Efek Patron dan Pergeseran Pemilih Kandang Banteng di Jateng

Kursi Gubernur Jawa Tengah identik dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Setidaknya, sepanjang 15 tahun terakhir, jabatan Gubernur Jateng selalu diisi oleh sosok yang dicalonkan PDI-P. Jika ditarik ke belakang, tak hanya di era Reformasi saja Jawa Tengah selalu dipimpin gubernur yang diusung PDI-P. Pada era pemerintahan Presiden Soekarno, sejak tahun 1949 hingga 1966 jelang Orde Baru, Jateng selalu dipimpin oleh gubernur dari Partai Nasional Indonesia (PNI), yang merupakan partai ”cikal bakal” PDI-P.

Meski kerap dipimpin kepala daerah dari partai nasionalis-marhaenis (PNI dan PDI-P), dalam perjalanan dinamika politik tercatat Jawa Tengah juga pernah cukup lama dipimpin gubernur dari Golkar selama 1966 hingga 1998. Hal itu terkait hegemoni politik Golkar di era Orde Baru yang senantiasa memenangi pemilu dan tahap pemilihan kepala daerah masih dilakukan oleh DPRD.

Pada masa Orde Baru itu, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok Pokok Pemerintahan Daerah, kepala daerah dipilih oleh pusat. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) hanya bersifat mengajukan rekomendasi kepala daerah, tetapi keputusan akhir tetap ada di tangan pemerintah pusat.

Berbagai dinamika kepemimpinan Jateng yang terjadi di level elite ini sebetulnya menggambarkan kondisi di level akar rumput Jawa Tengah yang juga dinamis. Pandangan bahwa pemilih pemilu Jateng merupakan ”kandang banteng” adalah sebuah asumsi yang dinamis alias bisa tetap bisa berubah.

Kemenangan kekuatan politik di luar PDI-P dimungkinkan karena secara sosiologis basis sosial Jateng terdiri dari pemilih ideologis-nasionalis, pemilih Islam-moderat, dan pemilih pragmatis-rasional.

Hasil penghitungan KPU Jawa Tengah dalam rapat pleno terbuka rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan perolehan suara di kantor KPU Jawa Tengah, Semarang, Sabtu (7/12/2024), menghasilkan keputusan sebagai berikut: pasangan calon nomor urut 2 Ahmad Lutfi-Taj Yasin meraih 11.390.191 suara atau 59,1 persen suara, sedangkan paslon nomor urut 1 Andika Perkasa-Hendrar Prihadi meraih 7.870.084 suara atau 40,8 persen suara.

Hasil tersebut tak jauh berbeda dengan hasil hitung cepat Litbang Kompas yang dilakukan pada hari pencoblosan 27 November 2024. Hasil hitung cepat Litbang Kompas untuk Pilkada Jateng 2024 menunjukkan keunggulan pasangan Ahmad Luthfi-Taj Yasin dengan perolehan suara 59,30 persen. Sementara itu, pasangan Andika Perkasa-Hendrar Prihadi memperoleh 40,70 persen suara. Angka ini diperoleh dengan jumlah sampel masuk sebesar 100 persen.

Melihat hasil Pilkada Jateng ini, tentu merupakan sebuah hasil yang mengejutkan di mana beberapa waktu sebelumnya sejumlah hasil survei menunjukkan hasil yang berimbang antara Andika dan Ahmad Lutfie dengan kecondongan keunggulan justru pada paslon Andika-Hendi.

Ambil contoh hasil survei Saiful Mujani Research Centre (SMRC) yang dirilis sekitar dua minggu jelang pencoblosan dengan pengambilan data lapangan 7-12 November 2024. Survei tatap muka di Jateng dengan 1.210 responden ini menemukan keunggulan Andika-Hendi sebesar 50,4 persen berbanding Ahmad Lutfi-Taj Yasin sebesar 47,0 persen responden.

Dalam catatan kakinya, SMRC mencatat bahwa sejak September 2024 dengan tiga kali pelaksanaan survei, elektabilitas Andika-Hendi terus menguat dari 36,6 persen (September 2024) menjadi 48,1 persen (Oktober 2024), dan akhirnya 50,4 persen di survei November 2024.

Memperhitungkan simpangan kesalahan penelitian atau margin of error, perbedaan elektabilitas Andika-Hendi dan Luthfi-Taj Yasin tidak signifikan karena masih di bawah 2x angka margin of error (2,8 persen) yakni 5,6 persen. Karena itu dalam kesimpulannya, SMRC menyimpulkan elektabilitas kedua pasang cagub seimbang.

Hasil hitung cepat SMRC pada hari pemungutan suara, dari 100 persen data masuk di 1.000 TPS dengan total sampel 339.633 suara sah, pasangan Ahmad Luthfi-Taj Yasin diperkirakan mendapat suara sekitar 59,16 persen, sedangkan pasangan Andika Perkasa-Hendrar Prihadi sebesar 40,84 persen.

Dengan hasil yang terpaut cukup jauh antara Andika-Hendi dan Ahmad Lutfi-Taj Yasin, tentu mengejutkan para simpatisan kandidat Andika-Hendi maupun para pemilih PDI-P. Tak kurang dari Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri menyatakan keheranannya bagaimana sebuah wilayah yang sangat dekat dikenalnya dengan PDI-P bisa dikalahkan oleh lawan.

Dalam pidato resmi menanggapi pelaksanaan pilkada, 27 November 2024, Megawati mengaku pernah tiga kali terpilih menjadi anggota DPR RI dari Jateng sehingga dia mengenal betul karakter konstituen pemilih. ”Jawa Tengah bukan hanya kandang banteng, tetapi menjadi tempat tersemainya gagasan nasionalisme dan patriotisme,” kata Megawati.

”Saya melihat energi pergerakan rakyat, simpatisan, dan kader militan tidak akan terkalahkan jika pilkada dilakukan secara fair, jujur dan berkeadilan. Namun jika segala sesuatu dilakukan dengan mobilisasi, yang terjadi adalah pembungkaman, di luar batas-batas kepatutan, etika, moral dan hati nurani,” tambah Megawati.

Isu tentang kemenangan Ahmad Luthfi-Taj Yasin yang banyak beredar di kalangan PDI-P ini akhirnya berkembang menjadi sebuah dugaan ketidakwajaran proses demokrasi, dalam hal ini peran pihak aparat pemerintahan dan aparat keamanan untuk ”cawe-cawe” dalam memenangkan Ahmad Luthfi. Dalam pidato setelah pencoblosan itu, Megawati sudah menengarai soal berbagai upaya yang dilakukan aparat negara yang ikut cawe-cawe dalam pilkada Jateng itu sehingga berakibat jalannya pilkada tidak demokratis.

Tim hukum Andika-Hendi akhirnya melayangkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi atas hasil pilkada Jawa Tengah, yang ditengarai pekat dengan anomali dan keterlibatan aparat secara diam-diam.  Gugatan dilakukan Ketua DPP PDI-P Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional Ronny Talapessy dengan bentuk gugatan perkara perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) ke Mahkamah Konstitusi (MK) pada Rabu (11/12/2024).

Berdasarkan laporan yang diterima, tim hukum PDI-P menemukan banyak pelanggaran yang masif saat penyelenggaraan Pilkada 2024. ”Setelah kami melihat, mempelajari pelanggaran-pelanggaran ini, kami menyimpulkan bahwa yang terjadi di Pilgub Jawa Tengah adalah pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif,” ungkapnya. Soal temuan apa saja, Ronny menyampaikan sampai saat ini, dugaan pelanggaran masih terus berjalan (Kompas.com, 12/12/2024).

Terlepas dari gugatan PDI-P ke Mahkamah Konstitusi, sulit diingkari masifnya pergerakan politik untuk memenangkan Ahmad Luthfi-Taj Yasin. Mulai dari soal persebaran baliho, dugaan pengumpulan aparat/kepala desa, penyelenggaraan event-event, hingga dugaan menghambat gerak kader-kader PDI-P di tingkat ranting dan anak ranting.

Namun, terlepas dari soal pembuktian keterlibatan aparat, yang memang sudah tampak sejak tiga tahun sebelum pilkada, layak juga melihat ke dalam pilihan warga Jateng sendiri. Apakah masyarakat Jateng memang sudah bergeser dari aras PDI-P atau bergeser dari aras parpol nasionalis? Lebih jauh, seandainya yang dinyatakan Megawati soal cawe-cawe aparat memang benar, apakah komposisi politik warga Jateng sudah berubah dari idealis menjadi lebih pragmatis dalam soal pilihan politik?

Kisah Jawa Tengah sebagai kandang banteng tak dapat dilepaskan dari kemenangan PDI-P di berbagai ajang pemilihan umum. Pada Pileg 2024, PDI-P masih mampu memenangi suara di Jateng. Partai banteng masih mampu meraih 5,27 juta (26,59 persen) suara pemilih sah.

Peringkat kedua di bawahnya diraih PKB dengan 3,03 juta suara (15,32 persen), sedangkan Gerindra dan Golkar meraih masing-masing 2,59 juta suara (13,08 persen) dan 2,25 juta suara (11,37 persen).

PDI-P unggul di hampir semua 13 daerah pemilihan (dapil) dan hanya kalah di Dapil 13. Dari 13 dapil tersebut, terdapat tiga wilayah dengan kemenangan yang dominan bagi PDI-P, yakni Dapil 6, Dapil 7, dan Dapil 8 yang terdiri dari Wonogiri, Karanganyar, dan Sragen, dengan kemenangan besar PDI-P. Dari total 1,753.066 pemilih, PDI-P berhasil mendulang 716,105 suara atau 40,85 persen.

Memang, raihan suara PDI-P ini tak sebesar masa-masa sebelumnya dengan keunggulan sekitar 40 persen merupakan ”hal biasa” karena tersebar di berbagai kawasan penguasaan di Jateng. Namun dengan tingkat kompetisi antarparpol dan antarcaleg yang lebih ketat saat ini, proporsi perolehan suara PDI-P ini cukup mengesankan di tengah serbuan ”Jokowi Efek” yang berwujud berbagai bantuan sosial.

Dalam pilkada kepala daerah 27 November 2024, dari total 35 kabupaten/kota di Jateng, PDI-P mengklaim masih mampu memenangi 19 daerah di antaranya. Artinya, lebih dari separuh wilayah Jateng masih mampu dimenangi kandidat partai banteng di tengah berkecamuknya berbagai gejala keterlibatan aparat yang ditengarai menghambat kampanye-kampanye mesin politik PDI-P.

”PDI-P di Jateng sudah bisa menang di 19 daerah dari 35 kabupaten/ kota,” kata Ketua DPP PDI-P Puan Maharani seusai menerima laporan hasil Pilkada 2024 di Semarang, Senin (2/12/2024) seperti diberitakan media. Ia menyebut keberhasilan tersebut merupakan hasil gotong royong seluruh kader dan rakyat Jawa Tengah yang tetap mendukung PDI-P.

Meski sukses di 19 daerah, lanjut dia, PDI-P melakukan evaluasi terhadap hasil Pilgub Jawa Tengah yang belum berhasil dimenangkan. ”Evaluasi internal. Tapi kami tetap semangat walaupun pilgub belum berhasil,” katanya. Selain evaluasi internal, lanjut dia, partai juga melakukan evaluasi eksternal, seperti dugaan kecurangan atau hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan di lapangan.

”Kami minta dikumpulkan bukti untuk kemudian melaporkan ke pihak-pihak yang berwenang,” katanya. Ia menambahkan dengan kemenangan di 19 kabupaten/kota, masyarakat dipersilakan untuk menilai apakah Jawa Tengah masih dijuluki kandang banteng atau bukan. ”Silakan masyarakat menilai. Kemenangan di 19 kabupaten/kota, apakah masih kandang banteng atau tidak,” tegas Puan.

Pada Pilkada 2024 kader-kader PDI-P Jateng semakin mendapat lawan berat dengan bergabungnya sosok elite politik Jokowi dan Prabowo Subianto yang memberikan dukungan (endorsement) ke Ahmad Luthfi-Taj Yasin secara langsung dan terang-terangan di tengah pemilih dan mesin politik PDI-P yang sedang lemah lesu karena didera hasil kekalahan di Pilpres 2024.

Faktor pengubah lainnya adalah pengalaman dari Pemilu 2024 dengan cengkeraman mesin politik PDI-P tidak lagi sebesar Pemilu 2019, di mana Jawa Tengah masih menjadi kandang banteng. Saat itu, PDI-P sebagai partai pengusung Ganjar Pranowo memperoleh banyak keuntungan kemenangan pemilu legislatif di 28 kabupaten/kota pada pemilu 2019. Jumlah tersebut naik dari 23 kabupaten/kota pada pemilu legislatif 2014.

Bagaimanapun, proses politik yang terjadi jelang dan selama pemilu presiden 2024 telah banyak memengaruhi sikap pemilih Jateng. Loyalitas terhadap PDI-P ”terganggu” karena terbagi menjadi aras politik yang dipengaruhi Presiden Jokowi dan aras Megawati Soekarnoputri. Hal itu terlihat dalam hasil pemilu presiden dan pemilu legislatif di mana perolehan suara kubu Jokowi jauh melampaui kubu PDI-P.

”Jawa Tengah mengalami perubahan kontektualitas dari yang semula kandang banteng di bawah komando keluarga Soekarno, ternyata mampu diimbangi oleh kekuatan dari jalur Jokowi effect,” kata Dekan Fisip Undip, Teguh Juwono.

Dalam wawancara jelang Pileg 2024, Teguh Juwono sudah memperkirakan bahwa Pilkada Jateng bisa berpotensi menjadi ulangan dari Pemilu Presiden, dengan kubu PDI-P akan berhadapan dengan kubu Jokowi. Dengan kata lain, PDI-P memang berhadapan dengan kekuatan ”negara” yang sudah pasti memiliki sumber daya jauh lebih besar.

Besarnya pengaruh Jokowi dan Prabowo bagi masyarakat Jawa Tengah disebut-sebut sebagai dampak dari pamor kepemimpinan Jokowi maupun Prabowo sebagai presiden. Kultur masyarakat Jawa Tengah dengan karakter semifeodalistik bagaimanapun lebih mengacu kepada personalitas Jokowi maupun Prabowo, ketimbang soal predikat sebagai kader atau ketua umum partai.

Di sisi lain, kedekatan masyarakat Jateng dengan pamor Prabowo atau Jokowi sedikit banyak mampu meminggirkan kedekatan dan kecintaan warga Jateng dengan PDI-P. Atau dengan kata lain, warga Jateng memang mengalami pergeseran afiliasi politik seiring dengan kemenangan berturut-turut kubu Jokowi-Prabowo, baik di Pilpres, Pileg, maupun Pilkada 2024.

Dengan memperhitungkan besarnya efek Jokowi, minimnya pamor ketokohan dan konsolidasi mesin parpol PDI-P, kekalahan yang terjadi dalam Pilkada 2024 sesungguhnya bukan kondisi yang mengejutkan. Alih-alih, kekalahan itu merupakan resultante dari berbagai faktor pra-pilkada yang tidak kunjung mendapatkan perbaikan dari struktur partai.

Untuk mengembalikan kekuatan PDI-P, salah satu yang penting adalah penguatan identitas kepartaian di tingkat akar rumput sehingga masyarakat menemukan kembali jati diri sebagai daerah basis kandang banteng. Inisiatif-inisiatif di level bawah perlu lebih banyak didukung dengan kecukupan logistik maupun akomodasi karier politik.

Aspek penting berikutnya adalah konsolidasi kepengurusan di mana tegangan-tegangan yang terjadi di level DPD dan DPC diselesaikan secara tuntas. Ketegangan itu pernah terjadi di era jelang Pilpres 2024 ketika ada isu partai celeng, yang merujuk pada upaya kelompok FX Rudy yang mencalonkan Ganjar Pranowo sebelum resmi dicalonkan DPP PDI-P.

Pada saat pilkada gubernur, sisa tegangan tersebut terekam ketika mesin politik menjadi kurang efektif karena ada tegangan internal partai khususnya antara tokoh PDI-P Jateng seperti Bambang Pacul maupun FX Rudi.

Wawancara dengan Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) PDI-P Surakarta, Muchus Budi R, Jumat (22/11/2024), mengungkap lebih jauh pekatnya politisasi kandidat di seputar Pilkada Kota Surakarta yang melibatkan nama Bambang Pacul, sekaligus membuat paslon yang diusung PDI-P menjadi kurang diminati pemilih. ”Meski demikian, karena sudah diputuskan Ibu Ketum, apa pun kami usung dan dukung,” kata Muchus.

Pilkada Kota Surakarta dimenangi pasangan Respati Ardi-Astrid Widayani dari kubu KIM plus, mengalahkan pasangan Teguh Prakosa-Bambang Nugroho dari PDI-P. Dari hasil rekapitulasi KPU Solo, pasangan Respati Ardi-Astrid Widayani unggul dari Teguh Prakosa-Bambang Nugroho. Teguh-Bambang mendapat 121.471 (39,5 persen) suara, sedangkan Respati-Astrid mendapat suara 185.970 suara (60,5 persen).

Berdasarkan catatan media, Presiden Joko Widodo pada saat kampanye meng-endorse secara terang-terangan kepada paslon Respati-Astrid tersebut. Dengan kemenangan Respati-Astrid, PDI-P kalah untuk pertama kalinya sejak 24 tahun pilkada Wali Kota Solo.

Gambaran di tingkat kota Solo tersebut juga mengena ke tingkat pilgub. Kampanye Andika-Hendi juga diwarnai relatif minimnya endorse tokoh nasional PDI-P yang mengimbangi turun langsungnya Jokowi-Prabowo untuk meng-endorse Ahmad Luthfi. Hal itu tampaknya diperparah dengan tiadanya kampanye akbar yang diusung PDI-P di Jateng, yang mengindikasikan keterbatasan logistik kampanye maupun hambatan dari pihak tertentu.

”Kalau yang dilawan negara ya, jelas kalah,” kata Muchus menggambarkan situasi ”medan peperangan” yang dihadapi PDI-P di Surakarta maupun juga Tim Bapilu Pilkada di Jawa Tengah.

Minimnya dampak endorse dari tokoh nasional kepada Andika-Hendi tampak dari sedikitnya approval rate yang diberikan responden terhadap endorse dari tokoh seperti Bambang Pacul, Ganjar Pranowo, maupun Megawati Soekarnoputri dalam hasil survei setelah pencoblosan atau exit poll pilkada.

Padahal, nama-nama itu adalah ”stempel” bagi pemilih tradisional PDI-P untuk membedakan pilihan gubernur yang harus mereka putuskan. Hal ini karena tak sedikit pemilih usia tua di perdesaan Jateng yang masih sulit memisahkan citra Jokowi dengan citra PDI-P.

Dengan seluruh paparan tersebut, tampaknya Pilkada Jawa Tengah adalah wilayah kandang banteng yang sedang goyah dan diserbu ”negara” secara besar-besaran dalam arti materi kampanye, endorse tokoh nasional, hingga cawe-cawe aparat. Berbagai upaya menekan pamor PDI-P itu tampaknya cukup berhasil pada tataran nasional (pilpres) dan provinsi. Namun, hal itu tampaknya belum mampu mengoyak loyalitas pemilih partai banteng di tingkat kabupaten/kota.

Hasil dari gugatan hasil Pilkada Jateng di Mahkamah Konstitusi masih berjalan dan prosesnya akan dicermati seluruh pihak yang terkait dan masyarakat. Apabila nantinya terbukti berbagai dugaan pelanggaran yang dilakukan aparat maupun berbagai bentuk kecurangan lainnya, hal ini akan semakin memperkuat dugaan tentang pergeseran pemilih nasionalis marhaen di Jawa Tengah.

Meskipun, hasil pembuktian itu sendiri belum tentu mampu mengubah hasil kemenangan kubu Ahmad Luhtfi-Taj Yasin karena besarnya rentang/selisih angka elektabilitas (hampir 20 persen). Hasil pembuktian kecurangan atau pelanggaran itu tampaknya akan lebih berguna secara psikologis bagi PDI-P untuk mengembalikan marwah kebanggaan pemilih PDI-P bahwa Jawa Tengah, sesungguhnya memang masih layak mendapat predikat sebagai ”kandang banteng”. (LITBANG KOMPAS)