Iran Hadapi Ujian Terberat

”Saya menganggap perlu meminta maaf kepada negara-negara tetangga yang diserang. Kami tidak bermaksud menyerang negara-negara tetangga.”

Permintaan maaf Presiden Iran Masoud Pezeshkian, Sabtu (7/3/2026), ini mengejutkan, terutama bagi kalangan garis keras. Permintaan maaf semacam itu jarang terjadi, apalagi di tengah perang.

Dewan Kepemimpinan Sementara Iran juga telah menyetujui penangguhan serangan terhadap negara-negara tetangga, kecuali wilayah negara itu digunakan untuk melancarkan serangan terhadap Iran. Dewan ini terdiri dari Pezeshkian, Ketua Mahkamah Agung Gholam-Hossein Mohseni-Ejei, dan ulama senior dari Dewan Penjaga Konstitusi, Alireza Arafi.

Pezeshkian seakan mengirim sinyal Iran tidak mau memperparah dan memperluas perang. Hanya, pernyataannya memicu perselisihan internal Iran, khususnya antara kelompok garis keras dan faksi yang lebih pragmatis. Apalagi setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim pernyataan itu sebagai bentuk Iran menyerah kepada negara-negara tetangganya.

Beberapa jam selepas pengumuman Pezeshkian pada Sabtu (7/6/2026) itu, terungkap AS menggunakan peluncur roket gerak cepat, HIMARS, untuk menyerang Iran dari Bahrain. Pada Minggu, Bahrain mengumumkan mencegat rudal dan pesawat nirawak Iran.

Wakil Presiden Quincy Institute di Washington DC, Trita Parsi, informasi serangan dari Bahrai menggerus peluang damai. Presiden AS Donald Trump disebut Parsi memperburuknya dengan menyatakan Iran menyerah dan meminta maaf.

Trump juga menyebut, serangan ke Iran terus berlanjut. "Seandainya Trump tidak melakukan ini, kemungkinan besar, setidaknya, perluasan perang di kawasan ini akan terhenti dan berbalik arah," kata Parsi.

Setelah Pemimpin Tertinggi Ayatollah Ali Khamenei dan tokoh-tokoh penting Iran tewas, pengambilan keputusan dialihkan ke Dewan Kepemimpinan Sementara. Secara teori, Pezeshkian seharusnya sekarang lebih punya kuasa dibandingkan sebelumnya sebagai presiden.

Dalam praktiknya, menurut BBC News, Sabtu, ia mungkin tidak mampu mengendalikan Garda Revolusi Iran (IRGC). Ia kemungkinan menghadapi gangguan komunikasi atau perlawanan dari faksi-faksi yang tidak mau menghentikan perang. Kelompok-kelompok garis keras menyebut pernyataan Pezeshkian lemah.

Bagi mereka, meminta maaf kepada pemerintah asing berisiko dianggap sebagai penyerahan diri saat krisis nasional. ”Sikap Anda tidak profesional, lemah, dan tidak dapat diterima,” tulis ulama dan anggota parlemen, Hamid Rasai, secara terbuka di media sosial.

Pezeshkian lalu meralat pernyataannya dan menghapus permohonan maafnya. Pada Minggu (8/3/2026), ia mengatakan, Iran ”akan terpaksa merespons” setiap serangan dari negara tetangga.

Pada saat yang sama, para ulama dan Garda Revolusi Iran mendesak Majelis Ahli untuk segera memilih pemimpin baru. Majelis Ahli merupakan lembaga ulama tertinggi di Iran yang bertugas memilih dan mengawasi pemimpin tertinggi.

Kantor berita Iran, Tasnim, menyebutkan, Dewan Kepemimpinan Sementara sudah bertemu membahas pemilihan pemimpin tertinggi yang baru. Namun, belum jelas kapan Majelis Ahli akan bertemu untuk pemungutan suara. Muncul kabar pemimpin baru diumumkan pada Minggu.

Dalam beberapa hari terakhir, nama putra kedua Khamenei, Mojtaba Khamenei (56), muncul sebagai kandidat terkuat. Namun, sebagian orang menganggap dia tak cocok karena belum teruji. Usianya lebih muda dari mayoritas ulama senior Iran dan ia mengasingkan kelompok moderat dalam sistem kekuasaan.

Sebagian lagi menganggap, jika Mojtaba dipilih, sama saja Iran kembali ke sistem monarki dan rawan menjadi ”dinasti Khamenei”. Iran mengakhiri monarki dengan menggulingkan kekuasaan Dinasti Pahlavi saat Revolusi Iran pada 1979. Menurut Pemimpin Tertinggi Iran yang pertama, Ayatollah Ruhollah Khomeini, dinasti tidak Islami.

Menurut dua pejabat Iran yang diwawancara harian The New York Times, belum ada kandidat yang dimunculkan karena kekhawatiran bahwa mereka akan ditarget AS dan Israel. Apalagi AS-Israel sudah mengancam akan menyerang siapa pun pemimpin baru Iran.

Mojtaba jauh dari sorotan publik, tetapi punya hubungan dekat dengan pemerintah dan IRGC. Begitu mendengar nama Mojtaba, Trump tak suka. Mojtaba dikenal sangat anti-AS, seperti ayahnya. Trump malah ingin ikut terlibat dalam memilih pemimpin baru Iran, seperti saat ia merestui pengganti Presiden Venezuela Nicolas Maduro yang ditangkap pasukan AS.

Tidak seperti transisi yang terkendali setelah kematian Khamenei, situasi politik Iran kali ini berbeda. Suksesi harus dilakukan di tengah gejolak domestik, krisis ekonomi, dan tekanan militer asing yang belum pernah terjadi. Apa yang akan terjadi selanjutnya akan punya konsekuensi luas.

Isu keretakan di kalangan elite penguasa Iran sebenarnya sudah sejak lama, tetapi ditekan oleh Khamenei. Sumber-sumber kantor berita Reuters yang dekat dengan kepemimpinan Iran mengungkap, ketegangan di antara para tokoh Iran makin terlihat. Salah satu bukti ketegangan itu adalah desakan agar segera ada pemimpin baru.

Belum jelas apakah pengganti Khamenei akan punya otoritas yang cukup kuat untuk memadamkan perselisihan faksi. ”Biasanya, dalam masa perang, suara yang menentukan bukan suara kepemimpinan sipil, melainkan militer, dalam hal ini IRGC,” kata Alex Vatanka, peneliti senior di Middle East Institute.

Dalam sistem Iran, presiden terpilih, pemerintah, dan parlemen tunduk pada pemimpin tertinggi yang memegang otoritas tertinggi dan secara pribadi mengawasi IRGC serta badan-badan negara lainnya. Sebagai pemimpin selama 36 tahun, Khamenei kerap saling mempertentangkan faksi garis keras dan moderat dalam sistem pemerintahan, sambil tetap mempertahankan wewenang penuh.

Ini memungkinkan faksi-faksi menyuarakan perbedaan pendapat selama mereka tunduk pada perintah Khamenei. Namun, meski Khamenei terkadang mengizinkan suara-suara moderat atau reformis menang dalam perselisihan dengan faksi garis keras, mereka biasanya diabaikan ketika sistem mulai terancam.

Meski retak, sistem pemerintahan Iran yang dibangun selama 47 tahun tidak akan mudah hancur. Wakil Kepala Program Timur Tengah dan Afrika Utara di Dewan Eropa untuk Hubungan Luar Negeri Ellie Geranmayeh kepada The New York Times, 1 Maret 2026, memperkirakan Iran akan tetap melawan AS, Israel, dan sekutu-sekutunya. Iran akan melakukannya dengan cepat sebelum lawan-lawannya berhasil menggoyahkan rezim.

Dengan gencar menyerang, Iran punya peluang terbaik untuk mempersingkat perang. Teheran juga punya kans mendorong dunia Arab untuk menekan AS-Israel agar mengakhiri serangan.

Apalagi jika kelompok-kelompok yang didukung Iran di Timur Tengah ikut membela Iran, konflik akan meluas dan makin lama. Ini berisiko pada harga minyak dan inflasi, terlebih ketika Iran telah menutup Selat Hormuz yang menjadi jalur pelayaran dunia.

Meski demikian, dalam jangka panjang, Iran dinilai bisa kepayahan. Belum lagi masalah domestik ikut menggoyang pemerintahan. ”Iran berharap, jika Trump tak menang cepat, ia akan cari jalan keluar dengan mengajak berunding,” kata ahli Iran di Sekolah Studi Internasional Lanjutan Johns Hopkins di Washington, AS, Vali Nasr.

Harian The Washington Post, Sabtu, memublikasikan laporan rahasia Dewan Intelijen Nasional AS (NIC) yang menyebutkan, serangan skala besar terhadap Iran sekalipun tidak mungkin bisa menggulingkan rezim. Laporan itu tayang sekitar seminggu sebelum AS-Israel menyerang Iran.

NIC mengungkap, Pemerintah Iran akan merespons pembunuhan Khamenei dengan mengikuti protokol yang sudah dirancang untuk menjaga kesinambungan kekuasaan. NIC terdiri atas analis veteran yang menghasilkan penilaian rahasia untuk mewakili kebijaksanaan kolektif dari 18 badan intelijen AS.

”Prospek oposisi Iran yang terfragmentasi untuk mengambil alih kendali negara itu tidak mungkin,” kata beberapa orang yang menjadi sumber informasi.

Dengan lembaga ulama dan IRGC yang masih memegang kendali, AS tak mungkin bisa mendikte apa pun. Trump baru bisa ikut menentukan apabila rezim runtuh. Tunduk pada Trump jelas bertentangan dengan semua yang diperjuangkan Iran.

”Tidak ada kekuatan lain di Iran yang mampu menghadapi rezim. Meski mereka tidak mampu memproyeksikan kekuatannya pada negara-negara tetangga, setidaknya mereka masih bisa mendominasi di dalam negeri,” kata Wakil Presiden dan Direktur Program Kebijakan Luar Negeri Brookings Institution Suzanne Maloney di majalah Foreign Affairs, 3 Maret 2026. (REUTERS/AFP/AP)