Keamanan Pangan MBG Lemah, Bagaimana Mengatasinya?

Bagaimana respons pemerintah setelah ribuan siswa keracunan seusai menyantap menu MBG?

Perbaikan dan penguatan tata kelola Badan Gizi Nasional (BGN) menjadi fokus utama pemerintah dalam menanggapi insiden keracunan serta persoalan yang ditemui dalam program MBG. Pembenahan tata kelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) juga akan jadi fokus tindak lanjut. 

Pemerintah memutuskan, SPPG yang bermasalah untuk sementara waktu akan ditutup selama proses evaluasi dan investigasi. Evaluasi tersebut meliputi kedisiplinan, kualitas, dan kemampuan juru masak. Evaluasi akan dilakukan di semua SPPG yang ditunjuk untuk mendukung program MBG.

Setiap SPPG juga diwajibkan untuk melakukan sterilisasi alat makan serta memperbaiki proses sanitasi, khususnya terkait kualitas air dan alur limbah. Seluruh kementerian dan lembaga, termasuk pemerintah daerah, pun diminta ikut aktif dalam perbaikan tersebut.

Selain itu, setiap SPPG kini wajib memiliki sertifikat laik higiene dan sanitasi (SLHS). Sertifikat ini untuk memastikan proses produksi makanan untuk MBG terjamin keamanan dan kebersihannya.

Setiap SPPG akan didorong untuk segera mengurus pemenuhan SLHS. Lewat sertifikat ini setidaknya dapat mengontrol dan memastikan setiap SPPG telah memenuhi standar terkait kebersihan dan sanitasi dari proses produksi makanan.

Apakah sertifikat laik higiene dan sanitasi sudah cukup untuk membenahi program MBG?

Memiliki SLHS saja tidak cukup untuk membenahi tata kelola MBG di lapangan. Pengawasan seluruh proses produksi makanan hingga distribusi MBG akan diperkuat. Untuk itu, puskesmas akan lebih dilibatkan untuk secara rutin memantau SPPG.

Pemantauan akan dilakukan mulai dari proses persiapan makanan, pemilihan bahan makanan, pengolahan, hingga penyajian pada penerima sasaran MBG. Diharapkan upaya ini dapat mencegah kejadian keracunan makanan kembali terjadi.

Di samping itu, proses penyediaan, pengolahan, penyimpanan, dan distribusi makanan wajib mengikuti standar keamanan pangan. Selain itu, kualitas gizi dan keseimbangan menu perlu dijamin sesuai dengan rekomendasi dari ahli gizi.

Pengawasan program MBG harus diperketat dengan memastikan seluruh SPPG beserta seluruh kelengkapannya telah tersertifikasi. Pemantauan juga perlu dilakukan secara berkala oleh BGN.

Oleh karena itu, perlu disiapkan juga prosedur mitigasi kasus keracunan yang melibatkan pemerintah, sekolah, dokter spesialis anak, tenaga kesehatan, dan masyarakat.

Adakah potensi malaadministrasi dalam program MBG?

Ombudsman Republik Indonesia menemukan adanya potensi malaadministrasi dalam penyelenggaraan program MBG. Keracunan makanan MBG pada ribuan siswa di beberapa daerah terjadi karena tata kelola dan pengawasan program yang tidak baik, terutama masih ada SPPG yang belum memenuhi standar.

Terdapat empat potensi malaadministrasi dalam penyelenggaraan program MBG. Pertama, adanya penundaan berlarut yang terlihat pada proses verifikasi mitra yang berjalan tanpa kepastian waktu dan keterlambatan pencairan honorarium bagi tenaga staf lapangan.

Kedua, ada diskriminasi yang tecermin dari potensi afiliasi sejumlah yayasan dengan jejaring politik. Hal ini menimbulkan risiko konflik kepentingan dalam penetapan mitra. Ketiga, tidak kompeten, ketidakmampuan, atau lemahnya kompetensi dalam penerapan prosedur operasi standar (SOP).

Keempat, penyimpangan prosedur dalam pengadaan bahan. Contohnya, pada kasus di Bogor, Jawa Barat, dalam kontrak seharusnya mitra mendapat beras premium, tetapi yang dikirim beras medium. Di sejumlah daerah lain terungkap adanya distribusi sayuran busuk.

Jika terulang, pertolongan pertama seperti apa yang bisa diberikan kepada siswa yang keracunan MBG?

Anak yang mengalami keracunan perlu diistirahatkan terlebih dahulu untuk membantu pemulihan. Meski muntah-muntah, dorong anak untuk minum yang banyak, bisa dengan cara diberikan sedikit-sedikit dengan porsi kecil tetapi sering agar bisa mengganti cairan yang keluar.

Setelah muntah dan diare berhenti, anak juga bisa diberi makanan ringan yang lembut dalam porsi kecil, seperti bubur, pisang, dan roti. Berikan makanan tak pedas dan tak merangsang asam lambung. Hindari pemberian susu atau bahan yang mengandung kopi karena kadang-kadang bisa terjadi gangguan absorpsi pada protein susu.

Pemberian obat-obatan yang bisa menghentikan diare tidak disarankan. Sebab, hal ini dapat menahan keluarnya bakteri atau toksin yang mengontaminasi makanan dan minuman dari dalam tubuh.

Dalam pencegahan, orangtua, guru, atau petugas sekolah perlu diedukasi untuk mengenali makanan dan minuman yang tidak layak konsumsi. Gunakan pancaindra, misalnya, untuk mengamati perubahan warna makanan. Kemudian, perhatikan apakah terdapat lendir di permukaan makanan.