Kongres AS Terbelah soal Persetujuan Serangan ke Iran

WASHINGTON DC, JUMAT-Kongres Amerika Serikat hampir dipastikan tak akan membuat keputusan apapun soal serangan ke Iran. Gara-gara serangan itu, Presiden AS Donald Trump mengancam menarik hampir 50.000 pasukan AS dari Eropa.

Kongres seharusnya membuat keputusan soal serangan itu pada Jumat (1/5/2026). Hal itu mengacu pada Undang-undang Kekuasaan Perang AS.

Menurut UU itu, untuk meneruskan perang, pemerintah harus mendapat izin Kongres paling telat 60 hari sejak pasukan dikerahkan. UU itu mengatur, perang hanya bisa ditetapkan oleh Kongres. Kalau sampai 60 hari tak ada keputusan Kongres, maka pasukan harus ditarik.

Untuk serangan ke Iran, pemerintahan Trump secara resmi memberitahu Kongres pada 2 Maret 2026. Kala itu pun, cuma sebagian anggota DPR dan senator diberitahu secara resmi.

Menurut sejumlah orang, tenggat mendapat persetujuan Kongres adalah 1 Mei 2026. Walakin, Menteri Pertahanan Pete Hegseth menyatakan bahwa batas waktu belum tercapai. Sebab, AS-Iran menyepakati gencatan sehingga secara teknis perang berhenti. Dengan demikian, penghitungan tenggat juga seharusnya berhenti sejak gencatan senjata diterapkan pada 7 April 2026.

Soal tenggat, para senator tak sepakat. Senator Republikan dari South Dakota, Mike Rounds, dan dari Missouri, Josh Hawley, mengingatkan bahwa presiden dapat memerintahkan serangan sampai total 90 hari tanpa harus mendapat persetujuan Kongres. "Saya akan terkejut kalau dia (Trump) tak meminta perpanjangan itu," kata Rounds.

UU Kekuasaan Perang AS memang mengatur soal 30 hari tambahan bagi pemerintah untuk mendapat persetujuan Kongres. "Berdasarkan undang-undang, pemerintah dapat meminta tambahan 30 hari, dan mereka dapat mengesahkan kerangka hukum tersebut, jika mereka siap untuk mengurangi kekuatan militer. Jadi, mereka memiliki beberapa pilihan di sana," kata Hawley.

Kolega mereka, Thom Tillis, menyebut bahwa Kongres harus membuat keputusan. "Saya pikir UU Kekuasaan Perang menyatakan dalam 60 hari Anda harus bertindak," ujar senator dari North Carolina itu.

Masalahnya, Senat sedang reses mulai 1 Mei 2026. Mereka baru akan kembali ke kantor pada 8 Mei 2026. Dengan demikian, tak mungkin Kongres bisa membuat keputusan.

Senator Demokrat dari Virginia, Tim Kaine, tak sepakat dengan Hawley dan Rounds. Ia menyebut, dari 90 hari, nanti pemerintah minta tambahan waktu lagi menjadi 120 hari.

"Kemudian akan selamanya. Mengapa kita tidak membiarkan saja Donald Trump melancarkan perang terhadap siapa pun di dunia selama yang dia inginkan? Itulah yang akan dilakukan banyak dari mereka,” kata dia.

Ia menegaskan, perpanjangan tenggat dari 60 ke 90 hari tak bisa otomatis berlaku. "Pertama, Gedung Putih belum memintanya. Kedua, saya pikir ada kriteria yang harus dipenuhi agar perpanjangan tersebut diizinkan,” ujarnya.

Senior Kaine, senator Adam Schiff, tak yakin Trump akan meminta perpanjangan itu. Sebab, hal itu bisa juga bermakna Trump berjanji menarik pasukan dalam 30 hari. "Sulit bagi saya untuk membayangkan bahwa dia akan berkomitmen untuk itu.” ujarnya.

Ia juga tak sepakat dengan pernyataan Hegseth soal penghentian penghitungan tenggat gara-gara gencatan senjata. Di sisi lain, ia menekankan urusan tenggat tak berlaku dalam serangan ke Iran. Baginya, sejak awal serangan ke Iran adalah tindakan ilegal.

Ia dan sejumlah senator lain, termasuk dari Partai Republik, telah enam kali mencoba mengusulkan resolusi soal serangan itu. Seluruhnya gagal. "Konstitusi memberi Kongres peran penting soal perang dan damai, dan UU Kekuasaan Perang menegaskan tenggat 60 hari untuk Kongres menyetujui atau mengakhiri keterlibatan AS dalam konflik asing," kata senator Republikan dari Maine, Susan Collins.

“Tindakan militer lebih lanjut terhadap Iran harus memiliki misi yang jelas, tujuan yang dapat dicapai, dan strategi yang terdefinisi untuk mengakhiri konflik. Saya memilih untuk mengakhiri kelanjutan permusuhan militer ini untuk saat ini sampai alasan tersebut terbukti,” lanjutnya.

Rekan separtai Collins, Lisa Murkowski, menyatakan akan mengusulkan resolusi penghentian serangan itu pekan depan. Resolusi akan diajukan kalau pemerintah tak kunjung memaparkan rencana dan tujuan akhir jelas soal serangan ke Iran.

Sementara itu, Trump mengancam menarik pasukan dari Eropa. Setelah Jerman, giliran Spanyol dan Italia diancam Trump dengan penarikan pasukan.

Pada akhir 2025, ada 36.436 tentara AS di Jerman. Di Italia ada 12.662 tentara dan 3.814 lain di Spanyol. "Ya, mungkin saya melakukan," kata Trump.

AS menyebut, tiga negara itu tak mendukung AS menyerang Iran. Karena itu, AS mau menarik pasukannya dari sana. "Italia sama sekali belum menolong kita dan Spanyol sangat mengerikan," kata Trump.

Pemimpin tiga negara itu memang secara terbuka menyatakan tak sepakat. Perdana Menteri Italia, Giorgia Meloni, mengkritik serangan AS ke Iran.

PM Spanyol Pedro Sanchez malah lebih keras lagi. Ia melarang wilayah udara Spanyol dilewati pesawat AS yang terkait serangan ke Iran. Gara-gara sikap keras Madrid, AS dilaporkan berusaha menangguhkan keanggotaan dan hak Spanyol di Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO).