Menakar Kans Jakarta Gapai Predikat Kota Global Terbaik

Kota global tak terjadi seketika. Ada tahap demi tahap yang harus dilalui untuk sampai pada visi Jakarta 2025-2029, yakni Kota Global dan Pusat Perekonomian yang Berdaya Saing, Berkelanjutan, dan Menyejahterakan Seluruh Warganya.

Gita Wirjawan, pembawa siniar (podcast) Endgame, memantik perbincangan tentang masa depan Jakarta dengan membandingkan pertumbuhan ekonomi China dalam 30 tahun terakhir pada Minggu (15/6/2025) siang di Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat.

Di hadapan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan hadirin ”Future Talk feat Endgame: What's Jakarta's Future?”, mantan Menteri Perdagangan Indonesia ini menyebut pendapatan per kapita China tumbuh hingga kurang lebih 10 kali lipat.

Sementara di Asia Tenggara, hanya 2,7 kali lipat. Mengapa? Ada empat faktor nyata sebagai biangnya.

Kurangnya investasi bidang pendidikan dan sedikit pembangunan infrastruktur. Kemudian, belum optimalnya titik temu antara talenta dan kekuasaan yang sering disebut pemerintah, serta terbatasnya daya saing.

Gita juga menyoroti penanaman modal asing (PMA). Investasi di Jakarta sudah bagus, tetapi masih kalah dari negara serumpun.

PMA di Jakarta mencapai 1,4 miliar dollar AS. Masih di bawah Singapura 192 milliar dollar AS, Bangkok 164 miliar dollar AS, dan Kuala Lumpur 9,8 miliar dollar AS (Kompas, 28 Mei 2025).

Tak ketinggalan peserta bincang-bincang turut bertanya apa yang akan dilakukan Pramono ke depan. Muchlis, warga Jakarta yang bekerja di salah satu BUMD, menanyakan soal titik temu antara talenta dan kekuasaan.

Pertanyaan ini berangkat dari pengalamannya yang cukup sulit bertemu dengan pemerintah untuk membahas inovasi. Salah satunya soal mengatasi kemacetan dan pelanggaran lalu lintas.

Intan, pekerja kantoran dari salah satu komunitas warga, menyuarakan perhatian generasi Z (Gen Z) pada isu pemanasan global dan krisis iklim. Bagaimana masa depan Jakarta sebab akan susah dibangun dalam lingkungan yang rusak?

Gen Z ialah generasi yang lahir antara tahun 1997 dan 2012.

Riky, karyawan salah satu BUMD, melengkapi dengan pertanyaan apa kebijakan Pemprov DKI Jakarta untuk menghadapi perkembangan teknologi. Generasinya yang berusia 35 tahun ke bawah menghadapi disrupsi, salah satunya dari artificial intelligence (AI) atau kecerdasan buatan dan akal imitasi yang mengurangi jumlah pekerjaan.

Hal ini beralasan karena Pramono kerap menyuarakan niatnya memutus mata rantai ketidakberuntungan agar warga punya kesempatan untuk hidup yang lebih baik.

”Future Talk feat Endgame: What's Jakarta's Future?” merupakan bagian dari acara ”Jakarta Future Festival 2025: Collaborate to Elevate!” pada 13-15 Juni 2025 di Taman Ismail Marzuki.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DKI Jakarta menghelatnya untuk memperkuat partisipasi publik dalam perencanaan pembangunan daerah. Hajatan ini sekaligus menjaring ide-ide inovatif dari berbagai elemen masyarakat demi masa depan Jakarta yang lebih baik.

”Pendidikan adalah hal utama sehingga dilakukan di awal dan setengah dipaksakan,” ujar Pramono.

Dalam bidang pendidikan ini, sejumlah upaya dilakukan. Pemprov DKI Jakarta, antara lain, telah menyalurkan Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus Tahap I Tahun 2025 kepada 707.622 penerima dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) disalurkan kepada 16.979 mahasiswa.

Pada saat yang sama juga dalam proses menebus 6.652 ijazah tingkat sekolah dasar hingga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat. Ijazah-ijazah ini ditahan karena tunggakan sumbangan pembinaan pendidikan (SPP) selama bertahun-tahun.

”Warga tidak mampu difasilitasi untuk memotong garis ketidakberuntungan di masyarakat,” ujar Pramono.

Jakarta kemudian harus penuh dengan inovasi. Tidak bisa hanya mengandalkan APBD, pajak, dan dividen. APBD Jakarta tahun 2025 mencapai Rp 91,3 triliun.

Jumlah itu terdiri dari postur penerimaan daerah Rp 81,73 triliun. Penerimaan ini meliputi pendapatan asli daerah (PAD) Rp 54,18 triliun, pajak daerah Rp 48 triliun, retribusi daerah Rp 1,44 triliun, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp 774 miliar, pendapatan transfer Rp 26,13 triliun, dan lain-lain PAD yang sah Rp 1,40 triliun.

Sementara penerimaan pembiayaan daerah Rp 9,61 triliun, sisa lebih pembiayaan anggaran (silpa) tahun sebelumnya Rp 5,07 triliun, dan penerimaan pinjaman daerah Rp 4,53 triliun.

Adapun belanja daerah mencapai Rp 82,66 triliun. Kemudian, pengeluaran pembiayaan daerah Rp 8,68 triliun.

Pramono tengah mendorong adanya Jakarta Collaboration Fund. Ia sudah berdiskusi panjang lebar dengan Chief Executive Officer Indonesia Investment Authority Ridha DM Wirakusumah.

”Nanti Jakarta punya tambahan pemasukan. Beberapa BUMD juga go public (melantai di bursa saham),” kata Mantan Sekretaris Kabinet ini.

BUMD itu, antara lain, Bank DKI dan PAM Jaya. Badan usaha pertama disebut menguntungkan meskipun manajemennya sempat bermasalah. Masalah ini yang wajib dibereskan agar ada kepercayaan publik.

Pramono menekankan bahwa Jakarta punya ruang dan peluang untuk naik kelas menjadi kota global. Namun, ini bisa terwujud dengan sistem pemerintahan yang terbuka dan transparan.

Ada sejumlah hal yang perlu dibereskan Pramono untuk meraih kepercayaan publik. Dalam hal ini termasuk investor untuk penanaman modal.

Menurut Pramono, kuncinya ialah jangan hanya omongan belaka, tetapi dilakukan dengan sungguh-sungguh.

Sebagai contoh, pemanfaatan denda koefisien lantai bangunan (KLB) yang sudah diatur dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 210 Tahun 2016 tentang Pengenaan Kompensasi terhadap Pelampauan Nilai Koefisien Lantai Bangunan.

Selain itu, juga SLF atau Sertifikat Laik Fungsi. Sertifikat ini menyatakan bahwa suatu bangunan gedung aman dan layak digunakan sesuai dengan peruntukannya.

”Dalam rapat, saya tanya, berapa lama bisa berikan kepastian pengurusan, 10 hari, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Kami mulai bangun kepercayaan agar ada kepastian,” tutur Pramono.

Jakarta menargetkan masuk dalam 50 kota global terbaik pada 2030 dan 20 besar pada 2045. Ruang dan kesempatan untuk mewujudkannya terbuka, tetapi akan sia-sia tanpa aksi, termasuk membangun kepercayaan publik.