Israel Tutup Mata-Telinga pada Kecaman, Lipat Gandakan Warganya di Dataran Tinggi Golan

JERUSALEM, SENIN — Negara-negara Arab mengecam keras langkah Israel memperluas pendudukannya di Dataran Tinggi Golan dengan melipatgandakan populasinya di wilayah pendudukan itu. Negara-negara Arab juga menyerukan komunitas internasional untuk menghentikan serangan-serangan Israel ke Suriah.

Pada Minggu (15/12/2024), Israel memutuskan untuk melipatgandakan jumlah warganya di wilayah pendudukan Dataran Tinggi Golan. Terkait dengan langkah itu, kantor Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengungkapkan telah mengalokasikan anggaran lebih dari 40 juta shekel atau 11 juta dollar AS.

”Memperkuat Golan adalah memperkuat Negara Israel, dan itu sangat penting saat ini. Kami akan terus bertahan di sana, membuatnya mekar, dan bertempat tinggal di sana,” kata Netanyahu melalui pernyataan tertulis.

Arab Saudi, Qatar, Uni Emirat Arab (UEA), dan negara-negara Arab lainnya mengecam keras langkah Israel tersebut. Melalui pernyataan yang dirilis, Minggu (15/12/2024), Kementerian Luar Negeri Arab Saudi menyebut langkah terbaru Israel itu bagian dari ”sabotase yang terus-menerus (dilakukan) atas kesempatan untuk memulihkan keamanan dan stabilitas di Suriah” pasca-tumbangnya pemerintahan Bashar al-Assad.

Qatar, melalui pernyataan Kemenlu-nya, menyebut keputusan Tel Aviv sebagai ”babak baru dari serangkaian serangan Israel terhadap wilayah-wilayah Suriah dan sebagai pelanggaran yang terang benderang atas hukum internasional”.

Kecaman juga dilontarkan UEA, yang menormalisasi hubungan dengan Israel pada 2000. Melalui pernyataan Kemenlu UEA, yang dirilis kantor berita WAM, Abu Dhabi menyebut keputusan terbaru Israel sebagai ”upaya sengaja memperluas pendudukan dan melanggar hukum internasional”.

Mesir dan Jordania, Sabtu (14/12/2024), juga mendesak Israel untuk segera menarik pasukannya dari wilayah zona penyangga di Dataran Tinggi Golan.

Sebagian besar komunitas internasional tidak mengakui aneksasi Israel atas Golan. Suriah telah menuntut Israel untuk menarik diri dari wilayah itu, tetapi Israel menolak.

Israel menduduki Dataran Tinggi Golan, wilayah strategis, dari Suriah pada Perang Enam Hari tahun 1967, kemudian menganeksasinya pada 1981. Pada 2019 Amerika Serikat, saat dipimpin Presiden Donald Trump, mengakui kedaulatan Israel atas Golan.

Sebagian besar komunitas internasional tidak mengakui aneksasi Israel atas Golan. Suriah telah menuntut Israel untuk menarik diri dari wilayah itu. Israel menolak, dengan alasan masalah keamanan. Berbagai upaya damai untuk mengatasi isu Golan telah dilakukan, tetapi selalu gagal.

Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, melalui pernyataan tertulis mengatakan, perkembangan-perkembangan terbaru di Suriah menjadi ancaman bagi Israel. Pada Sabtu (14/12/2024), Netanyahu berbicara melalui telepon dengan Presiden terpilih AS, Donald Trump.

”Kami tidak punya kepentingan dalam konflik dengan Suriah,” ujar Netanyahu melalui pernyataan tertulis.

Ia mengatakan, tindakan-tindakan Israel di Suriah ditujukan untuk ”menghalangi potensi ancaman dari Suriah dan untuk mencegah elemen-elemen teroris merebut wilayah di dekat perbatasan”.

Menurut Avraham Levine, analis pada lembaga Alma Research and Education Center, yang menekuni isu keamanan Israel di perbatasan dengan Suriah, sekitar 31.000 warga Israel bertempat tinggal di wilayah pendudukan Dataran Tinggi Golan. Kebanyakan mereka bekerja di sektor pertanian, termasuk perkebunan anggur dan pariwisata.

Golan juga menjadi tempat tinggal sekitar 24.000 warga Druze, warga minoritas Arab yang mempraktikkan sejumlah ajaran Islam. Kebanyakan dari warga Druze di Golan mengidentifikasi kewarganegaraan mereka sebagai orang Suriah.

Sementara itu, pemimpin de facto Suriah Ahmad al-Sharaa, yang dulu menggunakan nama Abu Mohammed al-Golani, Sabtu, menuding Israel menggunakan dalih palsu untuk membenarkan serangan-serangan mereka ke Suriah. Ia menegaskan, dirinya tidak berminat untuk membuka konflik baru karena ingin fokus membangun kembali Suriah.

Sharaa adalah pemimpin kelompok Hayat Tahrir al-Sham (HTS), yang menggalang oposisi-oposisi bersenjata di Suriah menumbangkan pemerintahan Assad.

Setelah Assad tumbang, militer Israel bergerak memasuki zona demiliterisasi di wilayah Suriah, termasuk area strategis Gunung Hermon, yang memiliki pemandangan terbuka ke Damaskus, ibu kota Suriah. Zona demiliterisasi itu dibuat setelah perang Arab-Israel 1973.

”Kondisi Suriah yang lelah dengan peperangan, setelah bertahun-tahun dilanda konflik dan perang, tidak memungkinkan untuk menghadapi konfrontasi-konfrontasi baru,” kata Sharaa dalam wawancara yang dilansir laman Suriah TV.

”Prioritas saat ini adalah rekonstruksi dan stabilitas, tidak terseret pada perselisihan-perselisihan yang bisa mengantarkan pada kehancuran berikutnya,” kata Sharaa.

Ia menyebut solusi-solusi diplomatik sebagai satu-satunya jalan guna memastikan keamanan dan stabilitas. ”Petualangan-petualangan militer tanpa perhitungan,” ujar Sharaa, tidak diharapkan terjadi di Suriah. (AFP/REUTERS)