Ketika Dedi Mulyadi Disebut ”Gubernur Konten”

Di antara sederet nama kepala daerah, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi termasuk salah satu sosok yang paling rajin membuat konten kegiatannya selaku pejabat publik. Alhasil, potongan video aktivitas sosok yang identik dengan pakaian serba putih itu membanjiri media sosial. Sampai-sampai muncul istilah ”Gubernur Konten” untuk sosok tersebut. 

Istilah itu dilontarkan Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud saat rapat dengar pendapat DPR bersama Kementerian Dalam Negeri dan sejumlah kepala daerah di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (29/4/2025). Ia mengucapkannya sewaktu menyapa para hadirin.

Ditilik dari mimiknya yang cengar-cengir, celetukan itu terkesan hanya kelakarnya saja. ”Kepada seluruh gubernur yang hadir hari ini. Kang Dedi, ’Gubernur Konten’, mantap ini Kang Dedi. Dan, seluruh pejabat eselon satu yang hadir,” sebut Rudy yang lanjut melempar senyum kepada para peserta rapat.

Cukup sekali, Rudy menyebut istilah ”Gubernur Konten”. Ia melanjutkan waktu bicaranya untuk memaparkan persoalan infrastruktur di daerahnya yang tak memadai. Padahal, wilayahnya menjadi tempat lokasi berdirinya ”Ibu Kota Negara”. 

Selanjutnya, pimpinan DPR memberikan kesempatan berbicara kepada sosok yang semula disebut Gubernur Konten, yakni Dedi Mulyadi. Langsung saja, Dedi mengambil kesempatan itu untuk menceritakan sederet masalah daerahnya, seperti perekrutan pegawai dan efisiensi penggunaan anggaran. 

Sebelum menutup paparan, Dedi membalas celetukan Rudi soal Gubernur Konten. Bukannya tersinggung, ia justru merasa bersyukur. Konten-konten yang ia buat selama ini, sebut dia, mampu memangkas belanja rutin iklan secara signifikan.

”Alhamdulilah dari konten yang saya miliki itu bisa menurunkan belanja rutin iklan. Biasanya, iklan di Pemprov Jawa Barat itu kerja sama medianya bisa sampai Rp 50 miliar. Sekarang, cukup Rp 3 miliar tetapi viral terus,” tandas Dedi sembari tersenyum.

Alhamdulilah dari konten yang saya miliki itu bisa menurunkan belanja rutin iklan. (Dedi Mulyadi)

Tak hanya meriuhkan ruang sidang DPR, secuplik momen itu juga hangat diperbincangkan di media sosial. Potongan video itu diunggah berbagai akun anonim via X. 

Salah satu akun yang mengunggah potongan video itu ialah @idhighlight. Hingga Kamis (1/5/2024) petang, unggahan itu telah disukai lebih dari 4.000 pengguna X lainnya. Ratusan orang juga mengomentari unggahan itu. Komentar-komentar itu sebagian besar mendukung kerajinan Dedi membuat konten-konten kegiatannya. 

Dukungan itu, misalnya, dilayangkan akun bernama @Gale20797944. Pada cuitannya, ia mendukung Dedi karena sama-sama berasal dari Jawa Barat. Bahkan, celetukan Rudy bukan dinilainya sebagai sindiran, tetapi memang berdasar dari kenyataan. Ia juga mengapresiasi Dedi yang tak tersinggung atas celetukan itu. 

Lain lagi komentar dari akun @Denyguragura. Selaku warga Bekasi, ia merasakan perubahan atas kepemimpinan Dedi. Ia merasa tak masalah jika seorang pemimpin rajin membuat konten, tetapi juga mengerjakan tugas-tugasnya sebagai kepala daerah. 

”Saya tinggal di Bekasi ada dampaknya sih. Kali jadi keliatan rapi. Mending gubernur ngonten tetapi kerja. Lha situ gak ngonten gak keliatan pula kerjanya. Surem,” tulis @Denyguragura.

”Kang Dedi Mulyadi Channel” menjadi saluran Dedi di Youtube untuk mengunggah video-video kegiatannya selaku pejabat publik. Akun itu telah dibuat sejak 2017. Hingga sekarang, pengikutnya telah mencapai 6,84 juta pengguna. Adapun jumlah konten yang terunggah sekitar 4.200 video. 

Biasanya, video-video itu menyajikan rekaman kegiatan Dedi mengunjungi tempat-tempat bermasalah yang sedang diperbincangkan warga di wilayah kerjanya. Jika merujuk usia akunnya itu, berarti ia sudah membuat konten setahun sebelum lengser pada periode terakhirnya dari jabatan Bupati Purwakarta. Konsistensi itu dijaga sewaktu ia menyandang jabatan-jabatan lainnya, mulai dari anggota DPR hingga Gubernur Jawa Barat saat ini.

Masalah-masalah yang muncul semacam menunjukkan adanya kegagalan sistem pemerintahan mengatasi berbagai persoalan warga.

Peneliti dari Pusat Riset Politik, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Firman Noor menyampaikan, aksi Dedi yang terekam dalam konten-kontennya bisa dimaknai dari dua sisi, yaitu terang dan gelap. Sisi terangnya, video itu seakan menunjukkan keberanian Dedi melawan hal-hal yang menyalahi aturan serta responsifitasnya atas keluhan-keluhan warga. 

Hanya saja, lanjut Firman, video itu juga menampilkan sisi gelap dari pemerintahan yang dikomandoi Dedi. Masalah-masalah yang muncul semacam menunjukkan adanya kegagalan sistem pemerintahan mengatasi berbagai persoalan warga, yang seharusnya tidak memerlukan gubernur sampai turun tangan. 

”Sekelas gubernur, seharusnya dia bergerak dalam menyusun regulasi yang kokoh. Harus membuat peraturan yang jelas sehingga memperkuat kelembagaan. Bukan dengan konten saja. Tidak bisa sekadar reaktif, tetapi harus membenahi secara sistemik,” kata Firman. 

Meski demikian, Firman tak mempersoalkan gaya komunikasi politik Dedi melalui kontennya. Sebagai politisi, tindakan Dedi itu sah-sah saja. Hanya saja, ia mengingatkan agar Dedi tetap mengutamakan kerja-kerjanya sebagai pemimpin eksekutif tertinggi di Jawa Barat. 

”Akan menjadi masalah kalau kemudian dia berat di konten ketimbang kerjanya sebagai gubernur. Sebetulnya, yang terpenting adalah membangun sistem di wilayahnya. Itu tidak mudah dan tidak bisa sambil lalu,” kata Firman. 

Sementara itu, pakar komunikasi politik dari Universitas Padjajaran, Kunto Adi Wibowo, menyampaikan, Dedi bukan yang pertama memanfaatkan konten untuk membentuk citra dirinya. Gubernur Jawa Barat sebelumnya, Ridwan Kamil (RK), juga sudah melakukannya pada jabatan yang sama.

Kedua sosok itu sebatas menggunakan platform yang berbeda saja. RK melalui Instagram, sedangkan Dedi lewat Youtube. 

Dedi bukan yang pertama memanfaatkan konten untuk membentuk citra dirinya.

Selaku pejabat pemerintahan, lanjut Kunto, semestinya akun media sosial dijadikan saluran komunikasi pemimpin dan warganya. Untuk itu, lebih baik apabila interaksi terjadi secara dua arah. Namun, ia tak menemukan unsur tersebut dari yang dilakukan oleh Dedi dan RK. 

”Dua-duanya menggunakan media sosial sebagai corong saja untuk menyebarluaskan informasi yang dia inginkan dari perspektif dia,” kata Kunto.

Menurut Kunto, konten-konten Dedi bisa turut membangun persepsi politik. Apalagi sebaran konten itu direspons apik oleh sebagian masyarakat. Setidaknya yang berada di lingkungan Jawa Barat. Di masa mendatang, tanggapan positif itu menjadi modal politik yang bisa dikapitalisasi entah untuk melanjutkan periode keduanya, di Jawa Barat, atau ke tingkatan yang lebih tinggi lagi. 

Hanya saja, sebut Kunto, gaya komunikasi berbasis konten semacam Dedi sering kali tidak menyelesaikan permasalahan secara utuh. Terdapat indikasi masalah-masalah yang dirampungkan hanya kasuistik.

”Seharusnya kerja-kerja gubernur lebih sistematis sehingga kebijakan yang dikeluarkan benar-benar mengatasi masalah secara holistik. Tidak hanya di tempat dia bikin konten,” sebut Kunto. 

Gubernur sambil membuat konten itu sah-sah saja. Begitu pula jika konten-konten itu dijadikan modal politik di masa mendatang. Toh, gubernur juga seorang politisi. Namun, jangan sampai lupa pada tugas utama, karena rakyat menanti kinerjanya di tempat nyata, bukan cuma di jagat maya.