BRICS, Kendaraan Baru Diplomasi Indonesia

Kurang dari tiga bulan setelah resmi mendaftar, Indonesia diterima bergabung BRICS sebagai anggota penuh. Ada potensi manfaat, tetapi tantangannya juga tidak ringan. 

Bergabungnya Indonesia dalam BRICS, yang didirikan pada 2009 oleh Brasil, Rusia, India, dan China—setahun kemudian Afrika Selatan bergabung—diumumkan oleh Brasil, ketua bergilir BRICS tahun ini, Senin (6/1/2025). Kekuatan Indonesia sebagai kekuatan ekonomi terbesar dan berpenduduk terbesar di Asia Tenggara disebut dalam pengumuman itu.

Disebutkan pula, Indonesia diterima masuk BRICS secara konsensus oleh negara-negara anggota sebelumnya (sembilan negara). Keputusan itu telah diambil pada 2024.

Ada kesamaan misi dan tujuan antara Indonesia dan negara-negara BRICS, demikian sebut Brasil, dalam mendukung reformasi institusi-institusi global dan berkontribusi secara signifikan dalam memperkuat kerja sama Dunia Selatan (Global South).

Proses penerimaan Indonesia di BRICS relatif cepat. Hanya 2,5 bulan setelah Menteri Luar Negeri Sugiono resmi mendaftar pada KTT BRICS di Kazan, Rusia, 24 Oktober 2024.

Namun, Indonesia sudah lama ”dipinang” BRICS agar bergabung, termasuk saat Presiden Joko Widodo hadir di KTT BRICS, Johannesburg, Afrika Selatan, Agustus 2023. Postur dan kekuatan Indonesia dinilai dapat memberi bobot plus daya tawar BRICS.

Postur dan kekuatan Indonesia dinilai dapat memberi bobot plus daya tawar BRICS.

Namun, kala itu Indonesia masih mengalkulasi manfaat dan mudaratnya, termasuk dalam hal penentuan waktu (timing) bergabung. Baru setelah Presiden Prabowo Subianto—dengan visinya menjadikan Indonesia sebagai pemain global melalui pelibatan pragmatis (pragmatic engagement)—memimpin, Indonesia resmi mendaftar dan akhirnya resmi masuk BRICS.

Kini, setelah Indonesia bergabung, BRICS beranggotakan 10 negara. Selain empat negara pendiri plus Afrika Selatan, ada empat negara anggota baru: Iran, Mesir, Etiopia, dan Uni Emirat Arab. Di luar 10 anggota penuh itu, terdapat 12 negara mitra BRICS—tiga di antaranya adalah tetangga di ASEAN— yaitu Thailand, Malaysia, Vietnam, Aljazair, Belarus, Bolivia, Kuba, Kazakhstan, Nigeria, Turki, Uganda, dan Uzbekistan.

Dengan jumlah penduduk hampir 45 persen dari penduduk dunia dan 35 persen produk domestik bruto (PDB) sebelum Indonesia bergabung, BRICS jelas menawarkan peluang manfaat. Ada peluang akses ke pasar baru dan peluang investasi.

Pada 2022, negara-negara BRICS menyumbang 21,2 persen dari total penanaman modal asing langsung Indonesia. Jika kelak Arab Saudi juga bergabung, dengan keberadaan Iran dan Uni Emirat Arab, anggota penuh saat ini, BRICS memproduksi sekitar 44 persen minyak minyak mentah dunia.

Amerika Serikat yang akan dipimpin Donald Trump tak tinggal diam jika BRICS dianggap mengancam hegemoninya, salah satunya lewat gerakan dedolarisasi.

Berbagai potensi manfaat itu, tentu saja, disertai tantangan-tantangan, internal di BRICS ataupun eksternal. China dan Rusia, dua kekuatan rival Barat, tak dimungkiri bisa memanfaatkan BRICS untuk memperkuat pengaruh dan kepentingan mereka. Dari luar, Amerika Serikat yang akan dipimpin Donald Trump tak tinggal diam jika BRICS dianggap mengancam hegemoninya, salah satunya lewat gerakan dedolarisasi.

Semua itu jadi tantangan yang tak ringan bagi Indonesia: dengan kendaraan baru, BRICS, apakah mampu jadi pembangun jembatan (bridge builder), seperti niat awalnya, dan bagian dari pengejawantahan kebijakan luar negeri bebas-aktif, serta jadi penggerak kolaborasi Dunia Selatan. Yang pasti, perlu kapasitas dan mesin diplomasi yang tangguh dan mumpuni untuk menghadapi semua tantangan tersebut.