Catatan 2024: Kurikulum Pendidikan dan Pergantian Kekuasaan

Pemeo ganti menteri ganti kurikulum sepertinya masih tetap berlaku di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang mengusung semangat keberlanjutan. Eksistensi Kurikulum Merdeka tengah dikaji ulang oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti dengan evaluasi terlebih dahulu.

Kurikulum Merdeka yang baru seumur jagung ditetapkan sebagai kurikulum nasional dinilai masih belum sempurna membawa transformasi pendidikan. Ini tergambar dari Skor Programme for International Student Assessment (PISA) Indonesia yang dilakukan oleh Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).

Skor PISA menunjukkan kondisi pendidikan Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Nilai literasi turun dari 397 pada 2015 menjadi 359 di tahun 2022. numerasi turun dari 386 menjadi 366, sedangkan sains turun dari 403 menjadi 383 pada periode yang sama.

Sebaik apa pun kurikulumnya, kalau gurunya tidak siap, ya tujuan kurikulum itu tidak akan tercapai.

Menurut Peneliti Pusat Riset Pendidikan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Deni Hadiana, penurunan skor PISA ini menunjukkan bahwa pergantian kurikulum akibat pergantian menteri pendidikan tidak meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Sebab, pergantian kurikulum menjadi Kurikulum 2013, lalu berubah lagi menjadi Kurikulum Merdeka, juga berdasar pada skor PISA yang rendah, tetapi tidak membawa perubahan.

”Seharusnya transformasi guru, pembelajaran, dan penilaian, serta kompetensi yang harus dicapai itu jauh lebih penting dari dokumen, jargon, dan ide politik kurikulum,” kata Deni di Jakarta, Senin (23/12/2024).

Riset dari OECD pun menunjukkan bahwa negara yang konsisten menggunakan standar pendidikan, baik dari penamaan maupun implementasinya, akan lebih baik mutu pendidikannya. Desain besar pendidikan sebaiknya disusun untuk jangka panjang.

Sementara Indonesia yang sudah memiliki standar untuk mengembangkan kurikulum oleh lembaga mandiri, yakni Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP), sejak 2005 dibubarkan oleh Menteri Pendidikan sebelumnya, Nadiem Makarim. Tugas BSNP kemudian diserahkan kepada pejabat eselon 1 di Kementerian Pendidikan atau Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan (BSKAP) dengan mengembangkan Kurikulum Merdeka.

Padahal, dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) disebutkan bahwa pengembangan standar yang menjadi acuan pengembangan kurikulum harus dilaksanakan oleh suatu badan standardisasi, penjaminan, dan pengendalian mutu pendidikan yang bersifat mandiri pada tingkat nasional.

Analisis Pusat Riset Pendidikan BRIN pun menunjukkan bahwa Kurikulum 2013 yang awalnya dikritik karena memberikan beban administrasi yang besar pada guru juga terjadi atau bahkan bebannya lebih besar pada Kurikulum Merdeka. Terlebih banyak beban digital yang harus dijalani para guru sehingga membuat guru tidak fokus mendidik peserta didik.

Perangkat pembelajaran hendaknya fokus pada esensi, bukan dokumen dan administrasi. Ini perlu ditegaskan agar guru bisa fokus pada pengembangan karakter dan pelayanan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan kemajuan zaman.

”Jadi, fokuslah pada esensinya, platform Merdeka Mengajar atau platform lainnya hendaknya dipandang sebagai alat bantu perangkat pembelajaran, bukan satu-satunya yang wajib dijadikan referensi guru, terlebih jika dikaitkan dengan kinerja guru,” ujar Deni.

Deni menyarankan agar pemerintah yang baru sekarang lebih fokus pada pembenahan kurikulum yang diimplementasikan dan kurikulum yang tercapai. Dia juga mengusulkan perubahan penamaan kurikulum menjadi Kurikulum 2024 atau Kurikulum Dikdasmen. Tujuannya adalah untuk menciptakan kurikulum yang lebih relevan dengan kebutuhan pendidikan di Indonesia.

Guru Besar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya Anita Lie menambahkan, guru adalah pihak yang paling sering dilupakan dalam pengembangan kurikulum. Para guru sering kali tidak siap atau tidak mendapatkan bekal yang baik untuk menjalankan perubahan kurikulum.

Menurut Anita, Kurikulum Merdeka dengan diferensiasi pembelajarannya tetap perlu dilanjutkan karena membawa dampak positif. Namun, Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK), Pendidikan Profesi Guru, hingga Manajemen Talenta untuk Calon Guru dan Guru perlu terus disempurnakan.

”Kurikulum dan guru ini ibarat dua mata uang yang tidak bisa dipisahkan, sebaik apa pun kurikulumnya, kalau gurunya tidak siap, ya tujuan kurikulum itu tidak akan tercapai,” kata Anita.

Sementara itu, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti dalam wawancara dengan Kompas pada Selasa (19/11/2024) di Jakarta menyatakan bahwa pihaknya belum mengambil keputusan pada masa depan Kurikulum Merdeka. Kemendikdasmen masih menyaring sejumlah aspirasi dari para pemangku kepentingan pendidikan agar menghasilkan sesuatu yang terbaik.

Menurut Sekretaris Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah ini, perubahan kurikulum perlu dilakukan, bukan karena menterinya berganti, melainkan karena perkembangan dunia yang berubah. Kebutuhan dunia kerja secara global dalam teori pengembangan kurikulum tengah dipertimbangkan untuk desain kurikulum terbaru.

”Jadi, kita tidak usah alergi dengan perubahan. Itu hal yang biasa-biasa saja, yang penting adalah kita tetap memiliki visi yang jelas dan paham betul lingkungan eksternal yang melingkupi dunia pendidikan seperti apa,” kata Abdul Mu’ti.

Secara umum, dia mengungkapkan bahwa kurikulum pendidikan ke depan akan mengutamakan pendekatan deep learning yang diperkenalkan oleh Marton dan Säljö dari Swedia sejak 1976 dan terus berkembang sampai sekarang.

Pendekatan ini menekankan pada tiga aspek utama, yakni mindful learning, meaningful learning, dan joyfull learning. Mindful learning mendorong siswa untuk aktif berdiskusi dan bereksperimen, lalu meaningful mengajak siswa memahami alasan di balik setiap materi pelajaran, dan semua harus dilakukan untuk menciptakan pengalaman belajar yang joyfull atau menyenangkan.