Indonesia Mau Kejelasan Mandat Pasukan Gaza

Hasrat mengirimkan pasukan internasional ke Gaza pada awal 2026 masih terkendala sejumlah hal. Salah satunya, kejelasan mandat pasukan yang pengirimannya disetujui Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa itu.

Kejelasan mandat, antara lain, jadi perhatian Indonesia. Bersama sejumlah negara, Indonesia berencana ikut mengirim Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF) ke Gaza.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RI Yvonne Mewengkang mengatakan, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, Indonesia ingin mengirim pasukan dengan visi untuk menjaga perdamaian. Indonesia tak mau ISF memaksakan perdamaian.

Fokus pasukan akan mengedepankan misi kemanusiaan. Indonesia mau ISF memastikan akses bantuan dibuka secara penuh dan permanen.

”Bagi Indonesia, perlu pembahasan lebih komprehensif jumlah, peran, dan konfigurasi pasukan untuk ISF. Kita tidak bisa mengirim saudara-saudara kita tanpa mandat yang jelas,” kata Yvonne di Jakarta, Jumat (19/12/2025).

Yvonne melanjutkan, negara-negara yang terlibat juga sudah menyampaikan posisi terkait aturan bertindak (rules of engagement). ”Semua harus tahu posisi dan keinginan kita seperti apa. Semua masih dalam tahap pembicaraan,” tuturnya.

Presiden AS Donald Trump telah menargetkan agar ISF mulai dikerahkan di Gaza pada awal 2026. Bulan lalu, Dewan Keamanan PBB memerintahkan agar pengerahan pasukan internasional selesai pada akhir tahun 2027.

Di bawah koordinasi AS, pembahasan bersama terbaru terkait pengerahan ISF terjadi dalam konferensi Doha, Qatar, pada 16 Desember 2025. Meskipun AS tidak mengungkapkan negara mana saja yang hadir, sejumlah negara telah dikabarkan tertarik untuk menyumbang pasukan. Beberapa di antaranya Italia, Mesir, Indonesia, Azerbaijan, dan Turki.

Negara-negara yang menghadiri pertemuan tersebut berusaha menggali perincian teknis format pembentukan pasukan. Indonesia diwakili oleh Kemenlu dan Kementerian Pertahanan.

Pengerahan ISF merupakan bagian dari fase kedua kesepakatan perdamaian antara Hamas dan Israel di Jalur Gaza yang berlangsung sejak 10 Oktober 2025. Selain pengerahan pasukan, poin dari fase kedua mencakup penarikan pasukan Israel, demiliterisasi Hamas, dan pembentukan otoritas sementara di Gaza sebagai pengganti Hamas.

Setelah konferensi di Doha, Utusan Khusus AS untuk Perdamaian Steve Witkoff bertemu dengan pejabat senior dari Qatar, Mesir, dan Turki di Florida, Jumat waktu setempat. Mereka membahas fase kedua lebih lanjut.

NPR melaporkan, dokumen Departemen Luar Negeri AS yang diperoleh pada Desember ini menjabarkan sejumlah visi pemerintahan untuk ISF. Visi tersebut mencakup mendukung demiliterisasi Gaza, membongkar infrastruktur kelompok bersenjata, dan melucuti senjata yang digunakan oleh kelompok bersenjata.

Namun, visi tersebut tidak sejalan dengan visi negara-negara lain. Berbagai negara menyuarakan keengganan untuk bergabung selama senjata Hamas belum dilucuti.

Menlu Turki Hakan Fidan mengatakan, Turki dapat memainkan ”peran utama” dalam mengirim pasukan ke Gaza. Akan tetapi, ISF harus dikerahkan sebagai penjaga perdamaian di sepanjang zona perbatasan antara bagian Gaza yang dikendalikan oleh Hamas dan Israel. Bukan untuk ikut serta dalam melucuti senjata Hamas.

”Kita tidak boleh mengharapkan ISF mengerjakan tugas yang belum diselesaikan oleh pasukan keamanan Israel,” kata Fidan dalam Forum Doha, bulan ini.

Mesir juga memberi sinyal tidak akan mengirim pasukan ke Gaza untuk melucuti senjata Hamas dan kelompok bersenjata lainnya secara paksa. ”Mandatnya, dari sudut pandang kami, seharusnya adalah menjaga perdamaian, bukan menegakkan perdamaian,” kata Menlu Mesir Badr Abdelatty.

Abdelatty mendesak agar pengerahan ISF terjadi segera mungkin. Sebab, Israel terus melanggar kesepakatan gencatan senjata yang berlaku sejak 10 Oktober 2025.

Menurut media Israel Today, baru Indonesia dan Italia sejauh ini yang menegaskan kesiapan bergabung dengan ISF. Namun, kedua negara tidak ingin ada kontak langsung dengan Hamas.

Hamas menyambut baik kehadiran pasukan internasional. Namun, pejabat senior Hamas, Bassem Naim, menegaskan, ISF hanya boleh berfungsi sebagai penyangga untuk memisahkan pasukan Israel dan Palestina. ISF tidak boleh berada dalam pusat-pusat populasi Palestina di Gaza.

Sampai saat ini, Hamas masih enggan berbicara tentang demiliterisasi. Hossam Badran, pemimpin senior Hamas lainnya, mengatakan ingin mendengar dari para negosiator sebelum secara terbuka membahas detail pelucutan senjata.

”Kami ingin mendengar dari para mediator dan AS tentang apa yang mereka maksud dengan pelucutan senjata terlebih dahulu. Kami tidak akan memberikan tanggapan awal atau otomatis kepada Israel tanpa memahami langkah selanjutnya,” ujar Badran.

Badran menjelaskan, Hamas ingin agar pelucutan senjata terjadi bersamaan dengan penarikan pasukan Israel. Pelucutan juga dilakukan bersama pembukaan perbatasan Rafah.

Tidak masuk akal bagi Israel untuk bersikeras pada pelucutan senjata terlebih dahulu. ”Kami tidak akan bernegosiasi tanpa kartu di tangan kami. Itu tidak logis dan tidak realistis,” kata Badran.

Adapun Israel telah mengisyaratkan skeptisisme tentang kehadiran ISF. Desember ini, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan, ISF mungkin tidak mampu melakukan apa yang Israel anggap sebagai tugas utama, yaitu melucuti senjata Hamas.

Sementara pembahasan tak kunjung usai, situasi di Jalur Gaza terus memprihatinkan. Di tengah musim dingin yang keras, Israel terus melancarkan serangan dan memperlambat masuknya bantuan ke wilayah itu. Serangan Israel di Gaza telah menewaskan lebih dari 70.000 jiwa warga Palestina. (AFP)