Mampukah Ekonomi Indonesia Bertahan di Tengah Gejolak Unjuk Rasa?

Apakah Ritel Mampu Bertahan di Tengah Gejolak Unjuk Rasa?

Gelombang unjuk rasa memang mengganggu mobilitas di sejumlah titik pusat kota, tetapi pelaku ritel menekankan roda ekonomi tak boleh berhenti. Menurut pimpinan Hippindo/Apindo, kondisi di pusat kota sempat terdampak, sementara kawasan penyangga justru lebih ramai. Kuncinya, ritel ”hidup dari keramaian” sehingga menjaga kelangsungan operasional tetap menjadi prioritas selama keamanan terpenuhi.

Di sisi pasokan, distribusi ke toko ritel dinilai tidak mengalami hambatan serius. Pengusaha menyiasati jalur dan waktu distribusi, stok harian tetap tersuplai, dan lonjakan pembelian di beberapa produk tidak berujung pada panic buying. Publik diyakini memahami akses barang tetap tersedia di sekitar mereka sehingga keresahan bisa ditekan.

Dari sisi pengelola mal, keputusan operasional diambil situasional. Ada yang menutup sementara (Atrium Senen, Tunjungan Plaza) dan ada yang cepat dibuka kembali (Pakuwon Mall Jogja). Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) meminta dukungan pengamanan agar pusat perbelanjaan bisa terus melayani kebutuhan masyarakat, terutama bahan pokok. Pesannya jelas: Demonstrasi adalah hak, tetapi jangan mengganggu pusat aktivitas ekonomi dan fasilitas publik yang menopang kebutuhan harian warga.

Apakah WFH Menjadi Solusi di Tengah Situasi Tidak Kondusif?

Banyak perusahaan di Jakarta, Yogyakarta, hingga Surabaya menerapkan WFH secara situasional guna memitigasi risiko keselamatan. LinkAja memberlakukan WFH mulai 1 September 2025 mengikuti fluktuasi situasi keamanan dan imbauan Pemprov DKI; Grab WFH sejak 30 Agustus 2025, disertai kanal ”GERCEP” untuk respons darurat mitra pengemudi. Di Yogyakarta dan Surabaya, sejumlah kantor juga beralih WFH, sebagian menetapkan WFO dengan pulang lebih cepat.

Kebijakan ini tak selalu mulus diterima. Ada karyawan yang tetap WFO dan merasa waswas, khususnya saat jam pulang ketika situasi rawan serta pekerja yang mobilitasnya mengandalkan transportasi umum. Di sisi lain, sektor yang harus melayani langsung (kesehatan, hotel, restoran, perbankan, pusat belanja) tak bisa sepenuhnya WFH sehingga tekanan keselamatan di jam sibuk menjadi perhatian.

Kadin menilai WFH adalah mitigasi wajar sambil menunggu situasi kondusif. Namun, bila gejolak berkepanjangan, dampaknya bisa merambat ke pelaku dan pekerja di sektor layanan tatap muka akibat turunnya mobilitas. Oleh karena itu, dunia usaha mendorong agar aksi segera berakhir secara damai demi menjaga stabilitas ekonomi, kepercayaan investor, dan penciptaan lapangan kerja.

Mengapa Pasar Keuangan Rentan terhadap Gejolak Politik?

Sentimen sosial-politik menekan pasar pada 1 September 2025: IHSG melemah 1,21 persen ke 7.736, sementara imbal hasil SBN 10 tahun menguat tipis ke 6,32 persen. Aksi jual asing sebelumnya mencapai Rp 1,1 triliun, menunjukkan kepercayaan yang belum pulih sepenuhnya. Analis menekankan perlunya kepastian pemerintah untuk menjamin stabilitas politik agar tekanan tidak berlanjut ke perekonomian.

Meski demikian, ada penopang fundamental yang dinilai positif: inflasi Agustus 2025 melambat ke 2,31 persen yoy (dalam target BI 1,5-3,5 persen), PDB triwulan II-2025 tumbuh 5,12 persen yoy, PMI manufaktur kembali ekspansif, serta rupiah cenderung stabil sebelum gejolak (meski melemah tipis di kisaran Rp 16.417-Rp 16.516 per dollar AS dalam sepekan). Prospek global, kemungkinan pemangkasan The Fed 50 bps hingga akhir tahun dan gencatan tarif AS-Tiongkok, juga dipandang sebagai potensi aliran dana ke emerging markets.

Di level sektoral terlihat rotasi ke saham defensif dan komoditas emas seiring lonjakan harga emas dunia ke area 3.400 dollar AS per oz (mendekati rekor). Saham-saham emas mencuat: ANTM ditutup naik 5,26 persen (Rp 3.200), BRMS menguat 1,28 persen (Rp 476), dan MDKA menguat tipis 0,81 persen (Rp 2.490). Proyeksi basis teknikal: IHSG berpotensi bergerak mixed cenderung melemah dalam rentang support 7.540-resistance 7.908; yield SBN 10 tahun diperkirakan melanjutkan tren turun menuju 6,1-6,2 persen dalam jangka menengah jika kebijakan moneter longgar terealisasi.

Bagaimana Penurunan Mobilitas Menggerus Ritel dan Pariwisata?

Awal September ditandai melambatnya aktivitas ekonomi menyusul gejolak yang bereskalasi di akhir Agustus. Mobilitas masyarakat turun drastis, jalanan Jabodetabek yang biasanya macet terlihat lengang, sekolah beralih ke pembelajaran jarak jauh, dan banyak kantor menerapkan WFH. Dampak di level mikro cepat terasa, pendapatan pengemudi ojek daring turun tajam karena permintaan menipis di jam-jam yang biasanya ramai.

Di ritel, banyak mal dan toko kembali buka setelah penutupan akhir pekan, tetapi tingkat kunjungan masih rendah sehingga transaksi jauh di bawah hari normal. Pelaku ritel menilai normalisasi butuh situasi kondusif agar kepercayaan pengunjung pulih. Selama fase pemulihan, menjaga pasokan dan prosedur keamanan menjadi kunci untuk mencegah kepanikan dan memastikan layanan tetap berjalan.

Industri pariwisata merasakan dampak paling dini. GIPI mencatat pembatalan rencana kunjungan wisman, indikasinya, hingga 60 persen pembatalan ke DIY; Bali juga terdampak meski lebih kecil. Wisatawan yang sudah berada di Indonesia, durasi kunjungan dipercepat. Jika situasi berlarut, potensi tekanan pada devisa pariwisata dan ekosistem UMKM di destinasi wisata menjadi kekhawatiran berikutnya.

Apakah Akar Gejolak Sosial Benar-benar Ekonomi?

Sejumlah ekonom menilai gejolak sosial belakangan berakar pada masalah ekonomi domestik dan ketidakadilan kebijakan. CSIS menilai respons pemerintah belum konkret menjawab pemulihan ekonomi, sedangkan CORE menautkan gelombang protes dengan ketidakpuasan atas tunjangan DPR yang berlebihan, dorongan pengesahan RUU Perampasan Aset, dan maraknya PHK. Indef menegaskan, pemicu utamanya faktor domestik adalah ”masalah perut”, bukan intervensi asing.

Data yang dipaparkan memperlihatkan kerentanan: Kemiskinan memang turun menjadi 23,85 juta orang (Maret 2025), tetapi lebih dari 100 juta warga hidup di sekitar garis kemiskinan. Upah riil buruh stagnan (Februari 2025 hanya naik 1,9 persen yoy), bahkan kontraksi 4,8 persen dibanding Agustus 2024; tekanan tabungan rumah tangga tecermin dari kenaikan pinjaman konsumtif P2P.

Aspirasi publik karenanya berpusat pada keadilan kebijakan dan kepastian hukum. Ketimpangan upah, misalnya perbandingan rata-rata gaji buruh sekitar Rp 5 juta per bulan versus gaji resmi anggota DPR sekitar Rp 104 juta, memperuncing persepsi ketidakadilan di tengah daya beli melemah. Tanpa respons kebijakan yang menyasar akar persoalan, risiko rambatan ke stabilitas politik, pasar keuangan, serta pelemahan konsumsi, sebagai motor pertumbuhan, akan membesar. Pemerintah menyatakan, fundamental ekonomi solid dan dampak sosial-politik bersifat jangka pendek; tantangan ke depan adalah menerjemahkan keyakinan itu menjadi langkah konkret yang memulihkan kepercayaan.