Masa Paling Krusial di Jalur Gaza

Masa depan gencatan senjata di Jalur Gaza masih belum menentu. Hamas dan Israel masih tarik-menarik terkait proses kelanjutan pelaksanaan gencatan senjata dari tahap pertama ke tahap kedua.

Gencatan senjata tahap pertama berlangsung selama 42 hari, dari 19 Januari 2025 hingga 1 Maret  2025. Tahap itu telah berakhir hari Sabtu, 1 Maret 2025.

Namun, Israel menginginkan pelaksanaan gencatan senjata tahap pertama diperpanjang hingga selama bulan Ramadhan ini atau akhir Maret 2025 dan hari Paskah Yahudi atau ditambah sampai 19 April 2025. Tujuan Israel memperpanjang gencatan senjata tahap pertama itu adalah untuk bisa membebaskan sisa seluruh sandera Israel yang masih disekap Hamas.

Ada 59 sandera warga Israel yang masih disekap Hamas saat ini, sebanyak 24 orang di antaranya masih hidup. Sebelumnya pada tahap pertama gencatan senjata, Hamas telah membebaskan 33 sandera Israel dan 5 sandera berkebangsaan Thailand dengan imbalan Israel membebaskan hampir 2.000 tawanan Palestina.  

Israel menginginkan, seluruh tawanan Israel telah bebas pada tahap pertama gencatan senjata.

Israel mengklaim bahwa usulan perpanjangan gencatan senjata tahap pertama hingga 19 April 2025 adalah usulan Utusan Khusus Presiden Donald Trump untuk Timur Tengah Steve Witkoff.

Namun, Hamas masih menolak keras keinginan Israel memperpanjang masa gencatan senjata tahap pertama dan juga menolak membebaskan sisa sandera Israel sebelum memasuki gencatan senjata tahap kedua yang juga akan berlangsung selama 42 hari.

Bagi Hamas, sisa sandera warga Israel yang disekap merupakan daya tawar strategis dalam perundingan untuk menekan Israel mundur dari seluruh wilayah Jalur Gaza dalam masa gencatan senjata tahap kedua nanti.

Hamas berpandangan, jika seluruh sandera dibebaskan pada tahap pertama yang diperpanjang, bisa jadi Israel mengkhianati kesepakatan gencatan senjata dengan menolak mundur dari Jalur Gaza.

Hamas pun berpandangan, jika seluruh sandera dibebaskan pada tahap pertama yang diperpanjang, bisa jadi Israel mengkhianati kesepakatan gencatan senjata dengan menolak mundur dari Jalur Gaza. Hamas menginginkan, pembebasan sisa sandera Israel akan dilakukan bersamaan dengan mundurnya Israel dari seluruh wilayah Jalur Gaza.

Kepercayaan Hamas terhadap komitmen Israel atas kesepakatan gencatan senjata juga menurun. Perundingan untuk membahas gencatan senjata tahap kedua, yang seharusnya dimulai hari ke-16 dari pelaksanaan gencatan senjata tahap pertama, tidak pernah digelar sampai berakhirnya masa gencatan senjata tahap pertama, 1 Maret 2025.  

Israel selalu berkelit untuk menghindar digelarnya perundingan gencatan senjata tahap kedua yang seharusnya dimulai pada hari ke-16 itu.

Israel tetap bersikeras bahwa Hamas harus membebaskan semua sisa sandera dalam tahap pertama gencatan senjata yang diperpanjang sampai 19 April 2025. Menteri Luar Negeri Israel Gideon Sa’ar, Selasa (4/3/2025), mengatakan, Israel bersedia masuk tahap kedua gencatan senjata jika Hamas bersedia membebaskan sisa sandera Israel.

Israel sejak hari Minggu, 3 Maret 2025, kembali melarang masuknya bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza sebagai bentuk tekanan kepada Hamas agar menerima perpanjangan masa gencatan senjata tahap pertama dan membebaskan semua sisa sandera, baik tawanan yang masih hidup maupun yang telah tewas.

Akibat sikap Hamas dan Israel yang sama-sama berpegang teguh pada pendirian masing-masing membuat jalannya proses gencatan senjata menjadi terhenti saat ini. Israel bahkan mengancam, jika dalam 10 hari mendatang Hamas masih menolak perpanjangan gencatan senjata tahap pertama dan membebaskan semua sisa tawanan Israel, perang Gaza bisa dimulai lagi.

Juru bicara PM Israel Benjamin Netanyahu, Omer Dostri, kepada radio Israel, mengatakan, Israel memberi waktu beberapa hari kepada Hamas agar menyetujui perpanjangan gencatan senjata tahap pertama.

Maka, pekan ini dan pekan mendatang adalah masa paling krusial terkait isu Jalur Gaza. Semua kemungkinan terburuk bisa terjadi, termasuk berkobarnya lagi perang Gaza, jika Hamas dan Israel tetap bersikeras dengan pendirian masing-masing.

Tentu, saat ini sangat dibutuhkan pihak ketiga untuk bisa mencairkan kebuntuan isu Jalur Gaza. Pihak ketiga itu adalah AS, Mesir, Qatar, Jordania, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab (UEA).

Tantangan terbesar saat ini bukan lagi proyek pembangunan kembali Jalur Gaza dan siapa yang berkuasa di Jalur Gaza, melainkan apakah Israel bersedia mundur dari seluruh wilayah Jalur Gaza.

Kebuntuan isu Jalur Gaza saat ini membuat hasil Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Liga Arab di Kairo, Mesir, 4 Maret 2025, menjadi kurang realistis. Seperti diketahui, KTT Liga Arab di Kairo itu menitikberatkan pada sikap menolak keras relokasi warga Palestina dari Jalur Gaza ke Mesir dan Jordania atau negara lain, serta peluncuran proyek pembangunan kembali Jalur Gaza tanpa harus memindahkan penduduknya.

Proyek pembangunan kembali Jalur Gaza tentu tidak bisa dilaksanakan atau hanya di atas kertas saja tanpa suksesnya gencatan senjata tahap pertama dan kedua, yakni suksesnya proses tukar-menukar sandera dan tahanan secara komplet serta mundurnya Israel dari seluruh wilayah Jalur Gaza.

Tantangan terbesar saat ini bukan lagi proyek pembangunan kembali Jalur Gaza dan siapa yang berkuasa di Jalur Gaza, melainkan apakah Israel bersedia mundur dari seluruh wilayah Jalur Gaza.

Israel sampai saat ini masih bercokol di beberapa titik strategis di Jalur Gaza, terutama di koridor Philadelphia. Ini koridor sepanjang sekitar 14 kilometer dari arah timur ke barat yang memisahkan Mesir dan Jalur Gaza.

Mesir sudah berkali-kali menyerukan agar Israel mundur dari koridor Philadelphia. Isu koridor Philadelphia ini menjadi salah satu faktor yang membuat tegang hubungan Mesir-Israel saat ini.  

Maka, masih banyak duri yang menjadi kerikil bagi suksesnya kesepakatan gencatan senjata antara Hamas dan Israel. Duri tersebut bisa setiap saat menggagalkan kesepakatan gencatan senjata itu.

Musthafa Abd Rahman, wartawan Kompas 1991-2022