Israel Setujui Proposal Gencatan Senjata AS, Hamas Menimbang-nimbang

WASHINGTON, JUMAT — Gedung Putih pada Kamis (29/5/2025) mengklaim, Israel telah menerima proposal gencatan senjata di Gaza yang disodorkan Amerika Serikat. Merujuk laporan Kantor Berita Reuters, Jumat (30/5/2025), Gedung Putih mengatakan, usulan yang disampaikan Utusan Khusus Presiden Donald Trump untuk Timur Tengah Steve Witkoff telah diterima oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.

Sejauh ini Kantor PM Israel belum memberikan konfirmasi terkait dengan pernyataan Gedung Putih itu. Proposal yang sama sudah diserahkan kepada pihak kelompok Hamas. Namun, pihak Hamas masih menimbang-nimbang usulan tersebut.

Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan pada Kamis kemarin diketahui melakukan pembicaraan lewat telepon dengan pejabat biro politik Hamas. Menurut sumber diplomatik Turki, pembicaraan itu ditujukan untuk mencapai gencatan senjata di Gaza.

Sumber tersebut menambahkan, Fidan juga berbicara melalui telepon dengan PM Qatar dan Menteri Luar Negeri Sheikh Mohammed bin Abdulrahman al-Thani untuk membahas perkembangan di Gaza dan Suriah. Namun, tidak ada rincian detail terkait dengan pembicaraan telepon itu.

Pejabat senior Hamas, Sami Abu Zuhri, menyatakan, Hamas tidak menolak usulan gencatan senjata terbaru tersebut. Hamas masih mempelajari usulan AS itu karena Hamas berpandangan usulan itu tidak berisi jaminan kuat untuk mengakhiri perang.

Dalam jumpa pers di Gedung Putih kemarin, Sekretaris Pers Karoline Leavitt tidak merinci isi usulkan gencatan senjata AS itu. Namun, menurut The New York Times yang mengutip seorang pejabat Israel mengatakan, gencatan senjata akan berlangsung 60 hari.

Dalam 60 hari, menurut sumber Reuters di Mesir dan Hamas, Hamas akan membebaskan 10 sandera hidup dan sandera yang meninggal. Imbalannya, Israel membebaskan lebih dari 1.100 warga Palestina yang dipenjara oleh Israel, termasuk 100 orang yang menjalani hukuman panjang setelah dihukum karena serangan mematikan.

Usulan itu memuat jaminan negosiasi serius yang mengarah pada gencatan senjata jangka panjang. Usulan juga menyerukan Israel tidak melanjutkan pertempuran setelah pembebasan sandera, seperti yang dilakukannya pada bulan Maret atau seusai gencatan senjata. Pasukan Israel akan mundur ke posisi sebelum gencatan senjata terakhir.

Di saat yang sama, bantuan kemanusiaan akan kembali mengalir masuk Jalur Gaza melalui operasi yang dijalankan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Diketahui, sejak gencatan senjata berakhir pada Maret lalu, Israel memblokade Gaza. Selama tiga bulan blokade, warga Jalur Gaza berada di ambang kelaparan.

”Diskusi terus berlanjut. Kami berharap gencatan senjata di Gaza akan terjadi sehingga kami dapat memulangkan semua sandera ke rumah,” kata Leavitt.

Witkoff kepada wartawan di Ruang Oval, Rabu (28/5/2025), mengatakan, ”Saya punya firasat yang sangat bagus tentang tercapainya resolusi jangka panjang, gencatan senjata sementara.”

Trump sendiri juga tampaknya menekan Israel untuk mengakhiri perang. ”Kami telah berbicara dengan mereka, dan kami ingin melihat apakah kami dapat menghentikan seluruh situasi itu secepat mungkin,” kata Trump kepada wartawan pada hari Minggu (25/5/2025).

Meski ada optimisme, tetap masih harus dilihat apakah usulan baru tersebut dapat menyelesaikan titik kritis kedua belah pihak. Diketahui, Israel bersikeras tetap melanjutkan pertempuran jika Hamas tidak menyerah dan melucuti senjata. Israel juga menuntut Hamas memulangkan semua sandera.

Sebaliknya, Hamas menuntut jaminan tegas bahwa gencatan senjata mengarah pada penghentian pertempuran secara permanen. Hamas juga menuntut penarikan penuh pasukan Israel dari Gaza.

Sementara tekanan dunia internasional, termasuk sekutu Israel, kepada Israel untuk mengakhiri serangan di Gaza pun semakin kuat. Mereka gelisah karena seusai gencatan senjata tahap pertama berakhir Maret 2025, Israel justru meningkatkan serangan ke Gaza. Israel pun memperketat blokade atas Gaza yang menyebabkan arus bantuan kemanusiaan terhenti.

Sekutu Israel, seperti Jerman, Italia, Inggris, Kanada, dan Perancis, dalam beberapa minggu terakhir mengecam keras langkah Israel itu. Mereka pun mengambil sejumlah langkah yang dinilai dapat memaksakan Israel menghentikan serangan militer di Gaza.

Pertempuran Hamas dan Israel sudah berlangsung 18 bulan. Perang menghancurkan sebagian besar wilayah Gaza. Sekitar 90 persen dari total populasi Jalur Gaza yang berjumlah 2 juta jiwa terpaksa mengungsi. Ratusan ribu orang terpaksa tinggal di kamp-kamp tenda kumuh dan sekolah-sekolah yang tidak digunakan.

Saat sejumlah pihak mengupayakan pembicaraan gencatan senjata memberi hasil, situasi kemanusiaan di Gaza memburuk. Akibat blokade Israel dalam tiga bulan terakhir, pakar keamanan pangan mengatakan, kelaparan kini mengancam satu dari lima orang di Gaza.

Menyikapi hal itu, komunias global kian kuat menekan Israel. Tel Aviv didesak untuk melonggarkan blokade dan memperbolehkan arus bantuan mengalir deras ke Gaza.

Israel menjawab tekanan itu dengan merancang sistem distribusi bantuan baru dan dijalankan oleh Yayasan Kemanusiaan Gaza (GHF). Sistem baru ini dirancang untuk menahan agar Hamas tidak memperoleh akses atas bantuan tersebut. GHF telah beroperasi pekan ini.

Meski menuai banyak kritik dari PBB dan Uni Eropa, GHF memperluas distribusi bantuannya ke lokasi ketiga pada hari Kamis, tepatnya di koridor Netzarim. Namun, distribusi di titik terbaru itu diwarnai kekacauan.

Ribuan warga menyerbu titik distribusi. ”Beberapa orang menyebabkan keributan besar dan menyerbu titik distribusi bantuan karena orang-orang sangat lapar,” kata Mohammed Abdel Aal (29).

Pasukan Israel yang berjaga di titik distribusi melepaskan granat dan peluru ke arah kerumunan. Yousef, remaja berusia 17 tahun dari Al-Bureij, mengatakan, ”Meskipun ada tembakan, rasa lapar lebih kuat daripada rasa takut.”

GHF mengatakan, ”Personelnya menghadapi kerumunan yang tegang dan berpotensi membahayakan yang menolak untuk bubar. Untuk memastikan keselamatan warga sipil dan staf, langkah pencegahan yang tidak mematikan dilakukan, di antaranya dengan menembakkan asap dan tembakan peringatan ke tanah.”

PBB mengkritik operasi GHF karena tidak memadai dan cacat. Duta Besar Israel untuk PBB Danny Danon mengatakan, truk bantuan untuk Gaza masuk melalui penyeberangan Kerem Shalom. Ia menuduh PBB berusaha menghalangi pekerjaan GHF.

PBB mengatakan, pihaknya melakukan yang terbaik untuk mendistribusikan bantuan terbatas yang diizinkan masuk. GHF sejauh ini sudah mendistribusikan 1,8 juta makanan. GHF berencana untuk membuka lebih banyak lokasi dalam beberapa minggu mendatang.

Dalam pembicaraan telepon dengan Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Kaja Kallas, Menteri Luar Negeri Jordania Ayman Safadi menuduh Israel melakukan taktik kelaparan sistematis. Taktik itu melewati semua batasan moral dan hukum.

Selain itu, fasilitas medis di Gaza mengalami tekanan yang semakin meningkat dan serangan berulang. Satu-satunya layanan kesehatan yang masih beroperasi di Jalur Gaza utara adalah Rumah Sakit Al-Awda.

Rami al-Ashrafi dari rumah sakit itu mengatakan, tentara Israel ingin mengevakuasi semua orang di Rumah Sakit Al-Awda ke daerah Jabaliya yang hancur parah. Sebagai salah satu pusat medis terakhir yang berfungsi di Gaza utara, rumah sakit tersebut telah dikepung oleh pasukan Israel dan telah diserang dalam beberapa hari terakhir.

Dalam pembicaraan melalui telepon dengan Kantor Berita The Associated Press, Al-Ashrafi mengatakan, ada 82 staf, termasuk dokter, dan tujuh pasien yang masih berada di rumah sakit tersebut. ”Sebanyak 30 pasien dan 57 staf telah dievakuasi Selasa,” katanya.

Otoritas Israel mengeluarkan perintah evakuasi minggu lalu untuk sebagian besar wilayah Gaza utara menjelang serangan terhadap Hamas. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), mengatakan, minggu lalu, operasi militer Israel dan perintah evakuasi di Gaza membuat sistem kesehatan kewalahan.

”Inggris mengutuk tindakan ini,” kata Menteri Luar Negeri Hamish Falconer di platform media sosial X.

(AP/AFP/Reuters)