Kelola Aset hingga Rp 15.000 Triliun, Nasib Danantara di Tangan Nakhoda Baru

JAKARTA, KOMPAS — Presiden Prabowo Subianto akhirnya meresmikan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara, di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (24/2/2025). Lembaga yang akan mengelola aset kekayaan negara senilai 900 miliar dollar AS ini akan digawangi tiga sosok yang tidak asing lagi di mata publik.

Dalam prosesi simbolis peluncuran Danantara, Presiden didampingi sejumlah tokoh penting, yakni Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono, dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Ada pula Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla, Wakil Presiden ke-11 RI Boediono, serta Wakil Presiden ke-13 RI Ma’ruf Amin.

Selain itu, master of ceremony juga mengundang Ketua Dewan Pengawas BPI Danantara Erick Thohir serta Kepala BPI Danantara ke atas panggung. Begitu dipersilakan, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan P Roeslani turut naik ke atas panggung mendampingi Presiden.

Setelah meresmikan Danantara, dikabarkan Presiden juga akan mengukuhkan Rosan sebagai Chief Executive Officer (CEO) Danantara, Wakil Menteri BUMN Dony Oskaria sebagai Chief Operating Officer (COO) Danantara, dan Wakil Direktur PT Toba Bara Sejahtera (TBS) Energi Utama Tbk Pandu Patria Sjahrir sebagai Chief Investment Officer (CIO) Danantara.

Semula, Presiden telah melantik Muliaman Hadad dan Kaharuddin Djenod Daeng Manyambeang sebagai Kepala dan Wakil Kepala BPI Danantara di Istana Negara, Selasa (22/10/2024). Berdasarkan catatan Kompas, akan terjadi perombakan dalam pucuk kepemimpinan Danantara, termasuk sosok Muliaman yang dikabarkan akan digantikan oleh Rosan.

Menteri Investasi/Kepala BKPM dalam Kabinet Merah Putih tersebut pernah menjabat sebagai Wakil Menteri BUMN (17 Juli-24 Oktober 2023) dan bertugas sebagai Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Koalisi Indonesia Maju yang mengusung Prabowo-Gibran.

Alumnus Oklahoma State University Amerika Serikat itu memulai karier bisnisnya dengan mendirikan perusahaan konsultasi keuangan bernama PT Republik Indonesia Funding atau Finance Indonesia bersama Sandiaga Salahuddin Uno pada 1997. Lima tahun berselang, perusahaan penasihat keuangan ini berganti nama menjadi Recapital Group.   

Selain itu, Rosan juga pernah tercatat sebagai penasihat Keuangan Asosiasi Koperasi Batik Indonesia (1997-2002) dan Wakil Bendahara Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (2005-2008). Sebelum duduk di kursi pemerintahan, ia sempat menjadi Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat (2021-2023) dan Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia (2015-2021).

Adapun Pandu, sebagai CIO Danantara, akan bertanggung jawab atas holding investasi dalam BPI Danantara. Kemenakan dari Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan itu memiliki latar belakang sebagai profesional di sektor energi.

Muliaman Hadad yang sebelumnya menjabat sebagai Ketua BPI Danantara akan menjadi Wakil Ketua Dewan Pengawas BPI Danantara.

Berdasarkan laman resmi PT TBS, Pandu memulai kariernya sebagai analis di Lehman Brothers (2001-2002), Principal di Byun & Co, Alternative Energy Fund Asia (2002-2005), serta Senior Analyst di Matlin & Patterson (2007-2010). Ia juga tercatat pernah menjadi Ketua Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) selama 2018-2021.

Selain itu, Pandu juga menduduki kursi Ketua Umum Dewan Pengurus Harian Asosiasi Fintech Indonesia atau Aftech (2021-2025), Komisaris Utama GoTo Financials (2021-2023), serta Komisaris PT Bursa Efek Indonesia (2020-2023). Serupa dengan Rosan yang tergabung dalam TKN Prabowo Gibran, Pandu dipercaya menjadi Wakil Bendahara TKN.

Selanjutnya, terdapat sosok Dony sebagai COO BPI Danantara yang akan menggawangi urusan holding operasional. Selain menduduki posisi Wakil Menteri BUMN, ia juga memegang posisi Wakil Komisaris Utama di PT Pertamina (Persero).

Sebelumnya, Dony adalah Direktur Utama Injourney atau PT Aviasi Pariwisata Indonesia yang merupakan holding BUMN di sektor aviasi dan pariwisata. Ia juga pernah menjabat sebagai Managing Director Bank Mega (2012-2014), Komisaris Garuda Indonesia (2014-2019), CEO AntaVaya (2014-2020), Presiden Direktor Trans Studio Mall (2014-2020), serta CEO Hospitality & Entertainment CT Corp (2018-2020).

Pada Era Jokowi, Dony sempat diminta menjadi anggota Dewan Penasihat Presiden Bidang Ekonomi dan Industri di Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN), sebagai ketua kelompok kerja untuk industri pariwisata. Tugasnya ialah bertanggung jawab mengembangkan industri pariwisata di Indonesia.

Adapun Muliaman Hadad yang sebelumnya menjabat sebagai Ketua BPI Danantara akan menjadi Wakil Ketua Dewan Pengawas BPI Danantara. Dalam hal ini, Muliaman akan mendampingi Erick yang bertugas sebagai Ketua Dewan Pengawas BPI Danantara.

Dalam pidato sambutan peluncuran Danantara, Presiden Prabowo Subianto menegaskan, Danantara harus dikelola dengan sebaik-baiknya dan dengan sangat hati-hati serta transparan. Oleh sebab itu, Danantara harus dapat diaudit setiap saat oleh siapa pun.

”Danantara Indonesia adalah untuk anak dan cucu kita. Danantara Indonesia untuk itu harus dikelola dengan sebaik-baiknya, dengan sangat hati-hati, dengan sangat transparan, dengan saling mengawasi. Harus bisa diaudit setiap saat oleh siapa pun karena ini, sekali lagi, adalah milik anak dan cucu kita; milik generasi penerus bangsa Indonesia,” katanya.

Secara keseluruhan, Danantara akan mengelola aset kekayaan negara senilai 900 miliar dollar AS atau sekitar Rp 14.648 triliun. Jumlah tersebut lebih besar ketimbang Temasek di Singapura atau Khazanah di Malaysia sehingga menjadikan Danantara sebagai sovereign wealth fund keempat terbesar di dunia.

Sebagai gambaran, total aset investasi kelolaan Danantara tersebut mencapai hampir tiga kali lipat dari anggaran belanja negara Indonesia pada 2025 yang berkisar Rp 3.000 triliun. Total aset kelolaan itu juga mencapai lebih dari separuh produk domestik bruto (PDB) Indonesia yang sekitar Rp 23.000 triliun.

Prabowo menjelaskan, hasil efisiensi anggaran yang telah dilakukan oleh pemerintah sebesar Rp 300 triliun atau 20 miliar dollar AS akan dialokasikan untuk dikelola oleh Danantara. Lebih lanjut, dana tersebut akan diinvestasikan ke lebih dari 20 proyek strategis nasional terkait industrialisasi dan hilirisasi.

Kita tidak mau lagi menjual sumber alam kita murah. Kita tidak mau jadi sumber ’raw material’ bagi bangsa lain. Kita bertekad ingin menjadi negara maju.

Beberapa sektor tersebut adalah nikel, bauksit, tembaga, pembangunan pusat data kecerdasan buatan, kilang minyak, petrokimia, produksi pangan dan protein, akuakultur, serta energi terbarukan. Hal itu diharapkan dapat menciptakan nilai tambah secara signifikan, menciptakan lapangan kerja yang bermutu, serta kemakmuran jangka panjang bagi masyarakat.

”Kita tidak mau lagi menjual sumber alam kita murah. Kita tidak mau jadi sumber raw material bagi bangsa lain. Kita bertekad ingin menjadi negara maju,” ujar Presiden.

Presiden berharap peluncuran Danantara menandai tonggak sejarah Indonesia menuju kemandirian ekonomi, ketahanan, dan kesejahteraan. Oleh sebab itu, BUMN diharapkan tidak hanya menjadi entitas bisnis, tetapi juga sebagai aset nasional yang akan menjadi agen pembangunan dan pertumbuhan ekonomi.

Pengamat ekonomi dari Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI), Ronny P Sasmita, berpendapat, Danantara akan sangat berpeluang mengalami distorsi di tengah jalan. Dalam hal ini, khususnya terkait kepentingan politik dan pemerintahan di arena ekonomi, yang berpotensi mengganggu kesehatan perekonomian nasional secara keseluruhan.

”Tak menutup kemungkinan Danantara akan menjadi instrumen politik untuk menyingkirkan pelaku-pelaku pasar yang dianggap berada di posisi  berlawanan dengan pemerintah. Arti lainnya, fairness di pasar akan hilang karena negara dengan aset dan anggaran yang besar mengintervensi ekonomi, yang diperlengkapi dengan kapasitas regulator dan shareholder,” katanya dalam keterangan tertulis.

Menurut Ronny, tidak ada kejelasan terkait regulator, pengawas, pemilik saham, serta operator dalam berdirinya Danantara. Dengan kata lain, seluruh elemen yang seharusnya terpisah justru dileburkan menjadi satu dalam Danantara.

Padahal, negara sebagai regulator tidak bisa bertindak sekaligus sebagai pemilik saham. Apalagi, dengan merangkap sebagai pelaku atau operator, posisi negara sebagai regulator akan menjadi rancu karena harus mengatur dirinya sendiri.

”Negara sebagai regulator akan mengeluarkan regulasi yang akan menguntungkan dirinya sendiri saat Danantara memutuskan untuk berinvenstasi dan akan membuat pelaku pasar lain terpinggirkan,” ujar Ronny.

Di sisi lain, ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, berpendapat, penerapan prinsip business judgement rule dan menjadikan kerugian BUMN bukan kerugian negara akan memberikan fleksibilitas berinovasi bagi BUMN serta Danantara. Selain itu, Danantara akan memiliki ruang untuk bisa menjadi setara dengan Temasek atau Khazanah.

Kendati demikian, ketidakpastian iklim usaha, korupsi yang merajalela, serta kentalnya politisasi BUMN di Indonesia justru akan membuka ruang penyalahgunaan (abuse) bagi kelompok tertentu dalam pengelolaan Danantara. Satu-satunya cara untuk menghindari perilaku tersebut ialah dengan menerapkan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance/GCG), baik secara eksternal maupun internal.

”Mekanisme GCG eksternal dibangun dengan mengedepankan transparansi, termasuk dalam pemilihan sosok-sosok kunci, penyusunan regulasi, dan pengambilan keputusan strategis. Biarkan rakyat, media, dan civil society ikut mengawasi. Para tikus suka kegelapan, maka ciptakan terang,” kata Wijayanto.

Di sisi lain, mekanisme GCG internal dibangun dengan memperkuat peran pengawas, komisaris, serta komite audit dan internal audit. Posisi mereka idealnya diisi oleh sosok-sosok profesional, berintegritas, dan nonpolitis.