KKB Bunuh 11 Pendulang Emas di Yahukimo, Bagaimana Duduk Perkaranya?

Bagaimana kronologi pembunuhan 11 orang pendulang emas di Yahukimo?

Kelompok kriminal bersenjata (KKB) kembali menebar teror di wilayah Papua. Pada 6-7 April 2025, kelompok tersebut menyerang para pendulang emas tradisional di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Akibat serangan ini, sebanyak 11 orang pendulang emas tewas.

Dalam proses evakuasi sejak Kamis (10/4/2025) hingga Sabtu (12/4/2025) pagi, aparat telah menemukan total 11 jenazah di berbagai lokasi. Rinciannya, 2 jenazah ditemukan di Camp 22, 1 jenazah di Muara Kum, 5 jenazah di Kampung Binki, 2 jenazah di Tanjung Pamali, serta 1 jenazah daerah Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan.

Dari 11 jenazah itu, tiga di antaranya sudah berada di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dekai. Lima jenazah di Kampung Binki dan dua jenazah di Tanjung Pamali diupayakan segera dievakuasi ke Dekai. Adapun satu jenazah yang ditemukan di Pegunungan Bintang dievakuasi ke RSUD Boven Digoel, Papua Selatan.

Menurut informasi dari tim medis, dua jenazah di RSUD Dekai sudah berhasil diidentifikasi. Para korban tersebut mengalami luka di sekujur tubuh karena serangan senjata tajam, seperti parang, tombak, dan panah.

Apa dalih KKB terkait pembunuhan ini?

Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM), Sebby Sambom, menyatakan, pihaknya melalui kelompok Elkius Kobak bertanggung jawab atas pembunuhan ini. Bahkan, Sebby menyebut, jumlah korban tidak hanya 11 orang. Setidaknya ada 5-6 pendulang emas lain yang diklaim menjadi korban susulan.

“Kami siap bertanggung jawab atas aksi pembunuhan sejak tanggal 6-8 April 2025 terhadap lebih dari 17 anggota militer Indonesia yang menyamar sebagai pendulang emas ilegal di seluruh wilayah Yahukimo,” kata Sebby.

Dalam kasus ini, TPNPB-OPM kembali berdalih, para pendulang emas tersebut merupakan agen intelijen militer Indonesia. Ini merupakan alasan yang kerap disampaikan kelompok ini untuk melancarkan berbagai aksi teror, termasuk pembunuhan.

Dalih semacam itu juga pernah digunakan dalam serangan di Distrik Anggruk, Kabupaten Yahukimo, pada 21-22 Maret 2025. Saat itu, KKB membunuh seorang guru pendatang dan menganiaya setidaknya tujuh guru lainnya dan tenaga kesehatan (nakes). KKB berdalih para guru dan nakes tersebut merupakan mata-mata dari intelijen Indonesia.

Bagaimana upaya pemerintah dan aparat keamanan terkait kasus ini?

Sesudah peristiwa itu terjadi, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan menggelar rapat koordinasi khusus untuk membahas proses evakuasi serta peningkatan keamanan di Papua, khususnya Yahukimo, pada Kamis (10/4/2025).

”Tragedi ini menunjukkan pelaku tidak memiliki rasa kemanusiaan dan melakukan pembunuhan secara sadis dan sporadis. Aksi teror yang dilakukan membuat masyarakat ketakutan untuk beraktivitas,” ujar Budi Gunawan.

Budi Gunawan pun menyebut, pemerintah akan meningkatkan keamanan di wilayah rawan. ”Pemerintah berkomitmen untuk terus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Papua dan tidak memberikan ruang bagi para pelaku teror serta terus melakukan penegakan hukum kepada pihak-pihak yang terlibat,” tuturnya.

Kepala Humas Satuan Tugas Damai Cartenz Komisaris Besar Yusuf Sutejo menyatakan, proses evakuasi jenazah, pengejaran pelaku, dan penanganan korban lainnya bakal terus dilaksanakan oleh aparat gabungan. Untuk menjalankan operasi ini, terdapat 307 personel gabungan dari Polres Yahukimo, TNI, dan Satgas Operasi Damai Cartenz 2025 yang ditugaskan.

Bagaimana rentetan serangan KKB pada warga sipil di Papua?

Serangan yang menewaskan belasan orang pendulang emas itu hanya berselang beberapa pekan setelah serangan KKB di Distrik Anggruk, Yahukimo. Dalam peristiwa pada 21-22 Maret 2025 itu, sejumlah anggota KKB menyerang warga yang bekerja sebagai guru dan nakes. Selain itu, KKB juga membakar perumahan guru dan merusak gedung sekolah dasar setempat.

Serangan di Distrik Anggruk itu menewaskan seorang guru bernama Rosalina Rerek Sogen yang berasal dari Nusa Tenggara Timur (NTT) dan bekerja sebagai guru di sekolah dasar setempat. Selain itu, enam orang guru dan satu orang nakes mengalami luka-luka.

Selama beberapa tahun terakhir, KKB berkali-kali menyerang warga sipil di Papua. Dua orang pengojek di Distrik Mageabume, Kabupaten Puncak, Papua Tengah, ditembak mati oleh KKB pada November 2024. Pada Maret dan April 2024, KKB menyerang sopir pengantar galon dan aparatur sipil negara di Dekai, ibu kota Yahukimo. Dua korban itu tewas karena diserang dengan senjata tajam.

KKB juga membunuh Timo Kasipmabin (45), Kepala Kampung Modusit, Distrik Serambakon, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan, pada April 2024. Selain itu, KKB melakukan kekerasan fisik kepada lima nakes di Puskesmas Distrik Amuma, Yahukimo, pada Oktober 2023.

Sebelumnya, April 2021, KKB membunuh seorang guru SD di Kampung Julukoma, Distrik Beoga, Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Sehari kemudian, seorang guru lain di distrik yang sama juga ditembak mati KKB.

Dua orang nakes juga menjadi korban penembakan KKB di Distrik Wandai, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah, pada Mei 2020. Akibat serangan ini, satu korban tewas dan seorang lainnya luka berat. Ironisnya, dua nakes itu diserang ketika hendak mengantar obat-obatan untuk penanganan Covid-19.

Apa saran dari berbagai pihak untuk penanganan konflik di Papua?

Anggota Komisi III DPR dari Partai Golkar, Soedeson Tandra, menyatakan, perbuatan kriminal yang dilakukan oleh KKB di Papua harus diproses hukum secara tegas. Dia juga menilai, dalam jangka pendek, langkah utama yang harus dilakukan adalah meningkatkan pengamanan. Hal ini karena serangan yang berujung pada jatuhnya korban jiwa sudah berkali-kali terjadi.

Di sisi lain, Soedeson menyatakan, penyelesaian masalah di Papua tidak bisa dilakukan hanya dengan pendekatan keamanan. Dia menuturkan, upaya dialog dengan para tokoh Papua perlu dilakukan agar masalah yang terjadi bisa diselesaikan secara komprehensif.

Koordinator Jaringan Damai Papua Adriana Elisabeth menyatakan, tidak ada cara cepat untuk menyelesaikan persoalan di Papua. Dia juga menilai, peningkatan keamanan saja tidak cukup untuk menyelesaikan konflik di Papua.

Oleh karena itu, Adriana mengusulkan agar jalur dialog ditempuh. Namun, upaya dialog tersebut harus direncanakan dengan detail karena prosesnya bisa berlangsung panjang.

“Satu-satunya cara yang memang belum dilakukan pemerintah hanya dialog. Sudah mau ngotot bagaimanapun, kalau tidak ada dialog percuma. Dialog itu satu pendekatan yang dipakai hampir di semua penyelesaian konflik,” katanya.