Mengapa Polemik ”Partai Coklat” Mencuat?

Siapa yang mempersoalkan ”Partai Coklat”?

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) adalah pihak yang pertama kali mempersoalkan adanya intervensi kekuasaan yang melibatkan Kepolisian RI (Polri) yang disebut sebagai ”Partai Coklat” atau ”Parcok” dalam pelaksanaan Pilkada 2024. Intervensi itu dianggap merusak demokrasi. Dalam kasus yang diungkap, seperti di Pilkada Banten dan Pilkada Sumatera Utara, PDI-P menemukan adanya intimidasi terhadap pejabat desa. Polri diduga ikut campur untuk mendukung calon tertentu.

Politisi PDI-P, Ahmad Basarah, menyebutkan bahwa intervensi tersebut mengarah pada upaya menggagalkan kemenangan calon yang diusung PDI-P meskipun sebelumnya mereka unggul dalam survei. Djarot Saiful Hidayat, politisi PDI-P lainnya, juga mengungkapkan bahwa cara-cara yang digunakan oleh pihak lawan, termasuk politisasi bantuan sosial dan intimidasi melalui ”Partai Coklat”, merusak nilai-nilai demokrasi.

Oleh karena itu, PDI-P berencana membawa bukti-bukti ini ke Mahkamah Konstitusi untuk membuktikan adanya kecurangan yang terstruktur dan sistematis dalam Pilkada 2024.

Apa tanggapan pemerintah?

Pemerintah memberikan tanggapan terhadap tudingan keterlibatan aparat kepolisian, yang disebut sebagai ”Partai Coklat” atau ”Parcok”, dalam Pilkada 2024. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menyatakan bahwa setiap dugaan keterlibatan aparat harus dibuktikan dengan data dan diproses hukum, tetapi ia tidak melihat adanya pola terstruktur atau sistematis dalam keterlibatan polisi pada Pilkada 2024. Ia juga menambahkan bahwa tidak ada pengaduan terkait hal ini yang masuk ke Kemendagri.

Sementara itu, anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), Yusuf Warsyim, mengakui bahwa tuduhan ketidaknetralan polisi, termasuk dalam Pilkada 2024, memang sering muncul, tetapi ia menegaskan bahwa tudingan tersebut perlu dibuktikan.

Yusuf menyebut bahwa meskipun Kompolnas menerima laporan mengenai dugaan ketidaknetralan, hasil pemeriksaan lapangan tidak menemukan bukti yang mendukung dugaan tersebut. Ia juga menyarankan agar PDI-P membawa bukti yang ada jika ingin menjadikannya bagian dari sengketa pilkada di Bawaslu atau MK.

Apa harapan terhadap Polri yang disebut ”Parcok”?

Polri yang disebut sebagai ”Partai Coklat” (”Parcok”) diharapkan mendengar kritik yang ada dan melakukan evaluasi serta koreksi internal. Jazilul Fawaid, Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), menekankan pentingnya Polri mendengarkan dugaan cawe-cawe institusi tersebut di Pilkada 2024 dan tidak membiarkan masalah tersebut berkembang. Sebab, jika tidak ditangani dengan baik, hal ini bisa menyebabkan Polri kehilangan kepercayaan masyarakat dan bahkan menjadikannya ”musuh bersama”.

Jazilul berharap agar Polri tetap fokus pada tugas utamanya sebagai institusi yang menjaga keamanan dan ketertiban, bukan terlibat dalam politik. Jazilul juga menyarankan agar Polri bekerja dengan profesionalisme yang lebih tinggi dan jika diperlukan, dilakukan kajian mendalam terkait struktur dan prosedur internalnya.

Selain itu, ada dorongan dari PDI-P yang mengusulkan agar Polri ditempatkan di bawah Kemendagri atau TNI untuk mencegah keterlibatan dalam politik praktis. Hal ini disampaikan dengan harapan bahwa Polri dapat kembali berfokus pada tugas utama mereka tanpa terlibat dalam politik, yang dapat memperburuk persepsi publik terhadap institusi tersebut.

Sejak PDI-P menuding adanya ”Parcok” tersebut, Kompas sudah coba meminta penjelasan dari pihak Polri. Namun, Polri belum meresponsnya.

Sejauh mana polemik ”Parcok” bergulir?

Polemik mengenai dugaan keterlibatan kepolisian (dikenal sebagai ”Partai Coklat” atau ”Parcok”) dalam Pilkada 2024 memicu perdebatan dan laporan di Dewan Perwakilan Rakyat. Terkait hal ini, anggota Fraksi PDI-P di DPR, Yulius Setiarto, dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).

Meskipun tuduhan cawe-cawe polisi di Pilkada 2024 ini belum terbukti, sejumlah pihak memandang pentingnya evaluasi terhadap netralitas aparat penegak hukum dalam proses pemilu. PDI-P pun terus menyuarakan kekhawatiran mengenai intervensi polisi. Adapun pihak lain, seperti Gerindra, membantah tuduhan tersebut dan menganggapnya sebagai hoaks.

Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP), menyarankan agar dugaan ini dijadikan bagian dari evaluasi menyeluruh Pilkada 2024 untuk menjaga integritas demokrasi dan memastikan kepercayaan publik terhadap proses pemilu. Evaluasi juga diperlukan terkait dengan transparansi pencalonan kandidat dan potensi pelanggaran dalam pilkada.