Detik-detik Pengumuman dan Pertimbangan Megawati Tunjuk Hasto Jadi Sekjen PDI-P

JAKARTA, KOMPAS — Penunjukan kembali Hasto Kristiyanto sebagai sekretaris jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDI-P untuk ketiga kali menjadi kejutan bagi kader.

Keputusan itu diambil langsung oleh Ketua Umum Megawati Soekarnoputri di luar pengetahuan para kader. Namun, keputusan itu dapat dipahami karena dilandasi pertimbangan strategis, mulai dari kepercayaan pribadi hingga kondisi politik dan situasi eksternal yang dinilai tidak biasa-biasa saja.

Pelantikan Hasto untuk periode 2025-2030 dilakukan di Kantor DPP PDI-P, Jakarta, Kamis (14/8/2025). Momen penetapan nama Hasto berlangsung spontan di tengah acara pelantikan pengurus DPP yang belum dilantik saat Kongres V di Bali, awal Agustus 2025.

Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Komunikasi PDI-P Adian Yunus Yusak Napitupulu mengisahkan, semua jajaran awalnya tidak mengetahui siapa yang akan mengisi posisi sekjen. Nama Hasto baru disebut Megawati ketika Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Kesekretariatan Yoseph Aryo Adhi Dharmo menanyakan langsung.

”Di kertas yang Mas Adhi bacakan posisi sekjen masih kosong, tanpa nama. Lalu Mas Adi dan Mas Nanan (Prananda Prabowo, ketua DPP yang juga putra Megawati) bertanya ke Ibu Megawati. Untuk Sekjen gimana. Lalu, Ibu Megawati menjawab singkat, ’Ya, Mas Hasto’,” tutur Adian.

Ia mengungkapkan, momen tersebut berlangsung cepat. ”Surprise, surprise buat gue. Karena gue enggak tahu. Betul-betul tadi disampaikan Ketua Umum, kita sempat tek (terdiam) mungkin 3-4 detik, lalu sama-sama berdiri dan kita tepuk tangan semua,” katanya.

Ia meyakini banyak pengurus lain juga belum mengetahui keputusan Megawati tersebut. Sebab, penyusunan struktur DPP berada penuh di tangan Ketua Umum.

”Kalau dibilang kaget, ya, kaget karena saya juga tidak tahu. Teman-teman yang di atas menurut saya juga tidak tahu. Tetapi, kami percaya bahwa apa yang ditetapkan Ketua Umum adalah yang terbaik untuk PDI Perjuangan, untuk rakyat, dan tentunya untuk Indonesia,” ujar Adian.

Menurut Adian, Megawati sempat menjelaskan sejumlah pertimbangan saat menetapkan kembali Hasto. Di antaranya terkait kebutuhan partai, mempercepat konsolidasi, dan memastikan seluruh kader turun ke bawah.

Dalam kesempatan tersebut, Megawati juga sekaligus meminta para kadernya mendata dan mencatat masalah rakyat, mulai dari harga beras, pajak, hingga persoalan lainnya, untuk kemudian dibahas dan dicarikan jalan keluarnya.

”Tentunya banyak pertimbangan yang sangat beragam, tetapi kesimpulannya satu, Ketua Umum percaya kepada Pak Hasto. Ada pertimbangan lain pasti banyak. Tapi, kepercayaan itulah yang membuat Ketua Umum tadi di luar pengetahuan kita langsung menetapkan nama Pak Hasto dan itu pun setelah ditanyakan oleh Pak Adi,” tutur Adian.

Ketua Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah PDI-P Ganjar Pranowo juga menyebut, tidak ada satu pun pengurus yang mengetahui siapa yang ditunjuk sebagai sekjen saat pelantikan

”Memang suasananya agak menarik karena pada saat dibacakan sekjennya belum ada. Terus Bu, yang satu bagaimana begitu katanya? Ya, sudah diumumin, siapa Bu? Enggak ada yang tahu, kok. Terus Ibu nyebut, ya, Hasto lah. Terus Hasto berdiri, terus dilantiklah bersama. Ya, cepat saja tadi,” ujar Ganjar.

Ganjar mengatakan, Megawati tidak menyampaikan secara rinci alasan memilih kembali Hasto. Namun, sebelum pelantikan, Megawati memberikan pembekalan panjang kepada pengurus tentang situasi politik nasional.

”Situasi eksternal juga berubah. Ini, kan, situasi politik tidak biasa-biasa saja. Ini sedang terjadi turbulensi dan saya kira seluruh partai politik memahami situasi ini. Maka, saya kira Ibu sudah mempertimbangkan situasi dengan matang,” kata Ganjar.

Peneliti senior Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Firman Noor, menilai, Hasto memiliki peran manajerial yang krusial bagi PDI-P sehingga akhirnya dipercaya kembali menjabat sebagai sekjen. Ia dianggap berhasil menata partai dari kondisi yang tidak terorganisir hingga memperoleh sertifikasi ISO 2000 terkait manajemen.

”Hasto secara historis dari bawah betul meniti karier di partai ini. Saya duga ada ketergantungan manajerial yang tidak tergantikan. Tokoh lain di kepengurusan itu memang bukan tokoh manajemen dengan kapasitas dan jam terbang tinggi untuk mengelola partai sebesar PDI-P,” tutur Firman.

Firman menilai penunjukan kembali Hasto juga berfungsi sebagai pesan simbolis bahwa PDI-P memberi ruang bagi kader yang dinilai masih layak berkiprah meski pernah tersandung kasus.

”Sehingga ada resistensi simbolis bahwa orang ini, ya, masih bisa lah dianggap sebagai sosok yang sudah bisa dianggap punya hak politik begitu. Dan, PDI-P tidak mudah untuk didikte untuk persoalan ini, dengan harapan bahwa setelah (Hasto) dalam posisi terdakwa menurut versi KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) begitu ya, setidaknya kemudian dengan mudahnya bisa dirombak struktur kepengurusan partainya,” paparnya.

Ia menambahkan, langkah mempertahankan Hasto juga dapat menjaga status quo internal partai di tengah indikasi persaingan faksi. Hal ini penting untuk mengembalikan soliditas setelah Pemilu 2024 menunjukkan penurunan suara PDI-P serta kekalahan di sejumlah daerah basis.

”Justru di situ letak krusial Hasto semakin menjadi. Yang penting solid dulu. Kalau sudah solid, pembenahan lebih mudah,” ucap Firman.

Terkait kemungkinan kasus hukum Hasto diungkit kembali dan berdampak pada citra partai, Firman menilai hal itu memang menjadi hal yang dilematis. Namun, selama Megawati masih memimpin, ia meyakini riak-riak itu tidak akan timbul signifikan.

”Kalau PDI-P, sejauh masih Megawati, ya, sudah. Ketika ini sudah menjadi keinginan dan perintah Bu Mega, saya kira enggak ada riak malah. Posisi beliau di partai sangat mutlak,” katanya.