Teror KKB di Balik Kedok Kecurigaan kepada Guru, Nakes, Pengojek, dan Pengantar Galon

Dampak rentetan teror dari kelompok kriminal bersenjata atau KKB di Papua semakin dirasakan berbagai pihak. Biasanya serangan kepada warga sipil, khususnya pendatang, sering didasari alasan kecurigaan yang dianggap sebagai mata-mata atau agen intelijen.

Alasan ini kerap menjadi tameng KKB untuk melancarkan serangan kepada warga sipil yang bekerja di pedalaman Papua. Tanpa alasan jelas, gerombolan KKB berulang kali menghilangkan nyawa guru, tenaga kesehatan (nakes), pengojek, dan pedagang.

Kejadian terbaru di Kampung Yaholikma, Distrik Anggruk, Papua Pegunungan, menjadi salah satu insiden yang menyita perhatian publik. Daerah yang dikenal aman tersebut tiba-tiba dalam dua hari diserang gerombolan KKB hingga menewaskan seorang guru, Rosalia Rerek Sogen (29), serta melukai tujuh guru dan nakes lainnya.

Ada 15 anggota KKB yang diduga terlibat dalam serangan selama dua hari, yakni Jumat dan Sabtu (21-22/3/2025) tersebut. Mereka menggunakan senjata tajam untuk menyerang guru dan nakes. Selain itu, KKB membakar perumahan guru dan merusak gedung sekolah dasar setempat.

KKB beralasan serangan tersebut karena mereka curiga pada guru dan nakes pendatang. Guru dan nakes ini disebut sebagai agen intelijen ataupun mata-mata dari militer Indonesia.

Jika melihat catatan Kompas, selama 2024 ada sejumlah tindakan pembunuhan yang dilakukan KKB dengan alasan kecurigaan serupa. Para pendatang dari Sulawesi Selatan dan Nusa Tenggara Timur banyak yang menjadi korban.

Pada November 2024, KKB menembak mati dua pengojek di Distrik Mageabume, Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Kedua korban adalah pengojek di daerah tersebut, yakni Imran (23) dari Gowa, Sulawesi Selatan; dan Asrun Eko Putra (24) dari Takalar, Sulawesi Selatan.

Sementara itu, pada periode Maret dan April 2024 di Dekai, ibu kota Yahukimo, KKB juga menyerang dua pendatang asal Toraja, Sulawesi Selatan. Keduanya tewas karena serangan senjata tajam.

Korban pertama Jhonsep Salempang (23), yang bekerja sebagai sopir pengantar galon. Adapun korban kedua adalah Yosep Pulung (55), aparatur sipil negara (ASN) Inspektorat Kabupaten Yahukimo.

Bahkan, KKB juga pernah membunuh orang asli Papua (OAP) dengan alasan kecurigaan sebagai mata-mata. Pada April 2024, KKB membunuh Timo Kasipmabin (45), Kepala Kampung Modusit, Distrik Serambakon, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan.

Dalam berbagai aksi ini, kelompok ini melalui markas pusat Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) selalu menyampaikan bertanggung jawab atas serangan. Alasannya, para korban ini adalah mata-mata atau agen intelijen militer Indonesia.

Sebby Sambom, juru bicara TPNPB-OPM, menyatakan, serangan-serangan ini dilakukan pasukan di daerah-daerah. Namun, dalam keterangan tersebut, tidak dijelaskan secara rinci alasan kecurigaan-kecurigaan ini.

Dari Insiden di Anggruk, Sebby berulang menyampaikan, pihaknya berani menyerang atas pernyataan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto yang menyatakan guru dan nakes adalah prajurit TNI. Sebby berdalih atas dasar ini, pihaknya lalu melabeli guru dan nakes pendatang adalah bagian dari militer Indonesia.

Panglima Kodam XVII/Cenderawasih Mayor Jenderal Rudi Puruwito mengecam keras tindakan KKB/OPM di Distrik Anggruk. Tindakan brutal dari kelompok ini terus meluas dan menyasar warga sipil.

Rudi menyebut, alasan kecurigaan mata-mata atau agen intelijen hanya kedok dari kelompok ini. Nyatanya, status para guru dan nakes juga sudah diklarifikasi pemerintah daerah setempat bukan merupakan bagian dari TNI/Polri.

Itu kedok gerombolan OPM. Tidak masuk logika dengan alasan berjuang tetapi OAP juga dibunuh.

Alasan dan kedok ini sudah sejak lama digunakan KKB untuk menyerang dan membunuh warga sipil. Apalagi tidak hanya warga pendatang yang dibunuh, tetapi orang asli Papua juga.

”Itu kedok gerombolan OPM. Tidak masuk logika dengan alasan berjuang tetapi OAP juga dibunuh,” kata Rudi, Senin (24/3/2025).

Berbagai tindakan dari KKB ini membuat pelayanan dasar menjadi tidak maksimal. Kesenjangan pelayanan pendidikan dan kesehatan di wilayah pedalaman semakin tak terhindarkan.

Kebutuhan dasar ini tentu tidak bisa maksimal dilayani. Di Yahukimo, misalnya, selama ini pemerintah daerah setempat bergantung pada kehadiran guru-guru kontrak untuk melayani di berbagai daerah di pedalaman.

Para guru dan nakes biasanya berasal dari wilayah NTT, Maluku, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan (khususnya Toraja), hingga Sumatera Utara. Kesamaan keyakinan spiritual dengan mayoritas warga setempat menjadi alasan mencapai kenyamanan.

Namun, belakangan hal kenyamanan itu semakin sulit didapatkan. Salah seorang guru pedalaman Papua berbagi kisah dengan Kompas, perihal situasi mengajar di wilayahnya.

Selama bertahun-tahun mengabdi, guru laki-laki tersebut menyaksikan antusiasme belajar dari anak-anak di pedalaman Papua yang sangat tinggi. Bahkan, tidak sedikit anak yang rela berjalan kaki berhari-hari hanya untuk merasakan duduk di bangku atau sekadar melantai sehingga bisa menyaksikan guru menerangkan di depan papan tulis.

”Mereka mau bersusah payah berjalan kaki hingga berhari-hari melewati hutan, bukit, dan lembah dari kampungnya menuju sekolah. Mereka biasanya akan tinggal di rumah kerabat atau keluarga,” ujarnya.

Namun, dia juga menyadari, status sebagai warga pendatang kemungkinan rentan terdampak ketika ada gesekan di wilayah mereka bekerja. Sering kali ketika gesekan antara kelompok kekerasan bersenjata dan aparat keamanan, guru dan nakes pendatang juga harus ikut meningkatkan kewaspadaan.

Pelayanan dalam memberikan pendidikan sudah pasti terganggu. Bisa jadi mereka harus mengungsi berminggu-minggu hingga berbulan-bulan meninggalkan sekolah dan anak-anak tanpa ada aktivitas belajar-mengajar.

”Kami di lapangan selalu fokus untuk mengabdi mengajar sembari mencoba meyakinkan kami murni mengabdi,” katanya.

Kepala Perwakilan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (HAM) Papua Frits Ramandey turut mengecam tindakan penyerangan kepada guru dan nakes di Anggruk. Penyerangan ini tentu akan berdampak pada pemenuhan HAM di bidang pendidikan dan kesehatan.

Dia menyayangkan, guru dan nakes sebagai pelayanan kemanusiaan kini semakin rentan terdampak dalam konflik bersenjata di Papua. Padahal, dua kebutuhan ini menjadi yang paling krusial di wilayah pedalaman Papua.

Frits menyatakan perlu ada penyelidikan mendalam tentang alasan pembunuhan ini. Meskipun sebelumnya, TPNPB-OPM telah menyatakan alasan kecurigaan spionase atau berkaitan dengan mata-mata militer. Namun, Frits meyakini ada alasan lain dalam penyerangan ini.

”Jangan hanya karena mendengar pernyataan Panglima TNI (terkait prajurit menjadi guru dan nakes) kemudian menyerang. Ini tindakan yang tidak bisa dibenarkan dalam prinsip HAM,” ucapnya.

Berbagai pihak berharap pelayanan dasar berupa pendidikan dan kesehatan di Papua tidak boleh berhenti. Perlu ada evaluasi untuk memastikan jaminan dan kenyamanan pengabdian mulia para pelayan kemanusiaan di gunung-gunung, di lembah-lembah, dan berbagai pelosok Papua.