne Anwar, Elsa Emiria Leba, Helena F. Nababan

Dunia menghadapi gejolak geopolitik dan geoekonomi yang semakin kencang. Saat ini, isu bersama yang berusaha dikelola oleh komunitas global ialah tarif impor yang dijatuhkan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Bagi Trump, perundingan mengenai tarif ini harus dilakukan secara bilateral atau satu per satu, mengingat ia tidak memercayai forum multilateral.

Langkah serupa pun diambil Indonesia, Vietnam, dan Thailand. Ketiga negara di Asia Tenggara itu dijatuhi tarif impor oleh Trump dalam rentang 30-46 persen. Awalnya, Indonesia mengeluarkan pernyataan akan mengajak Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) untuk berunding dengan AS. Akan tetapi, ujung-ujungnya, masing-masing negara maju ke Washington DC.

Sejatinya, sejak Prabowo Subianto dilantik menjadi presiden pada Oktober 2024, banyak pihak yang menilai Indonesia terkesan menjauhi ASEAN. Secara tradisi, setiap presiden yang baru dilantik melakukan lawatan perdananya berkeliling ASEAN.

Sikap ini menunjukkan kepedulian Indonesia kepada kawasan. Apalagi, Indonesia adalah salah satu pendiri ASEAN. Di Asia Tenggara, sebagai negara terbesar dan berpengaruh, Indonesia dianggap sebagai pemimpin de facto ASEAN. Akan tetapi, Prabowo justru melakukan kunjungan kenegaraan perdana ke China.

Bahkan, ia telah dua kali ke Beijing. Pertama, ketika dinyatakan memenangi pemilihan umum pada Juni 2024 dan kedua ketika sudah dilantik. Melihat sikap ini, wajar apabila banyak akademisi dan pengamat isu politik luar negeri mengira pemerintahan sekarang kurang melirik ASEAN.

Wakil Ketua Komisi I DPR RI 2024-2029 Dave Laksono.

”Ini pemikiran yang keliru. Indonesia tetap mengedepankan ASEAN dan berperan kuat di kawasan,” kata Wakil Ketua Komisi I DPR RI 2024-2029 Dave Laksono di Jakarta, Sabtu (26/4/2025).

Menurut politikus Golkar ini, salah satu buktinya ialah Prabowo sudah berkunjung ke Brunei Darussalam, Laos, Kamboja, dan Malaysia sebelum ia dilantik pada Oktober 2024. Kunjungan tersebut untuk memperkuat hubungan bilateral dan kerja sama pertahanan.

Indonesia juga masih aktif menangani krisis di Myanmar. Pada Desember 2024, Indonesia mengirim Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN Kementerian Luar Negeri Sidharto Suryodipuro dan Utusan Khusus Indonesia untuk Urusan Myanmar mengikuti pertemuan informal di Thailand.

”Indonesia juga terus mendorong Inisiatif Maritim ASEAN atau AMO yang kita inisiasi ketika memegang keketuaan ASEAN 2023. Ini kerja sama maritim penting di kawasan,” tutur Dave.

Ia mengatakan, di Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN 2024 di Laos, Indonesia aktif mendorong isu-isu pembangunan berkelanjutan. Di antaranya ekonomi biru, transformasi digital, dan integrasi ekonomi.

Indonesia pula yang menjadi koordinator kerja sama ASEAN-Australia. Misinya ialah perjanjian perdagangan bebas antara ASEAN dengan Australia dan Selandia Baru. Turut pula pembahasan penerapan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional (RCEP).

Ke depan, menurut Dave, Indonesia bisa lebih banyak memanfaatkan ASEAN untuk isu-isu keamanan kawasan, termasuk penyelesaian konflik. Isu transformasi digital juga penting dikembangkan. Integrasi digital akan sangat membantu pertumbuhan ekonomi kawasan.

Pandangan kritis

Meskipun demikian, para akademisi dan peneliti tetap mengatakan perhatian Indonesia semestinya lebih banyak lagi kepada ASEAN. Ratih Herningtyas, dosen Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, salah satunya.

Ia menerangkan, ASEAN bagian dari lingkaran konsentris politik luar negeri Indonesia. Letaknya langsung berbatasan dengan Indonesia sehingga harus menjadi prioritas. Ini yang menyebabkan negara-negara anggota ASEAN harus menjadi yang pertama dikunjungi ketika presiden Indonesia baru dilantik.

Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia meningkat 8 persen. Ratih melihat, ini alasan Indonesia memilih mendekatkan diri ke dua kekuatan ekonomi terbesar dunia, yakni AS dan China, dengan harapan mereka bisa membantu pertumbuhan dalam negeri. Akan tetapi, yang terjadi justru perang dagang.

”Sekarang adalah momen menyadari ASEAN sangat penting di tengah situasi dunia yang gonjang-ganjing,” kata Ratih.

China semakin mendekat ke Asia Tenggara. Presiden Xi Jinping baru-baru ini berkunjung ke Malaysia, Kamboja, dan Vietnam. Menurut Ratih, Laos dan Kamboja memiliki kesamaan ideologi politik dengan China. Sementara itu, Malaysia sedang menjabat sebagai Ketua ASEAN 2025.

Dosen Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Ratih Herningtyas

Bagi Ratih, Indonesia selama ini menunjukkan diri sebagai mitra yang baik dan loyal bagi China. Terutama dengan kunjungan kenegaraan perdana Prabowo ke Beijing. Ternyata, hal itu tidak resiprokal bagi China.

Analisis Ratih mengatakan, hal ini karena sifat Indonesia yang bebas dan aktif. China memang mitra dagang terbesar Indonesia. Akan tetapi, AS adalah sumber terbesar investasi asing langsung. Indonesia di dalam politik cenderung tidak berpihak.

”ASEAN kian penting karena strategis bagi Indonesia. ASEAN ini fondasi kestabilan ekonomi yang berkaitan dengan kestabilan politik dan keamanan,” paparnya.

ASEAN bisa menjadi pilihan meragamkan pasar ekspor Indonesia. Memang, ada tantangan kesamaan jenis komoditas mengingat negara-negara Asia Tenggara cenderung memproduksi hal serupa. Ini bisa diakali dengan meningkatkan kualitas serta nilai tambah produk dari Indonesia.

Gempa Myanmar

Peneliti isu ASEAN di Badan Riset dan Inovasi Nasional, Khanisa Krisman, menilik, gempa di Myanmar pada 28 Maret 2025 semestinya bisa meningkatkan kehadiran ASEAN mengelola isu keamanan di sana. Baik ASEAN maupun negara-negara anggotanya secara bilateral kalah cepat mengirim bantuan dengan China dan India.

”Malaysia selaku ketua tahun ini kemudian meminta lembaga bantuan kemanusiaan ASEAN, AHA Centre, untuk mengoordinasikan bantuan ke Myanmar. Ini langkah yang bagus,” ujarnya.

Kehadiran ASEAN di Myanmar kali ini berbeda dengan tahun 2021 ketika kudeta meletus. Presiden Indonesia saat itu, Joko Widodo, menginisiasi pertemuan para pemimpin ASEAN di Jakarta pada 24 April 2021. Dari sana lahir Konsensus Lima Poin untuk menyelesaikan konflik. Itu adalah cara paling moderat dan tidak mengganggu kedaulatan Myanmar. Akan tetapi, hingga kini, poin-poin itu belum ada yang dipraktikkan oleh junta militer Myanmar.

Peneliti BRIN bidang ASEAN Khanisa Krisman

Kali ini, Khanisa melihat, ASEAN lebih berhati-hati. Mereka berhadapan dengan Myanmar yang terpecah. Ada junta, kelompok pemberontak nasionalis, dan kelompok pemberontak berbasis etnis tertentu. Oleh sebab itu, mengedepankan AHA Centre yang tidak masuk ke dalam politik adalah tindakan sesuai.

”Sepak terjang ASEAN terkesan meredup karena tiap-tiap anggotanya sedang menghadapi tantangan tersendiri. Salah satunya tarif Trump,” kata Khanisa.

Terkait Pemerintah Indonesia, Khanisa melihat ASEAN masih disebut. Salah satunya di pernyataan pers tahunan menteri luar negeri 2025. Menlu Sugiono mengatakan, ASEAN itu penting. Akan tetapi, publik menginginkan ada pernyataan yang lebih tegas dan berbobot soal ini.

”Roda ASEAN tetap dan terus berjalan, walaupun Indonesia bisa tampil lebih banyak,” katanya.


Kerabat Kerja

Penulis:

Laraswati Ariadne Anwar, Elsa Emiria Leba, Helena F. Nababan
 | 

Editor:

Bonifasius Josie Susilo H
 | 

Penyelaras Bahasa:

Galih Rudanto