Konflik Thailand-Kamboja Kembali Pecah

JAKARTA, KOMPAS – Belum genap tiga bulan sejak gencatan senjata disepakati pada akhir Oktober lalu, konflik perbatasan antara Kamboja-Thailand kembali meletus. Bentrokan pertama pecah pada Senin (8/12/2025) pagi, sekitar pukul 05.00 waktu setempat.

Hingga Senin petang, bentrokan tersebut menyebabkan seorang tentara Thailand dan empat warga sipil Kamboja tewas. Setiap pihak saling tuduh, telah melanggar gencatan senjata.

Juru bicara militer Thailand, Mayor Jenderal Winthai Suvaree mengatakan, pasukan Kamboja melepaskan tembakan terlebih dahulu ke wilayah Thailand.

Serangan itu menyebabkan seorang tentara Thailand tewas dan melukai delapan lainnya. Sebagai balasan, Suvaree mengatakan, Bangkok kemudian menerbangkan beberapa pesawat tempurnya dan menyerang sejumlah pangkalan militer di wilayah Kamboja. Pangkalan militer itu diduga menjadi basis artileri jarak jauh Kamboja.

Angkatan Udara Thailand mengatakan, tentara Kamboja menggerakkan persenjataan berat dan satuan pendukung yang bisa menandakan persiapan operasi militer. Kamboja memiliki peluncur roket multilaras BM-21 buatan Soviet dan roket PHL-03 buatan China. Juru bicara Kementerian Pertahanan Laksamana Muda Surasant Kongsiri mengatakan, senjata-senjata itu mampu merusak sejumlah fasilitas milik Thailand di wilayah perbatasan, seperti bandara dan rumah sakit.

”Perkembangan ini membuat kami mengerahkan kekuatan udara sebagai penangkal dan melemahkan kemampuan militer Kamboja,” demikian keterangan tertulis militer Thailand yang mengerahkan jet tempur F-16 Fighting Falcon.

Serangan udara tersebut menyasar target militer Kamboja di Chong An Ma, Prasat Khana, dan menara radio dengan Candi Preah Vihear.

Membantah tuduhan Bangkok, Juru bicara Kementerian Pertahanan Kamboja, Maly Socheata, mengatakan militer Thailand melakukan serangan terlebih dahulu. Socheata mengatakan, Kamboja mencoba menahan diri dan tidak membalas serangan itu.

Kementerian Pertahanan Kamboja dalam keterangan tertulis menyatakan militer Thailand melancarkan serangan dini hari ke dua lokasi di wilayah Kamboja. Serangan itu terjadi setelah beberapa hari terakhir terjadi provokasi yang tidak ditanggapi tentara Kamboja.

”Kamboja mendesak agar Thailand segera menghentikan semua kegiatan permusuhan yang mengancam perdamaian dan stabilitas di kawasan,” ujarnya. Menteri Penerangan Kamboja, Neth Pheaktra, mengatakan tembakan dari pasukan Thailand menewaskan empat warga sipil Kamboja dan melukai sekitar sembilan lainnya.

Otoritas Kamboja mengatakan, Thailand menyerang sejumlah titik di Provinsi Preah Vihear, yakni An Ses, Tamine Thom, lima lokasi Makara di Candi Preah Viehar,dan Chomka Chek.

Namun, situasi tampaknya telah memburuk dan bentrokan di perbatasan berlanjut. Bentrokan kali ini disebut-sebut menjadi bentrokan terburuk dibandingkan dengan bentrokan yang terjadi pada Juli lalu.

Phichet Pholkoet, warga Distrik Ban Kruat, Thailand yang bertetangga dengan Kamboja mengaku mendengar rentetan tembakan sejak Senin pagi. ”Saya terkejut. Lalu sesaat kemudian terdengar dua kali ledakan bum, bum. Ada tembakan senapan dan ada suara tembakan artileri,” kata Pholkloet lewat sambungan telepon.

Kondisi serupa terjadi di Kamboja, politisi Meach Sovannara mengatakan, warga menjauh dari wilayah perbatasan. ”Saya mendengar tembakan artileri,” katanya kepada Reuters melalui pesan suara dari Kota Samroang, ibu kota Provinsi Oddar Meanchey yang bersebelahan dengan Thailand.

Menyusul memburuknya situasi di perbatasan, ratusan ribu warga dari kedua sisi telah dievakuasi.

Perdana Menteri Thailand, Anutin Charnvirakul dalam pidato yang disiarkan secara nasional mengatakan, operasi militer akan dilakukan secara terbatas untuk mempertahankan kedaulatan negara dan melindungi keselamatan rakyat Thailand.

”Thailand tidak pernah menginginkan kekerasan. Saya ingin menegaskan kembali bahwa Thailand tidak pernah memulai pertempuran atau invasi, tetapi tidak akan pernah menoleransi pelanggaran kedaulatannya,” ujarnya.

Sebaliknya, melalui media sosial Facebook, Perdana Menteri Kamboja Hun Manet menulis, bahwa tugas langsung pemerintahannya adalah melindungi rakyat dan kedaulatan negara. ”Saya meminta semua kementerian, lembaga, otoritas di semua tingkatan, semua jenis angkatan bersenjata, dan semua warga negara Kamboja untuk bersatu demi bangsa dan tanah air selama masa sulit ini,” tulisnya.

Sementara itu, Presiden Senat Kamboja, Hun Sen mengatakan, tentara Thailand adalah agressor. Ayah Hun Manet itu meminta militer Kamboja menahan diri. ”Garis Merah untuk mengambil sikap sudah kami tetapkan,” kata Hun Sen dalam akun Facebook. ”Saya meminta semua komandan di segala tingkatan untuk mengatur para perwira dan prajurit secara saksama,” kata Hun Sen.

Menyusul ketegangan terbaru Thailand-Kamboja, Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim mendesak kedua pihak menahan diri dan membuka saluran komunikasi. ”Bentrokan merusak upaya menciptakan hubungan harmonis kedua negara bertetangga,” kata Anwar yang mengampu ketua bergilir ASEAN melalui akun X.

Sebelumnya sengketa perbatasan antara Thailand dan Komboja pecah pada Juli. Konflik selama lima hari itu menyebabkan puluhan orang tewas. Anwar dan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump kemudian mendesak kedua pihak untuk berdamai.

Menanggapi keprihatinan kawasan dan global, Thailand dan Kamboja sepakat meneken kesepakatan gencatan senjata pada Oktober 2025 di sela-sela Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN di Kuala Lumpur, Malaysia. Namun, dalam beberapa waktu terakhir, setiap pihak menuduh tetangga mereka melanggar kesepakatan itu, dan puncaknya pada Senin pagi, kedua pihak kembali saling serang.

Peneliti ASEAN di BRIN, Pandu Prayoga mengatakan ada tiga jalan penyelesaian sengketa perbatasan Thailand-Kamboja. ”Cara pertama adalah bilateral antara Kamboja-Thailand, berikutnya melibatkan ASEAN, dan terakhir keterlibatan pihak eksternal seperti ICJ, AS, China atau pihak lain,” kata Pandu.

Sejauh ini, kedua pihak masih berkutat pada keinginan masing-masing. Thailand memilih jalur bilateral, sementara itu Kamboja lebih memilih jalur ICJ. Dalam sengketa sebelumnya, Thailand tidak mau menerima keputusan ICJ yang memenangkan Kamboja. Kondisi saat ini semakin panas karena kelompok ultranasionalis di setiap negara menjadikan masalah ini untuk meraih dan meningkatkan dukungan politik.

Di sisi lain, Pandu melihat Indonesia bisa berperan seperti ketika Indonesia menjadi Ketua ASEAN tahun 2011. Ketika itu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Menlu Marty Natalegawa aktif menghubungi Thailand, dan Kamboja. Selanjutnya diadakan pertemuan di Jakarta dan Bogor yang berakhir dengan perdamaian.

”Saat ini Presiden Prabowo aktif di panggung internasional dan domestik, tetapi kurang menyentuh persoalan regional. Padahal, stabilitas ASEAN berpengaruh pada stabilitas Indonesia,” ujar Pandu.

Thailand dan Kamboja terlibat sengketa perbatasan lebih dari satu abad akibat penentuan batas negara yang dilakukan penjajah Perancis yang menguasai Kamboja dengan Thailand. Terdapat wilayah yang disengketakan sepanjang 817 kilometer hasil pemetaan pihak Perancis di tahun 1907 di dekat Candi Preah Viehar dan Segitiga Berlian perbatasan Kamboja-Thailand-Laos.

Sengketa puluhan tahun itu meledak menjadi kontak senjata seperti duel artileri tahun 2011 di sekitar Candi Preah Vihear yang berhasil didamaikan Indonesia.

Ketegangan kembali timbul Mei 2025 setelah seorang prajurit Kamboja terbunuh dalam kontak senjata yang disebut dipicu Thailand. Insiden itu berlanjut menjadi ketegangan diplomatik dan kontak senjata berulang kali.

Meskipun Anwar Ibrahim dan Donald Trump mampu mendorong gencatan senjata dengan segera, pihak Thailand bulan lalu menyatakan meninggalkan proses perdamaian. Pemicunya adalah seorang prajurit Thailand kembali menjadi korban ranjau darat.

Thailand menuduh Kamboja sengaja menanam ranjau darat baru di wilayah sengketa. Sudah tujuh prajurit Thailand terluka akibat ledakan ranjau darat.

Pihak Kamboja berkeras menyatakan ranjau tersebut adalah peninggalan era Perang Vietnam dan Perang Saudara Kamboja. Sejumlah ranjau di perbatasan diduga baru-baru saja ditanam. Reuters berdasar keterangan para ahli mengeluarkan penilaian tersebut berdasar analisis data yang diberikan militer Thailand. (AP/AFP/Reuters)