Negara Imajiner Israel Raya Pemantik Konflik di Timur Tengah

Memahami ideologi Zionisme melalui kacamata sejarah dapat memberikan sejumlah gambaran tentang perilaku bangsa Yahudi. Di antaranya, tentang latar belakang sikapnya yang ekspansif serta proyeksi ke depan terkait relasi Israel dengan negara-negara Arab di sekitarnya.

Zionisme didefinisikan sebagai gerakan budaya dan politik kaum Yahudi yang bertujuan mendirikan negara Yahudi di wilayah yang sekarang dihuni warga Palestina. Asal kata Zionis diambil dari nama tempat, yakni Bukit Tsiyon atau kerap dituliskan sebagai Zion. Bukit Tsiyon yang berada di Jerusalem melambangkan Tanah Suci bagi orang Yahudi, merujuk pada kisah-kisah alkitabiah.

Merunut sejarahnya, bercokolnya negara Israel di wilayah Palestina karena campur tangan Pemerintah Inggris. Bangsa Israel merupakan pihak asing apabila dilihat dari sudut pandang penduduk asli Palestina.

Singkat cerita, pada 2 November 1917 ditandatangani Deklarasi Balfour yang merupakan perjanjian antara Pemerintah Inggris yang diwakili oleh Sekretaris Luar Negeri Inggris Arthur James Balfour, yang ditujukan kepada Lord Walter Rothschild, seorang tokoh pemimpin komunitas Yahudi di Inggris.

Ada dua poin penting dalam deklarasi tersebut. Pertama, Pemerintah Inggris akan mengupayakan kediaman nasional bagi bangsa Yahudi di Palestina. Poin kedua dituliskan bahwa tidak boleh ada tindakan yang merugikan hak-hak sipil dan keagamaan bagi komunitas non-Yahudi yang berada di Palestina.

Hanya saja, sejarah telah mencatat bahwa poin kedua jelas-jelas dilanggar Israel, bahkan sejak Israel dideklarasikan berdaulat pada 1948.

Bara konflik dengan bangsa Arab mulai menyala ketika adanya Deklarasi Balfour tersebut. Pasalnya, deklarasi itu bertentangan dengan janji Pemerintah Inggris yang disebut dalam korespondensi McMahon-Hussein pada 1915 atau dua tahun sebelum Deklarasi Balfour.

Korespondensi McMahon-Hussein pada 1915 memuat tentang komitmen antara bangsa Arab dan Pemerintah Inggris untuk melawan pemerintahan Kesultanan Ottoman. Kala itu, wilayah Arab dikuasai oleh Kesultanan Ottoman yang dipandang sebagai penjajah oleh bangsa Arab.

Dengan adanya Deklarasi Balfour, Pemerintah Inggris turut berkhianat kepada bangsa Arab yang didasari korespondensi McMahon-Hussein pada 1915.

Oleh bangsa Arab, khususnya yang bermukim di wilayah Palestina, perjanjian Inggris dengan kaum Yahudi dipandang sebagai skema pemberian tanah yang bukan milik Inggris kepada pihak yang bukan penduduk wilayah Palestina.

Berpijak pada peristiwa sejarah itulah dapat tergambar bahwa bibit konflik tidak hanya terjadi antara kaum Yahudi dalam hal ini adalah negara Israel dan warga Palestina. Namun, lebih luas lagi, eksistensi bangsa Arab pun terusik dengan adanya keputusan sepihak dari Inggris.

Sejak awal, pihak Inggris memberikan tanah Palestina kepada kaum Yahudi karena didasari oleh teks agama Yahudi yang menyebutkan wilayah Palestina modern merupakan tanah yang dijanjikan oleh Allah kepada bangsa Yahudi atau Israel.

Keterkaitan antara teks keagamaan Yahudi dan keputusan politik yang diambil oleh Inggris dapat dibaca sebagai keberpihakan Inggris terhadap paham Zionisme. Mendukung upaya kaum Yahudi untuk menguasai wilayah yang dikatakan terjanji menurut kitab agama Yahudi.

Idologi Zionisme salah satunya dicetuskan oleh Theodor Herzl (1860–1904), seorang jurnalis dan penulis Yahudi-Austro-Hongaria yang kerap disebut sebagai bapak Zionisme modern. Pada 1896, ia menerbitkan artikel  berjudul ”Der Judenstaat” atau ”Negara Yahudi”. Herzl berargumen masalah Yahudi bukanlah masalah sosial atau religius, melainkan masalah politik internasional. Herzl mengusulkan agar bangsa Yahudi memiliki wilayah kedaulatan sendiri sebagai solusi atas antisemitisme global.

Ketika Herzl menerbitkan naskahnya, konteks sosial global sedang marak tentang antisemitisme. Paham antisemitisme adalah prasangka, kebencian, diskriminasi, atau sikap anti terhadap orang Yahudi, baik secara individu maupun kelompok, yang didasarkan pada stereotipe agama, budaya, serta ras. Sederhananya, Herzl memandang bahwa kaumnya berada dalam kondisi tertindas dan terdiskriminasi.

Seusai Perang Dunia I (1914-1918), muncul tokoh Yahudi yang cukup berpengaruh, yakni Ze’ev Jabotinsky. Dirinya merupakan salah satu pendiri Legiun Yahudi yang menjadi bagian dari Angkatan Darat Inggris ketika masa Perang Dunia I. Jabotinsky memperkenalkan ideologi Zionis Revisionis.

Perbedaan paham zionis Jabotinsky dengan versi Herzl ada pada metode penekanan upaya penguasaan wilayah. Zionis Revisionis bisa dibilang sebagai sayap kanan dari kelopok zionis yang mendorong upaya penguasaan wilayah dengan cara kekerasan militer sebagai perangkatnya.

Benjamin Netanyahu berpegang pada ideologi yang dicetuskan oleh Jabotinsky. Sejalan dengan itu, cara-cara kekerasan dan corak kebijakan ofensif didasari oleh ideologi Zionis Revisionis tersebut.

Berkaca dari sejarah, apa yang dilakukan Netanyahu sebagai perdana menteri Israel merupakan hal yang ironis. Kerangka ideologi serupa pernah dikampanyekan oleh Adolf Hitler yang memandang ras Arya sebagai ras unggul yang harus memperluas ruang hidup demi kejayaan ras unggul. Kaum Yahudi menjadi salah satu ras yang diincar untuk disingkirkan Nazi Jerman, di bawah kepemimpinan Hitler.

Muara dari ideologi zionis revisionis adalah mewujudkan wilayah Israel Raya yang mengacu pada teks kitab suci (alkitabiah). Tertulis dalam Kitab Kejadian bahwa wilayah Israel mencakup wilayah sepanjang Sungai Nil di Mesir sebagai batas sebelah barat. Batas utara meliputi wilayah Lebanon dan Suriah. Batas di timur mencapai wilayah Irak, dan di bagian selatan mencakup Arab Saudi.

Cita-cita Israel Raya tersebut belakangan semakin lugas diungkapkan oleh Israel. Pada 12 Agustus 2025, Netanyahu menyampaikan hal itu ketika diwawancarai kanal i24News apakah dirinya merasa terhubung dengan visi Israel Raya dan Tanah Terjanji? Netanyahu menjawab bahwa ia sangat terhubung dengan cita-cita tersebut dan mengembannya sebagai misi historis dan spiritual.

Tayangan itu sontak menuai kecaman dari negara-negara tetangga, di antaranya Arab Saudi, Jordania, Qatar, dan Mesir.

Selain dari wawancara dengan i24News itu, belum muncul lagi secara gamblang mengenai gagasan Israel Raya. Namun, sepertinya upaya memperluas wilayah negara dengan cara aneksasi terus dilakukan secara gencar.

Kabar paling baru muncul dari pernyataan Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich pada 23 Maret 2026. Smotrich mengatakan perbatasan Israel dengan Lebanon seharusnya diperluas sampai Sungai Litani di Lebanon selatan. Diberitakan oleh Reuters bahwa pesan dari Smotrich sebagai pernyataan paling eksplisit dari pejabat senior Israel soal perebutan wilayah Lebanon. Senada dengan Smotrich, Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, sebelumnya memberi isyarat bahwa Lebanon bisa kehilangan wilayahnya apabila Hizbullah tidak segera dilucuti.

Menilik dari ideologi tokoh politik yang didominasi dengan Zionis Revisionis, harapan kawasan Timur Tengah untuk segera stabil tampaknya masih menempuh upaya yang panjang. Alih-alih mereda, konflik yang terjadi justru semakin memanas.

Negara-negara Arab yang sempat disinggung dalam gambaran cita-cita wilayah Israel Raya menjadi gusar dengan adanya sinyal-sinyal agresi. Meski sebagian dari negara di kawasan Timur Tengah merupakan sekutu AS, tidak ada jaminan mutlak bahwa mereka tidak akan tersentuh Israel.

Buktinya, Iran yang di masa lampau merupakan negara sekutu AS kini menjadi lawan dan saling lempar misil serta drone. Terkini, konflik bersenjata Israel-AS versus Iran belum ada tanda-tanda mereda. Bahkan, sekutu AS di wilayah Timur Tengah turut menanggung akibatnya menjadi sasaran tembak arsenal Iran.

Konflik bersenjata antara AS-Israel dan Iran bukan hanya berkenaan dengan konflik antarnegara, melainkan juga berkaitan dengan gerakan sayap kanan yang kerap menentang Israel. Misalnya saja, Hamas di Palestina serta Hizbullah di Lebanon. Ada juga Houthi di wilayah Yaman dan Milisi Syiah di Irak dan Suriah yang kerap menyasar Israel dan AS. Gerakan sayap kanan ini dapat sebagai dalih Israel untuk memerangi suatu negara yang dinilai melindungi gerakan tersebut.

Merujuk pada ancaman Menteri Pertahanan Israel, bahwasannya ancaman berupa aneksasi wilayah terhadap Lebanon bisa jadi bukan sebagai ancaman untuk membela diri (akibat serangan gerakan sayap kanan), melainkan memang sebagai agenda utama, yakni untuk mencaplok wilayah Lebanon. Sama seperti ketika Perang Enam Hari antara Israel dan Suriah pada 1967. Israel mencaplok wilayah dataran tinggi Golan sebagai trofi pemenang perang.

Kembali lagi pada ideologi Zionis Revisionis. Misi utamanya yang adalah memperluas wilayah Israel dengan segala cara merupakan ideologi yang berbahaya dan tidak berorientasi pada kestabilan kawasan ataupun perdamaian dunia. (LITBANG KOMPAS)