Jumlah Pembantu Presiden Makin Banyak, Bagaimana Efektivitasnya?

Siapa saja pembantu baru Presiden Prabowo di reshuffle kabinet jilid IV?

Presiden Prabowo Subianto melantik dua wakil menteri (wamen) di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (8/10/2025) sore. Mereka adalah Ahmad Wiyagus yang diangkat sebagai Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) dan Benjamin Paulus Octavianus sebagai Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes).

Selain itu, ada pula beberapa wakil menteri yang berpindah posisi. Salah satunya Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Anggito Abimanyu. Pada kesempatan yang sama, Rabu sore, Anggito dilantik Presiden menjadi Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). 

Presiden juga melantik Kepala dan Wakil Kepala Badan Pengatur Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN). BP BUMN itu merupakan hasil perubahan dari Kementerian BUMN. Presiden mengangkat Dony Oskaria sebagai Kepala BP BUMN. Sementara Aminuddin Ma’ruf dan Tedi Baratha dilantik sebagai Wakil Kepala BP BUMN. Dony dan Aminuddin sebelumnya merupakan Wakil Menteri BUMN.

Selain itu, Presiden juga melantik ketua dan sejumlah anggota Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua. Velix Wanggai ditugaskan untuk menjdi ketua komite tersebut. Sementara John Wempi Wetipo, Ignatius Yoko Triyono, Paulus Waterpauw, Ribka Haluk, Ali Hamdan Bogra, Gracia Josaphat Jobel Mambrasar Yani, John Gluba Gepze, dan Johnson Estrella Sihasale dilantik sebagai anggota.

Di luar dua wakil menteri dan pimpinan badan, Presiden membuat dua posisi baru dan melantik pejabat terkait. Kedua posisi dimaksud adalah Asisten Khusus Presiden Bidang Komunikasi dan Analisis Kebijakan yang dijabat Dirgayuza Setiawan, dan Asisten Khusus Bidang Analisis Data Strategis yang dijabat oleh Agung Gumilar Saputra.

Apa risiko dari kian banyaknya pembantu Presiden dan bagaimana memastikan efektivitasnya?

Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro menilai, struktur pemerintahan yang besar tidak otomatis membuat kinerja menjadi lebih cepat dan efektif. Semakin banyak pembantu presiden, semakin besar pula kebutuhan untuk menjaga koordinasi yang disiplin dan mekanisme kerja yang terukur.

”Struktur besar menuntut kepemimpinan yang kuat. Presiden harus memastikan semua pembantunya bekerja dalam satu arah dan tidak berjalan sendiri-sendiri,” ujar Agung, Kamis (9/10/2025).

Efektivitas pemerintahan justru bisa menurun jika sistem pengawasan dan evaluasi tidak berjalan. Karena itu, Presiden perlu memperkuat koordinasi di tingkat teknis, baik antarmenteri maupun dengan lembaga yang berada di bawah koordinasi langsung Istana.

”Kalau sistem pengendalian tidak kuat, pembesaran kabinet bisa jadi bumerang. Arahan presiden tidak sampai, koordinasi antarkementerian tersendat, dan kebijakan menjadi tumpang tindih,” kata Agung.

Mengapa Prabowo selalu pilih kader Gerindra dalam reshuffle kabinet?

Dalam reshuffle kabinet, Rabu (8/10/2025), Presiden Prabowo memercayakan posisi Wakil Menteri Kesehatan untuk dijabat oleh kadernya di Gerindra, yakni Benjamin Paulus Octavianus. Tak hanya Benjamin, Prabowo menunjuk dua kader Gerindra lainnya, yakni Dirgayuza Setiawan dan Agung Gumilar Saputra untuk menjabat posisi Asisten Khusus Presiden.

Sebelumnya, atau saat dua kali reshuffle kabinet pada September lalu, Prabowo juga memercayakan sejumlah kader Gerindra untuk masuk jadi pembantunya.

”Para kader Gerindra masuk kabinet bisa dikatakan bagian dari konsolidasi kekuasaan. Bisa jadi, Presiden (Prabowo) banyak menarik kadernya untuk menghindari perbedaan arah kebijakan pemerintahan, menjamin program-program prioritas, dan memastikan stabilitas pemerintahan,” ujar peneliti senior dari Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Lili Romli.

Selain itu, konsolidasi kekuasaan bisa jadi tak lepas dari kepentingan elektoral pada Pemilu 2029. Apalagi, Gerindra sudah meminta kesediaan Prabowo untuk maju kembali di Pemilihan Presiden 2029.

Apakah akan ada reshuffle kabinet lagi oleh Presiden Prabowo?

Partai Gerindra menyatakan tidak tertutup kemungkinan Presiden Prabowo Subianto akan kembali merombak kabinet dalam waktu dekat. Publik diminta untuk menunggu kapan kabinet dirombak lagi karena keputusan itu sepenuhnya merupakan hak prerogatif Presiden.

Fungsionaris Partai Gerindra, Ahmad Riza Patria, menegaskan, perombakan atau reshuffle kabinet merupakan bagian dari sistem presidensiil yang memberikan kewenangan penuh kepada Presiden untuk menata kabinet sesuai kebutuhan. Karena itu, sudah semestinya semua pihak menunggu keputusan Presiden Prabowo.

”Ya, itu hak prerogatif Presiden. Saya tidak ingin mendahului. Kita tunggu saja,” ujar Riza seusai menghadiri Musyawarah Nasional Perempuan Indonesia Raya (PIRA) di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (9/10/2025).

Terkait kritik terhadap pemerintahan Prabowo yang semakin gemuk, Riza menegaskan bahwa langkah tersebut dilakukan semata untuk mempercepat kinerja pemerintahan. Penambahan wakil menteri merupakan hal yang wajar mengingat beratnya beban pemerintahan dan kompleksitas persoalan bangsa.

Antara pertimbangan politik dan kinerja, apa yang semestinya dijadikan dasar penggantian menteri?

Hasil jajak pendapat Litbang Kompas merekam, perombakan kabinet yang dilakukan Presiden Prabowo dipandang sebagai langkah untuk meningkatkan performa kinerja pemerintah.

Hasil jajak pendapat menangkap, 49,8 persen responden menilai langkah reshuffle yang dilakukan Presiden Prabowo lebih dilatarbelakangi pertimbangan kinerja para menteri.

Meskipun demikian, sisi politik tak bisa diabaikan begitu saja. Hal ini disampaikan 39,6 persen responden lain yang melihat perombakan kabinet ini tak bisa lepas dari pertimbangan politik yang melatarbelakanginya.

Penilaian ini tak lepas dari rekam jejak sejarah reshuffle di pemerintahan, terutama di era Reformasi, yang tidak bisa dimungkiri juga selalu mempertimbangkan komposisi dukungan kekuatan partai politik di pemerintahan.

Tak heran jika kemudian publik cenderung terbelah jika ditanya soal kepuasannya terhadap reshuffle kali ini. Sebanyak 36 persen responden menyatakan puas dengan langkah Presiden mengganti para menteri tersebut. Sikap ini dibayangi oleh 28,5 persen responden lain yang menyatakan sebaliknya.

Terlepas dari keterbelahan sikap ini, ada harapan publik yang disematkan dalam reshuffle ini, yakni terjadinya peningkatan kinerja pemerintah yang pada akhirnya juga membawa dampak bagi peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat.