Menguji Taji Danantara Membendung Efek Tarif Trump

Mulai hari ini, Rabu (16/4/2025), sebagian delegasi pemerintah sudah ada yang bertandang menuju Amerika Serikat dengan membawa dokumen informal sebagai bahan negosiasi dengan Gedung Putih perihal kebijakan tarif resiprokal baru yang diberlakukan Presiden Donald Trump.

Dokumen tersebut berkaitan dengan tawaran tarif, instrumen perdagangan di luar tarif, relaksasi hambatan perdagangan di luar tarif, hingga proposal investasi.

Usai Rapat Koordinasi Teknis Terbatas terkait persiapan negosiasi penetapan tarif resiprokal oleh AS terhadap Indonesia, di Jakarta, Senin (14/4/2025), Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut selain mengundang perusahaan AS berinvestasi di Indonesia, perusahaan nasional juga akan mengajukan proposal investasi di AS.

Perihal negosiasi bidang investasi, Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi Todotua Pasaribu mengatakan, pemerintah melalui Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara akan mendorong BUMN untuk berinvestasi di AS, maupun menarik investasi dari AS. Posisi Danantara sebagai sovereign wealth fund (SWF) ia nilai strategis untuk mengelola investasi di dalam maupun di luar negeri.

”Sektor strategis yang ingin dimasuki perusahaan Indonesia di AS adalah minyak dan gas. Apalagi, anak perusahaan PT Pertamina (Persero) sudah pernah berinvestasi di AS,” ujar Todotua.

Adanya gejolak ekonomi global akibat kebijakan tarif AS membuka peluang bagi Indonesia untuk memperbaiki diri dengan memangkas regulasi dan memperkuat iklim investasi. Stabilitas politik dan kebijakan yang berpihak pada ketahanan pangan dan energi membuat investor asing mulai melirik pasar Indonesia.

Setidaknya, hal tersebut dipercaya oleh Chief Investment Officer (CIO) BPI Danantara, Pandu Sjahrir. Ia menilai dengan memanfaatkan investasi strategis, Indonesia berpeluang mengurangi dampak negatif dari kebijakan perdagangan internasional yang tidak menguntungkan.​

”Menurut saya, yang terjadi dengan perang tarif ini in a way blessing in disguise buat Indonesia,” ujar Pandu di Gedung Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Senin (14/4/2025).

Menurut Pandu, di tengah ketidakpastian global, para investor asing akan mencari negara yang dinilai memiliki situasi politik yang stabil dan kebijakan yang relatif baik, untuk berinvestasi.

”Mereka (investor asing) melihat Indonesia mungkin politiknya bersih, rapi, secara kebijakan juga relaif bagus karena kita banyak fokus ke bidang ketahanan pangan dan energi,” katanya.

Satu-satunya aset likuid yang bisa dimanfaatkan Danantara adalah setoran dividen dari BUMN.

Salah satu milestone atau tonggak pencapaian pertama komitmen pengelolaan dana oleh BPI Danantara bersama Qatar Investment Authority sebesar 4 miliar dollar AS (Rp 67,27 triliun) yang ditujukan untuk pembangunan di Indonesia.

Pandu menyampaikan, dana tersebut merupakan akumulasi dari Indonesia dan Qatar yang masing-masing berkontribusi ​​​​​senilai 2 miliar dolar AS, yang akan digunakan untuk membiayai sejumlah proyek di berbagai sektor, diantaranya hilirisasi, kesehatan, energi terbarukan, dan teknologi.

Meskipun tidak menyebutkan secara spesifik, Pandu memberikan sinyal bahwa Danantara bakal fokus investasi di sektor yang memberikan imbal hasil tinggi. Pasalnya, tanpa adanya jaminan return tinggi, tidak akan ada hal yang menarik selera investor untuk melibatkan diri bergabung bersama proyek-proyek Danantara.

Presiden Prabowo Subianto sempat mengungkapkan bahwa Danantara akan memiliki modal dana kelolaan awal hingga 900 miliar dollar AS atau tak kurang dari Rp 14.000 triliun yang berasal dari semua BUMN yang akan dikelolanya. Dana tersebut jadi modal untuk membiayai 15 hingga 20 proyek yang menciptakan nilai tambah.

Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin menilai, aset senilai Rp 14.000 triliun yang diklaim dikelola Danantara sebagian besar terdiri dari aset tetap, modal kerja, dana pihak ketiga dari bank BUMN, dan aset tidak berwujud. Jenis aset ini bersifat tidak likuid dan tidak bisa langsung diinvestasikan.

Saat ini, sebanyak 14 BUMN telah mengalihkan saham Seri B mereka kepada BPI Danantara melalui perusahaan cangkang yang dijadikan Holding Operasional, yakni PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero). Dari jumlah tersebut, 13 di antaranya adalah perusahaan terbuka.

Menurut Wijayanto, satu-satunya aset likuid yang bisa dimanfaatkan Danantara adalah setoran dividen dari BUMN. Namun, ia mengingatkan bahwa nilai dividen tersebut relatif kecil. Dalam periode 2020–2024, total dividen bersih yang diterima pemerintah hanya Rp 26,7 triliun.

Jumlah tersebut merupakan selisih dari total dividen BUMN sebesar Rp 303,9 triliun dan penyertaan modal negara (PMN) ke BUMN sebesar Rp 277,2 triliun.

”Danantara tidak bisa berharap banyak dari dividen BUMN. Ketika BUMN berada di bawah Danantara, bukan hanya dividen yang menjadi hak, tetapi juga PMN yang menjadi beban,” ujar Wijayanto.

Ia juga menyoroti kondisi keuangan sejumlah BUMN yang masih bermasalah. Menurut Wijayanto, di tengah risiko perlambatan ekonomi global yang menjadi efek domino dari adanya perang tarif, Danantara tak perlu mengeluarkan biaya tambahan untuk menopang BUMN sakit, seperti perusahaan-perusahaan karya, BUMN farmasi, hingga maskapai Garuda Indonesia.

Sementara itu, komitmen pengelolaan dana investasi bersama antara Danantara dan QIA senilai 4 miliar dollar AS, dinilai Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, bisa menjadi bumerang apabila tidak segera ada pengumuman lanjutan perihal realisasi proyek yang konkret.

”Jika dalam beberapa bulan ke depan tidak ada perkembangan signifikan, sentimen positif dapat berubah menjadi skeptisisme, bahkan potensi capital outflow jika ekspektasi pasar tidak terpenuhi,” ujarnya.

Komitmen investasi Qatar di tengah kelindan masalah yang muncul akibat kebijakan tarif AS, menurut Achmad, adalah ujian pertama bagi Danantara sebagai institusi baru dalam ekosistem pembiayaan pembangunan Indonesia.

Sebagai SWF, Danantara harus menunjukkan bahwa ia tidak hanya mampu menarik dana, tetapi juga mampu mengelolanya dengan prinsip fiduciary duty, yaitu mengedepankan kepentingan nasional jangka panjang di atas segalanya.

”Hal ini berarti bahwa Danantara harus memastikan seleksi proyek berbasis analisis manfaat ekonomi, bukan koneksi politik. Harus ada proses penilaian yang ketat, termasuk analisis cost-benefit, dampak sosial, risiko lingkungan, dan keberlanjutan fiskal,” ujarnya.

Jika Danantara berhasil menunjukkan profesionalisme dan akuntabilitas dalam mengelola dana investasi ini, maka Indonesia akan memiliki model SWF yang mampu menjadi alat kemudi pembangunan tanpa tergantung pada utang luar negeri secara tradisional. Namun jika gagal, kredibilitas Danantara bisa layu sebelum berkembang.