Kenaikan Gaji Seret, Daya Belanja Warga Tertahan (3)

JAKARTA, KOMPAS — Pengeluaran warga menurun di tengah gaji yang pas-pasan. Sejalan dengan itu, daya beli warga makin tertekan. Kondisi ini menjadi alarm perekonomian nasional yang bergantung pada konsumsi warga.

Tim Jurnalisme Data Harian Kompas menemukan, selama 15 tahun terakhir atau sepanjang 2010-2024, pertumbuhan rata-rata gaji warga cenderung melambat. Ini merupakan analisis data rata-rata upah atau gaji bersih buruh/karyawan yang tercatat di Badan Pusat Statistik (BPS).

Pada 2010, pertumbuhan rata-rata gaji warga sebesar 6,7 persen per tahun. Namun, pada 2024, pertumbuhan gaji hanya menyentuh 2,8 persen per tahun. Sementara dua tahun sebelumnya di angka 12,2 persen per tahun (2022) dan 3,5 persen per tahun (2023). Dalam 15 tahun itu, terjadi pelambatan sebanyak delapan kali, yaitu pada 2012, 2014, 2017, 2018, 2019, 2020, 2023, dan 2024.

Sejalan dengan menurunnya pertumbuhan gaji, pertumbuhan pengeluaran warga juga melambat di rentang waktu yang sama. Periode 2010-2014, pengeluaran rata-rata tumbuh 12,6 persen per tahun. Di periode 2015-2019, pengeluaran tumbuh melambat menjadi 8,5 persen per tahun dan di periode 2020-2024 makin melambat menjadi 5,2 persen per tahun.

Warga pun berhemat untuk menyiasati naiknya kebutuhan hidup di tengah keterbatasan gaji. Edwin (31), guru salah satu SD swasta di Jakarta Barat, menekan pengeluaran harian, maksimal Rp 25.000 per hari.

Edwin mesti melakukan penghematan karena gajinya hanya Rp 3,4 juta per bulan, jauh di bawah upah minimum Provinsi Jakarta 2025 sebesar Rp 5,39 juta per bulan. Ia juga tidak melihat peluang mendapat kenaikan gaji dalam waktu dekat. ”Aku hampir lima tahun bekerja di situ, tetapi belum pernah sekali pun dapat kenaikan gaji,” kata Edwin, Minggu (16/2/2025).

Adaptasi hidup dengan berhemat juga dilakukan 32 persen responden dalam Survei Kepemimpinan Nasional Kompas pada 4-10 Januari 2025. Dari semua responden yang memilih berhemat, sebanyak 25 persen dari kalangan kelas bawah dan menengah bawah.

Langkah penghematan dilakukan karena 60,8 persen responden tidak mempunyai tabungan dan hidup pas-pasan dengan gaji yang ada. Sebanyak 47 persen warga yang hidup tanpa tabungan berasal dari masyarakat bawah dan menengah bawah.

Senada dengan hasil survei itu, hasil Monitoring Media Litbang Kompas menunjukkan, warganet menempuh hidup frugal alias hidup hemat karena tabungannya menipis. Alasan itu menempati posisi teratas dengan proporsi 29,8 persen. Angka ini merujuk pada analisis data terhadap 151 konten di media sosial X, Tiktok, Youtube, dan Instagram sepanjang Januari hingga pertengahan Februari 2025. 

Seiring dengan pertumbuhan gaji yang melambat, warga lebih memprioritaskan membelanjakan uangnya untuk kebutuhan makan harian. Analisis Kompas, pertumbuhan pengeluaran makanan periode 2020-2024 lebih kuat, yakni 5,6 persen per tahun dibandingkan dengan pengeluaran bukan makanan sebesar 4,9 persen per tahun.

Selama periode 2020-2024, proporsi pengeluaran makanan rata-rata tumbuh 0,2 persen per tahun. Tahun 2020, proporsi pengeluaran makanan dari total pengeluaran sebesar 49,2 persen dan tahun 2024 naik menjadi 50,1 persen.

Sejalan dengan fakta itu, peneliti Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (UI), Jahen F Rezki, melihat daya beli warga turun dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini ditandai dengan penghasilan yang stagnan atau turun sehingga proporsi pengeluaran untuk makanan makin naik.

”Jika proporsi makanannya semakin meningkat, kemungkinan pemasukannya enggak naik atau stagnan,” jelas Jahen.

Melemahnya daya beli warga, menurut Jahen, dapat dilihat dari penurunan inflasi inti karena tidak dipengaruhi gejolak harga dan kebijakan pemerintah. Hitungan Kompas, rata-rata inflasi inti selama 2015-2019 mencapai 3,2 persen per tahun, sementara 2020-2024 sebesar 1,88 persen per tahun. Inflasi inti adalah komponen inflasi yang cenderung menetap.

Seperti yang dialami Alia (36), warga Jakarta Selatan. Penghasilan ibu tunggal pekerja lepas itu Rp 3 juta-Rp 5 juta per bulan, seluruhnya habis untuk membeli kebutuhan pokok dan membayar sewa rumah.

”Penghasilan dengan jumlah itu pas-pasan banget. Yang penting bisa hidup, cukup untuk makan dan minum,” kata Alia, (Kamis (13/2/2025).

Penurunan daya beli warga dapat memengaruhi perekonomian Indonesia. Sebab, kata Jahen, konsumsi rumah tangga berkontribusi separuh dari total perekonomian. Karena itu, ia mengingatkan agar jangan sampai daya beli warga melemah karena ekonomi nasional bisa menurun.

Data BPS menunjukkan, kontribusi pengeluaran konsumsi rumah tangga menurun selama 2020-2025. Konsumsi rumah tangga triwulan IV tahun 2020 masih menyumbang 57,4 persen. Pada periode yang sama tahun 2023 turun menjadi 53,8 persen dan tahun 2024 menurun menjadi 53,7 persen.

Penurunan itu berdampak pada melambatnya pertumbuhan ekonomi selama lima tahun terakhir. Pertumbuhan ekonomi BPS berkisar di angka 5,01 persen hingga 5,04 persen. Pertumbuhan ekonomi triwulan IV-2024 melemah menjadi 5,02 persen dari triwulan sebelumnya, yakni 5,04 persen.

Merespons fakta ini, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengakui, kontribusi terbesar produk domestik bruto (PDB) Indonesia berasal dari konsumsi rumah tangga.

”Karena itu, kalau namanya daya beli bagi pemerintah segalanya, makanya tetap dijaga betul,” ujarnya.

Penurunan itu berdampak pada melambatnya pertumbuhan ekonomi selama lima tahun terakhir

Pemerintah berupaya menambah pendapatan warga untuk meningkatkan daya beli dengan meningkatkan upah di atas angka inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Pemerintah juga mengurangi harga barang dengan memberikan diskon tiket pesawat dan tarif tol menjelang Lebaran.

Kehadiran kelas menengah berkontribusi mendongkrak daya beli warga. Namun, beberapa tahun terakhir, daya beli mereka makin tertekan.

Peneliti senior The PRAKARSA, Setyo Budiantoro, menilai kondisi ini terjadi karena masalah mata pencarian yang belum layak. Ini terkait dengan kualifikasi pekerjaan yang tidak sesuai dengan tingkat pendidikan. Kelas menengah sangat tertekan jika menganggur.

”Kelas menengah kita yang terdidik dan mereka tak memiliki pekerjaan, itu kritisnya setengah mati,” ujar Budi, Jumat (14/2/2025).

LPEM UI mencatat, penurunan jumlah kelas menengah terjadi sejak tahun 2019 hingga 2023. Tahun 2018 jumlah kelas menengah di Indonesia sebanyak 60 juta jiwa atau 23 persen dari total penduduk Indonesia. Tahun 2023 jumlahnya menurun menjadi 52 juta jiwa atau 18,8 persen.

Untuk mengikuti liputan tema ini selengkapnya, kami mengajak Anda bergabung dalam grup Whatsapp Pembaca Kompas ”Investigasi & Jurnalisme Data” dengan mengeklik tautan link ini.

Kami juga ingin mendengarkan pandangan Anda tentang artikel ini melalui survei lewat berikut ini