China dan Amerika Serikat Perang Narasi soal Indo-Pasifik

BEIJING, MINGGU — China dan Amerika Serikat terlibat dalam perang narasi soal Indo-Pasifik. Washington menuduh Beijing sebagai ancaman di kawasan tersebut. Sebagai balasan, Beijing menyampaikan protes.

China, Minggu (1/6/2025), memprotes AS atas pernyataan yang dibuat Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth saat berpidato dalam Dialog Shangri-La ke-22 di Singapura. Sehari sebelumnya, Sabtu (31/5/2025), Hegseth menyebut China sebagai ancaman di Indo-Pasifik dan memperingatkan China agar tidak menaklukkan Taiwan.

”Hegseth sengaja mengabaikan seruan perdamaian dan pembangunan oleh negara-negara di kawasan itu dan malah menggembar-gemborkan mentalitas Perang Dingin untuk konfrontasi blok, menjelek-jelekkan China dengan tuduhan pencemaran nama baik,” bunyi pernyataan Kementerian Luar Negeri China.

Menurut China, tidak ada negara di dunia yang layak disebut sebagai kekuatan hegemonik selain AS. ”Amerika Serikat telah mengerahkan persenjataan ofensif di Laut China Selatan dan terus mengobarkan api serta menciptakan ketegangan di Asia-Pasifik,” tambah pernyataan itu.

China balas memperingatkan AS untuk ”bermain api” terkait masalah Taiwan. Beijing selama ini berkomitmen untuk menyatukan kembali Taiwan, bahkan dengan menggunakan kekuatan militer. Taiwan menolak klaim kedaulatan Beijing.

Di samping isu Taiwan, China bersengketa dengan negara-negara Asia Tenggara terkait kedaulatan beberapa Laut China Selatan. Pertikaian China dan Filipina, khususnya, lewat kapal patroli meningkat beberapa tahun terakhir. Pada 2016, Pengadilan Arbitrase Tetap (PCA) telah memutuskan klaim Beijing tidak punya dasar hukum internasional.

Sementara itu, AS terikat perjanjian pertahanan pada 1951 dengan Filipina sehingga wajib membantu Filipina ketika terjadi serangan. Tahun ini, AS mengerahkan peluncur Typhon yang dapat menembakkan rudal dari Pulau Luzon. AS, Australia, Jepang, dan Filipina juga melakukan operasi maritim bersama di jalur perairan yang sibuk itu.

Kementerian Pertahanan China turut merespons tudingan AS. Kementerian ini menyebutkan, AS terbiasa menggunakan forum tersebut untuk memicu pertikaian, menabur perselisihan, dan mencari kepentingan pribadi.

”Angkatan bersenjata China akan bekerja sama dengan negara-negara lain di kawasan tersebut untuk menentang hegemonisme yang merugikan kawasan Asia-Pasifik,” ujar Juru Bicara Kemenhan Zhang Xiaogang di akun WeChat kementerian.

Dalam Dialog Shangri-La 2025, China hanya mengirim pejabat level rendah yang dipimpin Mayor Jenderal Hu Gangfeng, Wakil Presiden Universitas Pertahanan Nasional Tentara Pembebasan Rakyat (PLA). Biasanya, Beijing mengirim menteri pertahanan.

Pada Minggu, Menteri Pertahanan Filipina Gilberto Teodoro terlibat adu argumen sengit dengan pejabat China dalam Dialog Shangri-La. Dua pejabat China bertanya apakah Filipina akan bertindak sebagai perwakilan AS di Asia atau mengambil pendekatan yang lebih bersahabat dengan China.

Teodoro lalu berterima kasih kepada dua pejabat itu atas ”propaganda yang disamarkan sebagai pertanyaan”. Dia kemudian mengecam klaim teritorial China di Laut China Selatan sambil mengatakan defisit kepercayaan pada Beijing adalah hambatan terbesar dalam penyelesaian sengketa, dilansir dari Bloomberg.

”Untuk membayangkan tatanan internasional yang dipimpin China, kita hanya perlu melihat bagaimana mereka memperlakukan tetangga yang jauh lebih kecil di Laut China Selatan, yang bertentangan dengan ’kebangkitan damai’ yang awalnya mereka janjikan,” ujar Teodoro.

Teodoro juga mencemooh gagasan bahwa AS adalah sumber masalah. Menurut dia, apa yang dianggap adil oleh Pemerintah China mungkin bertentangan dengan norma yang diterima oleh seluruh dunia.

Dalam wawancara dengan Bloomberg Television, Teodoro menambahkan, militer China memperluas kehadiran ke Kutub Utara serta lepas pantai Australia. ”Bagi kami, ancaman terbesar adalah China. Dan dalam hal itu, kami tidak hanya bekerja sama dengan Amerika Serikat, tetapi juga dengan negara-negara lain,” tuturnya.

Menyikapi Teodore, Kedutaan Besar China di Singapura mengunggah tiga poin pernyataan di Facebook. Unggahan itu menekankan, Laut China Selatan adalah wilayah China. 

Kedubes China menulis, ”pembuat onar” di Laut China Selatan bukanlah China. Filipina secara sepihak mengubah status quo di Ren’ai Jiao (Beting Second Thomas) pada 1999 serta baru-baru ini melakukan intrusi ilegal ke perairan yang berdekatan dengan Karang Subi dan Sandy Cay.

”Negara mana yang memaksa dan menindas negara lain, dan memicu konflik dan konfrontasi di Laut China Selatan? Jawabannya jelas bagi semua orang,” tulis Kedubes China tanpa menyebut nama negara mana pun.

Dalam pidatonya, Sabtu, Hegseth mengatakan, Washington akan memperkuat pertahanannya di luar negeri. Langkah ini untuk melawan apa yang Pentagon lihat sebagai ancaman yang berkembang pesat dari Beijing, khususnya terhadap Taiwan.

Ada perkiraan bahwa China akan mengambil alih Taiwan pada 2027.

”Tentara China sedang berlatih untuk menghadapi situasi yang sebenarnya. Kami tidak akan menutup-nutupinya—ancaman yang ditimbulkan China itu nyata. Dan itu bisa saja terjadi dalam waktu dekat,” kata Hegseth.

Hegseth mendesak sekutu-sekutu di kawasan Indo-Pasifik, termasuk Australia, untuk membelanjakan lebih banyak dana pertahanan. Australia adalah mitra keamanan utama AS di kawasan tersebut.

Perdana Menteri Australia Anthony Albanese, Minggu, mengatakan akan menambah 6 miliar dollar AS untuk anggaran pertahanan selama empat tahun ke depan. ”Apa yang akan kami lakukan adalah terus menyediakan investasi dalam kemampuan kami, tetapi juga berinvestasi dalam hubungan kami di kawasan ini,” katanya di Hobart, Australia, menurut SBS.

Di Singapura, Menteri Pertahanan Australia Richard Marles menyatakan, peningkatan itu merupakan kenaikan belanja pertahanan terbesar di masa damai dalam sejarah Australia. ”Jadi, kami akan memulai perjalanan ini,” ucapnya. (AP/Reuters)