Meski Ditolak Publik, Golkar Tetap Perjuangkan Soeharto Jadi Pahlawan

JAKARTA, KOMPAS — Partai Golkar terus menggencarkan upaya mewujudkan pemberian gelar pahlawan nasional bagi Presiden ke-2 RI Soeharto meski publik menolaknya. Selain melalui mekanisme internal dan pembicaraan di parlemen, petinggi Golkar juga berkomunikasi langsung dengan Presiden Prabowo Subianto.

Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (3/11/2025), mengatakan telah menyampaikan aspirasi dari partainya untuk menjadikan Soeharto sebagai pahlawan nasional kepada Presiden Prabowo. Ia juga menjelaskan bahwa usulan itu sudah melalui serangkaian mekanisme di internal Partai Golkar. 

”Bapak Presiden Prabowo mengatakan bahwa saya menerima dan akan mempertimbangkan,” ungkap Bahlil setelah mengikuti rapat terbatas dengan Presiden Prabowo.

Ia menambahkan, Golkar konsisten berupaya untuk mewujudkan pemberian gelar pahlawan nasional bagi Soeharto. Selain pernah menjabat sebagai presiden, Soeharto juga dinilai sebagai tokoh penting yang meletakkan kerangka perjuangan Golkar.

Bahlil tidak memungkiri, usul untuk menjadikan Soeharto mendapatkan penolakan dari masyarakat sipil. Akan tetapi, ia tidak memberikan tanggapan ihwal penolakan yang terus meluas.

Penolakan setidaknya hadir dari Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik (KIKA), Amnesty International Indonesia, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), serta organisasi korban peristiwa 1965.

Argumentasi penolakan mereka senada, pengangkatan Soeharto sebagai pahlawan nasional dinilai sebagai pengkhianatan terhadap reformasi dan memberikan luka baru terhadap para korban pelanggaran hak asasi manusia (HAM) sepanjang masa kepemimpinan Soeharto.

Wacana pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto tidak hanya menyalahi nilai kemanusiaan dan demokrasi, tetapi juga menghapus memori kolektif bangsa tentang kekerasan negara selama tiga dekade kekuasaan Orde Baru. Sebab, di masa kekuasaan Soeharto (1966–1998) sarat dengan pelanggaran HAM berat, pembungkaman kebebasan berpikir, dan praktik korupsi sistemik.

Lebih dari itu, merujuk laporan Transparency International pada 2004, Soeharto ditempatkan sebagai pemimpin paling korup di dunia dengan estimasi penggelapan dana publik mencapai 15 miliar-35 miliar dollar AS.

Dihubungi terpisah, Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Hasto Kristiyanto mengungkapkan, partainya terus menerima dan mendengarkan masukan dari masyarakat sipil hingga perguruan tinggi terkait wacana pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto. Dari hasil penjaringan masukan itu, banyak pihak memberikan catatan terkait persoalan HAM dan pelanggaran yang belum diselesaikan.

Hasto menambahkan, ketika menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD juga pernah memberikan catatan mengenai pelanggaran HAM tersebut.

”Tentu saja ini menjadi bagian dari sikap PDI Perjuangan. Seperti yang pernah disampaikan Ibu Megawati, ’jangan begitu mudah memberikan gelar pahlawan’,” ujar Hasto.

Dalam seminar internasional ”Commemorative Seminar of The 70th Anniversary of The 1955 Bandung Asian-African Conference: Bung Karno in a Global History” di Blitar, Jawa Timur, Sabtu (1/11/2025), Megawati sempat menyinggung wacana pemberian gelar pahlawan yang ramai belakangan ini. Ia tidak secara langsung menyebut nama Soeharto, tetapi menegaskan agar pemberian gelar pahlawan tidak dilakukan dengan mudah.

”Tapi mbok ya hati-hati kalau mau jadiin pahlawan itu lho. Ya, jangan gampang dong. Kalau Bung Karno benar pahlawan karena saya berani bertanggung jawab (nilai kepahlawanan yang ada di Soekarno),” ucapnya.

Hasto melanjutkan, Megawati menilai bahwa pahlawan merupakan simbol suatu negara. Karena itu, sosok yang layak mendapat gelar tersebut harus memiliki terobosan dan peran penting bagi kemerdekaan Indonesia, termasuk dalam memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan. Sosok pahlawan bukan justru melakukan pengkhianatan terhadap rakyat yang seharusnya dilindungi oleh negara.

”Pahlawan harus menjadi sosok ideal yang menjadi suri teladan bagi seluruh anak bangsa. Untuk itu, pesan Ibu Mega jelas, gelar pahlawan harus diberikan secara hati-hati dengan melihat kepeloporannya, mendengar suara rakyat, dan mempertimbangkan masa depan bahwa sosok pahlawan itu benar-benar menjadi contoh bagi perjuangan anak bangsa di masa kini dan mendatang,” tuturnya.