Mengapa Presiden Prabowo Mengganti Beberapa Menterinya?

Siapa saja menteri yang diganti?

Presiden Prabowo Subianto merombak Kabinet Merah Putih memasuki bulan ke-11 pemerintahannya. Pada Senin (8/9/2025), lima menteri diganti dan satu kementerian baru dibentuk. Menteri yang diganti yaitu Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Kadir Karding, Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo, serta Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi. Selain itu, dibentuk Kementerian Haji dan Umrah yang sebelumnya berstatus Badan Penyelenggara Haji.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa perombakan (reshuffle) kabinet dilakukan untuk menindaklanjuti pembentukan Kementerian Haji dan Umrah sekaligus hasil evaluasi Presiden terhadap kinerja sejumlah kementerian. Prasetyo menyebut keputusan ini diambil setelah mempertimbangkan masukan dan berbagai aspek penyelenggaraan negara. Ia menambahkan, gejolak demonstrasi pada akhir Agustus 2025 juga menjadi salah satu faktor yang tidak bisa dimungkiri memengaruhi keputusan perombakan.

Menjelang pelantikan, sejumlah tokoh yang diduga akan mengisi kursi menteri baru sudah hadir di Istana, antara lain Kepala Badan Penyelenggara Haji Irfan Yusuf; Wakil Menteri Koperasi Ferry Joko Juliantono; anggota DPR Fraksi Partai Golkar, Mukhtarudin; serta Kepala Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan Purbaya Yudhi Sadewa. Namun, Prasetyo tidak merinci siapa saja yang resmi dilantik hingga acara pelantikan berlangsung.

Siapa penggantinya dan dilantik jadi menteri?

Presiden Prabowo merombak Kabinet Merah Putih dengan melantik sejumlah menteri baru pada Senin (8/9/2025) di Istana Negara, Jakarta. Kepala Lembaga Penjamin Simpanan Purbaya Yudhi Sadewa resmi menggantikan Sri Mulyani Indrawati sebagai Menteri Keuangan. Selain itu, Mukhtarudin dilantik sebagai Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia menggantikan Abdul Kadir Karding, Ferry Joko Juliantono menggantikan Budi Arie Setiadi sebagai Menteri Koperasi, serta Irfan Yusuf dipercaya memimpin Kementerian Haji dan Umrah, lembaga baru hasil peningkatan status dari Badan Penyelenggara Haji.

Selain mereka, Presiden juga melantik Dahnil Anzar Simanjuntak sebagai Wakil Menteri Haji dan Umrah. Namun, dari lima menteri yang diganti, baru tiga yang sudah resmi dilantik. Dua posisi lain, yakni Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan pengganti Budi Gunawan serta Menteri Pemuda dan Olahraga pengganti Dito Ariotedjo masih menunggu pelantikan. Untuk sementara, posisi Menko Polhukam akan diisi oleh pejabat ad interim, sedangkan pelantikan Menpora akan dilakukan kemudian karena pejabat barunya sedang berada di luar kota.

Berdasarkan informasi yang diperoleh Kompas, pejabat ad interim Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan akan diduduki oleh Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin. Menanggapi itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi tidak membenarkan, tetapi juga tidak menampik.

Apa alasan Presiden melakukan perombakan kabinet?

Presiden Prabowo Subianto melakukan perombakan kabinet dengan melantik empat menteri baru dan satu wakil menteri di Istana Negara pada Senin (8/9/2025). Pelantikan ini juga menandai pembentukan Kementerian Haji dan Umrah yang sebelumnya berstatus Badan Penyelenggara Haji. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan bahwa reshuffle ini merupakan hak prerogatif Presiden yang diambil setelah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja kabinet.

Prasetyo menepis anggapan bahwa perombakan ini dipicu oleh demonstrasi besar yang terjadi pada akhir Agustus. Menurut dia, keputusan Presiden tidak didasarkan pada kejadian tertentu, tetapi pada hasil evaluasi secara menyeluruh untuk memperkuat jalannya pemerintahan.

Karena alasan evaluasi itu, ia juga menepis Sri Mulyani mundur atau dicopot dari jabatan Menteri Keuangan. ”Ya bukan mundur, bukan dicopot. Bapak Presiden selaku kepala negara dan pemerintahan tentunya kita semua paham bahwa beliau memiliki hak prerogatif, maka kemudian atas evaluasi beliau memutuskan melakukan perubahan formasi,” jelasnya.

Apa yang terjadi setelah perombakan kabinet?

Seusai melakukan reshuffle kabinet, Presiden Prabowo menggelar konsolidasi internal dengan anggota DPR Fraksi Gerindra di kediamannya di Jalan Kertanegara IV, Jakarta Selatan, Senin (8/9/2025) malam. Pertemuan ini bertujuan mengingatkan kader Gerindra agar menjaga sikap, perilaku, dan gaya hidup setelah gelombang unjuk rasa besar akhir Agustus. Sekjen Gerindra Sugiono menegaskan, para legislator diingatkan tidak bergaya hidup mewah, menjaga ucapan, dan mampu menjadi representasi yang baik bagi daerah pemilihannya.

Sugiono juga menepis isu bahwa pertemuan membahas perombakan alat kelengkapan dewan (AKD) dan pimpinan DPR. Menurut dia, agenda utama adalah menyampaikan pesan Presiden sekaligus memastikan seluruh anggota Fraksi Gerindra menyukseskan program-program pemerintah. Ia menekankan, memasuki bulan ke-11 pemerintahan Prabowo, capaian kinerja sudah cukup tinggi dan perlu dijaga agar seluruh agenda pemerintahan berjalan lancar. Pernyataan serupa disampaikan Ahmad Dhani yang menegaskan Prabowo hanya mengingatkan agar anggota DPR tidak melakukan flexing atau pamer kemewahan.