Jejak Pimpinan Danantara, dari Tim Sukses hingga Profesional

Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara diluncurkan pada Senin (24/2/2025). Lembaga yang bakal mengelola dana investasi miliaran dollar AS itu dipimpin oleh mayoritas orang dekat dan pendukung Presiden Prabowo Subianto pada Pemilu Presiden 2024.

Rosan Roeslani, misalnya, didaulat sebagai Chief Executive Officer atau Kepala Badan Pelaksana BPI Danantara. Rosan, yang merupakan Menteri Investasi dan Hilirisasi di Kabinet Merah Putih, sebelumnya merupakan Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2024.

Pada periode sebelumnya, pengusaha pendiri Recapital Advisors dan pernah pula menjadi Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia (2015-2020) itu tercatat sebagai Wakil Ketua Umum Tim Kampanye Nasional Joko Widodo-Ma’ruf Amin di Pilpres 2019.

Di masa pemerintahan Presiden Jokowi, Rosan mendapat jabatan Duta Besar RI untuk Amerika Serikat (2021-2023) dan Wakil Menteri BUMN (2023). Di masa pemerintahan Prabowo, Rosan mendirikan organisasi bernama Gerakan Solidaritas Nasional (GSN).

Soemitro Djojohadikusumo, begawan ekonomi Indonesia, yang juga ayah Presiden Prabowo, sudah lama menggagas adanya lembaga pengelola dana investasi.

Selain Rosan, ada pula Pandu Patria Sjahrir yang dilantik sebagai chief investment officer atau pemimpin holding investasi di Danantara. Pandu lahir pada 17 Mei 1979 dari pasangan Nurmala Kartini Pandjaitan dan Sjahrir. Nurmala adalah adik Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi di masa pemerintahan Presiden Jokowi dan kini Kepala Dewan Ekonomi Nasional. Tak hanya memegang jabatan di pemerintahan, Luhut juga senior Prabowo di TNI.

Situs tbsenergi.com mencatat, Pandu merupakan Wakil Presiden Direktur di PT TBS Energi Utama Tbk sejak Juni 2021 setelah sebelumnya menjabat direktur pada 2010. Dia sejak 2021 menjadi Ketua Dewan Pengurus Harian Indonesia Fintech Association.

Selain itu, Pandu juga Presiden Komisaris GoTo Financials sejak 2021, Komisaris Bursa Efek Indonesia sejak 2020, Komisaris Independen PT Elang Mahkota Teknologi sejak 2020, Komisaris PT Karya Baru TBS sejak 2018, Presiden Komisaris PT Perkebunan Kaltim Utama sejak 2018, dan Komisaris PT Adimitra Baratama Niaga sejak 2017. Selain itu, Pandu juga menjabat Presiden Komisaris PT Adimitra Baratama Nusantara.

Sebelum itu, Pandu juga sempat menjadi analis senior di sektor energi dan pertambangan di Matlin & Patterson (2007-2010), Principal di Byun & Co Alternative Energy Fund Asia (2002-2005), dan analis di Lehman Brothers (2001-2002). Pandu pun Wakil Bendahara TKN Prabowo-Gibran.

Sementara itu Dony Oskaria, yang kini menjabat Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), diangkat menjadi Chief Operating Officer yang memimpin holding operasional Danantara. Dony yang lahir pada 26 September 1969 itu memulai karier dari bawah. Baru pada 2004 Dony dipercaya sebagai CEO di beberapa perusahaan CT Corp.

Dony pernah pula menjadi Wakil Direktur Utama Garuda Indonesia. Di pemerintahan Presiden Jokowi, Dony menjabat Direktur PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) atau Injourney, perusahaan induk BUMN sektor aviasi dan pariwisata Indonesia, sejak 2021 sampai 2024.

Keberadaan orang dekat atau pendukung Prabowo di Pilpres 2024 juga terlihat di jajaran Dewan Pengawas Danantara. Presiden Prabowo menunjuk Erick Thohir sebagai ketua dewan pengawas. Erick yang kini Menteri BUMN merupakan pendukung pasangan Prabowo-Gibran.

Kendati bukan bagian dari TKN Prabowo-Gibran, ia secara pribadi menyatakan dukungannya dan kerap hadir di sejumlah acara kampanye pasangan tersebut. Pengusaha dan pendiri Mahaka Group itu tercatat menjadi Ketua Tim Sukses Joko Widodo-Gibran di Pilpres 2019.

Sementara di posisi wakil ketua dewan pengawas, Presiden mengangkat Muliaman Darmansyah Hadad. Muliaman yang dikabarkan bakal dipilih menjadi pemimpin tertinggi Danantara itu pernah menduduki sejumlah posisi penting di lingkup perekonomian nasional. Pria kelahiran 3 April 1960 itu pernah menjadi Deputi Gubernur Bank Indonesia (2006-2012) dan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (2012-2017).

Muliaman juga menjadi Duta Besar RI untuk Swiss (2018-2023), Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen PT Bank Syariah Indonesia (sejak 2023), dan Komisaris Independen PT Astra International Tbk (sejak 2023).

Selain itu, masih ada Burhanuddin Abdullah, Ketua Tim Pakar Danantara, yang disebut ikut menginisiasi Danantara. Burhanuddin juga mengetuai Tim Pakar TKN Prabowo-Gibran.

Dia sudah malang melintang sebagai ekonom di Indonesia, terutama di Bank Indonesia. Puncaknya, dia memegang jabatan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian di masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid dan Gubernur Bank Indonesia (2003-2008).

Abdullah pernah terjerat kasus korupsi aliran dana BI. Dia dan beberapa anggota Dewan Gubernur BI dinyatakan terbukti bersalah karena menggunakan dana milik Yayasan Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (YLPPI) senilai Rp 100 miliar untuk bantuan hukum pejabat-pejabat BI, penyelesaian kasus BLBI, dan amendemen UU Bank Indonesia. Burhanuddin pun divonis 5 tahun penjara subsider 6 bulan kurungan serta denda Rp 250 juta.

Selain itu, Presiden juga mengangkat Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden ke-7 Joko Widodo sebagai anggota Dewan Penasihat Danantara. Keduanya sama-sama mendukung Prabowo di Pilpres 2024. Yudhoyono merupakan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, partai politik anggota Koalisi Indonesia Maju yang mengusung Prabowo-Gibran. Adapun Jokowi adalah ayah Gibran, wakil presiden yang kini mendampingi Presiden Prabowo.

Kendati banyak jejak tim sukses di Danantara, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi membantah bahwa pemilihan pimpinan Danantara dikaitkan dengan kiprah mereka di TKN Prabowo-Gibran.

”Rekam jejak profesional mereka panjang di dunia investasi dan manajemen aset. Kalau TKN itu soal perjuangan politik. Saya juga TKN, tapi enggak mungkin ditaruh di sana karena enggak punya jam terbang di situ (dunia investasi). Jadi, pasti bukan soal (latar) TKN yang jadi pertimbangan, tapi profesionalisme,” tuturnya kepada Kompas, Selasa (25/2/2025).

Selain itu, semua figur harus bisa diterima oleh pasar. Jika figur-figur yang dipilih tidak diterima pasar, Danantara juga tak akan bisa berjalan. ”Presiden Prabowo memastikan betul figur-figur yang masuk mempunyai rekam jejak panjang di investasi dan manajemen aset,” ujar Hasan.

Danantara sebagai sovereign wealth fund (SWF), lanjut Hasan, harus mengikuti 24 Prinsip Santiago dalam tata kelolanya. Prinsip itu antara lain kerangka hukum yang kuat, misi yang terdefinisi dengan baik, serta kegiatan dalam negeri yang dikoordinasikan dengan otoritas fiskal dan moneter. Selain itu juga aturan penarikan yang jelas, transparansi kepada pemilik, pembagian peran yang jelas, badan-badan pemerintahan ditunjuk dengan cara yang telah ditentukan, dan badan pengatur bertindak demi kepentingan terbaik SWF.

Selain itu, masih ada prinsip independen, akuntabilitas, laporan tahunan, audit independen, etika dan profesionalisme, mematuhi aturan negara asing, independensi operasional dari pemilik, dan transparansi publik. Di samping itu juga kebijakan investasi jelas, manajemen risiko efektif, pelaporan kinerja tepat, dan tinjauan rutin untuk memastikan kepatuhan pada Prinsip-prinsip Santiago ini.

Selama SWF patuh dengan 24 Prinsip Santiago, kata Hasan, lembaga ini akan diterima pasar.

Sementara itu, ekonom dan pakar kebijakan publik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, berpandangan, dalam praktik terbaik global, pemimpin SWF umumnya direkrut dari kalangan profesional yang memiliki rekam jejak di bidang keuangan, investasi, dan tata kelola.

Dan, dalam praktik terbaik SWF global, dewan pengawas pun biasanya diisi oleh para ahli di bidang tata kelola, manajemen investasi, dan regulasi keuangan.

”Investor yang paham tata kelola keuangan akan lebih menghargai kehadiran figur dengan kompetensi investasi yang kuat daripada tokoh politik dengan latar belakang eksekutif negara,” kata Achmad Nur.

Hasan menuturkan, Danantara adalah pertaruhan bagi Presiden Prabowo Subianto. ”Ini punya nilai historis dan emosional bagi Presiden, sebab yang punya ide awal adalah bapak beliau. Jadi, pasti dipilih dengan serius orang-orang yang akan berperan di sini dan investasi akan dilakukan dengan kehati-hatian,” kata Hasan.

Soemitro Djojohadikusumo, begawan ekonomi Indonesia, yang juga ayah Presiden Prabowo, sudah lama menggagas adanya lembaga pengelola dana investasi.

Dalam catatan harian Kompas edisi 17 Desember 1996, Prof Sumitro Djojohadikusumo menilai perlu ada semacam investment trust. Lembaga dana investasi ini bisa didirikan dan dikelola mandiri kendati tetap tunduk pada pengaturan badan keuangan/moneter pemerintah yang berwenang.

Adapun lembaga dana investasi ini mengelola dana yang disisihkan dari 1-5 persen laba BUMN/BUMD. Usulan ini pun pernah disampaikan pada masa Menteri Keuangan JB Sumarlin, pada masa pemerintahan Presiden Soeharto. Kini, ide Sumitro baru dieksekusi pada masa pemerintahan Presiden Prabowo.