”Jangan Sentuh!” Protes Anti-Trump di Seantero AS

WASHINGTON DC, MINGGU — Unjuk rasa besar-besaran terjadi di Amerika Serikat, memprotes pemerintahan Presiden Donald Trump. Meskipun baru berkuasa empat bulan, Trump dianggap mengobrak-abrik demokrasi dan mengacaukan negara.

Unjuk rasa itu dinamai hands-off, yang dalam konteks Trump diartikan sebagai jangan sentuh. Oleh sebab itu, banyak poster yang bertuliskan ”Jangan Sentuh Demokrasi”, ”Jangan Sentuh Palestina”, ”Jangan Sentuh Greenland”, dan lain-lain.

Peserta juga mengibarkan bendera AS. Sebagian dikibarkan secara terbalik. Ini simbol apabila negara dalam ancaman dan rakyat bangkit melawan.

Protes dimulai pada Sabtu (5/4/2025) waktu setempat atau Minggu (6/4/2025) waktu Indonesia. Aksi itu dikoordinasikan melalui media sosial. Tercatat ada 1.200 kota di 50 negara bagian AS mengonfirmasi menyelenggarakan atau akan menyelenggarakan demonstrasi hands-off.

Sejauh ini, aksi sudah dilakukan di kota-kota besar. Beberapa di antaranya Washington DC, New York (New York), Chicago (Illinois), Los Angeles (California), dan Salt Lake City (Utah). Juga ada aksi massa di Jupiter (Florida), tempat Trump sedang bermain golf.

Para peserta memprotes beberapa kebijakan Trump, mulai dari perang dagang yang melejitkan harga kebutuhan pokok, pemecatan ratusan ribu pegawai federal, hingga penghapusan peraturan toleransi serta afirmasi di sekolah ataupun perkantoran.

Mereka juga memprotes keberadaan miliarder Elon Musk di pemerintah. Musk, pemilik Tesla, X, dan SpaceX, adalah penyumbang dana terbesar untuk kampanye Trump pada pemilihan umum 2024. Ia diberi posisi secara sepihak oleh Trump, tanpa payung hukum ataupun pelantikan, untuk mengepalai Departemen Efisiensi Pemerintah (DOGE).

Atas dalih efisiensi, DOGE telah memecat 56.000 pegawai federal dan menyuruh 75.000 lainnya pensiun dini. Setelah pemutusan hubungan kerja, hakim federal memvonis cara DOGE salah karena tidak mengikuti aturan kepegawaian. Sejumlah pegawai telah dipekerjakan kembali.

Keberadaan Musk di posisi strategis penting pemerintah dipandang sebagai wujud oligarki. Selain Musk, Trump juga menempatkan 13 miliarder sebagai menteri ataupun kepala lembaga.

”Beberapa keputusan Trump tidak hanya menyerang secara politik, tetapi juga secara pribadi. Ia menyerang rakyat dari berbagai aspek pribadi,” kata pegiat hak asasi manusia, Kelley Robinson, di Washington DC.

Trump secara spesifik mengeluarkan aturan yang tidak mengakui keragaman jender di AS. Terdapat pula aturan menghapus jaminan inklusivitas di lembaga pendidikan dan perkantoran. Oleh karena itu warga AS menjadi gusar dengan sepak terjang Trump.

”Setiap warga AS berhak atas negara yang aman, bebas, dan bermartabat. Bukan negara yang hanya mengayomi segelintir orang,” kata Robinson.

Selain itu, Trump juga dianggap tidak mengatasi krisis ekonomi di AS. Negara itu masih dilanda wabah flu burung sehingga banyak ternak unggas dimusnahkan. Dampaknya, harga telur dan daging ayam meroket yang kemudian menjalar ke komoditas lainnya.

Di atas itu semua, Trump mengumumkan tarif impor kepada semua mitra dagang. China dikenai tarif total 54 persen, Kanada 25 persen, dan Meksiko 25 persen. Walhasil, harga barang di AS semakin naik, sementara daya beli masyarakat rendah.

”Ayah saya kehilangan 25 persen tabungan pensiun dalam tiga hari karena aturan tarif dan harga barang,” kata seorang peserta bernama Jian di New York kepada Insider.

Kekhawatiran serupa turut diungkapkan Dorothy Auer (62). Ia bekerja dan menabung selama 40 tahun. Tabungan investasinya rontok gara-gara bursa saham terpukul tarif. ”Saya khawatir tidak akan bisa pensiun,” ujarnya.

Rakyat mengutarakan kekecewaan karena tidak ada tanggapan dari pemerintah.

Selain mengenai situasi di dalam negeri, peserta aksi turut memprotes kebijakan internasional Trump. Mereka memprotes keputusan Trump mengosongkan Jalur Gaza di Palestina, keinginan mencaplok Kanada, dan Greenland di Denmark, serta semakin jauhnya AS dari Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO).

Berdasarkan pantauan di beberapa akun media sosial, aksi hands-off akan dilakukan juga oleh para imigran AS di Inggris, Jerman, dan Meksiko.

Keputusan terkini Pemerintah AS yang membuat marah rakyat adalah pemotongan dana hibah untuk Universitas Brown sebesar 510 juta dollar AS. Pemotongan ini menyusul keputusan sebelumnya yang telah dilakukan pemerintah kepada Universitas Columbia, Harvard, Universitas Pennsylvania, dan Princeton.

Menteri Pendidikan Linda McMahon mengatakan, perguruan-perguruan tinggi itu bersikap antisemit. Selain melakukan unjuk rasa pro-Palestina dan anti-Israel, mereka dituduh mendiskriminasi mahasiswa Yahudi. Tudingan dibantah oleh universitas-universitas tersebut.

Pemerintah juga melakukan deportasi besar-besaran. Katanya menyasar imigran gelap, tetapi kenyataannya mengincar orang-orang kulit berwarna yang merupakan warga negara AS ataupun pemegang izin tinggal tetap.

”Kita tidak bisa mengelola pemerintahan yang membuat rakyat terancam hanya karena identitas etnis mereka,” kata Wali Kota Boston, Massachussetts, Michelle Wu.

Boston adalah salah satu kota ”pemberontak”. Pemerintah daerah menolak bekerja sama dengan pusat untuk mendeportasi imigran gelap. Menurut aturan daerah, hanya imigran yang terbukti melakukan kejahatan serius yang bisa dideportasi.

Rakyat menuntut agar Trump turun menemui massa. Bukannya bermain golf. Akan tetapi, Sekretaris Pers Gedung Putih Karoline Leavitte mengatakan kepada harian USA Today bahwa Trump tidak akan terpengaruh.

”Jika kalian berpikir unjuk rasa bisa menggentarkan Presiden, kalian selama ini bagai katak dalam tempurung. Presiden akan memenuhi janji membuat pemerintahan lebih efisien dan diandalkan bagi masyarakat,” tuturnya.

Walaupun begitu, beberapa politikus Partai Republik mulai mengkritik Trump. Salah satunya adalah Senator Rand Paul dari Kentucky. Bersama dengan tiga senator Partai Republik Mitch McConnell, Susan Collins, dan Lisa Murkowski, mereka mengkritik tarif.

Paul membandingkan tarif Trump dengan tarif Presiden William McKinley pada 1890. McKinley kalah telak pada pemilu berikutnya karena 50 pendukung mengalihkan suara mereka ke kandidat lain.

”Tarif ini buruk bagi politik dan ekonomi. Semakin tinggi tarif, semakin rendah neraca perdagangan dan daya beli masyarakat,” katanya kepada Fox News.

Jajak pendapat Reuters-Ipsos pekan lalu menunjukkan kepopuleran Trump turun dari 47 persen pada Januari menjadi 43 persen. Jajak pendapat Harvard Caps-Harris mengatakan, kepopuleran Trump turun dari 52 persen pada Februari menjadi 49 persen. (AP/AFP)