Jabat Menpora, FIFA Tak Bakal Minta Erick Thohir Lepas Ketua Umum PSSI

JAKARTA, KOMPAS — Erick Thohir mendapat amanah baru sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga. Meskipun memegang jabatan yang beririsan langsung dengan sepak bola, FIFA tidak akan mempermasalahkan peran anyar Erick di kabinet Presiden Prabowo Subianto.

Ketika disinggung rangkap jabatan Menpora dan PSSI yang saling bersinggungan, Erick berkata, ”Itu FIFA yang atur. Biarlah FIFA yang bersurat karena aturan (rangkap jabatan) itu ada di FIFA”.

Kenyataannya, FIFA tidak mempermasalahkan Erick memimpin PSSI sejak Februari 2023 sekaligus Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebelumnya. Bahkan, Presiden FIFA Gianni Infantino senang dengan kepemimpinan Erick di PSSI. Gianni menyebut Erick sebagai sahabat.

Di era saat ini, Erick bukan satu-satunya ketua federasi sepak bola yang juga memiliki jabatan sebagai menteri. Hal itu terjadi juga untuk Presiden Federasi Sepak Bola Kerajaan Maroko (FRMF) Fouzi Lekjaa.

Menduduki kursi orang nomor satu di sepak bola Maroko sejak 2014, Lekjaa ditunjuk pula sebagai Menteri Delegasi untuk Menteri Ekonomi dan Keuangan per 7 Oktober 2021.

Selama memimpin FRMF, Lekjaa membawa sepak bola Maroko ke dalam era keemasan. Mereka konsisten lolos ke Piala Dunia sejak 2018 hingga 2026. Pada edisi 2022, mereka menciptakan rekor terbaik duta Afrika dengan menembus semifinal.

Hasil lobi Lekjaa membawa Maroko menjadi salah satu tuan rumah Piala Dunia edisi 100 tahun pada 2030. Maroko akan bermitra dengan Portugal dan Spanyol menggelar pesta sepak bola terakbar itu.

Di negara lain, Sheikh Hamad bin Khalifa bin Ahmed al-Thani berstatus sebagai Menteri Olahraga dan Pemuda Qatar sejak 8 Januari 2024. Hamad adalah Ketua Umum Asosiasi Sepak Bola Qatar (QFA) periode 2004-2023.

Tidak etis jika tetap memimpin PSSI karena sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga. Dia (Erick) harus memimpin seluruh cabang olahraga di Indonesia. - Nurdin Halid -

Sejak tidak menjabat Ketua Umum QFA, Hamad saat ini masih memegang jabatan Presiden Kehormatan QFA dan Wakil Presiden Asosiasi Sepak Bola Uni-Arab (UAFA).

Di bawah kendali Hamad, tim nasional sepak bola Qatar memasuki masa terbaik. Mereka dua kali menjadi juara Piala Asia. FIFA juga memberikan kepercayaan besar kepada Qatar untuk menggelar hingga lima edisi Piala Dunia U-17 pada 2025 hingga 2029.

FIFA melalui statutanya tidak mencantumkan secara eksplisit larangan ketua umum federasi menduduki jabatan pemerintahan. FIFA memang melarang federasi sepak bola mendapat intervensi langsung dari negara.

Namun, kasus intervensi itu umumnya dinilai FIFA jika negara ikut campur dalam penentuan pimpinan federasi sepak bola. Hal itu terjadi di Indonesia pada medio 2015-2016 ketika Menpora Imam Nahrawi membekukan PSSI setelah terpilihnya La Nyalla Mattalitti sebagai Ketua Umum PSSI.

Dalam kasus terkini, FIFA mengancam pembekuan Asosiasi Sepak Bola Zambia (FAZ) pada Maret ini. Penyebabnya, Pemerintah Zambia melalui Badan Olahraga Nasional Zambia (NSCZ) melarang Presiden FAZ (2021-2025) Andrew Kamanga mencalonkan diri kembali untuk memimpin FAZ.

Zambia dianggap melanggar Pasal 2 Ayat (2) Statuta FIFA. Aturan itu melarang campur tangan pemerintah dalam pemilihan komposisi organisasi dan komite tetap badan sepak bola sebuah negara.

Hal serupa juga terjadi di India. FIFA memberikan batas waktu kepada Federasi Sepak Bola Seluruh India (AIFF) untuk meresmikan konstitusi baru maksimal 30 Oktober 2025.

Polemik itu terjadi akibat intervensi Mahkamah Agung India terhadap aturan organisasi, salah satunya mengatur pemilihan ketua umum. AIFF berpeluang dinilai melanggar Pasal 2 Ayat (2) Statuta FIFA yang menekankan independensi federasi untuk menyusun aturan dan anggaran dasar.

Namun, Nurdin Halid, Ketua Umum PSSI periode 2003-2011, menganggap Erick seharusnya mengundurkan diri dari PSSI ketika memimpin Kementerian Pemuda dan Olahraga. Ia menyebut hal itu agar Erick fokus mengejar target-target kementerian, salah satunya prestasi di SEA Games 2025, Desember mendatang.

”Tidak etis jika tetap memimpin PSSI karena sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga. Dia (Erick) harus memimpin seluruh cabang olahraga di Indonesia,” kata Nurdin.

Hal serupa juga disampaikan pengamat hukum olahraga, Eko Noer Kristiyanto. Menurut Eko, Erick harus memberikan keadilan dalam pembinaan dan pengelolaan olahraga nasional sehingga tidak hanya fokus untuk olahraga populer, seperti sepak bola.

”Ketua cabor yang menjadi Menpora jelas harus mundur agar tidak menyebabkan konflik kepentingan,” ucapnya.

Demi mencegah konflik kepentingan, contoh lainnya, Zainudin Amali pernah mundur dari posisi Menpora saat terpilih menjadi Wakil Ketua Umum PSSI periode 2023-2027 pada Kongres PSSI, 2023 silam.

Menyangkut rangkap jabatan sebagai Ketua Umum PSSI, Erick Thohir menyerahkan posisi itu ke FIFA. "Nanti kan itu ada prosesnya di FIFA. FIFA sebagai badan olahraga tertinggi di dunia nanti mereka yang akan menentukan," kata Erick seusai pelantikan.

Saat disinggung aturan bahwa tidak boleh ada campur tangan pemerintah di federasi sepak bola, seperti PSSI, Erick kembali menyerahkan keputusannya pada FIFA. Jawaban serupa disampaikan ketika ditanya apakah ada rencana dari Erick untuk mundur dari jabatan ketua umum PSSI. ”Semua aturan dari FIFA,” ujarnya.

Meski demikian, ia melihat FIFA tak mempersoalkan jabatannya sebagai Ketua Umum PSSI saat masih menjabat Menteri BUMN. ”Waktu menteri BUMN statusnya juga sah karena memang dilihat dari track record saya selama ini ada di dunia sepak bola. Namun, saya tidak mau mendahului. Tunggu, biar otoritas di sepak bola internasional yang menilai,” ucapnya menambahkan. (SYA/INA/NCA)