Dorong Mediasi, Presiden Prabowo Berencana Gandeng Negara-negara Timur Tengah

JAKARTA, KOMPAS — Presiden Prabowo Subianto berencana menggandeng sejumlah negara di Timur Tengah untuk mendorong proses perdamaian di Iran. Sejauh ini, pemerintah mengklaim sudah ada dukungan dari Pakistan dan Uni Emirat Arab.

Langkah untuk melibatkan banyak negara dalam proses mediasi di tengah perang Iran dinilai tepat. Sebab, ini merupakan peran mediator berskala besar sehingga harus ada pembagian tugas antarnegara.

Sejak serangan Amerika Serikat dan Israel digencarkan ke Iran, Presiden Prabowo melalui keterangan resmi Kementerian Luar Negeri menyatakan tawaran untuk menjadi juru damai di tengah konflik tersebut. Presiden bersedia terbang ke Teheran, Iran, untuk memediasi konflik agar tercipta perdamaian. Namun, inisiatif tersebut dipertanyakan banyak pihak, bahkan dinilai tidak realistis.

Persoalan itu juga menjadi salah satu yang dijelaskan Presiden saat mengundang para ulama dan pimpinan organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam ke Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (5/3/2026). Pertemuan dibagi menjadi dua bagian, pertama adalah buka bersama dengan Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar, Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir, dan Ketua Umum MUI KH Anwar Iskandar, dimulai sejak pukul 16.30 WIB dan berakhir saat waktu maghrib.

Sesi kedua mengundang sekitar 150 kiai dan tokoh ormas Islam untuk berdialog mengenai situasi di Timur Tengah. Pertemuan dimulai pada pukul 20.00 dengan pidato Presiden sekitar tiga jam. Para tokoh baru mulai meninggalkan Istana pada pukul 23.30.

Seusai pertemuan, Ketua Penasihat Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Jimly Asshiddiqie mengungkapkan, Presiden menjelaskan bahwa itikad menjadi mediator yang dimaksud bukan sekadar mempertemukan AS-Israel dengan Iran. Hal tersebut sulit untuk diwujudkan mengingat serangan AS-Israel telah menewaskan Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei. Karena itu, Presiden bermaksud menggandeng beberapa negara lain untuk mencegah eskalasi konflik dan meluasnya dampak perang di Iran.

Walaupun mungkin peluangnya kecil, tetapi dicoba. Intinya, Indonesia mengambil peran ’global player’, peran sebagai ’global player’, itu kita dukung.

Beberapa jam sebelum bertemu dengan para ulama, lanjutnya, Presiden juga bercerita bahwa dirinya telah berkomunikasi dengan Pakistan. Dalam komunikasi itu, Pakistan mendukung inisiatif perdamaian yang ingin didorong oleh Indonesia. Bahkan, perwakilan dari Pakistan juga diklaim bersedia datang ke Teheran bersama-sama dengan Presiden Prabowo dalam waktu dekat.

Menurut Jimly, langkah tersebut penting mengingat Indonesia dan Pakistan adalah negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia yang berada di luar kawasan Arab. Sementara itu, di Arab, negara-negara Muslim memiliki dinamika tersendiri yang menyebabkan mereka terlibat dalam konflik AS-Israel dengan Iran secara politik. Di tengah konteks itu, Indonesia dan Pakistan memiliki posisi penting untuk menginisiasi perdamaian.

”Walaupun mungkin peluangnya kecil, tetapi dicoba. Intinya, Indonesia mengambil peran global player, peran sebagai global player, itu kita dukung,” ujarnya.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Negara, yang juga ketua panitia pertemuan Presiden dengan ulama dan pimpinan ormas Islam, Nusron Wahid, menambahkan, soal inisiatif Indonesia menjadi mediator konflik di Iran memang disampaikan. Sambil terus memantau perkembangan situasi, Presiden menginginkan ada pertemuan antara AS dan Iran.

”Langkah-langkah yang diambil Pak Presiden itu mendapat support dari beberapa negara Timur Tengah dan negara Islam lain, termasuk dari Pakistan dan Uni Emirat Arab,” kata Nusron.

Selain dari Pakistan dan Uni Emirat Arab, Ketua Dewan Pimpinan Pusat MUI Bidang Penanggulangan Bencana mengatakan, keinginan untuk mewujudkan perdamaian di Iran juga hadir dari negara-negara anggota D8. Kelompok kerja sama ekonomi negara berkembang yang mayoritas berpenduduk Muslim itu terdiri dari Indonesia, Malaysia, Iran, Mesir, Turki, Pakistan, Bangladesh, dan Nigeria.

Dihubungi terpisah, Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana menilai, langkah Indonesia yang akan mengajak negara-negara lain menjadi mediator konflik AS-Israel dengan Iran sangat tepat. Sebab, peran sebagai mediator ini berskala besar sehingga tugasnya harus dibagi-bagi dengan negara lain. Pembagian tugas itu juga membuat setiap negara memiliki peran yang jelas dalam proses diplomasi.

Menurut dia, negara yang dekat dengan Iran dan memiliki pengaruh kuat terhadap Teheran dapat mengambil inisiatif mendekati Iran. Demikian pula, negara yang memiliki pengaruh terhadap AS dan Israel dapat menempuh jalur komunikasi dengan kedua negara tersebut.

Dengan strategi itu, sebagian negara bisa fokus memperkuat hubungan dengan Iran, sementara pihak lain berperan menjalin komunikasi dengan AS dan Israel. ”Kalau ke Israel, sebaiknya jangan Indonesia,” tuturnya.

Menurut Hikmahanto, langkah untuk bekerja sama dengan negara sahabat, seperti Pakistan dan Uni Emirat Arab, dapat menjadi kunci agar diplomasi perdamaian ini efektif. Kolaborasi ini memungkinkan Indonesia mengambil peran sebagai mediator global sekaligus menjaga keseimbangan politik di kawasan Timur Tengah.

Lebih jauh, kata Hikmahanto, peran mediator akan menjadi sangat penting jika perang berlangsung lama. Dalam kondisi itu, mediator berfungsi sebagai penyelamat muka bagi negara-negara yang berkonflik sehingga mereka dapat menghentikan perang tanpa dianggap kalah.

Ia menilai, Indonesia bisa menjadi mediator bila negara yang berperang, terutama jika AS, merasa perang tidak akan mencapai hasil. Dalam posisi itu, mediator berfungsi sebagai penyelamat muka, bahkan bagi figur seperti Presiden AS Donald Trump, agar mereka bisa menarik diri dari konflik tanpa kehilangan wajah. Nantinya kemungkinan Trump mungkin akan menyatakan bersedia menghentikan serangan ke Iran selama pemimpin Iran bersedia tunduk pada keinginannya.

Kondisi inilah yang menegaskan pentingnya mediator karena peran diplomatik Indonesia dapat memfasilitasi kesepakatan yang diterima semua pihak tanpa membuat satu pihak terlihat kalah. Terlebih sejatinya negara-negara yang berseteru tentu ingin mengakhirinya jika konflik terus berkepanjangan. Namun tanpa kehadiran mediator, upaya itu bisa disalahartikan sebagai tanda kekalahan.

”Di sinilah peran mediator menjadi strategis, untuk membantu menjaga reputasi sekaligus memfasilitasi tercapainya perdamaian,” ujarnya.