Cerah atau Abu-abu, Wajah Jakarta Menuju Kota Global

Cerah atau abu-abu. Warna apa yang akan ditampilkan Jakarta sebagai kota global?

Minggu (6/7/2025), Bundaran Hotel Indonesia di Jakarta Pusat tak hanya jadi area warga yang berolahraga selama car free day atau hari bebas kendaraan bermotor.

Salah satu poros utama Jakarta itu ditata sebagai panggung budaya. Setidaknya 5.000 pesilat dan 2.000 penari dari berbagai sanggar, kebanyakan Betawi, unjuk kebolehan dalam acara bertajuk ”Jakarta dalam Warna”. Pertunjukan kolosal budaya ini bahkan menorehkan catatan rekor Muri (Museum Rekor-Dunia Indonesia).

”Saya dan Bang Doel ingin betul-betul menjadikan wajah Jakarta adalah kebudayaan (kebudayaan sebagai wajah Jakarta). Yang utama adalah Betawi,” ujar Pramono Anung dari atas panggung.

Gubernur Jakarta itu didampingi Wakil Gubernur Rano Karno yang akrab dipanggil Bang Doel.

Pramono menekankan, budaya Betawi tidak hanya hadir saat perayaan, tetapi menjelma jadi wajah kota.

”Betawi bukan hanya untuk seremoni, melainkan harus hidup dalam masyarakat. Jakarta yang nyaman, aman, dan membanggakan itu harus terasa lewat akar budayanya,” kata Pramono.

Rano menambahkan, Betawi merupakan kekuatan Jakarta. Namun, bukan satu-satunya karena ada keragaman budaya. ”Kami juga akan tampilkan budaya lain, dari Minang, Jawa, Sunda, semua yang hidup di Jakarta,” tutur Rano.

Di balik kemeriahan ”Jakarta dalam Warna”, budayawan dari Lembaga Kebudayaan Betawi, Yahya Andi Saputra, mengingatkan pergelaran budaya memang tampak megah di mata publik. Namun, sebetulnya tak lebih dari lagu lama dengan aransemen baru.

”Dari dulu pergelaran budaya Betawi sudah rutin digelar oleh masyarakat sendiri. Pemerintah daerah sering kali datang hanya untuk mengklaim hasilnya,” kata Yahya.

Menurut Yahya, wajah Betawi bahkan sudah tertanam kuat dalam masyarakat sejak lama, tetapi belum tertanam dalam birokrasi.

Bagi Yahya, problem mendasarnya bukan pada acara budaya. Mentalitas birokrat semestinya tidak lagi fokus pada proyek dan pencitraan, tetapi keberlanjutan budaya yang saat ini jalan di tempat.

Oleh sebab itu, penting hadir ide-ide segar dari pemimpin daerah. Dinas Kebudayaan Jakarta dan instansi terkait, misalnya, mengubah cara pandang bahwa pelestarian budaya bukanlah beban anggaran, tetapi investasi jangka panjang.

”Program-program kebudayaan harus dilihat sebagai bagian dari upaya membangun ekosistem yang sehat dan berkelanjutan, bukan sekadar proyek yang dituntut untuk cepat balik modal,” kata Yahya.

Ia yakin jika pemerintah serius, ekosistem kebudayaan akan tumbuh normal dan sehat. Sebab, budaya Betawi dan lainnya tak butuh sorotan kamera saja. Kebudayaan perlu dukungan nyata, konsisten, dan berpihak. Sukar bagi Jakarta untuk jadi kota berbudaya jika budaya hanya hidup di panggung, bukan kebijakan.

Kemeriahan pagi itu juga dimanfaatkan warga untuk menuntut hak mendapatkan udara bersih di Jakarta. Mereka dari Aliansi Udara Bersih dan Jaringan Rebut Kembali Langit Biru.

Kelompok warga ini berpawai di tengah keramaian car free day sambil menyerukan ”Ayo Pertamina, hadirkan Low Sulfur Fuel! Hentikan Impor BBM kotor!”.

Keresahan mereka berdasar. Sebab, polusi udara sudah mendera Jakarta dan sekitarnya setidaknya dalam tiga dekade terakhir.

Amalia S Bendang, perwakilan Aliansi Udara Bersih, merujuk data dari Stasiun Pemantau Kualitas Udara milik Dinas Lingkungan Hidup Jakarta dalam sepuluh tahun terakhir. Konsentrasi rata-rata PM 2,5 mencapai 46,1 mikrogram per meter kubik. ”Jumlahnya lebih dari tiga kali lipat ketimbang ambang batas aman,” ujar Amalia.

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengatur ambang batas aman PM 2,5 sebesar 5 mikrogram per meter kubik per tahun. Sementara ambang batas nasional 15 mikrogram per meter kubik.

PM 2,5 ini sebagian besar berasal dari kendaraan bermotor. Kendaraan-kendaaraan tersebut masih menggunakan BBM dengan kadar sulfur (belerang) tinggi sehingga disebut bahan bakar kotor.

Amalia menyebut, kadar belerang dalam BBM menyentuh 1.400 ppm. Jumlah ini jauh di atas standar aman 50 ppm. ”Kami hanya ingin kota ini layak dihuni. Udara yang kita hirup hari ini bukan hanya masalah lingkungan, melainkan juga soal keadilan,” ujar Amalia.

Pemerintah pusat melalui rapat koordinasi lintas kementerian telah menyepakati bahwa mulai 17 Agustus 2024 wilayah Jabodetabek akan dipasok BBM rendah belerang. Namun, janji tersebut dinilai belum terealisasi.

Di sisi satunya, warga juga butuh ruang terbuka hijau (RTH) di kota yang seakan tak tidur ini. Secuil RTH, seperti taman, jalur hijau, dan lainnya, jadi tempat melepas penat, lelah, bahkan jadi tempat berekspresi yang aman dan nyaman serta saluran aspirasi warga.

Sayangnya, baru-baru ini salah satu Komunitas Bermain mengeluhkan permintaan biaya untuk aktivitas di kompleks Stadion Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Komunitas ini merupakan pekerja yang jengah dengan rutinitas itu-itu saja dan menginginkan kesegaran berbeda.

Mereka terhubung melalui media sosial. Mereka kemudian bertemu secara fisik dan memainkan permainan tradisional di salah satu poros Jakarta itu.

Belakangan kabar itu dibantah oleh pengelola kompleks. Namun, hal itu tetap perlu jadi perhatian. Sebab, ruang terbuka adalah kebutuhan warga kota. ”Ruang terbuka adalah kebutuhan vital manusia untuk mendapatkan udara sekaligus ruang sosial,” ujar Co-Founder Ayo ke Taman Niken Prawestiti.

Jadi, semestinya, kata Niken, seluruh warga dan setiap kelompok, tak terkecuali kelompok rentan, seperti anak-anak, lansia, perempuan, harus dapat mengakses dan memanfaatkan ruang terbuka secara gratis dan mudah.

”Jakarta dalam Warna berarti kota yang penuh warna. Warna-warni itu menggambarkan harapan seisi kota.

Pramono mengutarakan hal tersebut ketika ditanya tentang pergelaran kolosal pagi itu. Warna merah, biru, kuning, hijau, dan semuanya mempunyai harapan untuk hidup yang lebih baik di Jakarta. ”Itulah yang saya dan Bang Doel ingin wujudkan,” tutur Pramono.

Mantan Sekretaris Kabinet itu ingin Jakarta lebih semarak, menarik, dan penuh warna, serta tak lupa menyejahterakan warga dan kotanya.

Apakah warna cerah akan menaungi Jakarta? Semua tergantung komitmen pemimpin daerah, ide-ide segar, hingga kemauan politik untuk mewujudkannya.