Ide Relokasi Warga Gaza, Trump Menyimpang Tajam dari Kebijakan Luar Negeri AS

Usulan Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk mengambil alih dan menguasai Jalur Gaza dinilai mengejutkan sekaligus menyimpang tajam kebijakan luar negeri AS. Pernyataan Trump mengundang kecaman internasional, khususnya dari negara-negara Arab, karena menghapus hak rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri. Ide itu juga dipandang sebagai mendukung rencana Israel melakukan pembersihan kelompok etnis.

Pernyataan Trump provokatif sekaligus membingungkan, bahkan bagi para pendukungnya. Menurut sekutu Trump di Republikan, perdamaian itu seharusnya dikejar Palestina dan Israel.

”Saya pikir kita memilih America First. Kita tidak punya urusan untuk memikirkan (soal) pendudukan lain yang menghancurkan harta dan menumpahkan darah prajurit kita,” kata Senator Republikan dari Kentucky, Rand Paul, Rabu (5/2/2025).

Lindsay Graham, senator Republikan asal South Carolina, menyebut ide Trump sebagai ide yang problematik.

Pernyataan membersihkan Gaza dan memindahkan penduduknya ke wilayah lain adalah kebijakan kontroversial terbaru pemerintahan Trump yang masih seumur jagung. Saat mengungkapkan idenya ke publik, Trump mengklaim sekitar 2 juta warga Palestina akan senang meninggalkan wilayah Gaza. Ia menyebut Gaza sebagai lokasi bongkaran, pascapenghancuran oleh militer Israel selama setidaknya 15 bulan terakhir.

Bahkan, Trump berseri-seri saat membagikan idenya itu seusai pertemuan dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Dia menyatakan keinginannya untuk membangun kembali Palestina seperti Riviera Timur Tengah. Ide ini kelanjutan pemikiran menantunya, Jared Kushner, yang pernah diungkapkan dalam sebuah acara di Harvard, Februari 2024.

”Properti tepi laut Gaza bisa sangat berharga jika orang-orang fokus membangun mata pencarian,” kata Kushner kala itu.

Netanyahu memuji pemikiran Trump sebagai out of the box. Apalagi ia perdana menteri sayap kanan yang menentang pembentukan negara Palestina.

Timur Tengah, termasuk masalah Palestina-Israel, telah lama menjadi pusat perhatian AS. Seusai Perang Dunia II, kebijakan luar negeri AS ditujukan untuk mengejar sejumlah target yang berkelindan satu sama lain. Target itu, antara lain, mengamankan sumber energi bagi AS, mencegah pengaruh Uni Soviet (sekarang Rusia) dan Iran, memastikan keamanan Israel dan negara sekutu AS, serta menyelesaikan konflik Palestina-Israel.

Dikutip dari laporan Council of Foreign Relations, AS dan Inggris adalah negara yang merekomendasikan korban Holocaust Nazi Jerman dipindahkan ke wilayah Palestina. Untuk menjamin keberadaan mereka, AS menjadi negara pertama yang mengakui Israel sebagai negara berdaulat yang berdiri di atas tanah Palestina, tahun 1948. Sejak saat itu, peran AS adalah sebagai pelindung utama Israel. AS sekaligus mencoba meredam perlawanan negara-negara Arab dan rakyat Palestina.

AS menginisasi sejumlah ide untuk mendamaikan Israel dan Palestina, mulai dari perundingan Camp David hingga yang terakhir Perjanjian Abraham. Perundingan Camp David pertama yang melibatkan Mesir, Israel, Jordania, dan Palestina membicarakan soal pemerintahan sendiri Palestina di Gaza dan Tepi Barat. Perundingan kedua menyerukan perjanjian damai antara Mesir dan Israel, yang ditandatangani kedua pemerintah pada 1979 di Gedung Putih.

AS tidak dilibatkan secara langsung dalam negosiasi Perjanjian Damai Oslo 1993. Perjanjian itu memaksa para pemimpin Palestina mengakui hak Israel untuk eksis, dan Israel mengakui otonomi Palestina di Gaza dan Tepi Barat. Akan tetapi, Gedung Putih menjadi saksi karena kedua pihak berselisih menandatangani perjanjian di sana.

AS pun terus menjadi bagian dari penyelesaian pertikaian setelah tahun 1998 terbit Parameter Clinton untuk pembentukan solusi dua negara. Sejak saat itu, pemerintahan AS berturut-turut telah mengusulkan rencana mereka sendiri untuk solusi dua negara. Ada Peta Jalan menuju Perdamaian George W Bush, Enam Prinsip Menteri Luar Negeri John Kerry, dan Perdamaian menuju Kesejahteraan Trump.

Bishara Bahbah, pendiri Arab Americans for Trump, menentang ide itu. ”Kami menentang pemindahan warga Palestina, baik secara sukarela maupun tidak, dari tanah air mereka,” katanya.

Osama Siblani, penerbit Arab American News yang berkantor pusat di Dearborn, Michigan, menyebut retorika Trump seperti orang gila dan ide itu tidak akan berujung pada perdamaian.

”Alih-alih membantu orang untuk pulih, dia mencoba mengambil keuntungan dari penderitaan mereka,” katanya. ”Saya tidak percaya seorang presiden AS membuat saran seperti itu.”

Graham mengatakan, sebaiknya Trump mencari cara yang lebih baik. ”Jadi, saya sarankan kita kembali ke apa yang selama ini kita coba lakukan, yaitu menghancurkan Hamas dan mencari cara bagi dunia Arab untuk mengambil alih Gaza dan Tepi Barat, dengan cara yang akan mengarah pada negara Palestina yang dapat hidup berdampingan dengan Israel,” kata Graham.

Perserikatan Bangsa-Bangsa memperingatkan Trump bahwa rencananya akan mendorong pembersihan kelompok etnis di Gaza. ”Pada hakikatnya, pelaksanaan hak-hak yang tidak dapat dicabut dari rakyat Palestina adalah tentang hak orang-orang Palestina untuk hidup sebagai manusia di tanah mereka sendiri,” kata Sekretaris Jenderal Antonio Guterres dalam pidato di hadapan komite PBB yang menangani hak-hak orang Palestina.

Presiden Perancis Emmanuel Macron dan Presiden Mesir Abdel Fattah al-Sisi mengatakan, setiap pemindahan paksa orang-orang Palestina tidak dapat diterima.

”Itu akan menjadi pelanggaran serius terhadap hukum internasional, hambatan bagi solusi dua negara, dan kekuatan destabilisasi utama bagi Mesir dan Jordania,” kata kedua pemimpin itu, menurut pernyataan dari kantor kepresidenan Perancis.

Pemerintah Arab Saudi, sekutu AS di Timur Tengah, pun menolak rencana Trump tersebut. Dalam pernyataan pada Rabu, Riyadh menyatakan posisi mereka soal pembentukan negara Palestina tidak goyah dan mereka menolak segala upaya untuk mengusir rakyat Palestina dari tanah airnya.

”Arab Saudi akan melanjutkan upayanya yang gigih untuk mendirikan negara Palestina yang merdeka dengan Jerusalem Timur sebagai ibu kotanya, dan tidak akan menjalin hubungan diplomatik dengan Israel tanpa itu,” sebut pernyataan Arab Saudi.

”Mencapai perdamaian yang langgeng dan adil tidak mungkin dilakukan tanpa rakyat Palestina memperoleh hak-hak sah mereka sesuai dengan resolusi internasional, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya kepada pemerintahan AS sebelumnya dan saat ini.”

Penolakan juga disuarakan Liga Arab. Dalam pernyataan, Rabu, organisasi 22 negara Teluk ini menyebut ide Trump akan menjadi bumerang dan menimbulkan ketidakstabilan.

Sina Toossi, peneliti Center for International Policy, mengatakan, ide Trump tak hanya akan menghapus jejak kebijakan luar negeri AS soal solusi dua negara, tetapi juga mendorong konflik regional yang lebih luas. Menurut dia, ide ini bahkan bisa menjadi lampu hijau Netanyahu dan kabinetnya untuk memulai perang.

”Dalam jangka pendek, pertanyaan utamanya apakah Trump akan mendorong Netanyahu untuk sepenuhnya menerapkan kesepakatan gencatan senjata di Gaza, termasuk fase kedua yang kritis, atau apakah ia malah akan mengizinkan Netanyahu dan kabinetnya yang agresif untuk memulai kembali perang,” kata Toossi.

(AP/AFP/Reuters)