Apa Saja Capaian KTT ASEAN 2025?

Timor Leste resmi jadi anggota ASEAN, bagaimana prosesnya?

Timor Leste resmi bergabung dengan Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara (ASEAN) setelah menanti selama 14 tahun. Presiden Timor Leste Jose Ramos Horta mengatakan, masuk ASEAN bahkan lebih sulit daripada masuk surga. Persyaratan yang harus dipenuhi begitu banyak. Awalnya, beberapa anggota ASEAN skeptis dengan keseriusan dan kesiapan Timor Leste menjadi anggota ASEAN.

Namun, Indonesia bekerja sama dengan Timor Leste mengembangkan kapasitas supaya Timor Leste bisa memenuhi persyaratan masuk ASEAN. Menurut indeks demokrasi yang disusun Freedom House 2024, Timor Leste memperoleh nilai 72. Negara ini memiliki kebebasan politik dan hak sipil yang tinggi. Indonesia justru mendapat nilai rendah, yakni 57, karena ada kecondongan kembali kepada otoritarianisme.

Tahun ini ASEAN sedikit lebih tegas kepada Myanmar. Apa yang harus dilakukan Myanmar?

Negara-negara anggota ASEAN menyerukan junta militer Myanmar agar segera mengakhiri kekerasan. Junta juga diminta mempertahankan gencatan senjata yang diperpanjang. Permintaan lain ASEAN, Myanmar mencapai kemajuan nyata dalam rencana perdamaian Konsensus Lima Poin atau 5PC. 

Konsensus Lima Poin diadopsi ASEAN pada April 2021. Isinya seruan diakhirinya kekerasan, dialog yang inklusif, penunjukan utusan khusus, pemberian izin bantuan kemanusiaan, dan pemberian izin bagi utusan khusus tersebut untuk melibatkan semua pihak. Myanmar diminta menyelesaikan krisis politiknya sebelum menyelenggarakan pemilu pada Desember 2025.

ASEAN amat prihatin atas kurangnya kemajuan substansial dalam implementasi 5PC. ASEAN mendesak semua pihak di Myanmar meredakan permusuhan dan melindungi warga sipil. ASEAN mendesak militer dan pasukan keamanan menghentikan serangan terhadap warga dan infrastruktur sipil. ASEAN pun mendesak Myanmar meningkatkan upaya membangun kepercayaan menuju dialog nasional.

Keadaan itu memburuk sejak junta militer melancarkan kudeta pada Februari 2021. Akibat konflik di negara itu, banyak kejahatan transnasional merebak di Myanmar. ASEAN berkomitmen memperkuat kerja sama guna mengatasinya. Kejahatan transnasional itu termasuk perdagangan manusia, penyelundupan narkoba, pengungsian, ancaman siber, dan penipuan daring.

Penipuan daring tak kunjung tuntas. Thailand sudah jengkel. Apa yang bisa dilakukan ASEAN?

Isu penipuan daring menjadi salah satu prioritas Thailand. Menteri Luar Negeri Thailand Sihasak Phuangketkeow mengatakan banyak warga asing lari ke Thailand dan ini menunjukkan parahnya masalah ini. ASEAN harus memperlakukan isu ini tidak saja sebagai prioritas kawasan tetapi juga internasional. Sepanjang pekan ini saja, Thailand mendata 1.198 orang menyeberang dari Myawaddy, Myanmar, ke Maesot, Thailand.

Orang-orang itu melarikan diri dari KK Park, salah satu pusat penipuan daring di Myawaddy. Orang-orang yang lari antara lain diketahui warga Indonesia. Mayoritas yang lari diketahui warga India, China, dan Vietnam. Sisanya dari beberapa negara lain, termasuk Thailand. Thailand antara lain fokus memburu simpul-simpul pengiriman calon pekerja pusat penipuan daring. Thailand menjadi salah satu lokasi transit utama ke berbagai lokasi itu.

Thailand mengajukan diri sebagai koordinator kawasan untuk pemberantasan pusat penipuan daring. Thailand berharap deklarasi pemimpin ASEAN membahas masalah penipuan daring. Isu penipuan dan judi daring telah berulang kali dimasukkan dalam KTT ASEAN. Semasa Indonesia menjadi ketua bergilir ASEAN pada 2023, isu itu menjadi bahasan prioritas.

Namun, hingga beberapa tahun kemudian, penipuan daring tetap menjadi masalah di kawasan. Kamboja dan Myanmar menjadi tempat utama operasi penipuan itu. Sementara negara di sekitarnya menjadi tempat transit calon pekerja ke berbagai lokasi penipuan daring. Bagi pemimpin oposisi Thailand, Natthaphong Ruengpanyawut, pemerintah cuma berbicara saja. Tidak ada tindakan benar-benar tegas untuk memberangus penipuan daring.

Kamboja dan Thailand meneken kesepakatan damai. Bagaimana riwayat konflik keduanya?

Konflik di Kamboja-Thailand kembali pecah di wilayah perbatasan pada 28 Mei 2025. Antara Thailand dan Kamboja memang ada beberapa titik perbatasan yang masih berstatus disengketakan. Seorang tentara Kamboja tewas dalam kontak senjata itu. Pada 14-15 Juni 2025, kedua negara rapat di dalam Pertemuan Ke-6 Komite Batas Bersama Kamboja-Thailand (JBC) di Phnom Penh, Kamboja.

Akan tetapi, bukannya mencapai jalan keluar, ketegangan kedua negara malah meningkat. Bangkok menutup semua pos perbatasan dengan Kamboja. Sebagai balasan, Phnom Penh mengancam tidak akan membiarkan buah dan sayuran dari Thailand masuk ke Kamboja. Mereka juga melarang para pekerja migran dari Kamboja merantau ke Thailand supaya Thailand kekurangan pekerja (Kompas.id, 16 Juni 2025).

Ketegangan perbatasan itu berlanjut menjadi drama politik. PM Thailand ketika itu, Paetongtarn Shinawatra, menelepon Hun Sen dalam percakapan informal. Hun Sen kemudian menyebarluaskan pembicaraan itu di akun miliknya di Facebook. Paetongtarn yang merupakan putri PM Thailand 2001-2006 Thaksin Shinawatra, Thaksin dan Hun Sen berteman dekat, memanggil Hun Sen dengan sebutan paman dalam pembicaraan telepon itu.

Persoalannya, di dalam komunikasi yang sama, terdengar Paetongtarn terkesan membela Hun Sen. Bahkan, ada rekaman ia membentak salah seorang jenderal militer Thailand. Walhasil, Paetongtarn dianggap merendahkan wibawa negara dan militer Thailand. Ia pun akhirnya dimakzulkan.

Konflik Thailand dan Kamboja ini akhirnya bereskalasi. Sebanyak 40 orang tewas. Di samping itu, 300.000 penduduk dari kedua negara terpaksa mengungsi. Setelah lima hari bertempur, pada 28 Juli 2025 tercapai kesepakatan gencatan senjata.

Gencatan senjata itu dimediasi Trump. Akan tetapi, dalam keadaan gencatan senjata itu pun masih ada letupan-letupan konflik di beberapa titik. Bangkok dan Phnom Penh saling menuduh melanggar perjanjian gencatan senjata.

Presiden AS Donald Trump ”menang banyak”. Apa saja yang dilakukan Trump di KTT ASEAN 2025?

Rangkaian KTT ASEAN juga didatangi rombongan pejabat Amerika Serikat. Agenda Presiden AS Donald Trump, antara lain, menyaksikan penandatanganan kesepakatan gencatan senjata Thailand dan Kamboja. Ia juga menandatangani perjanjian perdagangan dengan Malaysia, Thailand, Kamboja, dan Vietnam.

Berdasarkan kesepakatan tersebut, AS akan mempertahankan tarif 19 persen untuk mayoritas ekspor dari Malaysia, Thailand, dan Kamboja. Tarif 20 persen untuk Vietnam juga dipertahankan. Trump juga menandatangani kesepakatan dengan Thailand dan Malaysia untuk mencari kerja sama guna mendiversifikasi rantai pasokan mineral penting.

Malaysia setuju untuk tidak melarang atau memberlakukan kuota ekspor mineral penting atau unsur tanah jarang ke AS. Malaysia, yang diperkirakan memiliki 16,1 juta ton deposit tanah jarang, telah melarang perusahaan mengekspor tanah jarang mentah. Larangan itu mencegah hilangnya sumber daya seiring upayanya mengembangkan sektor hilir.

Berdasarkan kesepakatan tersebut, Malaysia juga setuju memberikan akses pasar preferensial yang signifikan bagi barang-barang industri dan impor pertanian dari AS. Ini termasuk bahan kimia, mesin, dan kendaraan penumpang, serta produk-produk seperti susu dan unggas. Sementara itu, Thailand akan menghapus hambatan tarif pada sekitar 99 persen barang. Cakupannya termasuk seluruh rangkaian produk industri, pangan, dan pertanian AS.