Orisinalitas Gaya Kepemimpinan Prabowo Subianto

Sorot kamera sejumlah televisi dan perekam suara para wartawan masih mengarah pada Presiden Prabowo ketika dengan lantang ia menegaskan bahwa dirinya bukan presiden boneka yang dikendalikan oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Di tengah sidang kabinet paripurna yang tak hanya dihadiri oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan jajaran Kabinet Merah Putih, tetapi juga disaksikan secara langsung oleh seluruh rakyat Indonesia, ia membantah anggapan bahwa seolah-olah dirinya menerima arahan dari Jokowi melalui sambungan telepon setiap malam.

”Saya katakan, itu tidak benar. Bahwa kita konsultasi, ya, itu seorang pemimpin yang bijak, ya, konsultasi, meminta pendapat, meminta saran. Beliau (Jokowi) 10 tahun berkuasa, saya minta, saya menghadap beliau tidak masalah,” kata Prabowo saat memberikan arahan kepada para anggota Kabinet Merah Putih di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (5/5/2025).

Tak hanya kepada Jokowi, ia pun tidak segan untuk menghadap Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputi untuk keperluan yang sama. Bahkan, jika masih bisa bertemu dengan Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid, Presiden ke-2 RI Soeharto, dan Presiden pertama RI Soekarno, ia juga akan menemui mereka untuk meminta saran dalam memerintah negara, sama halnya ketika ia menemui Jokowi.

Suka atau tidak, menurut Prabowo, masyarakat Indonesia harus mengakui bahwa Jokowi telah berhasil memimpin Indonesia selama 10 tahun. Berbagai capaian yang bisa diraih di enam bulan pemerintahannya pun tidak terlepas dari mulusnya transisi pemerintahan dari Jokowi ke Prabowo. Dalam fase transisi itu, Prabowo yang pada 2019-2024 menjabat sebagai Menteri Pertahanan di kabinet Jokowi pun berkomunikasi intens dengan ayah dari Gibran itu.

Meminta saran dari Jokowi dan para presiden yang pernah menjabat sebelumnya memang dilakukan oleh Prabowo. Tidak hanya di masa transisi pemerintahan dari Jokowi kepada dirinya, itu juga dilakukan saat merumuskan kebijakan strategis lima tahun ke depan.

Contohnya, dalam pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara), Prabowo bahkan mengangkat Yudhoyono dan Jokowi sebagai penasihat Danantara. Kedua mantan presiden itu juga hadir dalam peluncuran Danantara.

Saat meresmikan Kawasan Ekonomi Khusus Industropolis Batang, Jawa Tengah, akhir Maret 2025, Prabowo juga mengungkapkan bahwa semestinya Jokowi diundang dalam acara tersebut. Sebab, KEK Industropolis Batang merupakan pengembangan dari Kawasan Industri Terpadu Batang, yang dibangun dan diresmikan di era Jokowi.

Namun, tak hanya Jokowi, menurut Prabowo, seluruh presiden terdahulu akan ia undang ke berbagai peluncuran program pemerintah. Bagi dia, hal itu penting karena setiap presiden memiliki kontribusi terhadap apa yang bisa dilakukan di eranya.

Kendati selalu meminta arahan dari para presiden terdahulu, politisi Partai Gerindra yang kini menjabat sebagai Wakil Ketua Badan Penyelenggara Haji Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan, itu sama sekali tidak bisa diartikan bahwa Prabowo bisa dikendalikan oleh para politisi senior, termasuk Jokowi.

Sebagai orang yang pernah menjadi juru bicara Prabowo selama tujuh tahun (2018-2024), Dahnil menyebut Prabowo memang memiliki karakteristik kepemimpinan yang menjaga martabat tokoh senior yang ia hormati. ”(Di sisi lain), Pak Prabowo juga selalu menjaga kehormatan anak-anak buah yang bekerja dengan loyal membantu beliau,” ujarnya saat dihubungi, Rabu (7/5/2025).

Hal tersebut salah satunya terlihat pada 2019 setelah Prabowo memutuskan untuk bergabung ke pemerintahan dan menduduki jabatan sebagai Menteri Pertahanan. Kala itu, Prabowo mengajukan tiga tokoh pemuda, yakni Dahnil, Sabam Rajagukguk, dan Endipat Wijaya, untuk menjadi staf khususnya ke Presiden Jokowi melalui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg). Akan tetapi, keputusan yang diterima dari Mensesneg hanya menyetujui dua orang, Dahnil merupakan tokoh yang tidak disetujui untuk menjadi staf khusus.

Dalam pembicaraan internal mereka, penolakan terhadap Dahnil ditengarai karena ia merupakan koordinator juru bicara Prabowo di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019. Selama bertugas sebagai koordinator juru bicara, ia merepresentasikan sikap Prabowo dalam kompetisi di berbagai ruang publik. Oleh karena itu, diduga, masih ada pihak-pihak di sekitar Jokowi yang tak berkenan jika Dahnil bergabung ke pemerintahan.

Pak Prabowo menjawab, ’yang butuh kamu itu saya, bukan yang lain, dan saya yakin penolakan bukan dari Pak Jokowi’.

Untuk itu, ia berinisiatif untuk menemui Prabowo dan mengusulkan agar dirinya ditugaskan di luar pemerintahan agar tak mengganggu hubungan Prabowo dengan Istana.

”Pak Prabowo menjawab, yang butuh kamu itu saya, bukan yang lain, dan saya yakin penolakan bukan dari Pak Jokowi,” ungkap Dahnil menirukan Prabowo.

Setelahnya, Prabowo memerintahkan Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan untuk menerbitkan surat keputusan pengangkatan Dahnil sebagai asisten khusus sekaligus juru bicara menteri pertahanan. Adapun posisi asisten khusus saat itu juga dijabat oleh sejumlah jenderal TNI, misalnya, Sjafrie Sjamsoeddin.

”Sejak saat itu, bagi saya loyalitas terhadap Pak Prabowo adalah hal terpenting karena sebagai pemimpin, beliau juga loyal kepada anak buahnya,” tutur Dahnil.

Sebagai tokoh yang sudah empat kali mengikuti pilpres, gaya kepemimpinan Prabowo menjadi sorotan publik selama belasan tahun. Mantan Komandan Jenderal Kopassus di era Orde Baru itu dikenal sebagai politisi yang terbuka dan jarang menggunakan kalimat-kalimat bersayap saat menyampaikan pandangan di muka publik.

Selain itu, Prabowo cenderung bisa diterima di hampir semua kalangan elite mengingat latar belakangnya sebagai putra dari begawan ekonomi Soemitro Djojohadikusumo dan menantu Presiden ke-2 RI Soeharto.

Mengenai hubungan antarelite, ketika mengikuti Pilpres 2024, Prabowo kerap menekankan pentingnya persatuan seluruh elite. Mengacu pada sejarah, kata Prabowo, bangsa-bangsa besar yang bisa bertahan di tengah berbagai dinamika adalah bangsa yang berhasil mendamaikan elite-elitenya sehingga mereka bisa fokus bekerja untuk rakyat. Prinsip itu pula yang Prabowo dengungkan seusai terpilih sebagai Presiden ke-8 RI.

Berbekal prinsip tersebut, Prabowo membentuk koalisi pemerintah yang berisi tujuh dari total delapan partai politik (parpol) yang ada di parlemen. Sebanyak tiga dari tujuh parpol koalisi tersebut merupakan lawan politiknya di Pilpres 2024. Meski demikian, itu bukan masalah bagi Prabowo. Sebab, ia pun berpengalaman menjadi lawan politik yang akhirnya menjadi bagian dari pemerintahan Jokowi seusai Pilpres 2019.

Di era pemerintahan Prabowo, hanya satu parpol yang berada di luar pemerintah, yakni Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P). Namun, itu tidak berarti memengaruhi hubungan Prabowo dengan PDI-P mengingat Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri merupakan sahabat lama Prabowo. Megawati juga merupakan calon presiden yang didampingi Prabowo sebagai calon wakil presiden saat mengikuti Pilpres 2009.

Oleh karena itu, hubungan baik dengan PDI-P tetap dijaga. Prabowo pun sempat menemui Megawati di kediamannya di Jalan Teuku Umar, Jakarta, pada 7 April 2025.

Tak hanya dengan para elite politik, Prabowo juga bersedia hadir menemui pihak-pihak yang tengah menjadi kontroversi. Ini setidaknya terlihat saat ia menghadiri halalbihalal dengan purnawirawan TNI di Jakarta, Selasa (6/5/2025), di tengah tuntutan para purnawirawan untuk memakzulkan Gibran.

Dalam pertemuan itu, Prabowo mengingatkan bahwa para purnawirawan harus belajar dari sejarah bahwa hanya bangsa yang kuat dan bisa bersatu yang bisa bertahan ke depan.

Pakar komunikasi politik dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Ciputat, Gun Gun Heryanto, mengatakan, langkah Prabowo untuk merangkul semua kubu elite memperlihatkan upaya untuk menunjukkan tipikal kepemimpinan high-context culture yang umum diterima oleh masyarakat Indonesia. Pemimpin dengan tipikal komunikasi itu juga yang selama ini mendominasi sejarah kepemimpian di Indonesia.

Mengacu William B Gudykunst, pakar komunikasi dari California State University, pemimpin bertipe high-context culture merupakan tokoh yang menekankan simbol dan pemahaman bersama dibandingkan dengan komunikasi secara eksplisit. Oleh karena itu, komunikasi yang dilakukan oleh mereka lebih bergantung pada isyarat implisit, seperti bahasa tubuh, nada suara, dan konteks interaksi secara keseluruhan ketimbang pernyataan langsung atau eksplisit.

Dalam konteks pengambilan kebijakan publik, tipikal pemimpin high-context culture juga cenderung mengondisikan semua kubu untuk memahami dan menerima gagasan terkait. Setelah itu dipastikan, baru pemimpin tersebut akan merilis kebijakannya.

Tokoh dengan tipikal kepemimpinan seperti itu, lanjut Gun Gun, lebih bisa diterima di tengah masyarakat Indonesia. Sebab, sejak lama rakyat Indonesia tumbuh sebagai masyarakat paguyuban yang memelihara pola patron-client, baik dalam hubungan antarpribadi maupun organisasi, termasuk birokrasi pemerintah.

”Tradisi sowan, silaturahmi, atau berkonsultasi dengan senior dan mantan presiden menjadi bagian tidak terpisahkan dari kesadaran Presiden Prabowo untuk tidak membuka gap dan beradaptasi dengan tipikal kepemimpinan high-context culture,” kata Gun Gun.

Padahal, gaya kepemimpinan dan komunikasi Prabowo yang dikenal masyarakat selama bertahun-tahun dan terlihat lebih kuat saat ia terpilih menjadi Presiden lebih condong pada tipikal low-context culture.

Pemimpin dengan tipe ini sangat mengandalkan komunikasi yang jelas, eksplisit, dan langsung sehingga publik yang menyimak bisa langsung mengetahui arah pernyataannya. Hal itu jelas terlihat pada diri Prabowo sebagai tokoh yang tumbuh dalam masyarakat kosmopolit serta pernah tinggal dan bersekolah di sejumlah negara.

Secara sosial politik, pemimpin tipikal ini memang berisiko menyampaikan pernyataan-pernyataan yang bisa menjadi blunder. Sebab, mereka terbiasa menyampaikan pesan verbal atau intensinya secara eksplisit di hadapan publik. Akan tetapi, risiko itu bisa dimitigasi dengan membangun tim yang memadai untuk menindaklanjuti pernyataan-pernyataan pemimpin tersebut.

”Sudah saatnya Prabowo tidak terbebani dengan (persoalan) gaya kepemimpinan, termasuk dalam pengambilan keputusan, pembuatan kebijakan publik, memutuskan mekanisme kerja kabinet. Sebab, dengan segala plus-minusnya, Presiden adalah orang yang dimandati kuasa rakyat,” kata Gun Gun.

Alih-alih berupaya menyesuaikan gaya kepemimpinan dengan kecenderungan masyarakat, Presiden diharapkan untuk terus membangun kepercayaan masyarakat dengan mengoptimalkan kewenangan dan otoritasnya untuk kebaikan bersama. Sebab, pemimpin dipilih tidak hanya karena tipikal kepemimpinan dan komunikasinya, tetapi karena harapan perbaikan kehidupan bangsa.

”Yang terpenting adalah mengoptimalkan perannya saat ini untuk menjadi pemecah masalah sekaligus game changer ke arah yang lebih baik,” ujar Gun Gun.