Menghitung Hari Menuju Tarif Trump, Industri Manufaktur Hadapi Risiko Ganda

JAKARTA, KOMPAS — Menjelang penerapan kebijakan tarif bea masuk yang tinggi dari Amerika Serikat, risiko ganda membayangi industri manufaktur domestik. Pemerintah Indonesia mesti bergerak cepat untuk bernegosiasi dan berdiplomasi dengan AS demi meringankan beban tarif.

Risiko ganda terhadap industri manufaktur nasional itu datang dari potensi disrupsi di pasar AS dan domestik. Di pasar AS, akibat implementasi tarif impor yang terhitung tinggi sebesar 32 persen, daya saing produk Indonesia bisa anjlok.

Di pasar domestik, produk manufaktur dalam negeri juga berpotensi tergerus oleh banjir produk asing dari negara lain. Hal itu terjadi karena negara-negara yang terdampak oleh kebijakan tarif Trump sedang mencari target pasar baru. RI berpotensi dijadikan sasaran baru.

Tarif impor yang disebut Presiden AS Donald Trump sebagai ”Liberation Day” atau Hari Pembebasan akan berlaku mulai 9 April 2025. Ada 57 negara, termasuk Indonesia, yang akan menghadapi tarif impor balasan (reciprocal tariff) dari AS dengan level variatif, dari 10-49 persen.

Artinya, hanya tersisa tiga hari lagi menjelang berlakunya tarif Trump. Penetapan tarif Trump yang tinggal menghitung hari itu mulai dikhawatirkan oleh sejumlah pelaku industri manufaktur, salah satunya Asosiasi Produsen Peralatan Listrik Indonesia (APPI).

Menurut Ketua Umum APPI Yohanes P Widjaja, jika dalam waktu tiga hari ini belum ada hasil negosiasi antara Pemerintah Indonesia dn AS, produk dalam negeri yang diekspor ke AS akan kehilangan daya saing.

”Pemerintah harus segera bernegosiasi dan berdiplomasi karena waktu terus berjalan. Kita harus bicara secara bilateral. Penerapan tarif impor produk kelistrikan oleh AS akan berdampak negatif terhadap ekspor dari Indonesia,” kata Yohanes saat dihubungi di Jakarta, Minggu (6/4/2025).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), nilai ekspor produk mesin dan peralatan listrik serta bagian-bagiannya ke AS mencapai 3,45 miliar dollar AS pada 2023 dan meningkat mencapai 4,18 miliar dollar AS pada 2024.

Dalam hitungan satuan kilogram (kg), produk listrik Indonesia ke AS pada 2023 mencapai 127 juta kg dan meningkat menjadi 391 juta kg pada 2024. Sementara pada Januari 2025, produk listrik yang diekspor ke AS sudah mencapai 349,75 juta dollar AS dengan berat 30,4 juta kg.

Industri listrik bahkan menjadi komoditas yang memiliki kontribusi nilai ekspor tertinggi dari total 15 sektor utama Indonesia.

”Selain China dan Vietnam, produk listrik kita itu di AS terhitung potensial dan cukup besar. Produk listrik, seperti transformator tenaga, transformator distribusi, panel listrik tegangan menengah dan rendah, meteran listrik,” ujar Yohanes.

Ia mengatakan, produk listrik Indonesia banyak terserap di AS karena negara tersebut tengah gencar membangun industri teknologi. ”Produk kita juga berdaya saing dan kompetitif karena per tahun lalu, (impor) produk kelistrikan China diberhentikan Amerika,” ujarnya.

Kebijakan bea masuk impor (BMI) AS kepada produk-produk Indonesia dikhawatirkan tidak saja menurunkan nilai ekspor, tetapi juga sekaligus membatasi jumlah produk serta daya saing produk dalam negeri yang berkualitas di pasar internasional.

Pihaknya belum mengetahui berapa besar biaya yang harus dikeluarkan kelak sebagai imbas tarif impor yang baru. Para pelaku industri listrik domestik saat ini terus berkomunikasi dengan pelanggan atau calon pembeli di AS terkait dengan perhitungan tarif tersebut.

”Produk peralatan listrik dari kita itu kualitasnya sudah mampu bersaing di pasar internasional. Kami membutuhkan kehadiran pemerintah untuk mempertahankan industri lokal,” kata Yohanes.

Dampak lain yang dikhawatirkan oleh semua pelaku industri manufaktur adalah banjir produk impor ke Indonesia. Terutama melalui praktik dumping dari negara lain yang juga terkena imbas tarif tinggi AS.

Industri lokal dikhawatirkan akan ”tumbang” karena praktik impor ilegal serta adanya kebijakan pengenaan bea masuk nol persen dari pemerintah RI untuk produk dari Asia Tenggara, China, dan India.

Di tengah upaya cepat negosiasi dengan AS, pemerintah mesti memikirkan cara menyelamatkan industri lokal. Oleh karena itu, Yohanes berharap kebijakan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) tetap dipertahankan dan tidak dilonggarkan dalam merespons kebijakan Trump.

Prinsipnya, produk industri manufaktur dalam negeri harus semakin banyak terserap di pasar domestik. Sebagai pelaku industri, Yohanes merasa kebijakan TKDN mampu meningkatkan permintaan produk domestik, memberi jaminan kepastian investasi, dan menarik investasi baru ke Indonesia.

Salah satunya, ia mendorong Pemerintah Indonesia untuk merespons ”serangan” tarif dengan negosiasi lewat tarif juga, bukan menggeser isu pada aspek non-tariff measure atau non-tariff barrier.

”Kalau perlu, pemerintah kita memberi tarif masuk nol persen pada produk kelistrikan AS. Negosiasi seperti ini telah dilakukan Vietnam. Kami pengusaha takut juga, apa (TKDN) ini yang dimaksud non-tariff barrier? Sebab, kami pengusaha sudah merasa terlindungi dengan TKDN,” ucapnya.

Pemerintah terus melakukan koordinasi lintas kementerian dan lembaga serta menjalin komunikasi dengan Kantor Perwakilan Dagang AS atau United States Trade Representative (USTR), Kamar Dagang AS atau United States Chamber of Commerce, dan negara mitra lainnya.

Koordinasi itu dalam rangka merumuskan langkah strategis yang tepat guna merespons kebijakan tarif resiprokal AS. Harapannya, setiap kebijakan yang diambil nanti akan mempertimbangkan berbagai aspek secara menyeluruh dan selaras dengan kepentingan nasional.

Pemerintah menegaskan, Indonesia tidak akan mengambil langkah retaliasi atas kebijakan tarif Trump dan memilih untuk menempuh jalur diplomasi dan negosiasi untuk mencari solusi yang saling menguntungkan bagi kedua negara.

Pendekatan tersebut diambil dengan mempertimbangkan kepentingan jangka panjang hubungan perdagangan bilateral, serta untuk menjaga iklim investasi dan stabilitas ekonomi nasional.

”Kita dikenakan waktu yang sangat singkat, yaitu 9 April, dan diminta untuk merespons. Indonesia akan menyiapkan rencana aksi dengan memperhatikan beberapa hal, termasuk impor dan investasi dari AS,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Rapat Koordinasi Terbatas Lanjutan terkait Kebijakan Tarif Resiprokal AS yang digelar virtual, Minggu.

Pemerintah juga mencermati potensi dampak kebijakan tarif terhadap sejumlah sektor industri padat karya berorientasi ekspor, seperti industri apparel (pakaian) dan alas kaki.

Sektor tersebut dinilai rentan terhadap fluktuasi pasar global sehingga pemerintah berkomitmen untuk terus memberikan dukungan melalui berbagai insentif yang tepat sasaran guna menjaga daya saing dan keberlangsungan usaha.

Adapun produk Indonesia yang akan dikenakan tarif resiprokal berdasarkan Section 232 adalah baja, alumunium, mobil, dan suku cadang mobil, produk strategis seperti tembaga, semikonduktor, produk kayu, farmasi, bullion (logam mulia), serta energi dan mineral tertentu yang tidak tersedia di AS.

Suara pelaku industri akan didengarkan sebagai bagian dari proses perumusan strategi kebijakan. Pemerintah juga terus mengkaji secara mendalam implikasinya terhadap fiskal negara serta menjaga stabilitas APBN dalam jangka menengah dan panjang.

Peneliti Departemen Ekonomi Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Dandy Rafitrandi, mengatakan, dalam penantian waktu menuju penerapan tarif Trump, pemerintah sudah harus semakin aktif menggencarkan negosiasi seperti negara lainnya.

Negosiasi aktif itu untuk memastikan produk utama Indonesia yang diekspor ke pasar AS tetap bisa terserap, seperti produk tekstil yang menyerap banyak tenaga kerja. Begitu pula industri lainnya, seperti produk listrik, mebel, hingga perikanan, yang telah berkontribusi terhadap ekonomi nasional.

Dalam negosiasi itu, Pemerintah Indonesia harus mampu meyakinkan AS bahwa Indonesia merupakan pasar yang besar untuk menghasilkan produk berkualitas, dengan memanfaatkan bahan baku dari AS, seperti gandum, kedelai, dan kapas.

”Itu barang-barang yang berpotensi kita impor lebih banyak dari AS agar Presiden Trump melihat Indonesia memiliki niat baik sekaligus menjadi potensi pasar yang sangat menjanjikan. Pasar domestik kita punya posisi kuat untuk memperbaiki neraca perdagangan,” katanya.

Namun, perang tarif yang terjadi saat ini serta retaliasi dari China dan sejumlah negara akan mengubah peta perdagangan dunia. Saat produk China tidak bisa lagi masuk ke pasar AS dengan leluasa, mereka akan bergeser ke Indonesia sebagai negara lain dengan populasi terbanyak.

”Ini yang harus kita diperhatikan lebih jauh. Tantangan dan ancaman berupa produk-produk ekspor dari luar negeri yang masuk ke Indonesia akan lebih banyak karena adanya tarif AS yang tinggi,” ujarnya.

Sementara itu, Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin mengatakan, langkah Prabowo menugaskan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Keuangan Sri Mulyani tepat dan relevan untuk menyusun substansi negosiasi. Tantangan selanjutnya, bagaimana kedua menteri itu menyusun substansi yang realistis, jalan tengah, serta mendesain strategi negosiasi atau komunikasi.

Menurut Wijayanto, dari sisi substansi, respons Indonesia ke AS harus menjadi bagian dari strategi besar transformasi ekonomi nasional. ”Substansi juga harus berisi solusi jalan tengah. Jangan sampai karena ingin membuat senang Trump, partner penting kita yang lain, termasuk India, China, Korea, EU, dan Jepang, merasa dianaktirikan. Ini berpotensi menimbulkan permasalahan baru,” katanya.

Dari sisi negosiasi, Indonesia harus memahami bahwa Trump tidak menyukai pendekatan multilateral. Ide pemerintah menggunakan payung ASEAN perlu dihindari. Sebab, selain mengundang resistensi Trump, menyatukan ASEAN pun tidak mudah karena kepentingan yang berbeda.

Dalam hal ini, pendekatan bilateral perlu dilakukan, terlebih Trump merupakan sosok one-man-show. Komunikasi langsung antara Prabowo dan Trump dinilai akan efektif untuk selanjutnya diterapkan di level menteri.

Meski begitu, di luar pendekatan bilateral, Indonesia tetap perlu memperkuat kerja sama perdagangan dan investasi dengan berbagai negara dengan memanfaatkan sentimen perasaan senasib. Misalnya, dengan Uni Eropa, ASEAN, India, Timur Tengah, bahkan Afrika dan Amerika Latin.

Menurut Wijayanto, tarif resiprokal Trump harus menjadi momentum memperbaiki kondisi ekonomi dalam negeri. Pemerintah perlu mengalibrasi APBN. Program yang membuat anggaran boros harus dikurangi untuk memprioritaskan program jangka pendek sehingga berdampak langsung pada daya beli dan penciptaan lapangan kerja.

”Demand dari dalam negeri perlu stimulus untuk menggantikan demand dari luar negeri yang berpotensi menurun,” ujarnya. Selain itu, pemerintah juga harus mempersulit dan menghentikan produk impor ilegal agar tidak ada lagi potensi kehilangan pendapatan di kemudian hari.