MBG di PALI Dihentikan Sementara Setelah 173 Siswa Diduga Keracunan Makanan

PALEMBANG, KOMPAS – Program makan bergizi gratis atau MBG di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Sumatera Selatan, dihentikan sementara menyusul musibah dugaan keracunan yang dialami 173 siswa. Hingga Rabu (7/5/2025), sembilan siswa masih menjalani rawat inap di RSUD Talang Ubi untuk observasi lebih lanjut.

”Setelah kejadian ratusan siswa diduga keracunan makanan usai menyantap menu MBG, kegiatan MBG di PALI dihentikan sementara untuk keperluan evaluasi. Sampai kapan penghentian tersebut dilakukan, itu menjadi kewenangan BGN (Badan Gizi Nasional) yang sedang melakukan evaluasi,” ujar Kepala Dinas Kesehatan Sumsel, Trisnawarman saat dihubungi dari Palembang, Rabu.

Kompas sebelumnya memberitakan ada 64 siswa dari lima sekolah di Kecamatan Talang Ubi, PALI yang diduga keracunanan makanan usai menyantap menu MBG, Senin (5/5/2025). Mereka mulai mengeluh kepala pusing, lemas, sakit perut, dan mual-mual sepulang dari sekolah. Maka itu, satu per satu siswa diantar untuk menjalani perawatan di instalasi gawat darurat (IGD) RSUD Talang Ubi secara bertahap mulai dari petang hingga malam hari.

Setelah proses pendataan, baru diketahui bahwa jumlah siswa yang diduga keracunanan makanan menu MBG jauh lebih besar. Berdasarkan data Pemerintah Kabupaten PALI, ada 173 siswa dari tingkat PAUD hingga SMA yang menjadi korban. Mereka tidak hanya dirawat di RSUD Talang Ubi, melainkan tersebar di sejumlah fasilitas kesehatan di Talang Ubi.

Trisnawarman membenarkan, saat hari kejadian, secara keseluruhan ada 173 siswa yang terdampak keracunanan MBG. Sebagian besar pasien itu sudah diperbolehkan pulang sejak Senin malam maupun Selasa (6/5/2025) pagi. Namun, hingga Rabu pagi, ada sembilan siswa yang masih menjalani rawat inap di RSUD Talang Ubi.

Pemkab PALI menyebutkan, sembilan siswa itu butuh observasi lebih lanjut karena ada penyakit bawaan. ”Jadi, dari 173 siswa yang terdampak keracunan MBG, sebagian besar sudah diperbolehkan pulang, sedangkan sembilan orang masih menjalani rawat inap di RSUD Talang Ubi,” kata Trisnawarman.

Terkait penyebab peristiwa tersebut, Trisnawarman mengatakan, itu belum diketahui secara pasti. Yang jelas, sejak Selasa, pihak terkait sudah mengambil dan mengirimkan enam sampel terkait peristiwa tersebut ke Balai Teknik Kesehatan Lingkungan (BTKL) Palembang.

Enam sampel itu, terdiri dari sampel muntahan, makanan sayuran, makanan tempe goreng, makanan ikan tongkol suwir, sampel air yang digunakan untuk mengolah makanan, dan sampel makanan yang disimpan pengelola MBG atau SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) bersangkutan. Sampel makanan sayuran, tempe goreng, dan ikan tongkol suwir itu adalah menu MBG di hari peristiwa terjadi.

Pihak BGN dan SPPG harus lebih memperhatikan higienitas dan sanitasi pangan saat proses penyiapan menu MBG.

Sampel-sampel itu akan diperiksa laboratorium untuk mengetahui secara pasti penyebab para siswa mengalami keluhan kesehatan yang diduga keracunanan MBG tersebut. ”Hasil uji laboratorium itu belum keluar karena proses pengujiannya memerlukan waktu sekitar 5-6 hari ke depan,” tuturnya.

Peristiwa tersebut, katanya, harus menjadi pelajaran bagi semua pihak terkait agar insiden serupa tidak terulang kembali. Apalagi kejadian siswa diduga keracunan makanan usai menyantap menu MBG sudah dua kali terjadi di Sumsel. Sebelumnya, pada Selasa (18/2/205), delapan siswa SD Negeri 7 Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang mengeluh sakit perut dan muntah-muntah setelah mengonsumsi menu MBG yang diduga basi dan berulat.

”Pihak BGN dan SPPG harus lebih memperhatikan higienitas dan sanitasi pangan saat proses penyiapan menu MBG. Mereka pun harus proaktif berkolaborasi dengan pihak terkait, seperti dinas kesehatan, puskesmas, dinas pendidikan, dan lain-lain dalam mengevaluasi dan mengawasi kegiatan MBG,” terangnya.

Selain itu, pihak BGN ataupun SPPG harus berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat. ”Pemerintah daerah melalui guru, kepala sekolah, dan dinas pendidikan memiliki peran besar untuk memastikan makanan yang diberikan kepada siswa benar-benar sehat dan higienis. Mereka bisa melakukan uji organoleptik (membau, melihat, dan mencicipi) sebelum makanan dikonsumsi siswa, serta memastikan siswa mencuci tangan pakai sabun sebelum makan,” ujarnya.

Bupati PALI Asgianto dalam konferensi pers di Talang Ubi, Selasa, mengatakan, sangat prihatin dan menyesalkan musibah yang dialami ratusan siswanya. Dia berharap semua pihak terkait melakukan evaluasi menyeluruh, terutama pengawasan di setiap tahapan proses penyediaan makanan harus diperketat agar kejadian serupa tidak terulang.

Kita tidak mencari kambing hitam. Akan tetapi, tanggung jawab harus tetap ditegakkan.

Di samping itu, Asgianto menginstruksikan seluruh instansi terkait melakukan investigasi mendalam untuk mengetahui penyebab pasti terjadinya peristiwa tersebut. Dia menduga, insiden itu dipicu oleh kelalaian atau kesalahan teknis (human error) dari pihak pelaksana di lapangan.

Kalau terbukti ada yang lalai, Asgianto meminta pihak bersangkutan diberikan sanksi tegas. ”Kita tidak mencari kambing hitam. Akan tetapi, tanggung jawab harus tetap ditegakkan. Jika terbukti ada kesalahan dalam pengelolaan, itu perlu ada konsekuensinya. Kejadian ini adalah momentum untuk memperbaiki sistem pelaksaan MBG ke depan,” kata politisi Partai Gerindra tersebut.

Mengenai keberlanjutan MBG, Asgianto menuturkan, itu adalah program yang sangat penting untuk membangun sumber daya manusia unggul sejak dini. Untuk itu, dia berpendapat MBG sangat penting untuk dipertahankan sebagai investasi jangka panjang dalam melahirkan generasi baru yang lebih berkualitas.

MBG bukan sekadar soal memberi makanan, melainkan pula soal komitmen pemerintah dalam memastikan tumbuh kembang generasi muda secara optimal. Karena itu, lanjutnya, MBG harus terus berjalan tetapi tentunya dengan perbaikan menyeluruh agar lebih aman dan tepat sasaran.

Ketua DPD Perkumpulan Penyelenggara Jasaboga Indonesia (PPJI) Sumsel Evie Hadenli mengatakan, Yayasan Vikie Indira Sriwijaya yang berada di bawah naungan PPJI Sumsel adalah mitra SPPG selaku perwakilan BGN dalam menjalankan program MBG di Talang Ubi. Hanya saja, pihak yayasan hanya bersifat menyewakan dapur kepada pihak SPPG, yang terdiri dari anggota Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI), ahli gizi, dan akuntan.

Pihak yayasan diklaim tidak terlibat dan bertanggung jawab dalam proses penyediaan menu MBG. Sebaliknya, yang bertanggung jawab penuh dalam penyediaan menu, mulai dari membeli bahan baku, memasak, dan mendistribusikannya ialah pihak SPPG.

”Dalam proyek MBG, yayasan hanya menyewakan atau menyediakan dapur kepada perwakilan BGN (SPPG). Di dapur tersebut, yang berkuasa adalah para petugas BGN, yakni SPPI, ahli gizi, dan akuntan. Mereka yang belanja bahan baku, menentukan menu, dan mendistribusikan menunya,” tutur Evie.

Namun, mengenai penyebab ratusan siswa mengalami gejala keracunan makanan usai menyantap menu MBG di Talang Ubi, Evie mengira itu dipicu oleh cara pengolahan menu utama, yakni ikan tongkol. ”Dalam jumlah porsi besar, ikan tongkol agak riskan dan berisiko. Jadi, pengolahannya harus ekstra hati-hati,” ujarnya.

Sementara itu, dalam rapat bersama Komis IX DPR RI di Jakarta yang disiarkan kanal Youtube Komisi IX DPR RI Channel, Selasa, Kepala BGN Dadan Hindayana menuturkan, kasus di PALI disebabkan oleh proses masak yang terlalu awal dan tidak cepat untuk didistribusikan. Bahan baku ikan diterima hari Jumat (2/5/2025) dan dimasukkan ke dalam pendingin (freezer).

Kemudian, ikan dikeluarkan dari freezer dan diolah setengah matang terlebih dahulu sebelum kembali dimasukan ke freezer. Selanjutnya, jelang hari pendistribusian, ikan diolah lagi dan saat dites masih dalam keadaan yang baik. Akan tetapi, di lapangan, ternyata timbul peristiwa ratusan siswa mengalami gejala keracunan makanan tersebut.

Atas dasar itu, Dadan mengaku, pihaknya sudah mengambil langkah korektif dan preventif dengan lebih mengetatkan prosedur penyediaan makanan. Ada tujuh poin yang diambil, yakni pemilihan bahan baku yang harus lebih segar atau selektif.

Pemendekan waktu antara waktu memasak, penyiapan makanan, dan pengiriman makanan untuk mencegah makanan basi. Protokol keamanan saat proses pengantaran makanan dari SPPG ke sekolah lebih diperketat. Batas toleransi antara waktu makanan diantar, diterima, dan dikonsumsi lebih dipersingkat, yakni makanan harus sudah tiba 15 menit sebelum waktu makan dan makanan harus disantap dan habis dalam waktu 15-30 menit.

Mekanisme distrbusi makanan di sekolah, terutama antara masa penyimpanan sementara atau transit dan penyerahan kepada siswa pun harus lebih dipersingkat. Lalu, kewajiban uji organoleptik (uji tampilan, aroma, rasa, dan tekstur) terhadap makanan sebelum dibagikan kepada siswa, yang akan melibatkan petugas tertentu.

Terakhir, penyegaran dan pelatihan kepada penjamah makanan secara rutin. ”SPPG di PALI sudah beroperasi 2-3 bulan. Selama ini, mereka mungkin menganggap segala sesuatunya berjalan normal sehingga terjadi kelengahan-kelengahan yang menjadi penyebab peristiwa tersebut. Makanya, kami akan buat program penyegaran dan pelatihan kepada penjamah makanan di PALI dan tempat-tempat lainnya minimal dua bulan sekali agar kelengahan-kelengahan serupa tidak terjadi lagi,” kata Dadan.