Hentikan Tindakan Represif, Perjuangkan Kepentingan Rakyat

JAKARTA, KOMPAS — Aparat keamanan didesak menghentikan tindakan-tindakan represif dalam mengamankan unjuk rasa. Pasalnya, sederet aksi unjuk rasa itu dipicu kekecewaan rakyat atas kebijakan dan arogansi pejabat negara yang tak peka pada kehidupan warganya yang serba sulit. Untuk itu, pemerintah dan jajarannya mesti menunjukkan perjuangannya membela kepentingan rakyat dengan kebijakan nyata.

Salah satu pihak yang menyampaikan desakan itu ialah Jaringan GUSDURian, Minggu (31/8/2025), di Jakarta. Sejumlah desakan dibuat ketika mereka sedang mengadakan temu nasional anggota organisasi tersebut selama dua hari terakhir.

Desakan dimaksud, antara lain, meminta Presiden Prabowo Subianto menghentikan tindakan represif aparat keamanan. Selain itu, mencabut fasilitas pejabat pemerintah dan anggota DPR yang memicu kemarahan publik hingga mendorong dibuatnya kebijakan yang berpihak kepada rakyat.

”Kami sadar bahwa tuntutan yang disuarakan masyarakat atau demonstran terkait pembatalan insentif atau gaji anggota DPR itu menunjukkan kesenjangan yang sangat tinggi dengan para warga, dan kami mendukung warga yang menyatakan kekecewaan itu,” kata Penasihat Senior Jaringan GUSDURian Savic Ali dalam penyampaian pernyataan sikap.

Hanya saja, Savic mengingatkan para warga untuk juga menahan diri dalam mengutarakan pendapatnya agar tidak terjebak dalam tindakan-tindakan anarkistis. Lebih-lebih jika mengarah ke pembakaran dan penjarahan. Hendaknya elemen masyarakat sipil saling berkonsolidasi supaya tuntutan-tuntutan mereka itu disampaikan sesuai mekanisme demokrasi yang substantif.

Masyarakat jangan dijadikan catatan kaki seakan-akan mereka tidak punya kontribusi dalam merumuskan kebijakan-kebijakan bagi kesejahteraan umum.

Konsolidasi menjadi penting, lanjut Savic, berangkat dari situasi lapangan yang tak menentu. Apalagi, katanya, belakangan ini terkesan ada segelintir kelompok yang relatif terorganisasi untuk bertindak pada tengah malam ketika aksi kekerasan tengah tinggi intensitasnya. Sebisa mungkin kondisi-kondisi itu dihindari segenap warga yang ingin turut serta dalam aksi unjuk rasa. 

”Aksi-aksi itu akan mendistorsi tujuan-tujuan politik yang dilakukan warga negara. Itu justru akan membelokkan ke situasi yang mungkin kita tidak tahu, akankah membawa situasi Indonesia yang lebih baik atau tidak,” kata Savic.

Keresahan yang sama disampaikan Ketua Umum Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) Pdt Jacklevyn Frits Manuputty. Baginya, setiap warga negara memiliki hak untuk menyampaikan pendapat, termasuk berunjuk rasa. Namun, ia meminta agar unjuk rasa dilangsungkan secara damai. Jangan sampai ada penunggang gelap yang memainkan narasi-narasi anarkisme. 

Menurut Jacky, sapaan akrab Jacklevyn, aksi-aksi unjuk rasa itu sering kali memiliki dua dimensi. Di satu sisi, memang ada sekelompok yang menjaga gerakan supaya tuntutan-tuntutannya tersampaikan. Namun, katanya, tak tertutup kemungkinan pula terdapat pihak-pihak lain yang ingin membajak dan mencederai gerakan masyarakat itu.

”Ini yang harus betul-betul diantisipasi. Pemerintah juga benar-benar harus menyikapinya. Jangan mengedepankan represi melulu. Tokoh-tokoh juga perlu hadir di ruang-ruang publik untuk membuat adem situasi,” kata Jacky.

Selain itu, Jacky menyebut, tidak kalah pentingnya para pejabat negara meningkatkan kepekaan sosialnya. Semua masalah yang belakangan ini muncul diakibatkan perilaku para pejabat negara yang membuat rakyat sakit hati. Celakanya, kebijakan-kebijakan yang dibuat justru tidak berpihak kepada rakyat. Alih-alih menjadi kanal aspirasi, wakil rakyat malah membuat suara masyarakat enyah.

”Masyarakat jangan dijadikan catatan kaki seakan-akan mereka tidak punya kontribusi dalam merumuskan kebijakan-kebijakan bagi kesejahteraan umum,” kata Jacky. 

Ketua Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) Mgr Antonius Subianto Bunjamin OSC menyampaikan keprihatinan serupa atas kondisi yang terjadi beberapa waktu terakhir. Ia pun turut berduka atas jatuhnya korban luka dan kehilangan nyawa akibat rentetan peristiwa unjuk rasa di berbagai daerah itu.

Untuk meredam situasi, Antonius meminta agar semua pilar negara, terentang dari eksekutif, legislatif, hingga yudikatif, memiliki kerendahan hati untuk mendengarkan suara-suara rakyat. Semestinya mereka memperjuangkan harapan dan kepentingan rakyat yang lemah, miskin, terpinggirkan, dan sering dirundung ketidakadilan. Salah satu bentuk perjuangan itu bisa ditunjukkan dengan membatalkan kebijakan-kebijakan yang mencederai rasa keadilan dan menambah luka yang dialami elemen masyarakat.

”Mohon mereka menunjukkan tanda-tanda jelas bahwa mereka sedang mengusahakan terwujudnya cita-cita kemerdekaan. Tidak cukup dengan pidato, rasa sesal, minta maaf, tetapi dengan tata kelola yang transparan, akuntabel, dan kredibel,” kata Antonius.

Maraknya aksi represif aparat keamanan tak luput dari perhatian Antonius. Ia meminta supaya aparat keamanan bisa benar-benar menjadi pengayom. Cara-cara humanis seharusnya dikedepankan untuk menangani aksi-aksi unjuk rasa. Apalagi berunjuk rasa tergolong bagian dari bentuk kebebasan warga menyampaikan pendapatnya.

Di sisi lain, Antonius berharap agar setiap elemen masyarakat senantiasa berjalan dan bergandengan tangan untuk menciptakan Indonesia yang lebih baik. Ini semua ditempuh demi mengusir kecemasan rakyat dan mencapai kesejahteraan bersama. Hendaknya segenap pihak menahan diri agar tak terlibat dalam aksi-aksi anarkistis.

”Marilah kita menahan diri dari berbagai godaan untuk melakukan tindakan provokatif dan kriminal yang menimbulkan kerusakan dan kerugian serta mengganggu perdamaian dan persatuan bangsa yang sudah terjalin selama ini,” kata Antonius.