Bagaimana Solusi Dua Negara Akan Menyelesaikan Isu Palestina?

Apa latar belakang Solusi Dua Negara muncul?

Solusi tersebut berawal dari berdirinya negara Palestina. Para pemimpin Palestina yang hidup di pengasingan memproklamasikan berdirinya Palestina pada 1988.

Sebelumnya, pada 1947, resolusi Sidang Umum PBB memutuskan membagi wilayah Palestina yang merupakan wilayah mandat Inggris menjadi dua negara merdeka, yakni negara Yahudi dan negara Arab. Setahun kemudian, pada 1948, negara Israel diproklamasikan dan memicu perang Arab-Israel.

Milisi Israel mengusir 90 persen penduduk Palestina pada 1948. Para penduduk asli Palestina selanjutnya mengungsi ke negara tetangga atau melarikan diri ke Jalur Gaza dan Tepi Barat.

Sejak 1967, Tepi Barat bersama Jalur Gaza dan Jerusalem Timur menjadi wilayah pendudukan Israel. Selama hampir enam dekade, Israel membangun permukiman-permukiman ilegal untuk menampung para pemukim yang didatangkan dari berbagai negara. Konflik Israel dan Palestina terus terjadi.

Banyak negara, termasuk Indonesia, dan organisasi internasional kemudian mengusulkan Solusi Dua Negara. Solusi itu menekankan agar Palestina dan Israel hidup berdampingan sebagai dua negara merdeka dan berdaulat. Kerangka itu sejak lama diperjuangkan untuk mewujudkan perdamaian bagi konflik yang telah berlangsung hampir delapan dekade.

Mengapa solusi tersebut seolah sulit diterapkan?

Meski sudah menjadi semacam konsensus mayoritas komunitas internasional, Solusi Dua Negara kerap dipandang sebagai slogan kosong dan hanya lip service diplomatik. Realitasnya, hingga kini wilayah Palestina masih dijajah oleh Israel.

Saat ini lebih dari 500.000 pemukim Israel tinggal dan menjadi instrumen penjajahan Israel di Tepi Barat. Dari seluruh bekas Wilayah Mandat Palestina, kini tak sampai 15 persen yang dikendalikan Palestina.

Di pihak Palestina, sekitar 3 juta jiwa tinggal di Tepi Barat. Tepi Barat, Jalur Gaza, dan Jerusalem Timur adalah wilayah-wilayah yang dicita-citakan bangsa Palestina menjadi teritorial negara mereka.

Perang Hamas-Israel yang pecah 7 Oktober 2023 membuat upaya mewujudkan Solusi Dua Negara semakin sulit. Situasi semakin berat karena kondisi kedua pihak sangat tidak berimbang.

Sejak konflik itu pecah, Palestina terus tertekan. Israel bertubi-tubi melancarkan serangan ke wilayah Gaza dan menewaskan lebih dari 60.000 warga Palestina.

Sementara di Tepi Barat, Israel tak henti memperluas wilayah permukiman dengan mengambil tanah warga Palestina. Hal ini memperburuk situasi Palestina yang bergantung pada bantuan internasional untuk menjalankan aktivitas ekonomi. Israel begitu mendominasi Palestina.

Mengapa Solusi Dua Negara tetap mengemuka?

Dengan situasi terbaru di Gaza dan Tepi Barat, meski sulit, sejumlah negara tetap berusaha menjaga harapan pada Solusi Dua Negara. Konferensi PBB tentang Palestina di New York, Amerika Serikat, pada 28-29 Juli 2025 menjadi bagian dari upaya menjaga harapan itu. Arab Saudi-Perancis menginisiasi forum di Sekretariat Jenderal PBB.

Konferensi digelar beberapa hari setelah Presiden Perancis Emmanuel Macron mengumumkan Perancis akan mengakui Palestina. ”Keputusan pengakuan Perancis merupakan napas segar bagi konferensi Solusi Dua Negara yang beberapa tahun ini dianggap lesu darah dan dianggap sudah tidak relevan,” kata Richard Gowan, analis di International Crisis Group (ICG).

”Konferensi ini digelar untuk membangun landasan konkret bagi Solusi Dua Negara melalui langkah-langkah spesifik,” kata Jerome Bonnafont, Wakil Tetap PBB untuk Perancis, dalam sidang Dewan Keamanan (DK) PBB di New York, 23 Juli.

Dalam Arabnews, Minggu (27/7/2025), Arab Saudi menegaskan, pengakuan negara Palestina adalah kebutuhan strategis untuk perdamaian Timur Tengah.

”Penerapan Solusi Dua Negara melalui upaya politik, diplomasi, dan usaha masyarakat internasional sebagai pilihan strategis demi mencapai perdamaian dan keamanan dunia,” kata Menteri Luar Negeri Arab Saudi Pangeran Faisal bin Farhan.

Tujuan lain, lanjut Bonnafont, untuk menggulirkan kembali dinamika kolektif yang mendukung solusi politik sesuai dengan persoalan keamanan yang sah bagi Israel maupun memastikan keterhubungan dan keberlangsungan Negara Palestina dalam jangka panjang.

”Sidang PBB ini akan memberi peluang transformasi hukum internasional dan konsensus dunia untuk mencapai rencana bersama dan mengakhiri pendudukan Israel dan konflik Arab-Israel secara permanen demi kebaikan semua,” kata Wakil Tetap Palestina untuk PBB Riyad Mansour.

Negara mana saja yang akan mengakui Palestina?

Perancis bukan satu-satunya negara Eropa yang akan mengakui Palestina. Dalam wawancara dengan La Tribune Dimanche, Menlu Perancis Jean-Noel Barrot mengatakan, ada beberapa negara lain yang akan mengakui Palestina. Kanada dan Luksemburg juga dilaporkan akan mengakui Palestina.

Perancis sejauh ini berharap Inggris akan mengikuti langkahnya dengan mengakui Palestina. Lebih dari 200 anggota Parlemen Inggris, Sabtu (26/7/2025), mendesak Perdana Menteri Keir Starmer untuk mengambil langkah serupa. Namun, Starmer mengatakan, pengakuan Palestina adalah bagian dari langkah besar lainnya yang juga harus dilakukan.

Menurut data kantor berita AFP, 142 dari 193 anggota PBB sudah mengakui Palestina, termasuk yang terakhir Perancis.

Apakah hasil konferensi di New York?

Perancis, melalui Menlu Barrot di sela konferensi di Sekretariat Jenderal PBB, mengajak Uni Eropa menekan Israel. Selain menghentikan kebrutalan di Tepi Barat dan Gaza, tekanan itu untuk mendorong perwujudan Solusi Dua Negara.

”Hanya solusi politik dua negara yang akan membantu memenuhi aspirasi sah rakyat Israel dan Palestina untuk hidup damai dan aman. Tidak ada alternatif lain,” kata Barrot.

Konferensi tersebut dihadiri para menlu atau wakil menlu. Menurut Barrot, konferensi dihadiri perwakilan 125 negara. Indonesia diwakili Wakil Menlu Arrmanatha Nasir. AS dan Israel menolak terlibat dalam konferensi. Washington memandang konferensi itu tidak akan berkontribusi pada bina damai.

Selain itu, dalam konferensi di New York, Perdana Menteri Palestina Mohammad Mustafa kembali menyerukan agar semua anggota PBB segera mengakui Negara Palestina. ”Semua negara yang bertanggung jawab harus mengambil sikap sekarang,” kata Mustafa.

Diplomat Arab Saudi, Manal Radwan, yang memimpin delegasi dalam pertemuan pendahuluan, mengatakan, pertemuan ini harus menetapkan langkah lanjutan dan bukan sekadar mengevaluasi apa yang sudah terjadi.

”Harus ada langkah politis yang menyentuh akar masalah konflik dan menawarkan jalan menuju perdamaian, secara terhormat, dan menjamin keamanan semua pihak,” kata Radwan.