Minyak Rusia dan China Mulai Mengalir ke Asia Tenggara

MANILA, SENIN — Perusahaan minyak Filipina, Petron Corp, memastikan telah mendapat 2,4 juta barel minyak mentah dari Rusia. Adapun Binh Son di Vietnam masih merundingkan pembelian minyak ke Rusia. Sementara itu, China dilaporkan telah mengirim minyak ke sejumlah negara di Asia Tenggara.

Media Filipina, Inquirer, pada Senin (30/3/2026) mengutip pengumuman Petron soal pembelian itu. Petron dikendalikan Ramon Ang, konglomerat Filipina yang dikenal sebagai Raja Bir karena memiliki San Miguel.

Dalam pengumuman Petron, cadangan minyak akan cukup sampai Juni 2026. Pembelian dari Rusia dinyatakan bagian dari tanggapan atas kondisi darurat.

Petron menyatakan telah mencoba berbagai jalan lain sebelum akhirnya membeli minyak mentah dari Rusia. Gangguan rantai pasok dan kondisi geopolitik yang tak pernah ada disebut menjadi dasar keputusan itu.

Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr telah mendeklarasikan darurat energi pada 24 Maret 2026. Sebab, pasokan minyak dari Timur Tengah terganggu setelah Amerika Serikat dan Israel menyerang Iran. Hingga 95 persen impor minyak Filipina berasal dari Timur Tengah.

Pekan lalu, Petron telah menerima 700.000 barel minyak Rusia. Filipina salah satu negara yang paling awal membeli minyak Rusia setelah AS mengendurkan sanksi terhadap minyak Rusia.

Sejak Rusia menyerang Ukraina, berbagai sanksi dijatuhkan ke Moskwa. Sektor energi Rusia menjadi salah satu sasaran sanksi. 

Di tengah lonjakan harga minyak akibat serangan AS-Israel ke Iran, Washington mencari cara untuk menurunkan harga. Salah satunya, mengecualikan sanksi untuk sebagian minyak Rusia. Seluruh minyak yang dimuat di tanker sampai 19 April 2026 bisa dibeli siapa saja.

Selain Filipina, Vietnam juga sedang merundingkan pembelian minyak Rusia. Binh Son Refining and Petrochemical menyatakan, perundingan sedang berlangsung dengan AS dan Rusia.

Binh Son telah mendapat 950.000 barel minyak mentah dari Nigeria dan Angola. Pesanan itu akan dikirim pada Juni 2026. 

Dilaporkan Vietnam News, ada 19 tanker Vietnam di Timur Tengah. Hanoi masih berunding dengan Teheran agar tanker-tanker itu bisa melewati Selat Hormuz. 

Selain membeli minyak Rusia, Filipina juga melakukan hal luar biasa lainnya, yakni berunding dengan China. Sejak era pemerintahan Marcos Jr, Filipina bersikap keras ke China dan lebih merapat ke AS.

Kini, di tengah kesulitan akibat serangan AS-Israel, Manila merapat ke Beijing. 

Dilaporkan Philstar, perundingan awal soal penambangan minyak dan gas di Laut China Selatan oleh Beijing-Manila sudah dimulai. Pertemuan awal digelar di Fujian, China, pada 27-28 Maret 2026. Direktur Jenderal Kebijakan pada Kementerian Luar Negeri Filipina bertemu Wakil Menlu China Sun Weidong.

Mereka membahas pentingnya kestabilan pasokan energi dan pupuk. ”Kedua belah pihak terus membuat kemajuan dalam langkah-langkah praktis yang sesuai dengan hukum dan kebijakan Filipina untuk meningkatkan kepercayaan di bidang maritim, termasuk komunikasi antarpenjaga pantai, meteorologi kelautan, dan pertukaran awal tentang potensi kerja sama minyak dan gas,” demikian pernyataan Kemenlu Filipina. 

Menlu China dan Filipina dijadwalkan bertemu beberapa waktu mendatang. Delegasi tinggi China juga akan datang ke Filipina dalam kerangka Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Asia Timur. KTT itu menjadi rangkaian dari KTT ASEAN. Tahun ini, Filipina jadi memegang giliran sebagai ketua ASEAN.

Sementara Bloomberg melaporkan, China telah mengekspor bahan bakar ke sejumlah anggota ASEAN sepanjang Maret 2026. Filipina menerima setidaknya 260.000 barel BBM dari China. Sementara Vietnam mendapatkan setidaknya 100.000 barel.

Manila memang telah mengindikasikan rencana pembelian BBM dari Beijing. Darurat energi membuat Filipina melakukan hal-hal yang tak terpikirkan sampai beberapa pekan lalu.

Tidak diketahui kapan pastinya ekspor ke Vietnam dan Filipina disetujui China. Beijing telah mengumumkan pembatasan ekspor BBM di tengah gangguan rantai pasok.

Dari Thailand dilaporkan, Pelaksana Tugas Wakil Perdana Menteri dan Menteri Perhubungan Phiphat Ratchakitprakarn mengatakan, tak ada penimbunan bahan bakar. Menyikapi gangguan pasokan energi, pemerintah mewajibkan perusahaan minyak meningkatkan cadangan dari 1 persen menjadi 1,5 persen pada Maret dan 3 persen pada April 2026. 

Perusahaan juga harus menjaga cadangan untuk 60 hari. Pemimpin perusahaan, kata Phiphat sebagaimana dikutip Thai Inquirer, akan dihukum kalau gagal memenuhi kewajiban itu. 

Kebijakan itu disikapi pengelola SPBU dengan mengerem penjualan BBM. Pembatasan penjualan dilakukan sebelum harga naik. Setelah harga naik hingga 6 baht per liter, pasokan terpantau normal lagi.

Perusahaan besar seperti PTT biasanya mempertahankan cadangan mendekati 50 persen dari perdagangan domestik. Peningkatan awal persyaratan cadangan merupakan tindakan pencegahan jika terjadi gangguan impor minyak. 

Phiphat menegaskan, setelah krisis meluas dan tekanan permintaan meningkat, pihak berwenang melonggarkan beberapa persyaratan cadangan. Hal itu memungkinkan pedagang untuk melepaskan bahan bakar ke pasar sehingga pasokan kembali pulih di SPBU. 

Ia menekankan, pengurangan pengiriman sebelumnya merupakan efek dari kepatuhan terhadap cadangan. Hal itu bukan disebabkan adanya manipulasi pasar.

Wakil Ketua Partai Demokrat Korn Chatikavanij mempertanyakan kebijakan tersebut. Ia mencatat beberapa SPBU terus mengalami kekurangan, bahkan setelah aturan dilonggarkan. 

Chatikavanij bertanya mengapa pemerintah mengharuskan adanya cadangan tambahan selama periode pasokan yang ketat. Ia juga mempertanyakan angka-angka yang menunjukkan penyerapan cadangan telah meningkat hingga 20 persen.

Beberapa kritikus telah mengangkat kekhawatiran tentang konflik kepentingan atas peran Phiphat dalam mengelola krisis pasokan bahan bakar. Ia adalah pemegang saham di PTG Energy (PTG), operator SPBU besar di Thailand. 

Ia memiliki sekitar 2 juta saham PTG senilai sekitar 17,6 juta baht dan adik laki-lakinya menjabat CEO di perusahaan tersebut. Meskipun Phiphat sendiri tidak memegang posisi manajemen, para aktivis berpendapat bahwa keputusan pemerintahnya tentang penetapan harga bahan bakar, aturan cadangan, dan distribusi berpotensi menguntungkan PTG dan pedagang bahan bakar lain tempat ia berinvestasi. 

Para pegiat antikorupsi telah mengajukan pengaduan ke Komisi Antikorupsi Nasional dan mendesak agar Phiphat dicopot dari kepemimpinan pusat krisis minyak nasional untuk menghindari potensi konflik kepentingan.