Investor saham menilai emiten BUMN dan pejabat yang masuk Danantara masih positif bagi pasar.
24 Feb 2025 19:34 WIB · Ekonomi
JAKARTA, KOMPAS — Peresmian Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara oleh Presiden Prabowo Subianto, Senin (24/2/2025), menjadi salah satu perhatian investor di pasar modal. Pasar berharap pembentukan Danantara tidak mengganggu operasionalisasi emiten BUMN dan tetap memberikan keuntungan bagi investor saham.
Pilarmas Investindo Sekuritas menilai, investor asing ikut memperhatikan agenda pemerintah terkait peresmian BPI Danantara, Senin. Agenda tersebut dinilai tidak menjadi katalis negatif bagi Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang pada penutupan perdagangan Senin minus 0,78 persen dibandingkan penutupan perdagangan akhir pekan lalu ke level 6.749. Penurunan IHSG ini lebih dibebani aksi jual investor asing yang khawatir akan perlambatan ekonomi Amerika Serikat dan inflasi tinggi.
Menurut tim analis Pilarmas, pasar berharap pembentukan BPI Danantara akan memberikan kontribusi positif bagi ekonomi dalam negeri dan tidak terjadi distorsi pasar yang akan mendorong persaingan tidak sehat. Hal ini diharapkan sejalan dengan komitmen Presiden bahwa pengelolaan BPI Danantara bebas dari korupsi.
Dalam peluncuran di Istana Kepresidenan, Jakarta, Presiden Prabowo menyampaikan pidato yang menegaskan bahwa Danantara harus dikelola dengan sebaik-baiknya, sangat hati-hati, serta transparan. Oleh sebab itu, Danantara harus dapat diaudit setiap saat oleh siapa pun.
:quality(80):watermark(https://cdn-content.kompas.id/umum/kompas_main_logo.png,-16p,-13p,0)/https://asset.kgnewsroom.com/photo/pre/2025/02/24/2f4b7cb2-0fc5-40ee-9f01-565bcc4507ed_jpg.jpg)
Danantara diyakini dapat menjadi dana kekayaan (sovereign wealth fund) negara terbesar di dunia karena mengelola aset jumbo lebih dari 900 miliar dollar AS atau sekitar Rp 15.000 triliun.
Aset itu didapat dari konsolidasi aset badan serupa, Indonesia Investment Authority (INA), dengan tujuh perusahaan badan usaha milik negara (BUMN), yakni PT Bank Mandiri Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia Tbk, PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), PT Pertamina (Persero), PT Bank Negara Indonesia Tbk, PT Telkom Indonesia Tbk, dan holding pertambangan PT Mineral Industri Indonesia Persero (Mind Id).
”Danantara Indonesia adalah solusi strategis dan efisien dalam mengoptimalkan BUMN kita. Tidak hanya menginvestasikan dividen BUMN ke industri-industri yang mendorong pertumbuhan jangka panjang, tapi juga akan mentransformasi BUMN kita menjadi pemimpin kelas dunia di sektor masing-masing,” ujar Prabowo dalam pidatonya.
Mino, Retail Research Team Leader CGS International Sekuritas Indonesia, dalam siaran Berita tentang Saham di akun Instagram mereka mengatakan, isu Danantara telah menjadi topik lama yang diperbincangkan di pasar saham tak lama setelah Presiden Prabowo resmi dilantik.
”Awal pelantikan kemenangan Presiden, investor sempat khawatir terkait dua hal, apakah Danantara akan berpengaruh ke operasional BUMN yang listing di bursa. Kalau operasional terpengaruh, dikhawatirkan dampaknya ke pembagian dividen lebih kecil,” tutur Mino.
:quality(80):watermark(https://cdn-content.kompas.id/umum/kompas_main_logo.png,-16p,-13p,0)/https://asset.kgnewsroom.com/photo/pre/2025/02/24/4ac8759c-e44a-4161-b76a-05471cfaf473_jpg.jpg)
Investor pun menyoroti perkembangan informasi terkait aturan hingga dampaknya pada perusahaan BUMN di pasar modal yang menjadi bagian Danantara. Danantara diketahui menggunakan landasan hukum Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN yang direvisi dan disahkan dalam Rapat Paripurna DPR, Selasa (4/2/2025).
Dalam revisi itu disebutkan bahwa modal Danantara ditetapkan paling sedikit Rp 1.000 triliun. Prabowo menjelaskan, sebagian modal itu adalah hasil efisiensi anggaran yang telah dilakukan pemerintah sebesar Rp 300 triliun atau 20 miliar dollar AS yang akan dialokasikan untuk dikelola Danantara. Dana ini akan diinvestasikan ke lebih dari 20 proyek strategis nasional terkait industrialisasi dan hilirisasi.
”Kalau kita lihat di tahun sebelumnya, dividen BUMN itu Rp 85 triliun-Rp 90 triliun. Kalau ditarget Rp 300 triliun, mungkin akan ada kenaikan dividend payout ratio (DPR/dividen dari laba diperoleh) emiten BUMN. Apakah itu akan terjadi? Nanti akan ada RUPS (rapat umum pemegang saham) bank besar jelang akhir Maret. Peluang kenaikan DPR bisa diusulkan, meski ada bank yang memiliki DPR 80 persen tahun lalu,” kata Mino.
Ia melanjutkan, dampak operasional Danantara terhadap BUMN yang tergabung belum terlihat. Namun, pascapersesmian BPI Danantara, investor perlu memperhatikan perombakan manajemen BUMN yang akan mengadakan RUPS tahunan dalam waktu dekat.
Adapun kinerja saham BUMN yang akan tergabung di Danantara, dinilai Mino, masih memiliki prospek positif. Saat ini, saham-saham terkait masih mengalami koreksi karena faktor pasar global, dengan Mandiri masih di harga Rp 5.025, BRI Rp 3.929, BNI Rp 4.200, dan Telkom Rp 2.600 per saham.
:quality(80)/https://asset.kgnewsroom.com/photo/pre/2024/07/11/67802581-d22f-42cf-8d54-a1830054f1e9_jpg.jpg)
Hendi Prio Santoso, Direktur Utama Mind Id, yang membawahkan emiten seperti PT Amerika Tambang Tbk, PT Bukit Asam Tbk, dan PT Timah Tbk, dalam keterangan persnya menegaskan bahwa kehadiran Danantara adalah bagian dari transformasi BUMN. Danantara menjadi strategi dalam mengoptimalkan aset negara agar mampu memberikan nilai tambah berlipat ganda bagi perekonomian Indonesia.
Dengan pengelolaan investasi yang lebih strategis, Danantara diharapkan mampu menjadi akselerator dalam meningkatkan daya saing industri berbasis sumber daya alam dan bermanfaat bagi kesuksesan program hilirisasi dan industrialisasi di Indonesia di masa depan.
Hendi menambahkan, Mind Id konsisten menjalankan mandat pengelolaan cadangan dan hilirisasi mineral batubara Indonesia secara terintegrasi sehingga mampu meningkatkan kinerja perusahaan sekaligus kontribusi bagi penerimaan negara.
”Dengan komitmen kuat terhadap hilirisasi dan industrialisasi, kami yakin bahwa pendirian Danantara ini juga akan membawa dampak nyata bagi kedaulatan ekonomi Indonesia di masa depan,” kata Hendi.
:quality(80)/https://asset.kgnewsroom.com/photo/pre/2025/01/31/9873260e-37bc-4a48-969d-6e9084ee580b_png.png)
Selain terkait kinerja emiten, investor saham juga cukup positif dengan tokoh pejabat yang akan resmi menduduki posisi di manajemen Danantara. Pengumuman belum lama ini menjawab kekhawatiran investor akan kehadiran tokoh pejabat kurang kredibel yang bisa mengancam tata kelola Danantara.
Menteri Investasi Rosan P Roeslani akan dikukuhkan sebagai Chief Executive Officer Danantara, Wakil Menteri BUMN Dony Oskaria sebagai Chief Operating Officer Danantara, dan Wakil Direktur PT Toba Bara Sejahtera Energi Utama Tbk Pandu Patria Sjahrir sebagai Chief Investment Officer Danantara.
Adapun Muliaman Hadad, yang sebelumnya menjabat sebagai Ketua BPI Danantara, akan menjadi Wakil Ketua Dewan Pengawas BPI Danantara. Dalam hal ini, Muliaman akan mendampingi Erick yang bertugas sebagai Ketua Dewan Pengawas BPI Danantara.
”Terkait posisi ini yang paling ditunggu investor. Dampaknya ke emiten BUMN yang masuk ke Danantara memang belum clear, tapi penunjukan orang-orang yang dari segi kapabilitas mumpuni, tidak terafiliasi politik, akan meredakan kekhawatiran investor asing yang dari awal pencetusan sedikit khawatir,” kata Mino.
:quality(80):watermark(https://cdn-content.kompas.id/umum/kompas_main_logo.png,-16p,-13p,0)/https://asset.kgnewsroom.com/photo/pre/2024/11/19/a7de4483-d270-490e-9374-3ec42ef379f9_jpg.jpg)
Analis saham senior NH Korindo Sekuritas Indonesia, Ezaridho Ibnutama, saat dihubungi Kompas, melihat pelaku pasar saham menilai Danantara cenderung netral ke positif. Hal ini didukung kebijakan pemangkasan anggaran yang dapat diterjemahkan sebagai skenario mengurangi utang dan efisiensi biaya birokrasi untuk badan investasi yang bisa menghasilkan uang.
”Tapi, ada ketakutan mayoritas masyarakat, apakah Danantara benar bisa hasilkan uang dan enggak menjadi beban baru bagi negara. Jangan sampai kita bikin badan investasi besar di Indonesia yang membuat kita bakar banyak uang,” tuturnya.
Pelaku pasar, sebagaimana masyarakat Indonesia pada umumnya, menurut dia, ingin melihat Danantara sukses seperti badan serupa di negeri tetangga, yaitu Temasek di Singapura. Bagaimanapun, kegagalan 1Malaysia Development Berhad (1MDB) di Malaysia karena kasus korupsi juga perlu menjadi pelajaran agar tidak terjadi di Danantara.
”Kita mau lihat Danantara lebih fleksibel daripada badan pemerintahan lain karena langsung ke Presiden sehingga prudensinya lebih tinggi dan fleksibilitas untuk investasi harus lebih tinggi. Kalau gagal sangat bahaya, karena yang terlibat adalah Presiden langsung,” ujarnya.
Penulis:
Erika KurniaEditor:
Aris Prasetyo