Dihantam Badai PHK, Diploma dan Sarjana Beralih Jadi Sopir dan ART

Dunia kerja semakin menantang. Angkatan kerja terus bertambah, tetapi lowongan kerja terbatas dengan syarat ketat. Situasi bertambah rumit akibat badai pemutusan hubungan kerja atau PHK. Tak heran, pekerja kerah putih harus banting setir ke kerah biru demi bertahan hidup.

Seorang pengguna media sosial X (dulu Twitter) mencurahkan kesedihannya dalam sebuah cuitan. Katanya, beberapa lulusan sarjana yang terkena PHK atau kontraknya tidak diperpanjang melamar pekerjaan sebagai asisten rumah tangga (ART) di kawasan Bumi Serpong Damai (BSD), Tangerang, Banten. Cuitan ini pun mendapat banyak respons dari warganet.

Namun, fenomena itu sejatinya dekat dengan keseharian warga Jabodetabek saat ini. Selain ART, banyak sarjana kini juga banting setir menjadi petugas kebersihan, pekerja proyek, dan pekerjaan kerah biru lainnya agar dapur tetap mengepul.

Secara umum, pekerjaan kerah biru hanya membutuhkan syarat pendidikan setara maksimal sekolah menengah atas. Sementara pekerjaan kerah putih merujuk pada para sarjana atau jenjang lebih tinggi dan mereka yang memiliki keahlian tertentu (Kompas, 2 Juni 2024).

Pergeseran pekerjaan dari kerah putih ke kerah biru itu seperti dialami oleh Purnawati (42). Lulusan diploma akuntansi ini menjadi babysitter (pengasuh anak) sejak pandemi Covid-19. Saban hari ia mengurus bayi mulai usia 0-9 bulan.

”Sebelumnya kerja kantoran. Terus berhenti dan jadi ibu rumah tangga. Tapi terbentur ekonomi, makanya jadi babysitter,” kata Purnawati pada Rabu (19/3/2025).

Warga Jakarta Timur ini menilai pekerjaan menjadi pengasuh anak lebih praktis lantaran tak memerlukan ijazah pendidikan tinggi dan keahlian tertentu. Purnawati hanya mengikuti pelatihan singkat dari perusahaan penyalur. Kemudian, belajar dari pengalaman sehari-hari.

”Harus sabar, telaten juga, meskipun jam kerja lebih panjang dari kerja kantoran dan hari liburnya sedikit,” ujarnya.

Terlepas dari itu, gajinya sebagai pengasuh anak mendekati upah minimum regional (UMR) Jakarta Rp 5,39 juta. Ia juga tak perlu mengeluarkan banyak ongkos untuk perawatan diri ataupun pergaulan, seperti kongko sehabis kerja.

Purnawati adalah salah satu pekerja yang disalurkan oleh PT Kasih Ibu Sejati Mulia di Mampang Prapatan, Jakarta Selatan. Perusahaan penyalur tenaga kerja itu menerima lamaran dan menyalurkan banyak lulusan diploma dan sarjana lain ke berbagai bidang, utamanya yang tergolong pekerjaan kerah biru.

Sepanjang 2025 saja sudah ada lima pekerja kerah biru yang seharusnya bisa masuk lapangan kerja kerah putih. Namun, ketiadaan lapangan kerja dan ketatnya persaingan membuat mereka harus ”terlempar” ke pekerjaan kerah biru.

Lima orang yang telah disalurkan PT Kasih Ibu Sejati Mulia itu ialah seorang sopir lulusan sarjana, seorang ART berijazah diploma, tiga pengasuh anak lulusan diploma, dan seorang tenaga administrasi lulusan diploma.

”Setahun ke belakang, jumlah pelamar bertambah (lulusan diploma dan sarjana). Saya cek tiga bulan terakhir ini banyak lulusan keperawatan dan guru. Hal ini cukup menarik karena masing-masing dari mereka tidak lagi melihat latar belakang pendidikan sebelumnya," tutur pengurus PT Kasih Ibu Sejati Mulia, Diki Hermawan, secara terpisah.

Saat wawancara, kata Diki, mereka menyebut kesulitan mencari kerja. Apalagi setelah badai PHK di mana-mana.

Lapangan pekerjaan juga semakin sempit. Tak ayal, mereka menangkap kesempatan yang ada asalkan bisa bekerja dan punya penghasilan.

"Sejauh ini, pengalaman kami dengan lulusan D-3 dan S-1 itu cukup baik. Mereka bekerja dengan profesional, cepat beradaptasi, dan menjalankan tugas dengan baik,” ucap Diki.

Hal tersebut dinilainya dapat menjawab kekhawatiran pengguna jasa. Pengguna jasa awalnya khawatir lulusan diploma atau sarjana tidak betah bekerja, punya ekspektasi gaji lebih tinggi, dan kurang terbiasa dengan pekerjaan domestik.

Diki memastikan tidak ada perlakuan berbeda bagi pekerja. Semuanya, baik lulusan sekolah ataupun pendidikan tinggi, mengikuti tes keterampilan sesuai bidang yang dilamar. Mereka juga dilatih dalam kurun waktu tertentu sebelum disalurkan.

Di tengah sulitnya mencari kerja dan badai PHK, bursa kerja masih menjadi andalan. Kementerian Ketenagakerjaan mencatat 77.965 orang di-PHK sepanjang 2024.

Korban PHK paling banyak di Jakarta (17.085 orang), disusul Jawa Tengah (13.130 orang), Banten (13.042 orang), Jawa Barat (10.661 orang), Jawa Timur (5.327 orang), dan wilayah lain di bawah 5.000 orang.

Untuk tahun 2025 ini, sebanyak 3.325 orang terkena PHK. Dari jumlah itu, paling banyak ialah pekerja di Jakarta (2.650 orang), sedangkan di wilayah lain kurang dari 300 orang.

Gelombang PHK ini terjadi di tengah bertambahnya angkatan kerja. Badan Pusat Statistik (BPS) dalam laporan tentang Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia Agustus 2024 menyebut, angkatan kerja pada Agustus 2024 terdiri dari 144,64 juta penduduk bekerja dan 7,47 juta penganggur.

Dibandingkan Agustus 2023, jumlah angkatan kerja dan jumlah penduduk bekerja masing-masing bertambah 4,40 juta orang dan 4,79 juta orang. Sementara jumlah penganggur berkurang 390.000 orang.

Data juga menunjukkan, pada Agustus 2024, penduduk bekerja pada kegiatan informal mencapai 83,83 juta orang (57,95 persen), sedangkan yang bekerja pada kegiatan formal sebanyak 60,81 juta orang (42,05 persen).

Dibandingkan tahun lalu, persentase penduduk bekerja pada kegiatan formal meningkat 1,16 persen.

Sementara itu, sebagian besar penduduk bekerja adalah lulusan SD ke bawah, yakni 35,80 persen. Persentase ini lebih banyak daripada penduduk bekerja tamatan diploma dan sarjana yang hanya 12,82 persen. Distribusi penduduk bekerja menurut pendidikan ini masih sama dengan periode Agustus 2022 dan Agustus 2023.

Dalam periode yang sama, distribusi penganggur menurut pendidikan tertinggi didominasi oleh tamatan sekolah menengah atas (SMA). Per Agustus 2024, jumlahnya 30,72 persen.

Sebaliknya, persentase penganggur terendah adalah tamatan diploma dan sarjana, masing-masing 2,29 persen dan 11,28 persen.

Situasi di atas tecermin di bursa kerja (job fair) Seasons City, Jakarta Barat, Rabu (19/3/2025) siang. Ribuan pencari kerja memadati lokasi demi 2.491 lowongan kerja dari 41 perusahaan.

Wahyu (40), warga Depok, Jawa Barat, salah satunya. Lulusan SMK ini mengincar sejumlah lowongan kerja dengan syarat lulusan SMK sederajat.

”Anak saya dua, mau masuk SD dan SMP. Istri ibu rumah tangga. Sebentar lagi Lebaran, tabungan makin tipis. Pusing kepala saya,” kata Wahyu.

Wahyu terkena PHK pada awal Januari 2025. Perusahaannya melakukan PHK dengan alasan efisiensi biaya operasional perusahaan.

Sama halnya dengan Melda (33), warga Tangerang, Banten. Lulusan sarjana ekonomi ini ingin kembali bekerja kantoran dengan kontrak kerja yang jelas. ”Lumayan susah cari kerja karena kebanyakan batas usia 25 tahun,” ujarnya.

Ia diberhentikan dari pekerjaannya saat pandemi Covid-19. Kemudian, ia kembali bekerja sebagai petugas layanan pelanggan salah satu ruko. Pekerjaan baru ini ternyata lebih melelahkan meskipun syaratnya tidak ketat. Ditambah lagi, gajinya berkurang setengah dari sebelumnya yang mencapai UMR Jakarta.

”Dulu saya butuh uang, jadi ambil saja kesempatan yang ada. Sekarang semoga bisa diterima dengan kontrak yang lebih baik,” kata Melda.

Peneliti ketenagakerjaan di Pusat Riset Kependudukan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Triyono, menyebut, persaingan kerja makin ketat. Syaratnya tak hanya lulusan baru, tetapi juga berpengalaman.

”Memang PHK merajalela, tetapi tetap ada kesempatan kerja dan lagi-lagi butuh tenaga kerja berkualitas,” kata Triyono secara terpisah.

Sebagai contoh, sektor teknologi dan informasi dalam beberapa tahun ini diserbu tenaga kerja asing dari India.

Saat ini gelar bukan lagi jaminan dalam dunia kerja. Setiap orang berjuang untuk bertahan. Perjuangan ini butuh dukungan pemerintah dengan kebijakan yang tepat guna.

”Kualifikasi pencari kerja lokal dengan lapangan kerja tidak cocok. Akhirnya terserap ke sektor informal. Problemnya hulu ke hilir, salah satunya kebutuhan dunia kerja dan pendidikan tidak selaras,” ucap Triyono.

Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda juga menyampaikan hal serupa. Namun, ada faktor pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tidak berkualitas karena salah satu indikatornya adalah terlalu kedap dalam menyerap tenaga kerja.

”Dahulu, 1 persen pertumbuhan ekonomi bisa menyerap hingga lebih dari 400.000 tenaga kerja. Saat ini 1 persen ekonomi hanya menyerap 100.000 tenaga kerja saja. Jadi, memang masih jadi pekerjaan rumah dalam hal kualitas pertumbuhan ekonomi,” tutur Nailul.

Situasi tersebut berimbas pada sulitnya pemerintah untuk mengurangi pengangguran. Sekalipun pertumbuhan ekonomi 5 persen, penyerapan tenaga kerja sangat minim.

Selain itu, pasar tenaga kerja yang lebih sedikit dari jumlah pelamar membuat perusahaan menaikkan persyaratan. Tujuannya untuk mendapatkan tenaga kerja yang lebih bagus.

”Mungkin dulu saingan dari lulusan sarjana adalah SMA. Tetapi, saat ini saingan mereka adalah lulusan S-2. Dengan gaji yang sama, perusahaan pasti memilih lulusan S-2 ketimbang S-1. Akhirnya S-1 akan ambil pekerjaan yang lebih di bawah kualifikasinya,” ucap Nailul.

Saat ini gelar bukan lagi jaminan dalam dunia kerja. Setiap orang berjuang untuk bertahan. Perjuangan ini butuh dukungan pemerintah dengan kebijakan yang tepat guna.