Danantara di Persimpangan Menuju Jalur Temasek atau 1MDB

Dalam 18 tahun terakhir saja, Indonesia sudah tiga kali membentuk lembaga pengelola dana investasi negara. Lembaga terbaru, Daya Anagata Nusantara atau Danantara, diumumkan Presiden Prabowo Subianto.

Harapannya, Danantara menyusul jejak lembaga pengelola dana investasi negara (sovereign wealth fund/SWF) terbesar, Government Pension Fund Global (GPF-G) Norwegia, atau yang terkenal di kawasan, Temasek Singapura. Di sisi lain, ada kekhawatiran Danantara malah menyusul 1MDB Malaysia yang jadi ladang korupsi.

Danantara adalah percobaan ketiga RI setelah Pusat Investasi Pemerintah (PIP) dibentuk pada 2007, lalu ditutup pada 2015. Selanjutnya, ada Lembaga Pengelola Investasi (LPI) yang lebih dikenal sebagai INA.

PIP hingga Danantara dibentuk dengan harapan mulia. Syaratnya, dijalankan dengan benar. Banyak SWF, yang dikelola dengan baik, membawa kesejahteraan bagi bangsa pemiliknya.

Banyak negara telah memetik manfaat SWF. Sebut saja beberapa contoh, di antaranya ialah Norwegia dan Singapura.

Norwegia memiliki kekayaan minyak bumi, tetapi tidak mau bergantung pada penghasilan dari ekspor karena minyak suatu saat akan habis. Walhasil, SWF dibentuk untuk menampung uang hasil ekspor minyak. Oslo menggunakan bunga dari bunga tabungan itu untuk berbagai program pemerintah.

Sementara Temasek dibentuk pada 1974 untuk menjadi induk pengelola saham Pemerintah Singapura di berbagai perusahaan. Kini, Temasek di peringkat ke-3 di antara SWF Singapura.

Pemilik kelolaan terbesar adalah GIC diikuti Central Provident Fund (CPF). GIC menginvestasikan uang pemerintah ke berbagai perusahaan di luar negeri. CPF mengelola dana pensiun, seperti BPJS Ketenagakerjaan di Indonesia. Sementara Temasek memegang saham di berbagai perusahaan Singapura.

Sementara Presiden Amerika Serikat Donald Trump juga menyinggung soal SWF. Salah satu ambisi Trump ialah, apabila perusahaan media sosial Tiktok memisahkan diri dari induknya, ByteDance di China, penghasilan dari Tiktok bisa masuk ke SWF tersebut.

Tak semua SWF sukses. Ada yang gagal karena kuatnya dugaan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sebut saja di Angola yang juga menggunakan sistem mirip dengan Norwegia.

Alih-alih sukses seperti GPF-G Norwegia, SWF Angola jadi bancakan dana dan ladang korupsi Presiden Jose Eduardo Dos Santos serta keluarganya. Dia menunjuk anaknya, Isabel Dos Santos, sebagai kepala SWF. Akhirnya, lembaga itu dituding sarat dengan korupsi dan konflik kepentingan.

”Hal pertama yang harus dipastikan di setiap SWF adalah kejelasan sumber-sumber dananya,” kata Dinna Prapto Raharja, ahli hubungan internasional yang meneliti perbandingan jaminan sosial di Indonesia dan negara-negara lain. Dinna dihubungi di Jakarta, Kamis (27/2/2025).

Dinna, melalui lembaga kajiannya, Synergy, meneliti sejumlah badan usaha milik negara (BUMN). Mereka menemukan, bukannya menghasilkan laba, BUMN-BUMN ini justru berutang. Ada BUMN yang berutang gaji pegawai dan tunjangan pensiun para purnakarya.

Bahkan, ada BUMN yang untuk listrik operasionalisasi harian berutang pada Perusahaan Listrik Negara (PLN). Ada pula BUMN yang berutang kepada pihak ketiga. Menurut penelitian Synergy, apabila BUMN itu menjual aset sekalipun tidak bisa menutupi utangnya.

Apabila Danantara mengambil dana dari BUMN, harus ada kejelasan bahwa dana itu sudah dikurangi utang. Bisa juga utang dimasukkan ke dalam SWF, dengan catatan ada kejelasan bahwa dana itu tidak bisa balik modal hingga beberapa waktu. Ini yang membuat pengelolaan transparan dan bisa dipertanggungjawabkan.

”Apabila dibandingkan dengan BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial), logika Danantara ini terkesan arbitrary. Tidak ada padanan dengan negara-negara lain. Pemerintah harus terang membuka landasan dan data pendiriannya kepada publik,” tutur Dinna.

Ia mengamati perubahan di sektor-sektor yang berpotensi menjadi sumber uang Danantara. Sektor pertambangan adalah kandidat terkuat. Patut diperhatikan, pertambangan juga salah satu penyumbang emisi terbesar di dunia.

Negara-negara pembeli produk pertambangan Indonesia, terutama negara-negara maju, mulai beralih ke energi bersih. Ke depan harus ada mitigasi penurunan emisi jika Indonesia ingin menjaga kelangsungan transaksi dengan para importir.

Masukan juga diberikan oleh Koordinator Analis LAB 45 Reyhan Noor. SWF di sejumlah negara dapat dilihat berdasarkan pada beberapa parameter, yakni landasan hukum pendirian, ruang lingkup investasi, dan tujuan pembentukannya.

Berdasarkan status hukumnya, SWF bisa berbentuk badan yang berada di bawah langsung dari pemerintahan, GPF-G Norwegia. Bisa juga perusahaan milik negara untuk mengelola investasi, seperti Temasek di Singapura.

Ruang lingkup investasi juga dapat menjadi karakteristik suatu SWF. GPF-G, misalnya, hanya boleh berinvestasi di luar negara Norwegia.

Lain lagi dengan di China Investment Corporation. Ada unit yang ditugasi untuk menjaga pasar modal domestik di China. ”Selain itu, ada pula SAFE Investment Corporation yang bertugas menjaga risiko kurs mata uang yuan sebagai perpanjangan tangan moneter,” kata Reyhan.

Ia menerangkan, ada beberapa faktor kunci bagi SWF untuk dapat dikatakan berhasil atau gagal. Faktor ekonomi menjadi parameter utama. Akan tetapi, ini bukan hanya soal keuntungan yang didapat, melainkan juga kemampuan pengelolaan yang berkelanjutan.

Pengelolaan risiko penting dalam memetakan penyebab keberhasilan atau kegagalan. Intervensi politik yang dimotivasi oleh perilaku koruptif kerap menjadi penyebab kegagalan SWF. Korupsi menjadi sandungan utama dalam keberlanjutan SWF, mengingat jumlah dana yang dikelola sangat besar.

”Bisa kita lihat di kasus 1MDB di Malaysia yang gagal memberikan manfaat ekonomi. Pengawasan dan transparansi menjadi dua faktor vital dalam mengelola SWF,” ujar Reyhan.

Dari sisi fiskal, pelaksanaan SWF positif bagi perekonomian karena dapat menambah penerimaan negara untuk kepentingan masyarakat. Lebih lanjut, dampak ekonomi masih bergantung pada realisasi proyek yang diinvestasikan. Dalam pelaksanaannya, badan pengelola investasi di bawah Danantara juga mengkin menghadapi risiko jika terlalu banyak eksposur kredit yang diberikan entitas BUMN, yang sama-sama berada di bawah Danantara.

Pihak yang mendukung penuh Danantara di antaranya Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di DPR. Walaupun demikian, Juru Bicara PKS sekaligus anggota Komisi XI DPR, Muhammad Kholid, mengatakan, ada catatan yang diberikan bersama dukungan tersebut, yaitu fokus utama harus pada tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), mengusung prinsip profesionalitas, dan transparansi tata kelola.

”Kita ingin minimal satu sampai dua tahun ini memberikan dukungan positif agar orang-orang yang ditunjuk di Danantara dapat bekerja dengan percaya diri,” katanya.

Kholid mencermati, tipologi SWF di luar negeri terdiri dari tiga model. Model pertama adalah model dana tabungan (saving fund) yang dipraktikkan di Norwegia dan Abu Dhabi.

Model ini biasanya berbasis hasil pendapatan dari sumber daya alam yang tidak masuk ke Anggaran Pembangunan dan Belanja Negara (APBN). Uang itu disisihkan untuk investasi jangka panjang dan surplus pendapatan itu mereka investasikan ulang melalui SWF.

Model kedua adalah SWF sebagai dana stabilisasi fiskal (stabilization fund). Model ini diterapkan salah satunya di Rusia. Pendapatan dari sumber daya alam dimasukkan ke SWF yang berfungsi sebagai alat penstabil APBN. Ketika pendapatan negara kurang, dana ini yang digunakan membiayai negara.

SWF model ketiga disebut dana pembangunan sektor strategis (strategic development fund). Negara menyisihkan dana APBN dari entitas siklus fiskal untuk dikelola sebagai instrumen bisnis. Berhubung penggunaan instrumen fiskal bersifat birokratis dan tidak fleksibel sehingga tidak adaptif untuk pendorong untuk aksi korporasi, pengelolaannya di bawah entitas bisnis super (super holding company).

”Bagi entitas bisnis, ukuran penting. Semakin besar entitas, semakin baik kinerja dan efisiensinya. Makin besar pula dana dan dampak investasinya,” kata Kholid.