Pagar Laut di Pesisir Tangerang, Siapa yang Membangun?

1. Siapa pihak yang diduga membangun pagar laut di perairan Tangerang?

Berdasarkan temuan awal, pemasangan pagar laut di Kabupaten Tangerang dilakukan oleh pekerja yang diupah sekitar Rp 100.000 per orang. Namun, hingga kini belum diketahui siapa pihak utama yang memerintahkan dan mendanai pembangunan tersebut. Dugaan mengarah kepada pihak swasta yang memiliki kapasitas finansial besar. Hal ini didasarkan pada biaya besar yang diperlukan untuk membangun pagar laut sepanjang 30,16 kilometer dengan bahan baku bambu, anyaman, dan waring, yang ditaksir mencapai miliaran rupiah.

Ombudsman RI dan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) mencurigai bahwa proyek ini melibatkan komunikasi antara pihak swasta dan unsur pemerintah. Direktur Eksekutif Walhi Zenzi Suhadi, Jumat (10/1/2025), mengatakan, proyek besar seperti itu tidak mungkin terjadi tanpa adanya ”lampu hijau” dari pemerintah. Indikasinya terlihat dari skala proyek, penggunaan alat berat, dan logistik besar-besaran yang melibatkan distribusi bahan baku hingga tengah laut.

Selain itu, laporan dari masyarakat sekitar menyebut bahwa pekerja yang terlibat berasal dari berbagai daerah, seperti Tanjung Pasir dan Tanjung Kait, dan bukan dari desa-desa sekitar lokasi pagar laut. Proses distribusi bahan baku yang melibatkan truk besar juga melalui akses jalan yang dipantau aparat sehingga sangat tidak mungkin kegiatan ini tidak terdeteksi oleh pihak berwenang.

Menurut pembina Masyarakat Ilmuwan dan Teknolog Indonesia (MITI), Mulyanto, pemerintah harus segera mengusut pihak yang terlibat, baik dari swasta maupun pemerintah. Jika tidak ada pihak yang mengklaim tanggung jawab, Mulyanto menyarankan agar pagar laut segera dibongkar sesuai peraturan hukum yang berlaku untuk memulihkan ekosistem laut dan akses nelayan.

2. Apa dugaan motivasi di balik pembangunan pagar laut tersebut?

Motivasi utama di balik pembangunan pagar laut ini diduga terkait dengan proyek reklamasi. Walhi menyatakan bahwa pagar laut dapat menjadi bagian dari upaya persiapan reklamasi yang dirancang untuk mengendalikan sedimentasi atau aliran laut. Dugaan ini diperkuat dengan pola pembangunan serupa di wilayah lain, seperti Jakarta, Bali, dan Makassar, yang juga memiliki tujuan reklamasi.

Direktur Eksekutif Walhi Zenzi Suhadi menyebut bahwa modus seperti ini sering kali dilakukan oleh pengembang properti besar yang bekerja sama dengan unsur pemerintah untuk mengamankan izin di kemudian hari. Reklamasi sering kali dimulai dengan penimbunan atau pemagaran, yang kemudian digunakan untuk memperluas lahan pesisir. Dalam kasus ini, pagar laut dianggap sebagai tahap awal dari rencana besar yang melibatkan properti pesisir.

Proyek semacam ini tidak hanya mengancam ekosistem, tetapi juga hak masyarakat pesisir, terutama nelayan. Nelayan setempat telah melaporkan penurunan hasil tangkapan dan peningkatan biaya operasional akibat harus memutar jalur mereka untuk menghindari pagar laut. Selain itu, keberadaan pagar laut mengindikasikan adanya penyalahgunaan ruang laut yang seharusnya diatur dengan ketat sesuai peraturan perundang-undangan.

Dugaan bahwa pagar laut adalah bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) juga mencuat meskipun tidak ada bukti resmi yang mendukung klaim ini. Jika benar, proyek ini tidak hanya melibatkan pihak swasta, tetapi juga mengarah pada potensi penyalahgunaan wewenang pemerintah.

3. Mengapa pemerintah belum dapat memastikan siapa pihak yang bertanggung jawab atas pagar laut ini?

Sampai saat ini, pemerintah belum dapat memastikan siapa yang bertanggung jawab atas pembangunan pagar laut ini karena kurangnya transparansi dan kemungkinan adanya komunikasi rahasia di antara pihak-pihak yang terlibat. Ombudsman RI menyebutkan bahwa investigasi awal menemukan hanya pekerja lapangan yang mengetahui informasi terbatas, tanpa kejelasan tentang pemberi mandat.

Proyek dengan skala besar seperti ini membutuhkan perencanaan matang, logistik kompleks, dan anggaran besar. Namun, tidak ada catatan perizinan resmi yang ditemukan, baik dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) maupun pemerintah daerah. Bahkan, KKP menegaskan bahwa pagar laut ini melanggar Peraturan Tata Ruang Laut dan tidak memiliki dokumen Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL).

Salah satu kendala lain adalah dugaan keterlibatan pihak-pihak tertentu dalam pemerintahan yang memberikan ”lampu hijau” secara informal. Menurut Walhi, jika pemerintah serius, pelaku dapat diidentifikasi dalam waktu 24 jam. Namun, lambatnya respons pemerintah menunjukkan potensi konflik kepentingan atau ketidakmampuan dalam menegakkan hukum di wilayah pesisir.

Pihak DPR dan masyarakat menuntut pemerintah untuk bersikap lebih tegas dan transparan. Selain melibatkan aparat penegak hukum, koordinasi lintas kementerian diperlukan untuk menyelesaikan masalah ini secara tuntas, mulai dari identifikasi pelaku hingga pembongkaran pagar laut.

4. Bagaimana pagar laut ini memengaruhi nelayan dan lingkungan sekitarnya?

Keberadaan pagar laut di Kabupaten Tangerang memberikan dampak signifikan bagi nelayan dan ekosistem laut. Nelayan lokal melaporkan penurunan hasil tangkapan hingga 50 persen karena akses mereka ke laut terbatas. Selain itu, jalur mereka menjadi lebih jauh sehingga meningkatkan konsumsi bahan bakar hingga dua kali lipat. Kondisi ini menambah beban ekonomi mereka yang sudah berat.

Dari sisi lingkungan, pagar laut setinggi 6 meter ini menghambat arus laut dan berpotensi merusak habitat biota laut. Penimbunan tambak dan perubahan arus juga memengaruhi keanekaragaman hayati di sekitar pesisir. Ekosistem laut yang rusak dapat berdampak jangka panjang, tidak hanya bagi nelayan, tetapi juga bagi masyarakat yang bergantung pada hasil laut.

Menurut Ombudsman RI, keberadaan pagar ini merupakan pelanggaran serius terhadap hak masyarakat pesisir. Ombudsman mencatat bahwa tindakan ini menyebabkan konflik sosial, nelayan merasa dipinggirkan demi kepentingan proyek besar. Transparansi dalam proses pembangunan pagar laut ini menjadi sorotan utama untuk melindungi hak-hak nelayan.

Kerusakan lingkungan dan ekonomi yang diakibatkan oleh pagar laut ini menggarisbawahi pentingnya penegakan hukum yang lebih kuat. Pemerintah diminta bertindak cepat, baik melalui pembongkaran pagar maupun pemulihan ekosistem laut, agar keseimbangan antara pembangunan dan kelestarian alam dapat tercapai.

5. Apa langkah pemerintah untuk menangani masalah pagar laut ini?

Pemerintah, melalui KKP, telah mengambil beberapa langkah untuk menangani masalah pagar laut ini. Langkah pertama adalah menghentikan semua aktivitas pemagaran yang sedang berlangsung dan menyegel lokasi pagar laut. KKP memberikan ultimatum 20 hari kepada pihak yang bertanggung jawab untuk membongkar pagar tersebut.

Selain itu, tim gabungan dari Polisi Khusus (Polsus) Kelautan serta Dinas Kelautan dan Perikanan Banten telah melakukan investigasi, termasuk menggunakan drone, untuk menganalisis area sekitar pagar laut. Hasil investigasi menunjukkan bahwa pagar ini melanggar peraturan tata ruang laut dan tidak memiliki izin yang sah. Pihak KKP juga sedang mengumpulkan bukti tambahan untuk mendukung proses hukum lebih lanjut.

Langkah lainnya adalah koordinasi lintas kementerian untuk memastikan aturan terkait tata ruang laut ditegakkan. Ombudsman RI juga menekan pemerintah untuk mempercepat proses penyelidikan agar pelaku dan motivasi di balik proyek ini dapat diungkap. Transparansi dalam penyelidikan menjadi kunci untuk mencegah spekulasi dan konflik di masyarakat.

Namun, banyak pihak merasa bahwa tindakan pemerintah masih kurang tegas dan cenderung lamban. Oleh karena itu, desakan dari DPR dan kelompok masyarakat terus menguat agar masalah ini diselesaikan dengan segera, baik melalui pembongkaran pagar maupun perlindungan hak nelayan dan ekosistem laut.